Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Daeng Narang

Makassar (Phinisinews.com) – Trainer Jurnalistik Mitha Mayestika Kuen mengatakan, wartawan dengan penguasaan dasar jurnalistik yang baik dan benar, tidak sulit menjadi wartawan kompeten dan profesional.

Sebab, kerja jurnalistik adalah kerja dengan karya di ruang publik, sehingga pengakuan kompeten dan profesional juga akan diterima dari publik yang melihat karya tersebut secara rutin di ruang publik melalui berbagai platform media berita sebagai karya jurnalistik yang mengedepankan kepentingan publik dan sebaliknya bila karya jurnalistik itu jelek, tidak sesuai kaidah, maka penilaian wartawan “amatir” atau “adventurir” otomatis melekat pada karya, pembuat berita serta medianya.

Hal itu dikemukakan Trainer yang juga General Manager (GM) Journalist Training Development Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Mitha Mayestika Kuen, S.IP. M.Ikom, di depan peserta Private General Journalism Training (durasi 16 jam) yang diikuti kelompok wartawan pemula di Kampus P2MTC Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, Rabu.

Menurut Mitha, publik adalah pemegang “remote controle” atas pengakuan kompetensi dan profesional melalui karya jurnalistik yang dilihat, dibaca, sekaligus menyukai atau mem blacklist media yang tidak berpihak pada publik dengan tidak membaca atau menontonnya lagi.

Untuk itu, penguasaan dasar jurnalistik bagi wartawan sangat penting, tidak ada istilah “karbitan” untuk menyandang predikat wartawan kompeten dan profesional sebab kartu atau sertifikat harus dibuktikan dengan karya di ranah publik serta attitude (sikap) di lapangan.

“Jadi kompetensi dan profesionalitas kerja wartawan tidak diukur dari kartu atau sertifikatnya, melainkan pembuktian karya di ruang publik,” ujarnya.

Artinya, dasar utama adalah wartawan harus paham bahwa profesinya adalah mewakili masyarakat umum, apapun berita yang disajikan harus mewakili kepentingan masyarakat dan bukan mewakili kepentingan personal atau kelompok kecil atau membuat berita untuk kepuasan diri sendiri.

Sajikan informasi berdasarkan kumpulan berbagai fakta, recheck, berimbang, gunakan narasi yang tepat dan tidak melakukan “trial by the press” dengan teknis penulisan antara lain “inverted Pyramida” yang secara ketat menggunakan rumus 5W+H+(ABC+2S).

Mitha yang juga Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UIT (Universitas Indonesia Timur) mengingatkan bahwa teknis penulisan inverted Pyramida sangat bagus untuk mengeksplore kemampuan wartawan dalam penyajian berita straight news, indepth reporting, investigasi news dan lainnya, dengan teknis penulsan lead (alinea pembuka/teras berita) secara variatif dan memperlihatkan “kelas” wartawan tersebut seperti lead kesimpulan, lead analisis, lead intepretatif dan model lead-lead lainnya.

Dan yang sangat mendukung kesempurnaan kerja kompeten dan profesional, lanjutnya, adalah penguasaan aturan (UU No.40/1999 tentang pers) serta konsistensi serta kepatuhan terhadap penerapan kode etik jurnalistik.

“Yakinlah, penguasaan dasar jurnalistik secara baik dan benar menjadikan raihan predikat kompeten dan profesional menjadi tidak sulit. Eksekusinya sisa mensertifikatkan kompetensi tersebut sesuai level yang diinginkan,” ucapnya.

P2MTC secara rutin setiap bulan melaksanakan Pelatihan Jurnalistik, Public Relation dan Citizen Journalism dengan durasi 8-16 jam pada private class (6-10 orang), small class (11-20 orang) dan big class (21-50 rang) serta juga menyelenggarakan Sertifikasi Kompetesi Wartawan (SKW) melalui TUK YPMPK durasi 90 menit/orang, sedanglan peserta yang berminat dapat menghubungi 0815 3332 2118, 0888 5009 812 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ujarnya berpromosi.  (AI/FDN).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Daeng Narang

Makassar (Phinisinews.com) – Trainer Public Relation (PR), Fyan Andinasari Kuen mengatakan, pelaku profesi Public Relations (Humas) yang baik, harus mampu memadukan kompetensi dan seni dalam menjaga dan mencitrakan institusinya.

