Penulis : Ahmad Imron / Editor : Fred Daeng Narang
Makassar (Phinisinews.com) – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, SH mengatakan, DPRD Kota Makassar siap berkolaborasi melakukan restorasi budaya untuk melestarikan, mengembalikan atau memulihkan kebudayaan yang hilang, dilupakan atau tergerus.
“Silahkan buat konsep restorasi budaya di Sulawesi Selatan, lalu kita kolaborasikan untuk upaya pelestariannya,” kata Rudianto Lallo saat menerima Tim Sembilkan La’lang Sipue Award di Ruang kerjanya di Makassar, Kamis.
Tim Sembilan dari Yayasan La’lang Sipue Foundation adalah Ir Hamin M. Daeng Nyanrang, Dipl Eng (Ketua), Drs H. Hatta Hamzah Karaeng Gajang (Tokoh Budaya), Fred Daeng Narang, MSi (Tokoh Pers), Drs HA Yunus Rivai Karaeng Mile, SH (Tokoh Budaya), Hendra Mappasomba Karaeng Garassi (Pelestari Budaya), Kamsiruddin, SE, SH, MH (Pemerhati Budaya) dan lainnya.
Rudianto Lallo yang juga politisi Partai Nasdem mengakui banyak budaya yang menjadi identitas, mulai tergerus dan hilang. Dia mencontohkan Makassar sebagai “Kota Daeng” namun sudah tidak banyak etnis Makassar menggunakan “Pa’daengang” sebagai identitasnya.
Selain itu, upaya pelestarian budaya, apapun namanya baik restorasi, mengembalikan atau memulihkan budaya harus disertai menempatkan pejabat di semua bidang kebudayaan dan pariwisata harus sesuai kompetensinya agar upaya pelestarian budaya dapat maksimal, namun bila sebaliknya, maka hasilnya akan berbeda.
Di Kota Makassar adalah pusat Kerajaan Tallo sehingga restorasi budaya Gowa-Tallo memang harus dilakukan oleh banyak pihak dengan cara berkolaborasi, sehingga saya secara pribadi dan institusi mendukung dan siap berkolaborasi melestarikan budaya seperti yang dirintis oleh Yayasan La’lang Sipue Foundation.
Apa yang bisa kami bantu, akan kami lakukan untuk ikut mensukseskan La’lang Sipue Award sebagai upaya melestarikan dan mengembalikan budaya sebagai milik bersama lintas ruang dan waktu, ujarnya.
Ketua Yayasan La’lang Sipue Foundation, Hamin Daeng Nyanrang menguraikan, saat ini pihaknya sedang melakukan upaya upaya restorasi budaya, digitalisasi budaya dan budaya mengenal keaslian uang rupiah.
Khusus La’lang Sipue Award sebagai bagian dari restorasi budaya adalah pemberian penghargaan yang fokus terhadap pemakaian Tongkosila di gedung pemerintahan, lalu apa fungsi serta adakah ediktif terhadap budaya.
Penilaian dilakukan oleh Tim beranggotakan sembilan orang dari kalangan tokoh budaya, budayawan, pemerhati budaya, Tokoh Pers dan tenaga ahli dengan obyek penilaian seluruh Pemkab dan Pemkot di Sulsel, yang disertai forum group discution (FGD) dan puncak acara penyerahan award dilakukan di Benteng Somba Opu Makassar, 5 Maret 2023 sebagai salah satu cara pelestarian budaya Sulsel. (AI/FDN).
Penulis : Fred Daeng Narang / Editor : Mitha K
Makassar (Phinisinews.com) – Peringatan 100 tahun M Basir (Embas) menjadi pembuktian bahwa wartawan senior yang melintasi empat zaman dan salah seorang pendiri sekaligus Pimpinan Redaksi Harian Pedoman Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan adalah tokoh pers nasional yang pengaruhnya besar.
Empat zaman yang dilalui M. Basir, jurnalis berpendirian keras, dengan sosok sederhana dan ramah itu adalah zaman revolusi 1947 – 1949, Zaman Demokrasi “Liberal” 1950 – 1959, Zaman Orde Lama 1959 – 1965 dan Zaman Orde Baru 1966 hingga wafat di tengah perjalanan Orde Baru.
