Penulis : PR DPI
Editor : Fred K
Jakarta (Phinisinews.com) - Dewan Pers Indonesia (DPI) meminta insan pers di seluruh Indonesia agar tidak memberi panggung bagi politisi dan pengamat yang mempolitisasi pendemi global Covid-19 (Corona Virus Disease) untuk mendiskreditkan pemerintah.
Terutama bagi politisi dan pengamat yang bertujuan meraih popularitas untuk kepentingan kelompok, atau bertujuan merusak citra pemerintah di tengah semua elemen masyarakat yang lagi fokus dalam penanganan bencana penyebaran virus Corona.
Penegasan itu dikemukakan Ketua DPI, Heintje Mandagi di Jakarta, Senin, menyikapi maraknya berita di berbagai media mainstream dan media online akhir-akhir ini, yang mengutip pernyataan politisi dan para pengamat yang tidak henti-hentinya mengkritik pemerintah yang tengah berusaha mengatasi penyebaran dan penanggulangan bencana Covid-19 di seluruh Indonesia.
"Ini saatnya pers ikut fokus pada penanggulangan penyebaran virus mematikan itu, bukannya memberi panggung kepada para politisi yang hanya sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah dalam penanganan masalah Covid-19 di Indonesia," ujar Mandagi dalam press releasenya.
Dia juga menegaskan, di tengah bangsa ini sedang galau menghadapi bencana penyebaran virus mematikan ini, pers wajib menciptakan opini yang justeru mampu mengarahkan masyarakat untuk bersatu padu membantu pemerintah melawan penyebaran virus Covid-19 dan menghindari politisasi penanganan becana ini.
Langkah itu, menurutnya, adalah bagian dari menjalankan fungsi sosial kontrol pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tentang Pers.
"Melayani narasumber silahkan saja, tetapi kutipan pernyataan itu harus disaring (filter) secara profesional sebagai bagian dari penerapan kode etik jurnalistik agar dampak dari pemberitaan itu bisa menyebarkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat, bukannya malah mengganggu konsentrasi pemerintah dalam mengatasi bencana," ujarnya.
Ini saatnya pers Indonesia berperan aktif dalam membantu pemerintah fokus pada penanggulangan bencana, dan menghentikan kepentingan industri media yang hanya mengejar rating.
"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa pers Indonesia harus ikut memiliki rasa tanggung-jawab atas ancaman keselamatan jutaan masyarakat Indonesia lewat tindakan nyata menyebar berita yang berguna bagi upaya penanggulangan bencana," terangnya.
Dalam situasi normal, Mandagi mengaku pernyataannya tidak etis untuk membatasi politisi memberi kritik kepada pemerintah. Tetapi dalam situasi krisis seperti ini, Mandagi mengatakan, kritikan sepertinya tidak tepat lagi.
"Semua pihak harus fokus dan bersatu memberi saran yang membangun dan solutif, bukan saling menyalahkan. Ekspos tindakan nyata akan lebih menarik dan penting bagi bangsa ini ketimbang gaduh di media yang membuat masyarakat makin bingung dan tambah panik," ucapnya.
Dia juga menyarankan agar pers seharusnya banyak menggali berita dari para tokoh masyarakat, para politisi, atau artis yang sedang aktif menggalang dana untuk membantu penanggulangan bencana ini agar dapat menginspirasi banyak pihak untuk ikut melakukan hal yang sama dalam rangka membantu pemerintah mengatasi bencana Covid-19 ini.
Dia juga menyampaikan dukungan kepada seluruh awak media di manapun berada untuk tetap semangat dan berhati-hati dalam melakukan liputan pendemi Covid-19 agar keselamatan diri tetap dijaga demi menghindari terpapar virus. (PR-DPI/FK).