Untuk itu, personel humas harus menguasai dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya (kompetensi), termasuk pemahaman internal maupun untuk berbicara secara eksternal sebagai corong institusinya.

Hal itu dikemukakan Trainer yang juga General Manager (GM) Public Relation Training Development Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fyan Andinasari Kuen, S.IP. M.IKom di depan peserta Private General PR Training (durasi 8 jam) yang diikuti kelompok humas, di Kampus P2MTC Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, Rabu.

Menurut dia, dalam menggeluti profesi kehumasan, minimal mampu memainkan tiga seni yakni seni komunikasi, seni mengolah emosi/mood, dan seni pengendalian diri karena tugas pencitraan yang diemban.

Karena, lanjutnya, dalam membangun citra institusi, seorang humas dituntut piawai memainkan seni berkomunikasi untuk “mencairkan” kekakuan birokrasi hingga tercipta hubungan yang luwes,  baik dengan media maupun publik.

Selain itu, hakikat humas adalah terciptanya komunikasi, yang bersifat dua arah dan terencana serta berorientasi pada organisasi dengan publik sebagai sasarannya.

“Idealnya, dapat melakukan pencitraan institusinya pada publik sekaligus menutup kelemahan pada institusinya, jika ada,” ujarnya.

Apabila tidak dapat berkomunikasi secara baik, lanjut Fyan mengingatkan, maka  tidak dapat mencitrakan institusinya dengan baik pula, hal itu dapat berbalik merusak citra institusi dan menjadi bumerang.

Walaupun seorang petugas humas merupakan bagian ikon institusi, menurutnya, tetap bisa memiliki kehidupan pribadi.

“Pada kehidupan pribadi silahkan menjadi diri sendiri, namun tetap menjaga relationship dengan siapa saja, mengingat pekerjaan sebagai (petugas) humas yang melekat pada dirinya,” pesan Kepala Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia Timur itu.

Sehingga menampilkan diri dalam versi terbaik di hadapan publik adalah suatu keniscayaan.

Untuk saat ini, hampir semua institusi memiliki website, dia menyarankan agar Humas rajin memproduksi informasi dalam bentuk berita yang disiarkan pada website tersebut sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, pencitraan dan mempermudah kerja wartawan.

Berikan informasi tersebut seperti “makanan siap saji” sebagai upaya memberi kemudahan akses informasi kepada pers dan publik serta pencitraan.

Sangat ideal penyajian informasi melalui website oleh Humas, walau diakui berita Humas adalah fakta yang subyektif sesuai versi institusi tersebut, ucapnya.

Sebab agak sedikit repot jika inisiatif dari Pers untuk menggali informasi internal institusi tersebut. Namun bukan berarti humas  “alergi” terhadap pers. Sebab selama informasi untuk kepentingan publik, tidak masalah, tetapi bila penggalian informasi “pesanan” atau dari pihak tertentu, maka akan sedikit merepotkan, namun tetap harus diberikan pelayanan informasi secara optimal.

“Yang perlu diingat oleh Humas, wartawan adalah ‘sahabat’ yang berdampak positif terhadap kinerja kehumasan selama manajemen pertemanan tersebut mampu dikelola secara harmonis profesional,” ucap Fyan mengingatkan.

P2MTC secara rutin setiap bulan melaksanakan Pelatihan Jurnalistik, Public Relation dan Citizen Journalism dengan durasi 8-16 jam pada private class (6-10 orang), small class (11-20 orang) dan big class (21-50 rang) serta juga menyelenggarakan Sertifikasi Kompetesi Wartawan (SKW) melalui TUK YPMPK durasi 90 menit/orang, sedanglan peserta yang berminat dapat menghubungi 0815 3332 2118, 0888 5009 812 atau email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ujarnya berpromosi.  (AI/FDN).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Dg Narang

Makassar (Phinisinews.com) – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, SH,  mengatakan, sangat mengapresiasi upaya pelestarian budaya secara mandiri dan kalau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak peduli terhadap pelestarian budaya Sulsel, maka Kota Makassar siap ambil alih.