Peringatan 100 tahun (1923 – 2023) yang ditandai peluncuran buku “M Basir, Lebih Berkuasa dari Para Penguasa” di salah satu hotel berbintang di Makassar, Minggu. buku cetakan lux setebal 192 halaman ditulis oleh cucunya sendiri yakni Maysir Yulanwar, antara lain berisi testimoni Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Sandiaga Uno, Budayawan Betawi Ridwan Saidi, Ekonom, Rizal Ramli dan Politisi Fadli Zon.
Buku tersebut terdiri dari pengantar dan testimoni, tulisan Muhammad Basir periode 1970 -1984, Mini Biografi serta sekelumit kisah tentang M Basir dari wartawan senior Pedoman Rakyat dan yang mengenal dekat dengan beliau.
Presiden Jokowi dalam testimoninya mengatakan, merupakan kehormatan buat saya untuk membuat sedikit tulisan tentang M Basir, pendiri “Pedoman Rakyat” dari Sulawesi Selatan. Kesan saya setelah membaca buku tentang memperingati 100 tahun almarhum... menarik sekali serta memberikan daya tarik tersendiri, beliau bisa dibilang sebagai “Pahlawan Media Cetak” yang berjuang melalui tulisannya dan pernah menjadi Wartawan Istana di Jaman Presiden ke-2.
Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, M Basir merupakan sosok wartawan senior dan pendiri yang patut dijadikan panutan bagi para surat kabar. Pedoman Rakyat berdiri tahun 1947 di Makassar, Sulawesi Selatan, beliau senior dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, cinta terhadap tanah air. Doa tulus dari saya untuk 100 tahun Embas.
Menham, Prabowo mengatakan, suatu kebanggaan bisa memberikan penilaian serta kesan atas seorang “pahlawan di bidang media”, yaitu Alm Muhammad Basir, dalam haulnya yang ke-100 tahun.
“Beliau sebenarnya adalah orang yang berjasa besar dalam bidang media, khususnya cetak, yang sering memberitakan tentang kejadian di pusat dan daerah, khususnya wilayah timur”. Pedoman Rakyat merupakan titik kebangkitan dari wilayah Timur Indonesia dan sudah sepantasnya Alm M Basir dikategorikan sebagai seorang pahlawan dan pejuang yang memiliki jiwa corsa kepada tanah air.
Sedangkan Menteri Sandiaga Uno setelah membaca biografi Pendiri Pedman Rakyat menyimpulkan bahwa seorang M Basir merupakan wartawan medua cetak yang cukup berani di jamannya dan bisa dikategorikan sebagai “Pejuang Tinta”
Budayawan Betawi Alm Ridwan Saidi mengatakan, Putera terbaik kelahiran Jeneponto, M Basir adalah lelaki ramah dan sosok jurnalis berpendirian keras yang menjadi sosok panutan wartawan pada jamannya.
Ekonom, Rizal Ramli lebih rinci menguraikan, M Basir adalah salah satu tokoh pers Indonesia yang memulai dari daerah Jeneponto (salah satu Kabupaten di Sulsel), menjadi sangat berpengaruh di Makassar (ibukota Provinsi Sulsel) dan akhirnya menonjol di Jakarta.
Sebagai pemilik mayoritas dan Pemimpin Redaksi koran Pedoman Rakyat di Makassar, Basir adalah pejuang dengan Badik (senjata tajam khas Sulsel), tetapi lebih penting lagi pejuang dengan mesin ketik. Beliau wartawan yang berani, kritis serta produktif dan Basir membumikan kata “Ada dua tugas wartawan, memberitakan kejadian dan menyingkap kebenaran. Dan sebagai insan Pers kita dimuliakan oleh tugas kedua” kutip Rizal Ramli.
Sedangkan politisi Fadli Zon menilai M Basir adalah jurnalis, intelektual, aktivis, politisi, guru dan juga seniman.
Sebagai seniman, M Basir yang membuat logo Kota Makassar, Kodam Hasanuddin, Universitas Hasanuddin dan Kabupaten Jeneponto yang dipakai hingga sekarang.
