Penulis : Fred Kuen / Editor : Ahmad Imron
Makassar (Phinisinews.com) – BPJS Kesehatan perlu terobosan yang bersifat “out of the box” (terobosan tidak lazim) untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat miskin hingga ke daerah terpencil di Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk mewujudkan itu. “Kami paham bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman BPJS Kesehatan, tetapi harus bersinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah di Sulsel. Semua akan mudah ketika ada kemauan keras dan duduk bersama serta selalu dalam koordinasi yang baik,” demikian kesimpulan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat menerima kunjungan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Makassar, Kamis, melalui release Humas Pemprov Sulsel.
Bagi Wagub Sulsel, pertemuan ini sangat penting bagi masyarakat Sulsel dan saya mewakili masyarakat akan selalu hadir dan duduk untuk menyelesaikan masalah, termasuk sinergitas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
“Kami menyisir data, bersama BPJS Kesehatan kami koordinasikan untuk menyisir data kependudukan dan untuk terus meminimalisir data miskin desil III kami tidak masuk dalam data,” ucapnya.
Wagub menegaskan, bertanggung jawab di setiap pelayanan yang terjadi kepada masyarakat miskin di Sulsel dan memastikan catatan di lapangan bahwa penerima BPJS Kesehatan betul-betul terverikasi.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menemui Wakil Gubernur Sulsel untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan perihal BPJS Kesehatan.
“Kami telah berkunjung ke Kota Parepare, ada diskusi mengenai izin rumah sakit dan banyak hal sehingga kami bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution.
Dalam proses kerjanya, Dewan Pengawas masuk ke wilayah terpencil. Salah satu tugas yang diberikan ialah menilai kebijakan BPJS Kesehatan.
“Sulsel sangat strategis, kami menganggap Sulsel barometer Indonesia timur. Kami harus memberikan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik di Indonesia timur hingga wilayah terpencil,” jelasnya.
Dalam kunjungannya di Sulsel, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga bertemu dengan lapisan pengelola kesehatan di Makassar.
Beberapa hal telah dilaporkan kepada mereka. Awal pertemuan berputar di persoalan pendataan, dimana dalam solusinya dibutuhkan korelasi pendataan, turun menyisir ke masyarakat hingga persoalan nomor induk kependudukan (NIK).
“Kami sudah bicarakan di Dukcapil dan berharap seluruh proses kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap seluruh stake holder dapat bersinergi dengan baik. Kami dengar di Sulsel sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah perihal kebijakan BPJS,” ujarnya.
Selama berkegiatan di daerah ini, protokol kesehatan covid-19 terus dilakukan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. (FK/R-HMS/AI).
