Penulis : Muh Ali   /   Editor : Ahmad Imron 

Maros, Sulsel (Phinisinews.com) – Suasana Ramadhan tahun 1445 H, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena berbagai kegiatan keagamaan melibatkan remaja masjid dan remaja desa. 

Hal itu terlihat pada Remaja Masjid Mangallekana berkolaborasi dengan Remaja Desa Moncongloe, melaksanakan berbagai kegiatan, kata Pengurus Masjid Mangallekana, Dr Muhammad Ali, M.Pd, di Maros, Sulsel, sekitar 48 kilometer dari Makassar, Kamis malam. 

Koordinator kegiatan, Sakwan Awaluddin, Ketua Umum HIPMI Kecamatan Moncongloe Maros, Muh. Syahir Syam, dan Ketua Umum Karang Taruna Kecamatan Moncongloe, Muhammad Risaldy Irwan, secara Bersama mengatakan bahwa kami anak-anak Desa Moncongloe, merasa terpanggil ingin kembali ke desa membangun desa kami sendiri yang kami sangat cintai. 

“Saya menilai ini suatu hal yang luar bisa,” ucap Pengurus Masjid Mangallekana menambahkan. 

Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Moncongloe, Ismail SM, menanggapi positif ide-ide kreatif remaja Desa Moncongloe, dan langsung menfasilitasinya. 

Kegiatan itu antara lain, peringatan Nuzulul Quran dan buka puasa bersama yang digelar Pengurus Masjid Mangallekana bekerjasa sama dengan Ikatan Remaja

Masjid Mangallekana (Irmama) berlangsung hikmat. 

Nuzul Quran dan buka pusa bersama ini dihadiri oleh beberapa pejabat antara lain,  Camat yang diwakili oleh Pejabat Pelaksana tugas Kepala Desa Moncongloe, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kapolsek, Babinsa, Ketua Pemangku Adat Gallarrang Moncongloe, Imam Desa Moncongloe dan masyarakat. 

Kegiatan Nuzul Quran ini bertema  “Nuzul Quran momentum memelihara kerukunan ummat dan mempererat silaturrahmi”, dengan pembawa hikmah, Ustadz Dr Syamsir, S.Ag, MA. 

Dalam Kegiatan Nuzul Quran ini, Irmama dominan perannya. Mulai dari persiapan sampai terlaksananya acara Nuzul Quran. Pembawa acara, Andi Ardila Ghivari, Pembacaan ayat Suci Alquran, Muhammad Argantayudha, mereka semua anggota Irmama dan dilanjutkan Shalat Tarwih, lalu Pembukaan Bazar dan Pestival Anak Shaleh yang dilaksanakan oleh Remaja Desa Moncongloe, antara lain HIPMI Maros Komisariat Kecamatan Moncongloe bekerjasama dengan Karang Taruna Desa Moncongloe.

Bazar ini berlangsung selama tiga hari, 27-29 Maret 2024 yang dikemas apik dengan berbagai kegiatan lomba, seperti tadarus, menghapal surah-surah pendek, tilawah dan lain-lain. 

Kegiatan Bazar dan Festival Anak Shaleh dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Moncongloe dan berharap semoga kegiatan ini rutin tiap tahun dilaksanakan. (MA/AI).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Sejumlah Wartawan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menimba ilmu melalui pelatihan jurnalistik di Lembaga Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC) di Makassar, Kamis.

Direktur P2MTC, Fred Kuen Daeng Narang, M.Si saat ditanya wartawan menguraikan, pelatihan digelar berdasarkan permintaan Pemimpin Redaksi media di Tarakan, Kaltara, yang mengirim wartawannya ke Kampus P2MTC di Makassar untuk.mengikuti pelatihan dengan materi latih sesuai kebutuhan pokok seorang jurnalis.

Seperti pengetahuan dasar kewartawanan (basic knowledge of journalism), merencanakan, meliput dan mencari berita (planning, reporting and searching for news), wawancara (interview), cara menulis berita (write news), mengedit mandiri (self editing) dan cara menentukan sudut pengambilan gambar foto berita (photo news) beserta pembuatan keterangan gambarnya (caption photo news).