Walaupun secara nasional melalui Presiden Jokowi dan Menham, Prabowo mengakui dalam testimoninya bahwa M Basir adalah Pahlawan di bidangnya (Pers/media), namun organisasi wartawan, Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar belum memberikan penghargaan yang seharusnya diterima oleh Alm M Basir.
Di daerah kelahirannya Jeneponto, Pemerintah Kabupaten Jeneponto memberikan penghargaan melalui nama Jalan M Basir pada salah datu ruas jalan di daerah itu. Dan pada peluncuran buku yang tidak dihadiri Walikota, namun diwakilkan pada salah seorang kepala dinasnya, keluarga M Basir melalui Maysir Yulanwar mengharapkan agar rumah M Basir yang berada di jalan durian, tepatnya di belakang rumah jabatan Walikota Makassar dijadikan jalan M Basir sebagai wujud penghargaan kota terhadap kakeknya.
Maysir menjelaskan judul buku “M Basir Lebih berkuasa dari para Penguasa” bukan bermaksud menyatakan kakeknya seorang yang arogan, melainkan karena pada jaman itu, walikota, bupati hingga gubernur yang sering datang ke rumah M Basir, bukan sebaliknya. Sedangkan Koran Pedoman Rakyat adalah milik Dwi Tunggal M Basir dan LE Manuhua.
Haul 100 tahun yang ditandai peluncuran buku tersebut dibedah oleh dua wartawan senior Pedoman Rakyat yakni Dosen, Dr Dahlan Abubakar, M.Hum, Wakil Bupati Selayar, Saiful Arif, serta menghadirkan Penulis Buku, Maysir Yulanwar dan moderator Rusdin Tompo (penyair, penulis dan koordinator Satu Pena Sulsel), dihadiri mayoritas wartawan senior lintas media serta seniman. (FDN/MK).
Penulis : Fred Daeng Narang / Editor : Mitha K
Makassar (Phinisinews.com) – Mantan Pangdam XIV Hasanuddin yang juga cucu Raja Bone ke-32 dan cicit Raja Gowa ke-34, Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, mempersilahkan Istana Jongayya yang merupakan Istana Leluhurnya digunakan untuk kegiatan budaya.
Di Makassar, pihaknya merekomendasi hanya dua tempat yang layak menjadi titik kegiatan budaya yakni Istana Jongayya dan Benteng Somba Opu dari segi nilai budaya dan nilai kesejarahan.
Hal itu dikemukakan Andi Muhammad saat menerima Tim Sembilan La’lang Sipue Award yang dipimpin Ketua Yayasan La’lang Sipue Foundation, Ir Hamin Daeng Nyanrang, Dipl Eng, didampingi Fred Daeng Narang, M.Si, Usman Basry Kr Naro, Astiani Kr Gaga dan Hendra Mappasomba Kr Garassi di Istana Bongayya, Makassar, Jumat.
Istana Jongayya merupakan rumah bersejarah yang dibangun tahun 1831 oleh leluhur Raja Bone ke-32 Sultan Ibrahim Mappanyukki yang juga Putra Raja Gowa ke-34 I Makkulau Daeng Serang Karaengta Lembang Parang Sultan Husain merupakan tempat berkumpul pejuang revolusi, raja raja pejuang dan ulama besar yang kini sudah tercatat sebagai pahlawan nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta Jenderal Nasution, Wolter Robert Monginsidi, para raja pejuang, pejuang revolusi lainnya yang dibuktikan dengan berbagai foto dalam istana tersebut.
Andi Muhammad menyatakan mendukung berbagai kegiatan budaya yang bertujuan melestarikan budaya itu sendiri. Gerakan Restorasi budaya pun didukung. Bukan untuk mengembalikan feodalisme, tetapi untuk melestarikan budaya.
Namun feodalisme itu sendiri tidak salah, sebab harus disegarkan kembali ingatan bahwa perlawanan melawan penjajah hingga merdeka banyak dilakukan oleh raja raja pejuang, namun karena kerajaan kerajaan di nusantara tidak bersatu maka perjuangan dan perlawanan menjadi panjang dan setelah Budi Utomo barulah Persatuan itu menyatu sehingga hasilnya maksimal dan Merdeka.