Pernyataan keras Rudianto Lallo tersebut diutarakan pada orasi “Restorasi Budaya” Sulsel saat pemberian Anugerah Budaya Sulsel 2023 yang diinisiasi secara mandiri oleh Yayasan La’lang Sipue Foundation dan acara yang kental dengan budaya tersebut digelar dibaruga (rumah adat) dalam Kawasan Benteng Somba Opu Makassar, Minggu malam.

“Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi bangkit dan pulihnya budaya melalui kolaborasi, sebab diakui ataupun tidak budaya kita sudah tergerus, sehingga harus banyak upaya untuk melestarikannya," ujarnya.

Ruang lingkup dan ruang gerak La’lang Sipue kalau sendirian akan sempit, jadi harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah untuk upaya pelestarian budaya, sebab pemerintah memiliki dana yang memang dialokasikan untuk pelestarian tersebut.

Pemkot Makassar melalui DPRD Kota siap ambil alih peran Pemprov Sulsel jika kepedulian Pemprov kurang terhadap pelestraian budaya, ujar Rudianto Lallo politisi vokal yang digadang gadang siap maju menjadi bakal calon Walikota Makassar 2024, dihadapan pejabat yang mewakili Gubernur saat melakukan Orasi Restorasi Budaya.

Selain itu, pihaknya melakukan outo kritik terhadap Dewan Kebudayaan Makassar dengan menyatakan Dewan Kebudayaan Makassar harus menempatkan orang orang yang tepat seperti para Tim Juri penilaian Anugerah Budaya agar sasaran pelestarian budaya tepat sasaran atau berada pada jalur yang benar (on the track) sesuai kompetensi mereka yang berada di dewan tersebut.

Rudianto Lallo di depan massa yang menghadiri acara tersebut dari kalangan komunitas budaya dari seluruh Sulsel dan mahasiswa, mengajak untuk secara bersama sama melestarikan budaya Sulsel sesuai kompetensi masing masing. “Ayo kita berkolaborasi melakukan restorasi budaya untuk tujuan pelestarian budaya kita,” ujarnya.

Salah seorang praktisi dan pengamat Budaya saat mewakili penerimaan salah satu kategori penghargaan anugerah budaya Sulsel 2023, Usman Karaeng Naro yang puluhan tahun menggeluti usaha Pariwisata di Bali, mengatakan di Sulsel orang berlomba membuat travel (biro perjalanan wisata) untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.

Itu tidak salah, tetapi harus dibarengi lebih aktif membuat obyek dan atraksi wisata dengan melakukan restorasi pariwisata secara utuh hingga infrastruktur penunjang. Sebab harga paket wisata mahal bagi wisatawan tidak masalah, selama mereka senang dan bahagia menikmati liburannya di Sulsel.

Harus diingat, lanjutnya, Sulsel kaya budaya dan etnis. Sedangkan bali hanya satu etnis, harusnya Pariwisata dan budaya Sulsel lebih menonjol dibanding Bali dan hal itu pasti bisa jika secara bersama kita berkolaborasi melestarikan budaya dan memperkaya obyek wisata dan atraksi wisatanya.

Artinya, saatnya Sulsel mengemas pariwisata dengan budaya yang beragam serta atraktif.

Selain itu, kelemahan lain karena di Sulsel belum membudaya “people suporting” dukungan masyarakat dari anak anak sampai orang tua terhadap pariwisata seperti di Bali. Dan itu bisa kita dorong melalui berbagai upaya pelestraian budaya, ujar Naro.

Anugerah Budaya Sulsel 2023 yang diberikan saat itu adalah kategori Penggunaan Tongkosila/Timpa Laja (Arsitektur khas Bugis-Makassar pada kepala gedung kantor yang menunjukkan strata) diraih oleh Pemda Kabupaten Gowa.

Sedangkan kategori Pemerintah daerah Paling Adaktif pada budaya dan seni diraih oleh Pemerintah Kota Makassar dan kategori Komunitas adat/komunitas budaya diraih oleh Balla Barakkah Galesong Kabupaten Takalar Pimpinan Prof Aminudduin Salle, Komunitas Sanggar Seni diraih oleh Kampung Daeng serta beberapa kategori lainnya.