Menurut dia, Lembaga pelatihan jurnalistik yang sudah berumur lima tahun ini, secara rutin melakukan pelatihan jurnalistik untuk berbagai kalangan, baik yang bersifat sosial (gratis) maupun berbiaya murah (pola subsidi silang).

Pelatihan yang bersifat sosial seperti untuk pers kampus, komunitas tertentu seperti pramuka, palang merah, osis, karang taruna, pelestari budaya dan lainnya.

Fred yang juga Asesor lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyatakan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap P2MTC, baik yang mengirimkan wartawannya dari seluruh Indonesia untuk dilatih di Makassar, maupun pihak tertentu di seluruh nusantara yang meminta pelatih (trainer) P2MTC ke seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pelatihan.

Selama ini, para peminat pelatihan cukup berkomunikasi melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau WA 0815 3332 2118.

Sejumlah wartawan dari Jakarta juga sudah sering ke P2MTC untuk ikut pelatihan mengingat spesifikasi P2MTC yakni menggelar pelatihan khusus untuk wartawan, untuk redaktur dan untuk Pemimpin Redaksi yang dapat dilakukan secara privat (jumlah peserta sedikit), hingga mengikuti sertifikasi kompetensi wartawan secara individual, mengingat yayasan PMPK yang menaungi P2MTC juga adalah Tempat Uji Komptensi (TUK).

Menurut Fred yang juga mantan GM Perum LKBN Antara di Jakarta, yang sangat dibutuhkan wartawan saat ini adalah pelatihan untuk peningkatan kualitas profesi, kompetensi dan profesionalitas serta peningkatan kesejahteraan yang diharapkan negara harus ada juga untuk wartawan melalui pemberian tunjangan kompetensi, sebab pers/wartawan adalah pengajar di ruang publik dan merupakan salah satu pilar demokrasi yang selayaknya juga diperhatikan.

Ketika disinggung bantuan negara untuk Pelatihan Wartawan, agar terjadi peningkatan kualitas wartawan secara merata di seluruh Indonesia tanpa sekat konstituen organisasi pers, menurut dia, sepengetahuan saya, bantuan dana pelatihan untuk pers, negara beri hanya pada Lembaga Pers tertentu atau organisasi pers tertentu, sedangkan lembaga pelatihan hingga saat ini bersifat mandiri, dengan mengutamakan idealisme dan pengabdian terhadap profesi.

Beberapa BUMN maupun swasta, lnjutnya, juga mengirim staf humas (hubungan masyarakat – PR) ke P2MTC untuk dilatih kehumasan dan cara menulis berita siap tayang (press claar).

Negara melalui BUMN nya, sebenarnya sangat mudah untuk membantu pelatihan bagi wartawan dengan memberi sedikit dana tanggung jawab social (CSR - corporate social responsibility) kepada lembaga lembaga pelatihan jurnalistik terpercaya, agar pelatihan semakin massif di semua daerah demi peningkatan kualitas pemberitaan dan kualitas demokrasi di tanah air, ujarnya. (AI/MK).

Penulis : Uci Syam  / Editor : Mitha K

Malino, Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) – Sekolah memberikan apresiasi positif dan mengajak semua ekstra kulikuler (ekskul) para siswa agar aktif berkegiatan, termasuk kegiatan seni untuk menyalurkan bakat serta meminimalkan kenakalan siswa.

Hal itu dikemukakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 4 Gowa, Kecamatan Tinggimoncong,  Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan,  Drs Muhammad Akbar, MSi, di Malino, sekitar 66 kilometer dari Makassar, Sabtu, pada milad ke-13 Bengkel Seni (BS) 27.

Dia meluruskan bahwa milad BS 27 ini sejatinya adalah milad yang ke-23 karena BS 27 sebenarnya adalah metamorfosis dari Sanggar Seni BTC (Bina Talenta Club) yang berdiri tahun 2001, di SMA Negeri 4 Gowa, Kecamatan Tinggimoncong,  Kabupaten Gowa, Sulsel.

Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, sekolah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pengurus BS 27 dan Panitia Pelaksana yang sudah mengemas acara milad ini dengan sangat baik dengan konsep Kolaborasi, karena semua tingkatan kelas, dari kelas X, XI, dan XII ikut mempersembahkan kreasinya pada milad kali ini, bahkan para alumni BS 27 ikut memberikan persembahan terbaiknya.