Untuk itu, jangan hianati kerajaan dan para raja raja pejuang dengan membuat Perda bupati yang terpilih secara politis otomatis sekaligus raja adat, padahal secara nasional perda tersebut ditolak tetapi daerah tetap ngotot memberlakukan. Ini penghianatan sejarah dan budaya.
Menurut dia, tidak banyak provinsi, kabupaten dan kota di tanah air berupaya melestarikan budaya secara maksimal, malah cenderung terabaikan yang dibuktikan dari alokasi anggaran untuk pelestarian budaya.
Tiga daerah tercatat sangat peduli terhadap pelestarian Budaya seperti Jogyakarta, Solo, dan Aceh. Semoga ke depan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulsel juga tercatat sebagai daerah peduli terhadap upaya pelestarian budaya melalui pembuktian alokasi anggaran dan tidak seperti sekarang ini yang cenderung kurang perhatian.
Hamin Daeng Nyanrang menguraikan, La’lang Sipue Award adalan pemberian penghargaan yang fokus terhadap pemakaian Tongkosila di gedung pemerintahan, lalu apa fungsi serta adakah ediktif terhadap budaya.
Penilaian dilakukan oleh Tim beranggotakan sembilan orang dari kalangan budayawan, pemerhati budaya, wartawan senior dan tenaga ahli dengan obyek penilaian seluruh Pemkab dan Pemkot di Sulsel, yang disertai forum group discution (FGD) dan puncak acara penyerahan award dilakukan di Benteng Somba Opu Makassar, 5 Maret 2023 sebagai salah satu cara pelestarian budaya Sulsel. (FDN/MK)
![GM JTD P2MT, Mitha Mayetika Kuen berharap, Narasunber Harus Mulai membiasakan diri melayani Duet Wartawan - Konten Kreator. ( Foto : Ahmad Imron).](/images/IMG-20230209-WA0042.jpg)
Penulis : Ahmad Imron / Editor : Fred Daeng Narang
Makassar (Phinisinews.com) - Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs La Ode Muhammad Aksa, M.Hum mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan berbagai komunitas budaya seperti Yayasan La'lang Sipue Foundation untuk kolaborasi melestarikan nilai budaya dinamis di daerah ini.
Sebab, budaya milik semua orang (publik) dan bukan hanya milik sekelompok tertentu serta masyarakat bukan tidak paham budaya, tetapj perlu diingatkan dengan cara menggelar berbagai event (kegiatan) karena budaya itu dinamis.
Hal itu dikemukakan Kepala BPK Sulsel, La Ode Muhammad Aksa yang didampingi unsur pimpinan BPK, Andriany di Benteng Fort Rotterdam Makassar, Senin, saat menerima Tim 9 (sembilan) La'lang Sipue Award yang akan menilai dan memberi penghargaan budaya kepada pemerintahan di Sulsel yang tetap memakai / menggunakan simbol budaya dan paham terhadap makna simbol serta melestarikannya sekaligus memberi pemahaman kepada jajarannya dan kegiatan itu diselenggarakan oleh Yayasan La'lang Sipue Foundation dan award akan diberikan di Benteng Somba Opu, 5 Maret 2023.
Tim sembilan dipimpin Ir Hamin Daeng Nyanrang, Dipl Eng yang juga Ketua Yayasan La'lang Sipue Foundation, Fred Kuen Daeng Narang (wartawan senior) serta kalangan budayawan dan pemerhati budaya, Usman Basry Karaeng Naro, Muh Haris Karaeng Lewa, Bachtiar Daeng Serre, dan Astiani Karaeng Gaga.
Kegiatan budaya dinamis non fisik akan diurus dan difasilitasi BPK sesuai kemampuan finansial yang dialokasikan negara. Selain itu BPK akan terus bergaul dengan komunitas budaya dengan sasaran untuk kolaborasi melestarikan nilai budaya dinamis serta budaya itu sendiri, walau sisa sedikit agar tidak punah, ujar La Ode Muhammad Aksa.
