Penulis : Nurjannah

Makassar - (Phinisinews) Serikat Pekerja Parkir Makassar (SJPM) menolak penerapan kebijakan 'Smart Parking' yang dicanangkan oleh Perusahaan Dagang (PD) Parkir, Pemerintah Kota(Pemkot) Makassar. Penolakan SPJM tersebut disampaikan pada Konfrensi Pres yang digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jalan Pelita VI, Makassar (26/10/2016).

"Bilamana smart parking di berlakukan, secara ototamis, itu akan mengurangi tenaga kerja. Kami tidak punya pekerjaan lagi. Pak wali tidak memikirkan nasib Jukir di kota Makassar," ungkap Dg Nai salah satu Pengurus SPJM memaparkan alasan penolakanya.

Hal seperti itu juga disampaikan oleh Petrus tiamboa, menurutnya alasan bahwa adanya kebocoran anggaran dari sektor parkir, hanya akal-akalan PD Parkir untuk memuluskan penerapan Smart Parking tersebut.

"Setiap hari kami setor full hasil parkir kolektor, lalu kolektor menyetor ke PD parkir. Keboncoranya bukan pada Kami," Papar Petrus.

Sementara itu, Mukmin perwakilan dari LBH Makasaar menilai PD parkirlah yang harus bertanggung jawab, Kalaupun benar ada kebocoran anggaran, bukan malah memaksakan program Smart Parking.

"Jika ingin fair, silahkan audit PD Parkir dan buka hasilnya ke publik," ungkap mukmin.

Pihak LBH makasaar juga mengakui, bahwa telah beberapa kali menawarkan solusi atas kisruh retribusi Parkir di kota Makasaar.

"Solusi kami adalah, buka Rekening Khusus untuk retribusi parkir, berikan nomor rekening ke Jukir, Jukir yang menyetor langsung kerekening dan Kolektor PD Parkir tinggal menagih bukti setor ke Jukir," papar Mukmin.***Mitha K.

Penulis : M. Arifandy

Makassar - Phinisinews, Gubernur Sulawesi Selatan mengajak siapa pun untuk melawan korupsi. Hal itu di ungkapkan pada Festival Konstitusi dan pemberantasan Korupsi di Baruga A. P. Pettarani Universitas Hasanuddin Makassar, Senin, 24/10/16.

Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, siapa pun orangnya kita harus bersama-sama menyatakan tidak boleh lagi ada korupsi terjadi negara kita.

"Saya kira prime (bagian yang terbaik) itu sudah hampir semua pejabat, sudah tentu di dorong. Kita tentu tidak berharap hanya mengedepankan refresif untuk menanganinya."

Ia mengharapkan, dengan menggunakan sosialisasi seperti ini bersama tiga pejabat, termasuk bersama KPK. Minimal prime akademik intlektual, mindset (pola pikir) kita terhadap korupsi itu hadir untuk bersama-sama mencegahnya.

Lanjutnya, dalam prime akademik itu akan hadir agenda manajemen untuk bisa melakukan upaya represif dan cara pencegahan yang baik, salah satunya dengan teknologi dan tentu saja mentalitas masyarakat, tegasnya.***Mitha K.

Penulis : Yuweni Puji Saputri 

Makassar - Phinisinews,Tiga Pejabat Negara Menyatakan deklarasi anti korupsi pada senin 24/10/16 di Baruga AP Pettarani Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Ketiga Pejabat tersebut yakni Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Ketua Mahkama Konstitusi, Arief Hidayat, dan Ketua KPK Agus Tahardjo di dampingi rektor Universitas Hasanuddin Prof Dwia Aries Tina sebagai tuan Rumah.

Deklarasi tersebut dibacakan oleh salah satu siswi Unhas. Dalam deklarasinya, mereka menyatakan lima hal, yaitu ;
1. Mewujudkan sistem ketatanegaraan yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme,
2. Tidak menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu,
3. Tidak meminta dan atau menerima pemberian yang tidak sah,
4. Bekerja secara profesional penuh semangat dan menjunjung tinggi integritas, serta
5. Menerima konsekuensi dari semua keputusan atau tindakan yang bersifat koruptif dengan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebab Korupsi merampas hak dan meyengsarakan rakyat, menjauhkan dari cita cita dan tujuan Negara serta merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Deklarasi berlangsung sangat kidmat yang dihadiri pula oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo serta ratusan mahasiswa Unhas. *** Mitha K.

Penulis : Yuweni Puji Saputri 

Makassar - (Phinisinews,24/10/16), Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengajak para penyelenggara negara, aparat penegak hukum, civitas akademika dan mahasiswa untuk mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penulis : Nurjannah

Makassar - (Phinisinews) Lokalitas perfileman di Indonesia perlu dikemas dengan menarik, dengan cara menggali identitas lokal dengan mampu memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia melalui ide yang berbeda dari film Regional. Ujar Riri Reza pada seminar series #SEAscreenLAb film project 2016 di Novotel Makassar, jumat, 21/10/16

Riri Riza Mengatakan “Budaya mahar (uang panai) itu lokalitas bukan tradisional, identitas lokal ini harus dibanggakan harus terus di gali dan di buat dengan presentasi sehingga mampu dikemas dengan menarik,” tuturnya.