Bengkel Seni 27 adalah bagian wadah menyalurkan kreativitas seni, Meningkatkan rasa tanggung jawab akan pembangunan bangsa dan negara dalam bentuk kreasi seni dan budaya, serta Membentuk karakter insan yang kritis, mandiri, serta memiliki cipta, rasa, dan karsa, ucap Ketua panitia pelaksana, Pasha.

Milad dihadiri para orang tua, guru dan alumni SMA Negeri 4 Gowa yang merupakan anggota BS 27 saat menjadi siswa dan siswi di sekolah tersebut. Kegiatan milad  menampilkan tarian empat etnis dan beberapa tarian lainnya serta penampilan para alumni. (US/MK).

Penulis : Uci Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Tombolo Pao, Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) – Ketua Majelis Pembina Gugus (Mabigus) dan Pembina Gugus Depan (Gudep) diharapkan mendukung agar peserta didiknya mencapai 1.000 Pramuka Garuda sesuai golongannya di Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Gowa tahun ini.

Hal itu dikemukakan Ketua Kwarcab Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Dr Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH, MH  yang diwakili Kak Sabri pada Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulsel, sekitar 77 kilometer dari Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, dalam pemilihan pengurus kwartir itu harus dilakukan secara berhati hati mengingat kegiatan Kwarcab Gowa diperhatikan, sehingga Kwartir Cabang Gowa keluar sebagai Kwarcab yang tergiat yang di bawah Pimpinan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo selaku Ka Kwarcab Gowa, Sekaligus Ka Kwarda SulSel periode 2024-2029.

Sehingga diharapkan dari Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Tombolo Pao ada peserta didiknya mencapai peringkat Pramuka Garuda, ucapnya.

Ketua Kwarran Tombolo Pao, Rustan, S.Pd Daeng Tola mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta musyawarah dengan memegang penuh jabatan Periode  tahun 2019-2023 yang selama ini bersama sama menjalankan tugas sehingga di masa kepemimpinan telah mengantarkan Gerakan Pramuka sampai ke tingkat nasional yaitu Jambore Nasional 2022 dan Raimuna Nasional Tombolo Pao agar tetap jaya.

Muh Syahril mewakili Ketua Mabiran mengatakan, dalam gerakan pramuka perlu dibentuk kader kader yang tangguh dalam membangun bangsa, utamanya di Kecamatan Tombolo Pao, sekaligus mengingatkan bahwa di dalam Dasa Dharma Pramuka, utamanya dharma pertama bagaimana anggota pramuka meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ketua K3S,  Ilyas menyatakan, peserta musyawarah sangat bangga dilaksanakannya musyawarah ini, sehingga terpilihnya ketua baru Ka. Kwarran Tombolo Pao dan para kepala sekolah atau Ka Mabigus dapat menjalankan kegiatan para peserta didiknya di Gugus depannya masing masing yang sesuai dengan programnya masing masing pula.

Pemilihan secara aklamasi, Sahaman, S.Pd, MM dan menerima tanggung jawab yang besar melanjutkan program program sesuai dengan tema Memperkuat Kolaborasi Pramuka yang Berkemajuan dan Berintegritas.

Sebelumnya, Ketua Panitia Asir, S.Pd, M.Pd memberikan laporan bahwa kegiatan musyawarah berlangsung atas kerja sama dengan para Ka. Mabigus.

Hadir pada acara itu, unsur Mabiran, Camat Tombolo Pao selaku Ka. Mabiran yang diwakili oleh Kasubag Kepegawaian Muh. Syahril. S.Sos, Kandepag Tombolo Pao Ruslan, Ketua Kwarran Tombolo Pao Rustan, S.Pd, M.Si Daeng Tola. Unsur Andalan Kwarcab Gowa Sabri, S.Pd. Yusri Syamsuddin, S.Pd.I, Nurhayati, S.Pd, para kepala sekolah selaku Ka. Mabigus se-Kwarran Tombolo Pao dan anggota DKR Tombolo Pao

Kegiatan ini diwarnai adat seni tradisi penyambutan tamu peserta musyawarah dengan penampilan siswa siswi SD Negeri Tombolo Pao dengan Tari empat etnis. (US/AI).