Hamin mengatakan, penilaian pemberian award fokus terhadap pemakaian Tongkosila di gedung pemerintahan, lalu apa fungsinya serta adakah ediktif terhadap budaya.
Dia juga menyebutkan, Yayasan La’lang Sipue menyambut positif kebijaksanaan BPK koloborasi melestarikan nilai budaya dinamis di Sulsel dan diharapkan ke depan para pimpinan pemerintahan lebih banyak yang peduli terhadap kebudayaan untuk ikut melestarikan budaya dan nilai budaya. (AI/FDN).
Penulis : Ahmad Imron / Editor : Fred Daeng Narang
Makassar (Phinisinews.com) – General Manager (GM) Journalist Training Development (JTD) Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Mitha Mayestika Kuen, S.IP, M.I.Kom mengatakan, idealnya wartawan harus kompeten secara personal dan professional.
Sebab, kompeten secara personal adalah kemampuan (skill) dan penguasaan (knowledge) terhadap mekanisme kerja kewartawanan dengan zero error (tanpa kesalahan) dan sikap (attitude) untuk pertanggungjawaban kepada industri media.
Sedangkan Kompeten Profesional harus dimiliki oleh wartawan sebab unjuk kerja berada di ranah publik yang harus ada rasa (self censoring), kepekaan terhadap publik, ada kepercayaan (trusht) dengan berita yang benar serta bertanggungjawab terhadap publik secara langsung.
Hal itu dikemukakan Mitha usai Pelatihan untuk Pimpinan Redaksi “Share Media Management Knowledge for Pimred” selama 16 jam serta Bimbingan Teknis enam jam menuju pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan P2MTC, 17-19 Januari 2023, di Kampus P2MTC Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, pekan ini.
Kompeten Personal ada sertifikatnya dalam berbagai tingkatan (level). Jadi jika wartawan sudah menganggap diri kompeten diprofesinya, silahkan sertifikatkan kompetensi Anda. Sedangkan Kompetensi professional itu melekat pada diri dan jiwa serta kerja professional wartawan.
Dia mencontohkan, jika satu berita diperkirakan bila terpublis akan berdampak pertikaian SARA dan lebih banyak dampak negatifnya, maka walau tidak ada lagi Lembaga Sensor, tetapi wartawan professional masih memiliki Hati Nurani yang berfungsi sebagai self censoring untuk tidak menyiarkan berita yang akan berdampak buruk bagi public tersebut.
Banyak cara untuk kompeten di dunia kerja industri media, lanjut Mitha yakni secara otodidak (trial error) namun membutuhkan waktu lama, dari kampus yang sangat teoritas serta dari Pelatihan yang merupakan kombinasi teori dan unjuk kerja yang bersifat praktis dan siap kerja kompeten di profesinya.
Pelatihan di Lembaga pelatihan professional dapat menjembatani proses kompetensi kerja (kompetensi personal) secara cepat dan dapat juga dilakukan oleh organisasi pers serta industry media besar, asal pelatihan dilakukan focus per-level, sebab jika sifatnya general (umum) maka capaian target menjadi lama. Padahal level kompetensi wartawan berjenjang yakni wartawan muda, madya dan utama.
Menurut Mitha yang berlatar Praktisi-akademisi sebab sebelum menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Sulsel adalah video journalist professional di Jakarta, Undang Undang tentang Pers yakni UU No.40/1999 membolehkan siapa saja warganegara membuat perusahaan media asal berbadan hukum legal.
Reformasi yang hebat itu membuat pertumbuhan media dan jumlah wartawan melonjak tajam dan ini harus diimbangi munculnya Lembaga pelatihan jurnalistik professional, minimal di tiap provinsi, untuk mendukung kerja terbatas Dewan Pers maupun Organisasi Pers yang selama ini sangat kurang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang jurnalistik dibandingkan pertumbuhan media dan wartawan.