Kita mesti menyadari kebutuhan film itu, melihat secara utuh dan luas dan saya berharap teman teman memperluas cakrawala tontonan film, kalau bisa jangan berhenti pada film yang mudah di akses misalnya pada film hollywood coba cari kemungkinan-kemungkin lain dari sinema, coba mengenal sejarah, perkembangan dan identitas suatu film, mulai dari itu kita mampu menilai tolak ukur kemampuan film kita ada dimana, lanjut Riri.

sebagai penikmat film sekaligus peserta seminar Abe mengatakan “ketika menonton film saya lebih menonton film yang bisa berbicara dengan saya bukan masalah regional atau lokal tapi masalah personal artinya film itu harus mampu menyentuh hati seorang penonton dan menggunakan bahasa bahasa yang bisa mewakili perasaan penonton,”

HRumata’ Arspace dan Makassar Screen Academy dalam seminar yang bertema “Potensi pasar film Regional Indonesia”dari Bombe hingga Athira, dari Siti hingga Uang Panai, bersama pemateri Ifa Isfansyah sutradara film Siti , Riri Riza Hlim Gani produser film Athira. dan Amril Nuryan produser film Bombe sekaligus uang panai.

Seminar ini dihadiri oleh peserta dari kalangan Mahasiswa dan Komunitas Film Indie Makassar. ***Mitha K

Penulis : M. Arifandy

Makassar - (Phinisinews)Nipah Mall and Building Hadir di kota Makassar menjadi trend dunia dan akan di ikut sertakan dalam perlombaan Asia Pacific Green Building tahun depan. Hal ini di ungkapkan Walikota Makassar Ramdan Danny Pomanto pada prosesi ceremony Topping Off Nipah Mall and Official Building Project di Jl, Urip Sumoharjo Jumat, 21/10/16.

Danny Pomanto menjelaskan, Kehadiran Nipah Mall dan Official Building akan meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan serta Kota Makassar. "Dengan hadirnya Mall ini, akan meningkatkan ekonomi Sulsel dan Kota Makassar khususnya", ujarnya

Kehadiran Danny Pomanto serta wakilnya Dr.Syamsu Rizal dalam acara tersebut juga memberikan selamat terhadap kinerja pembangunan Nipah Mall and Official Building dan berharap bisa meresmikan mall bersama MRT.

"Ini termasuk pembangunan cepat, dan berharap Mall ini bisa di resmikan dengan MRT", ungkapnya.

Dalam waktu berbeda, Solihin Yusuf Kalla, Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa menjelaskan, Nipah Mall merupakan aset properti kedua segmen pusat perbelanjaan yang dikelola Kalla Properti setelah Mall Ratu Indah yang terletak di pusat Kota Makassar.

Pusat perbelanjaan ini dibangun di atas lahan seluas 3,6 hektare dan bakal menjadi properti komersial perseroan terbesar di wilayah Timur. Rencananya Mall itu tersendiri akan di isi 132 toko dari lantai satu hingga lantai enam dan sisanya akan di peruntuhkan untuk kantor.

Ia menambahkan, Mall ini di desain langsung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan insyah Allah Green Building akan kita rebut tahun depan. Jelasnya.

Sebelumnya acara ini di buka dengan tarian adat Paddupa yang di bawahkan langsung oleh Sanggar Sejati. Kegiatan ini juga di hadiri oleh Fatimah Kalla Presiden Direktur Kalla Group, Imelda Jusuf Kalla Direktur Keuangan PT Kalla Inti Karsa, Fadli Rifai Kasim Direktur Operasional dan Pengembangan PT. Kalla Inti Karsa.*** Mitha K.

 Penulis : Thamrin

Makassar – Phinisinews, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan  Asmanto Baso leo mengatakan pentingnya “Antisipasi dini terhadap ancaman kriminalisasi sangat diharapkan dari setiap individu, demi mewujudkan situasi kondusif yang aman dan tentram. ormas, Lsm dan komponen masyarakat lainnya harus bekerja sama dengan TNI dan Polri meminimalisir keadaan yang ada di Sulawesi selatan. Hal ini di utarakannya pada Workshop “Pembinaan Dan Pencegahan Gangguan Kamtibmas” di Hotel Grand Palace, Kamis 20/10/16.

Workshop yang dihadiri oleh unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta ormas dan lsm ini juga diberikan pemahaman bahwa perlunya berperan aktif serta wajib berkontribusi dalam hal Pencegahan anti radikalisme terorisme, doktrin, serta paham-paham menyimpang yang menggangu keamanan dalam kehidupan kita.

Sehingga pembangunan sulsel berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat semua mendapat kemakmuran dan kenyamanan.

Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik, Asmanto  juga berharap "kita hendaknya menjadi pelopor antisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dengan membangun persaudaraan, menjalin koordinasi kepada siapa saja, serta bekerjasama saling membantu kepada semua.

Dalam workshop ini Letnan Sarjo dari Badan Intelejen Daerah Sulsel menjabarkan bahwa deteksi dini ancaman Kamtibmas yang merupakan salah satu kegiatan intelegen dan selalu berdasarkan pada kepentingan nasional entitas negara.

Situasi kamtibmas memiliki dinamika yang seiring perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban situasi kondusif di wilayah adalah mutlak untuk di wujudkan guna mendukung peraturan daerah yang berjalan dengan roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Apabila muncul ancaman faktual dapat di tangani secara profesional dan proposional sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ditetapkan, agar ancaman terhadap kamtibmas tidak berkembang.

“Teknik mencari informasi terbuka dan tertutup, maupun kombinasi keduanya yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan aspek terhadap sasaran ini merupakan hal penting yang harus kita pelajari dalam mengantisipasi ancaman untuk bisa mendeteksi dini gangguan terhadap kamtibmas". lanjut Letnan Sarjo.

Hasil yang diharapkan dalam Workshop ini terwujudnya pemahaman tentang antisipasi terhadap kamtibmas yang terjadi didalam masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.*** Mitha K