Penulis : Muhammad Ali  /  Editor : Fred Daeng Narang

Maros, Sulsel (Phinisinews.com) - Pengurus Masjid dan Irmama (Ikatan Remaja Masjid Mangallekana) terus melakukam silaturahmi dan berbenah menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H.

Remaja Masjid yang baru terbentuk 3 Februari 2024, mulai tancap gas. Koordinator Remaja, Rahmat Widodo, Ketua Muhammad Daffta Syamsuddin, Sekretaris Andi Lucky dan bendahara Mumammad Rehan tidak tinggal diam.

Program kerja mereka mulai berjalan. Menurut Ketua Pengurus Masjid, Dr Muhammad Ali, M.Pd di Maros, Sulawesi Selatan, sekitar 48 kilometer dari Makassar, Kamis, bahwa program kerja mereka sangat sederhana akan tetapi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

pada minggu kedua Februari ini mulai turun ke jalan membersihkan sampah-sampah plastik yang berserakan di jalan.

Sangat tampak keceriahan mereka menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H. Sesuai dengan namanya, Ikatan Remaja Masjid Mangallekana (Irmama), diharapkan dapat mengamalkan sesuai pesan yang disampaikan dalam ungkapan tersebut, sebab  “mangallekana” memiliki makna filosofis yang sangat dalam.

Kata Mangallekana diambil dari ungkapan bahasa Makassar yang memiliki makna yang bersifat universal. Jika kita menggali makna yang terkandung di dalamnya terdapat lapisan-lapisan makna yang sangat dalam.

Mangallekana terdiri atas tiga morfem, yakni satu morfem terikat dan dua morfem bebas. Morfem terikatnya yaitu imbuhan mang, dan morfem bebasnya alle dan kana.

Alle artinya ambil, menerima, mengamalkan, menjalankan sedangkan kana atinya kata-kata atau ungkapan yang berupa nasihat untuk melaksanakan hal-hal yang baik menurut ajaran agama, baik itu melaksanakan shalat, beretika, sopan santun, atau dalam arti lain bertutur, bertindak dan bertingkah laku.

Jadi jika disimpulkan secara umum, mengandung arti taqwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, Pengurus mengharapkan agar anak-anak remaja ini, dapat mengamalkan ungkapan makna tersebut sesuai nama masjid, yakni Mangallekana yang pada akhirnya dapat terbentuk anak anak yang memiliki karakter berilmu, mengedepankan etika sopan santun, saling menghargai, dan dapat berdaya saing mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan kearifan lokal (local Wisdom), kata pengurus masjid sambil mengaamiinkan.

Selain itu, pengurus majid dan Irmama, mereka berbenah menyiapakan hal-hal yang perlu dibenahi, seperti lampu-lampu masjid yang padam, menambah lampu - lampu agar tanpak semarak di bulan Suci Ramadhan nanti.

Agar tampak lebih semarak lagi, pengurus dan remaja masjid bekerja sama melaksanakan malam ramah tamah menyambut bulan suci Ramadhan, yakni makan malam bersama sambil maaf-memaafkan antar sesama warga .

Acaranyapun tertata apik, yakni dimulai pembacaan ayat Suci Alquran oleh Muhammad Argantayudha, sekapur siri dari pengurus masjid, saling maaf-memaafkan, pembacaaan doa, dan makan malam bersama.

Acara makan malam ini, yang sangat berperan adalah anak-anak Irmama, seperti pembacaan ayat Suci Alquran dan membaca do’a. Pengurus masjid mengharapkan agar kegiatan ini membudaya dan setiap tahun bisa dilaksanakan dalam menyambut bulan suci ramadhan. (MA/FDN).

Penulis : Redaksi  /  Editor : Fred Daeng Narang

Bulukumba, Sulsel (Phinisinews.com) – Masyarakat adat Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, saat ini menantikan campur tangan pemerintah dan negara terhadap PT Lonsum Indonesia Tbk agar menghentikan semua aktivitasnya di tanah adat Kajang, pasca Hak Guna Usaha (HGU) nya berakhir, 31 Desember 2023.