P2MTC memiliki master-master trainer terbaik dengan pengalaman puluhan tahun sebagai jurnalis professional dan akademisi yang telah mendapat kepercayaan besar di Sulsel maupun nasional dalam penyelenggaraan pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan hingga penyelenggaraan Bimbingan Teknis menuju Uji Kompetensi,
“Bimbingan Teknis jurnalistik dapat kami lakukan untuk semua level karena trainer kami juga pemegang sertifikat Penguji dari LPDS Dewan Pers serta Sertifikat Asesor Pers dari LSP Pers Indonesia lisensi BNSP”, ucap Mitha berpromosi. (AI/FDN).
Penulis : Ahmad Imron / Editor : Mitha K.
Makassar (Phinisinews.com) - Ikatan Keluarga Pangeran Diponegoro (IKAPADI) Makassar mengadakan Haul ke-168 Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro di Kompleks Makam pahlawan tersebut di Makassar, Minggu.
Ketua IKAPADI Makassar, RM Saiful Achmad Diponegoro mengatakan, pentingnya menjaga semangat persatuan diantara keluarga Diponegoro yang tergabung dalam organisasi IKAPADI.
Haul di isi lantunan ayat-ayat suci Suci Alquran, kalimah tahlil, takbir, tasbih, keluarga besar IKAPADI Makassar serta audiens mengirimkan doa dengan khidmat untuk Pangeran Diponegoro dan keluarga Trah Diponegoro yang telah meninggal dunia.
Syaiful mengajak peserta haul mengenang dan mengingat kembali jejak sejarah Pangeran Diponegoro selama berkecamuknya Perang Jawa (1825 sampai 1830), Pangeran Diponegoro tidak henti-hentinya didera tantangan hidup yang berat.
Namun beliau tetap istiqomah, tetap kuat dan tegak berdiri dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Sang Penggengam alam semesta, Allah SWT. Nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW, Sultan Agung Hanyakrakusumo (Raja Mataram Islam Ke-3), dan Sri Sultan Hamengku Buwono I (Raja Kasultanan Yogyakarta Ke-1) telah menjadi inspirasi keteguhan jiwa Pangeran Diponegoro, untuk mengumandangkan perang sabil melawan Penjajah Belanda dan londo ireng (pribumi pengkhianat yang memihak Belanda).
Melalui haul ini, diharapkan dapat menjadi titik tolak IKAPADI dan masyarakat Makassar untuk meraih sinergi positif, mewujudkan cita-cita dan tujuan mulia perjuangan para leluhur dan pahlawan bangsa, ujarnya..
Hadir dalam acara tersebut anggota dewan pengurus IKAPADI, dan.Raden Hamzah Diponegoro selaku pengelola Makam Pangeran Diponegoro serta komunitas Masyarakat Jawa yang ada di Makassar dan masyarakat umum serta keluarga besar Pangeran Diponegoro.
Tujuan dari diadakannya Acara Tahlil & Doa Bersama ini adalah untuk mendoakan Pangeran Diponegoro sekaligus mengenang dan meneladani perjuangannya. (AI/MK).
Penulis : Ahmad Imron / Editor : Hasfrin Piping
Tonasa, Takalar, Sulsel (Phinisinews.com) – Wartawan Senior Fredrich Kuen, M.Si menilai sangat minim literatur pendukung fakta sejarah tentang Perjanjian Sanrobone 31 Juli 1780 dibandingkan Perjanjian Bungaya 18 November 1667 pada masa perlawanan terhadap Kompeni Belanda yang terpublikasi secara umum maupun di mesin pencari Google.
Padahal, walau jumlah item dari isi perjanjian Sanrobone tersebut lebih sedikit (16 item) di banding perjanjian Bungaya (lebih 20 item), namun isi perjanjian Sanrobone lebih kejam karena mengisolasi total wilayah dan masyarakat Kerajaan Sanrobone tersebut.
Hal itu dikemukakan Fredrich sebagai penanggap pada Pesta Adat “Attamu Taung KareLoe Tonasa dirangkaikan Dialog Budaya Refleksi Perjanjian Sanrobone tahun 1780 dan digitalisasi kebudayaan, strategi unggul pemaju kebudayaan di Takalar” di Baruga Karaeng Pepeya Tonasa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 29-31 Desember 2022, Sabtu, sekitar 67 kilometer arah selatan dari Makassar.