Tim 9 (juri) Anugerah Budaya La’lang Sipue Award 2023 terdiri dari budayawan, tokoh budaya, pengamat budaya, tokoh adat, tokoh pers terdiri dari Ir Hamin M Daeng Nyanrang, Dipl Eng, Drs HM Hatta Hamzah Karaeng Gajang, MM, Fred Kuen Daeng Narang, MSi, HM Junus Rivai Karaeng Mile, SH, Hj Andi Williani Petta Lenna, Usman Basry Karaeng Naro, Margaretta Bamba Mangiri, SH, Muh Haris Daeng Lewa, Andi Hendra Mappasomba Karaeng Garassi. (AI/FDN).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Dg Narang

Makassar (Phinisinews.com) - Yayasan La'lang Sipue Foundation memberi Anugerah Budaya Sulawesi Selatan 2023 yang didahului orasi “Restorasi Budaya” oleh Ketua DPRD Kota Makassar yang juga Politisi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, SH.

Penyerahan award Anugerah Budaya 2023 dilakukan di Baruga (rumah adat Bugis Makassar) di Kawasan Benteng Somba Opu Makassar, Minggu malam, dengan nuansa budaya yang kental.

Sebelum penyerahan award, Ketua Yayasan La’lang Sipue Foundation, Ir  Hamin M Daeng Nyanrang Dipl Eng menguraikan bahwa anugerah budaya ini baru pertama kali dilakukan dan diberikan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya Sulsel, sekaligus menjadikan  kearifan lokal menuju kebudayaan dunia sebab budaya adalah jati diri.

Tim penilai dilakukan oleh sembilan orang orang pilihan yang disebut Tim 9 dengan berbagai disiplin ilmu dan ketokohan seperti tokoh budaya, tokoh adat, pemerhati budaya, tokoh pers dan lainnya dengan metode penilaian menggunakan questioner dan survei on the spot dan sebaliknya survei on the spot di back up dengan quetioner, sehingga diperoleh penilaian yang maksimal sesuai fakta lapangan.

Walaupun tahun ini anugerah budaya baru diberikan pada beberapa kategori, namun optimistis tahun tahun berikutnya akan lebih banyak lagi kategori yang dinilai.

Untuk anugerah budaya Sulsel 2023 kategori Penggunaan Tongkosila/Timpa Laja (Arsitektur khas Bugis-Makassar pada kepala gedung kantor yang menunjukkan strata) pada gedung kantor, diraih oleh Pemda Kabupaten Gowa.

Sedangkan kategori Pemerintah daerah Paling Adaktif pada budaya dan seni diraih oleh Pemerintah Kota Makassar dan kategori Komunitas adat/komunitas budaya diraih oleh Balla Barakkah Galesong Kabupaten Takalar Pimpinan Prof Aminudduin Salle, Komunitas Sanggar Seni diraih oleh Kampung Daeng serta beberapa kategori lainnya.

Gubernur Sulsel yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Malik Faisal, SH mengapresiasi Yayasan La’lang Sipue berupaya melestarikan dan mengedukasi budaya melalui pemberian anugerah budaya, sebab budaya itu sendiri adalah akar dari rambu rambu kehidupan dan ini menjadi momentum mengembalikan budaya dan seni sekaligus melestarikannya.

Selain itu, seni dan budaya harus produktif dan ini harus didukung agar tidak kehilangan identitas, ujarnya.

Tim 9 Anugerah Budaya La’lang Sipue Award 2023 terdiri dari budayawan, tokoh budaya, pengamat budaya, tokoh adat, tokoh pers terdiri dari Ir Hamin M Daeng Nyanrang, Dipl Eng, Drs HM Hatta Hamzah Karaeng Gajang, MM, Fred Kuen Daeng Narang, MSi, HM Junus Rivai Karaeng Mile, SH, Hj Andi Williani Petta Lenna, Usman Basry Karaeng Naro, Margaretta Bamba Mangiri, SH, Muh Haris Daeng Lewa, Andi Hendra Mappasomba Karaeng Garassi. (AI/FDN).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor :  Mitha MK

Makassar (Phinisinews.com) – Salah seorang “Pendekar” Hukum nasional yang juga wartawan senior, Dr H Muhammad Nur, SH, MPd, MH kembali menyuarakan agar negara ada untuk wartawan dalam bentuk pemberian tunjangan (gaji) Sertifikasi Wartawan (Serwan) seperti Dosen (Sertifikasi Dosen - Serdos) dan Guru.