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia (Lonsum) Tbk di Kabupaten Bulukumba, Sulsel, sekitar 200 kilometer dari Makassar, berdiri sejak tahun 1919 dan melakukan kegiatan operasional di Bulukumba, dengan memperoleh hak erfacht di atas lahan seluas 7.092,82 hektare, berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda. Artinya sudah 100 tahun lebih tanah adat Kajang dikuasai dan tidak memberi dampak kesejahteraan kepada masyarakat adat.

Hal itu dikemukakan Kuasa Hukum Masyarakat Adat Kajang Bulukumba yang dipercayakan oleh Ammatoa (Pimpinan Masyarakat Adat Kajang), Dr Muhammad Nur, SH, MH melalui press release yang diterima Redaksi Phinisinews.com, di Makassar, Jumat.

Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba (22.2.2024), menurut Muhammad Nur, mengabulkan eksepsi PT Lonsum Indonesia Tbk. Sehingga gugatan perdata yang diajukan Tutong Bin Sattaring, dan Sangka Bin Sattaring Nebis In Idem, dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Adanya pihak lain yang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bulukumba terkait tanah Adat Kajang Bulukumba tidak ada hubungannya dengan upaya pengusulan pemblokiran proses perpanjangan HGU Lonsum Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat adat Kajang melalui kuasa hukumnya. Sengketa lahan yang sementara berproses di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel sudah selesai, sejak berakhirnya HGU Lonsum Indonesia Tbk, 31 Desember 2023

Sampai saat ini, lanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sulsel belum menyetujui terbitnya HGU Baru, sehingga masyarakat adat Kajang tidak melanggar apabila kembali menguasai dan mengelola lahan adatnya untuk keperluan berkebun untuk kesinambungan kehidupannya.

Dalil apapun ATR/BPN Wilayah Sulawesi Selatan tidak bisa lagi mengakomodir HGU baru PT Lonsum Indonesia Tbk di Bulukumba karena hak masyarakat Adat Kajang harus kembali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat, ujarnya

Sesuai dengan beberapa surat yang kami kirimkan terkait permintaan pemblokiran izin baru atau perpanjangan izin HGU PT Lonsum Tbk di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulsel sudah mendapatkan balasan, lalu kami pun sudah membalas surat tersebut berdasarkan petunjuk dari kanwil BPN. ungkapnya.

Apapun fakta yang diungkap pihak PT Lonsum Tbk saat ini tidak berkuatan hukum lagi karena masa izin HGU sudah berakhir dan tidak dilanjutkan, sehingga apabila tetap berada di area tanah adat Kajang melakukan kegiatan operasional, maka itu sudah masuk kategori pelanggaran hukum berat, sehingga baik pemerintah daerah provinsi dan pusat diharapkan tidak tutup mata dan telinga melihat penderitaan dan harapan masyarakat adat Kajang untuk mengelola sendiri lahan adat nenek moyang mereka dengan berbagai intimidasi dan intervensi berbagai pihak, ujarnya tanpa merinci.

“Masyarakat adat kajang berharap, pihak aparat penegak hukum dan instansi terkait berdiri di belakang masyarakat adat dalam memberantas mafia tanah sesuai Instruksi Presiden serta Kapolri dan bukan sebaliknya,” ucap Muhammad Nur.

Harapan kami,  lanjutnya, pemerinta Daerah Kabupaten Bulukumba dan aparat penegak hukum mengawal masyarakat adat Kajang dalam menguasai lahan adatnya kembali yang selama ini dikuasai PT Lonsum Indonesia Tbk.

Masyarakat adat Suku Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulsel, hidup dengan kesederhanaannya dan bergantung penuh kepada alam. Masyarakat suku Kajang memiliki ciri khas berpakaian serba hitam dan tidak memakai alas kaki serta sangat menjaga kelestarian alam di wilayahnya. Selain itu, memiliki beragam ritual unik yang masih dijaga dan mereka sangat memegang teguh adat istiadatnya serta tidak tertarik dengan dunia luar. (Red/FDN).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Momentum Hari Pers, idealnya Pers itu sendiri harus berani melakukan “Autokritik” terhadap dirinya, terutama yang berkaitan penyiapan sumber daya wartawan profesional dan kompeten di seluruh tanah air, bukan hanya di ibukota provinsi, melainkan sampai kebupaten.