Acara adat yang berlangsung tiga hari itu dihadiri tokoh serta masyarakat adat dan diakhiri dengan dialog budaya serta pemberian pin kekerabatan Gallarang Tonasa Sanrobone kepada tokoh adat Wanita, Hj Andi Willi Petta Lenna serta tokoh pers Sulsel Fredrich Kuen Daeng Narang, M.Si yang dinilai pemerhati dan pelestari adat melalui profesi masing masing yang penyematannya dilakukan oleh Gallarang Tonasa, Ir Hamin Mustafa Daeng Nyanrang, Dipl Ing, melalui ritual adat penuh, diiringi tabuhan gendang bertalu talu (Tunrung Pakanjara).
Hamin Mustafa Daeng Nyanrang sebagai pembicara utama menguraikan secara rinci isi perjanjian Sanrobone yang diterjemahkan dari Lontara gundul (aksara tanpa tanda baca) yang minim literatur dan publikasi dibandingkan dengan Perjanjian Bungaya yang mudah diketahui melalui mesin pencari Google karena sudah terpublikasi secara mendunia.
Fredrich menyambut sangat positif acara budaya serta refleksi perjanjian Sanrobone yang diterjemahkan dari Lontara Gundul sebagai bukti otentitk dari pelestarian sejarah adat Kerajaan Sanrobone, sekaligus sebagai tonggak masuknya arsip ini pada mesin pencari Google setelah diberitakan.
Saat melakukan flash back Perjanjian Bungaya sebagai pembanding , Fredrich menguraikan fakta sejarah bahwa perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya / Het Bongaais Verdrag) terjadi antara lain karena perlawanan Raja Gowa XVI Sultan Hasanuddin I Malombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape sangat frontal serta memprakarsai kerajaan lain dan kerajaan pengikut melakukan perlawanan bersama, Pasukan Maritim Gowa sangat tangguh, Gowa sebagai pusat Kekuatan Parekonomkian dan perdagangan domestic serta internasional.
Selain itu alur rempah dari Maluku yang lebih dahulu dikuasai VOC Belanda selalu harus melalui kekuatan maritim Kerajaan Gowa dan sekutunya di perairan kekuasaan Kerajaan Gowa. Serta wilayah daratnya juga adalah produsen rempah yang diinginkan VOC Belanda.
Berdasarkan fakta itu, Kerajaan Gowa Harus dikalahkan dan dikuasai melalui strategi politik pecah belah serta menggunakan persenjataan modern (bedil dan meriam) dan kekalahan itu ditandai Perjanjian Bungaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan Admiral Cornelis Speelman. Di samping itu, Belanda juga mengakui Sultan Hasanuddin dengan gelar “Ayam Jantan dari Timur” (De Haantjes van Het Osten).
Karena isi perjanjian yang sangat sepihak maka empat bulan kemudian, 9 Maret 1668, Sultan Hasanuddin Kembali memimpin penyerangan kepada Belanda, walaupun akhirnya kalah terhormat ditandai hancurnya Benteng Somba Opu.
113 tahun kemudian yakni 31 Juli 1780 dilakukan Perjanjian Sanrobone antara Raja Sanrobone dan pihak Belanda di Benteng Rotterdam (Benteng Pannyua) yang terdiri dari 16 item dan menurut Fredrich, perjanjian itu sifatnya mengisolasi Kerajaan Sanrobone, sebab Sanrobone hanya harus patuh kepada Belanda, tidak ada hubungan keluar dan ke dalam, tidak ada persuratan keluar dan ke dalam, kalau melakukan perlawanan dan kalah maka seluruh wilayah Sanrobone menjadi wilayah Company Belanda dan Sanrobone harus membayar denda perang 20 ribu Gulden.
Belum ditemukan referensi dan literatur yang mengurai factor penyebab Kerajaan kecil Sanrobone (kerajaan Palili dari Kerajaan Gowa ini) harus diisolasi. Apakah karena perlawanannya ataukah karena pengaruhnya.
