Palangka Raya (Phinisinews) - Program Manager Satu Dunia, Anwari Natari meminta kepada pemerintah untuk menghentikan dominasi media massa besar yang berpusat di Jakarta.

"Media massa besar yang berpusat di Jakarta itu bagian dari konglomerasi media yang memengaruhi opini publik di negeri ini," kata Anwari dalam siaran pers yang diterima di Palangka Raya, Rabu.

Penelitian Satu Dunia terkait Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa konglomerasi media, dalam arti cross section, di Indonesia muncul sejak jaman Soeharto dan semua terpusat di Jakarta.

"Akibatnya pemberitaannya pun cenderung dari Jakarta yang membangunkan opini publik hingga ke seluruh Nusantara," ujarnya.

Pembentukan opini publik yang dibangun dari Jakarta itu, menurut Anwari, juga terlihat dari dominasi belanja iklan para calon presiden (capres) pada saat kampanye Pemilihan Presiden lalu.

Temuan Satu Dunia dalam Pilpres lalu, seperti termuat di www.iklancapres.org, menyebutkan bahwa sebanyak 92,78 persen belanja iklan capres digelontorkan ke media-media massa (televisi, radio, dan media cetak) yang ada di Jakarta, ujarnya.

"Total ada Rp114,62 miliar yang dibelanjakan untuk iklan capres di media-media massa Jakarta yang arah tujuannya dapat membangun pencitraan diri mereka," tambahnya.

Dia juga menegaskan bahwa   dominasi  media  massa  Jakarta  dalam  pembangunan  opini  publik  di Indonesia  ini  harus segera dihentikan.

Pemerintah  juga diminta harus turun tangan untuk mengatur dominasi media massa Jakarta.

Hal  yang  pertama  harus  dilakukan  pemerintah, menurut  Anwari  Natari, adalah  dengan  membatasi  konglomerasi  media  massa.  

"Dominasi  media massa  di  Jakarta  tidak  bisa  dilepaskan  dari  konglomerasi  media,"  ujarnya. 

 
Namun untuk  menghentikan  dominasi  media  massa  di  Jakarta, harus konglomerasi media massanya dulu yang harus dibenahi. (PNC/Int-An/AI)