Jangan lagi ada sekat diskriminasi ketrampilan jurnalistik antara wartawan yang berkarya di ibukota provinsi dan kabupaten, sebab di era milenial ini tidak ada sekat pembatas ruang dan waktu, seperti peredaran berita yang tidak lagi memiliki sekat pembatas, dapat disiarkan dari mana saja dan diterima dimana saja di seluruh belahan dunia.

Hal itu dikemukakan Direktur Pelatihan Jurnalistik dan Humas, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fred Daeng Narang, M.Si,  saat dicegat sejumlah wartawan di Kampus P2MTC Kawasan Ruko Mall GTC (Lippo Grup) Tanjung Bunga Makassar, Jumat.

Beberapa hal yang harus dibenahi oleh organisasi pers maupun media yakni pola pelatihan wartawan, bimbingan teknis (Bimtek) untuk persiapan uji kompetensi (Ukom), Batasan masa berlaku kartu atau sertifikat kompetensi.

Dia menguraikan, media yang pertama harus mengupayakan peningkatan ketrampilan jurnalistik wartawannya, setelah itu, organisasi pers yang menaungi. Nah pada organisasi pers ini, biasanya rutin melakukan pelatihan di tingkat provinsi dan di kabupaten sangat jarang. Selain itu, pelatihannya monoton hanya untuk tingkat dasar, padahal level kompetensi wartatawan ada tiga yakni wartawan Muda untuk wartawan lapangan, wartawan Madya untuk Redaktur dan Wartawan Utama untuk Pimpinan Redaksi.

Pada level Redaksi dan Pimred, ini sangat langka tersentuh pelatihan hingga di daerah kabupaten. Mereka tumbuh dan lebih banyak belajar secara otodidak untuk meningkatkan ketrampilan jurnalistiknya, sehingga pola pelatihan hingga materi pelatihan harus disempurnahkan dengan jangkauan yang menyeluruh agar tidak terjadi diskriminasi pelatihan jurnalistik antarwilayah.

Selain itu, persiapan menuju uji Kompetensi selama ini sering digabung tiga level (wartawan Muda, Madya dan wartawan utama) digabung dalam kelas yang sama sehingga tidak efektif. Lalu yang latih adalah pengurus organisasi dan lebih ironis bila pemateri belum mengikuti Ukom, namun karena jabatan di orgnisasi maka menjadi pemateri.

Yang ideal, lanjutnya,  bimtek tiap level kompetensi wartawan dipisah, sebab mereka memiliki bidang kerja (jobs description) yang berbeda ditiap level kompeten dan mereka hanya ketemu  saat simulasi rapat redaksi dan bukan pada bimbingan materi uji. Ini harus disempurnakan bila menginginkan hasil optimal sejak bimtek hingga ukom.

Yang krusial, ujar Fred yang juga Asesor Pers, selama ini Lembaga uji di bawah Dewan Pers (DP) tidak memberlakukan batas waktu usia sertifikat atau kartu kompetensi wartawan, berlaku seumur hidup.  Ke depan ini harus dibenahi, mengingat  perpindahan wartawan dari organisasi satu ke lainnya terus berlangsung sebagai bagian dari dinamika berorganisasi dalam lingkup pers.

Untuk itu, harus ada verifikasi tiap periode tertentu untuk pembuktian apakah pemegang sertifikat atau kartu kompetensi wartawan tetap berprofesi wartawan atau bukan lagi wartawan, tetap pada jabatannya di media atau sudah meningkat sehingga harus ada penyesuaian level kompetensi.

Hal itu penting, karena belum ada mekanisme menggugurkan atau mencabut sertifikat atau kartu kompetensi seseorang, sebab kompeten itu intinya kesempurnaan kerja tanpa kesalahan (zero error), bukan karena faktor suka atau tidak suka dari lembaga penerbit sertifikat/kartu kompetensi.

Kecuali, lanjutnya yang bersangkutan (wartawan) menghadapi delik pers dan terbukti melanggar, etika pers,  kode etik pers dan aturan pers (UU No.40/1999) dan dinyatakan bersalah, maka kompetensinya harus gugur, karena terbukti secara hukum tidak lagi kompeten di profesinya  atau harus melakukan uji kompetensi ulang.

