Simak juga
Ruwat Mata Air, Rawat Bumi Lestari - Saturday, 29 July 2017 15:15
Malam Award KPID Sulawesi Selatan - Saturday, 03 December 2016 21:39
Nikmati Keindahan Makassar Sky Line City View - Tuesday, 15 November 2016 12:34
Pemuda Sehat Pemuda Berdaulat - Friday, 28 October 2016 11:10
Aksi Teaterikal Sumpah Pemuda Unismuh - Friday, 28 October 2016 09:41
Dg. Ical : Mengaku Pemuda Tapi Tak Komitmen - Thursday, 27 October 2016 18:55
Dua Wakil Deklarasi Anti Narkoba - Thursday, 27 October 2016 17:34
Ilmu Komunikasi UIT Kunjungi Media - Thursday, 27 October 2016 13:42

Sudah 1.674 Calon Kepala Daerah Lapor Harta Kekayaan ke KPK

  • Sunday, Aug 09 2015
  • Written by  Phinisinews/ CNN
Arumi Bachin Bersama Suami Emil Dardak calon Bupati Trenggalek Ikut Dalam Pemeriksaan KPK Sebagai Salah Satu  Persyaratan Pencalonan Bupati Arumi Bachin Bersama Suami Emil Dardak calon Bupati Trenggalek Ikut Dalam Pemeriksaan KPK Sebagai Salah Satu Persyaratan Pencalonan Bupati

 

 

 

Jakarta (Phinisinews/CNN) Emil Dardak calon bupati Trenggalek suami dari Arumi Bachin ikut di periksa harta kekayaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 1.674 laporan harta kekayaan dari calon kepala daerah yang bakal mengikuti gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2015 mendatang.

Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pihaknya masih membuka kesempatan untuk calon kepala daerah yang belum melaporkan hartanya, hingga pekan depan. "Ada 1.674 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari bakal calon." kata Priharsa ketika dihubungi CNN Indonesia, di Jakarta, Minggu (9/8).

Selama sepekan ini, sejumlah calon kepala daerah telah menyambangi gedung KPK antara lain artis Pasha Ungu yang mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Palu, suami artis Arumi Bachin bernama Emil Dardak yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Trenggalek, dan pasangan suami istri Abdul Hakim dan Wahidah yang mendaftarkan diri sebagai calon independen untuk Wali Korta serta Wakil Wali Kota Balikpapan.

Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat administratif yang harus dilakukan oleh pasangan calon. Transparansi harta menjadi salah satu tolok ukur agar tak korupsi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga melarang calon pasangan kepala daerah untuk memiliki utang.

Komisioner KPU Ferry Kurnia mengatakan pembuktikan bebas dari utang dapat dilakukan dengan menyertakan surat keterangan dari pengadilan niaga. "Bisa jadi filosofinya untuk menghindarkan dari praktik korupsi. Jadi kepala daerah itu memang terbebas dari berbagai aktivitas yang akan merugikan dirinya dan masyarakat," ujar Ferry.

Sementara itu, KPU masih membuka pendaftaran calon kepala daerah hingga Selasa (11/8). “Seiring keputusan KPU tentang perpanjangan waktu pendaftaran di beberapa daerah, maka KPK juga memperpanjang jangka waktu penerimaan LHKPN khusus untuk bakal calon dari daerah tersebut,” ujarnya kepada awak media.(MK/ Phinisinews)

 

 

 

Read 235 times
Rate this item
(1 Vote)
Published in Nasional
Login to post comments
  • Dokter News
  • Citizen Journalism

Galleries

 
Phinisinews, Kian tergerusnya nilai dan tradisi lokal dalam gaya berbusana masyarakat agaknya menimbulkan kegelisahan...
Penulis : Nurjannah   Makassar - Phinisinews, Penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Award tahun 2016...
Penulis : M. Arifandy Makassar - Phinisinews, PT. Pertamina (Persero) menantang technopreneur muda beradu inovasi ...
Penulis : M. Arifandy Makassar - Phinisinews, Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar gelar Seminar...

Get connected with Us