Itu karena selama ini wartawan melalui beritanya mendidik di ruang publik sesuai fungsinya, antara lain sebagai media informasi,pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, sedangkan Dosen dan guru mendidik di ruang kelas.

Hal itu dikemukakan Muhammad Nur, Wakil Pimpinan Redaksi dari salah satu media online dari dua media online miliknya, kepada wartawan, usai dinyatakan “Kompeten” oleh Asesor Pers,  Fredrich Kuen, MSi saat uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) Utama, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Yayasan Pers Multimedia Phinisi Kuensyam (YPMPK), Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, Minggu.

Menurut Muhammad Nur yang 11 tahun menjadi wartawan dan saat ini juga Ketua Umum DPN Peradmi (Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia) dan Ketua Umum DPP BAIN HAM RI (Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia), serta pemilik Lawfirm Dr Muhammad Nur, SH, MH, negara tidak boleh melupakan peran wartawan sejak revolusi, kemerdekaan hingga kini.

Peran wartawan sangat vital, sehingga merupakan sesuatu yang wajar bila saat ini negara juga ada untuk wartawan melalui pemberian tunjangan sertifikasi wartawan (Serwan).

Yang harus diingat, lanjutnya, tingkat kesejahteraan wartawan di seluruh tanah air berbeda-beda sesuai besarnya media yang ditempati kerja, sama dengan perguruan tinggi (PT), ada negeri dan swasta, banyak PT yang membayar gaji dosen secara sangat layak, namun banyak pula PT yang membayar gaji dosen sesuai UMR atau di bawahnya sehingga Tunjangan Serdos jadi penyelamat dan mensejahterakan.

Mengacu dari keadaan itu, maka negara juga bisa membuat keadilan bagi wartawan dengan memberikan tunjangan sertifikasi wartawan. Artinya hanya bagi wartawan yang Kompeten melalui sertifikasi kompetensi yang dimiliki sesuai jenjangnya (level).

Untuk itu, dia mengajak wartawan di tanah air lintas organisasi untuk berjuang bersama agar negara ada untuk wartawan melalui pemberian tunjangan serwan, agar kesejahteraan wartawan kompeten memiliki standar yang jelas.

“Yakinlah walau nanti ada pemberian tunjangan Serwan, pers akan tetap kerja independen, kerja idealis, profesional dan kompeten yang akan diberikan secara maksimal dan pers dapat menjadi motivator penggerak peningktan kesejahteraan sosial yang makin baik,” ujarnya.

Menurut data, Gerakan negara ada untuk wartawan melalui pemberian tunjangan sertifikasi jurnalis (Serjul)  sudah disuarakan oleh wartawan senior Fredrich Kuen jelang Pandemi Covid-19 berakhir. Mengacu pemberian tunjangan bagi kerja wartawan melalui pemberitaan saat Covid.

Kerja pemberitaan itu sukses, sebab sekalipun wartawan terpilih dibayar, namun semua kasus covid, penanganan dan lainnya diberitakan secara kritis sesuai fakta lapangan, sehingga negara dapat menentukan langkah yang tepat dalam penanganan berdasarkan informasi lengkap yang terjadi. Jadi ini semacam trial.

Gerakan menyuarakan negara ada untuk wartawan sempat menjadi pembicaraan nasional, namun dalam proses pengkajian, ada oknum tokoh pers maupun organisasi pers tertentu menolak dengan menyuarakan bahwa “pemberian tunjangan bagi wartawan akan menghilangkan independensi pers.”