Jadi, menggugurkan status kompetensi harus karena alasan tidak kompeten, bukan karena pindah organisasi pers.

Yang harus diakui bahwa saat ini fenomena perkembangan pers di tanah air, kata Fred yang juga mantan GM Perum LKBN ANTARA, ada dua alur pers yakni organisasi pers konstiuen DP dan Organisasi pers non konstituen DP dengan jumlah wartawannya hampir seimbang, puluhan ribu orang.

Non konstituen DP juga tunduk pada UU tentang pers (UU No.40/1999), kode etik jurnalistik, etika pers dan aturan lainnya. Yang berbeda hanya Lembaga uji kompetensi untuk massa wartawannya.

Untuk itu,  Negara sebaiknya ada untuk dua alur Pers ini, ucap Fred yang juga Ketua Lembaga Forum Pimred Sulsel, sebab produk jurnalistiknya sama untuk publik secara menyeluruh. Produk beritanya tidak bisa dipilah, mana berita dari konstituen DP atau bukan konstituen DP pada semua platform multimedia, sehingga negara harus adil untuk semua masyarakat,  termasuk masyarakat pers secara umum.

Tidak dapat dipungkiri, keberadaan Lembaga Sertifikasi Negara dengan logo lambang negara (Burung Garuda) yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia sangat membantu peningkatan kualitas wartawan non konstituen DP, sebab sertifikasi kompetensi dapat dilakukan dengan sasaran utama “kerja tanpa kesalahan (zero error)” untuk semua level kompetensi wartawan, dengan terlebih dahulu melakukan bimtek sesuai level kompetensi serta sertifikatnya memiliki batasan waktu tiga tahun, setelah itu boleh ditingkatkan atau diperpanjang.

Untuk itu, kalangan pers berharap negara melihat pers secara utuh dan adil, agar pers non konstituen DP juga tersentuh bantuan dana pelatihan maupun sertifikasi kompetensi untuk peningkatan kualitas pers agar masyarakat terus memperoleh informasi akurat tanpa kesalahan.

Dan yang lebih diharapkan wartawan kepada negara, ucapnya, adalah kesamaan belajar di ruang kelas yang dilakukan dosen perguruan tinggi dan Guru sekolah yang memperoleh tunjangan sertifikasi dosen dan guru, dengan belajar di ruang public yang dilakukan wartawan, sehingga wartawan kompeten juga dapat menikmati keadilan dari negara dalam bentuk tunjangan kompetensi wartawan. (AI/MK).

Penulis : Uci Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Galesong, Takalar, Sulsel (Phinisinews.com) - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan workshop kewirausahaan, diikuti 38 sekolah, 190 orang siswa dan 38 orang guru pendamping yang di pusatkan di Taman Wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulsel, sekitar 18 kilometer dari Makassar, Rabu.

Pemateri (Enterpreneur), Misrayanti, SE, MH, mengatakan, kewiraswastaan atau Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan.

Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, ide berjualan, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu usaha atau bisnis mandiri dimana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha.

Seluruh kegiatan tersebut mulai dari mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun suatu operasi, memasarkan, serta mengatur permodalannya, ujarnya.

Menurut dia,  yang utama adalah 3 L yaitu lokasi, lokasi dan lokasi, karena 3 L ini sangat menentukan kehadiran  pengunjung disuatu tempat.

Workshop semacam ini, lanjutnya,  juga membangun semangat Entrepreneurship yang membentuk jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif di era milenial.

Ketua BPC HIPMI Kabupaten Takalar, Muhammad Nawir juga memberikan motivasi bahwa wirausaha harus dilakukan dengan inovasi penuh semangat serta kemauan dan tidak mengenal menyerah serta tidak takut gagal.

Salah satu perwakilan peserta Workshop, Amelya Zalzabila, siswi SMA Negeri 4 Gowa mengatakan, dengan adanya workshop ini akan memberikan motivasi untuk berinovasi kepada kami, untuk  memikirkan bagaimana cara memulai usaha kecil yang lebih baik, apa lagi kami masih siswa, untuk dapat memikirkan kedepannya untuk memulai menjadi wirausaha mandiri. (US/AI).