Menurut pemikiran subyektif Fredrich yang juga pelatih wartawan dan Asesor Pers serta Penguji Kompetensi Wartawan, Perjanjian Sanrobone terjadi akibat rasa takut Company Belanda terhadap pengaruh Kerajaan Sanrobone yang besar terhadap Kerajaan Gowa dan kerajaan pengikut Gowa (Palili) lainnya.
Sebab Agama Islam pertama masuk ke Sulsel adalah di Sanrobone tahun 1510 dan di Sanrobone tempat para mahaguru spiritual (Anrong Guru) Raja raja Gowa dan kerajaan palili lainnya, sehingga bila tidak diisolasi, maka Sanrobone dapat mempengaruhi para raja untuk melakukan perlawanan Kembali.
Kerajaan Sanrobone tetap Tangguh sebab, sekalipun diisolasi tetap bertahan ada hingga kini karena potensi sumber daya alam wilayahnya mendukung untuk rakyatnya tetap hidup kuat dalam adat yang tidak lekang oleh waktu, sekalipun sudah berubah menjadi kerajaan adat seperti kerajaan kerajaan lainnya di Indonesia.
Diakhir tanggapannya, Fredrich menyatakan prosesi adat yang dilakukan Gallarang Tonasa Sanrobone ini sangat bagus sebagai upaya pelestarian budaya, memperkuat jadi diri, menjadi kebanggaan terhadap kebijakan budaya local dan yang paling penting sekaligus sebagai upaya membangun monumen ingatan.
Jika Monumen Fisik sulit dibangun, maka monument ingatan harus senantiasa dilakukan untuk pelestarian budaya bagi anak cucu, di samping upaya digitalisasi arsip budaya dalam bentuk rekaman kegiatan, foto dan lainnya serta dilakukan publikasi agar jejak digitalnya tetap dapat ditemukan pada mesin pencari sehingga bersifat universal yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui, ujarnya.
Kutipan Perjanjian Sanrobone oleh Gallarang Tonasa Sanrobone, Hamin Mustafa Daeng Nyanrang yang dikutip dari terjemahan Lontara Gundul.
Perjanjian Sanrobone (Senin, 31 Juli 1780)
1. Kerajaan Sanrobone tidak di bawah perintah Kerajaan Gowa. 2. Kerajaan harus tunduk di bawah Company Belanda dan wajib membantu dalam urusan perang. 3. Kerajaan Sanrobone dan segenap Bangsawan serta Rakyatnya tidak bisa mengadakan hubungan dengan kerajaan di seberang, termasuk saling menikah. 4. Kerajaan Sanrobone tidak bisa lagi mengadakan hubungan dan ataupun saling berkirim surat menggunakan Lontara.
5. Barang siapa melanggar larangan menyeberang ke negeri seberang akan dihukum. 6. Jika ada pihak yang berada di wilayah Sanrobone berani menentang company, wajib ditangkap dan diserahkan ke company. 7. Semua kapal perahu yang menjadi lawan company tidak bisa merapat kesemua Pelabuhan, kalau terjadi pelanggaran tangkap dan serahkan ke Company Belanda.
8. Benteng Sanrobone harus dihancur rata dengan tanah dan tidak boleh membangun benteng lagi dimanapun berada. 9. Kerajaan Sanrobone tidak bisa lagi mengangkat Raja dan Pabbicara Butta tanpa ijin Compeny Belanda. 10. Kerajaan Sanrobon wajib membuka Kembali hubungan baik dengan Polombangkeng dan Galesong. 11. Orang Sanrobone dilarang tinggal di Bulukumba, Bantaeng dan Marusu.
12. Jika ada orang Sanrobone berada di wilayah larangan diwajibkan Kembali ke Sanrobone. 13. Jika terjadi perlawananan terhadap Company Belanda oleh Pasukan sanrobone, dan Kembali dikalahkan, maka seluruh wilayah akan disita. 14. Membayar denda perang sebesar 20.000 Gulden. 15. Menyerahkan budak. 16. Mengirim utusan untuk menemui Jenderal Belanda dan ratu Panikang untuk mengesahkan Perjanjian ini. (AI/HP).