Muhammad Nur menyatakan mulai saat ini pihaknya bertekad akan terus berjuang agar negara ada untuk wartawan melalui pemberian tunjangan serwan dan dilakukan melalui berbagai upaya serta yakin dukungan wartawan secara nasional akan mempercepat tujuan ini berhasil. (AI/M2K).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Mitha MK

Makassar (Phinisinews.com) - Salah seorang tokoh "Pendekar" hukum nasional, Dr H Muhammad Nur, SH, MPd, MH menyatakan akan melibatkan Trainer (pelatih) Journalist (wartawan) saat melakukan pelatihan Paralegal.

Pelibatan Trainer Pers berpengalaman tujuannya untuk membagi pengetahuan (share knowledge) ilmu dan praktek kewartawanan secara utuh kepada paralegal untuk memperkaya wawasan betapa banyak cara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu dikemukakan Pemilik Lawfirm Dr Muhammad Nur, SH, MH, yang juga Ketua Umum DPN Peradmi (Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia) dan Ketua Umum DPP BAIN HAM RI (Dewan Pimpinan Pusat Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia), Dr H Muhammad Nur, SH, MPd, MH menjawab wartawan usai menjadi salah satu pemateri Pelatihan Pimpinan Redaksi (Pimred) “share media management knowledge for Pimred” di Makassar, Sabtu.

Pelatihan untuk Pimred menampilkan dua pemateri yakni Dr Muhammad Nur dan Jurnalis Senior Fred Kuen Daeng Narang, MSi, dilakukan oleh lembaga pelatihan jurnalistik dan kehumasan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC) di kampusnya, Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar.

Menurut Muhammad Nur, ilmu dan cara kerja kewartawanan dengan pengacara, tujuannya sama dalam mengungkap fakta kebenaran dari suatu peristiwa atau kasus, namun caranya berbeda.

Wartawan saat mengungkap kebenaran melalui berita melakukannya secara obyektif dan berimbang dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak berbicara pada  berita atau seri berita yang sama. Sedangkan pengacara mengungkap kebenaran secara subyektif untuk membela klainnya.

Dia mengungkapkan, dirinya sebelum jadi pengacara adalah seorang wartawan dan profesi ini tidak ditinggalkan, hanya kini berbeda cara kerja. sejak 11 tahun lalu kerja kewartawan di lapangan dan saat ini memilik dua media berita online dan berada pada struktur pimpinan media.

“Yang harus diingat, tidak ada larangan bagi warga negara untuk membuat dan memiliki media pers, yang penting berbadan hukum Indonesia dan dikelalo secara profesional dan akan sangat bagus bila wartawannya kompeten,” ujarnya dan melanjutkan, “Saya juga akan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) Utama.”

Menurut dia, banyak pengacara berlatar wartawan dan tidak meninggalkan kedua profesi itu dan menurutnya, itu tidak salah selama bisa memilah kapan menjalankan kerja kewartawanan dan kapan menjalankan kerja pembelaan hukum sebagai pengacara. Bila keduanya bisa dilaksanakan secara profesional, silahkan.

Pengalaman ini yang menginspirasi, lanjutnya, agar saat menyelenggarakan pelatihan paralegal, kami akan menggandeng P2MTC untuk memberikan materi bimbingan teknis kewartawanan pada pelatihan Paralegal.

Sebab sepengetahuan kami, ujar Muhammad Nur, P2MTC konsisten dalam menyelenggarakan pelatihan humas dan kewartawanan untuk semua level dan master trainernya berpengalaman puluhan tahun menjadi wartawan di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai event penting nasional serta selain sebagai trainer pers, juga Asesor SKW.

“Hari ini saya bicara penyelesaian delik pers (permasalahan hukum yang timbul akibat pemberitaan) di hadapan para Pimred, maka kesempatan lain, Trainer Wartawan yang akan melakukan Bimtek ilmu kewartawanan kepada Paralegal di tempat saya atau di organisasi saya,” ujarnya

Dikutip dari Permenkumham No.3 Tahun 2021 pasal 1 point 5 mengartikan Paralegal sebagai  setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan. Paralegal tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.

Kewajiban Paralegal adalah melaksanakan bantuan hukum dari pemberi hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan standar layanan bantuan hukum. (AI/M2K).