Penulis : Fred Kuen
Redaksi : Mitha
Makassar (PhinisiNews) – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan Media Online (Pers) merupakan mitra strategis Pemerintah Sulsel, bukan hanya untuk promosi tetapi juga untuk media kontrol.
Sebab kontrol untuk jalannya pemerintahan dan pembangunan itu penting agar Pemprov Sulsel terpacu untuk berkembang.
Hal itu dikemukakan Gubernur Nurdin Abdullah saat berbicara pada Deklarasi Grup Wartawan Media Online (GoWa-Mo) di Baruga Karaeng Pattingaloang Rumah Jabatan Gubernur, di Makassar, Sabtu(3/08/19).
Menurut Gubernur, di Sulsel, minimal selama pemerintahannya, tidak boleh ada kezoliman, dia mencontohkan penggantian beberapa pejabat di Kota Makassar yang rekam jejaknya berprestasi sehingga harus dikembalikan ke jabatannya.
Selain itu, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bernama Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk mencegah agar tidak terjadi Operasi
Tangkap Tangan (OTT) di provinsi ini.
Konsekwensi dari kerjasama itu, Pemerintah Provinsi Sulsel harus melaksanakan rekomendasi dari Tim KPK tersebut, seperti pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Pemprov Sulsel dari jabatannya dan beberapa tindakan lain untuk tiap kasus berbeda.
Menurut saya, kata Gubernur Nurdin Abdullah, kalau satu gigi sakit maka untuk mencegah agar gigi lain tidak sakit, maka gigi yang sakit tersebut harus segera dicabut, dan manajemen itu saya terapkan sejak saya menjadi Bupati dua periode di Kabupaten Bantaeng dan saat ini sebagai Gubernur Sulsel.
Tujuannya, agar sesuatu yang salah tidak berlanjut menjadi kesalahan yang lebih besar dan menular ke bidang lain dalam manajemen pemerintahan.
Gubernur mengakui, tidak semua kebijaksanaan yang dibuat walaupun dibutuhkan oleh masyarakat, namun belum tentu didukungan DPRD setempat.
Dia mencontohkan, pihaknya memberi bantuan ambulance laut untuk Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang daerahnya memiliki banyak pulau dan hasilnya cukup membantu masyarakat seperti banyaknya persalinan yang tertolong dengan keberadaan ambulance laut tersebut, namun DPRD setempat meminta bantuan itu dihentikan, karena secara oparasional memberatkan Pemkab setempat.
Dia juga mengemukakan hak angket DPRD Provinsi Sulsel yang saat ini berlangsung adalah tidak “fair” dan saya akan hadapi demi kebenaran dan berharap hak angket itu mengungkap kebenaran yang sebenarnya.
Berkaitan dengan Deklarasi, Gubernur berharap puluhan Media Online yang bergabung dalam organisasi GoWaMo dapat melakukan kontrol, mengungkap fakta sesuai kebenaran.
Saat itu, Gubernur juga menawarkan bagi lembaga lain yang ingin menggunakan Baruga Karaeng Pattingaloang Rujab Gubernur untuk deklarasi atau kegiatan lainnya dipersilahkan.
Ketua Umum DPP GoWa-Mo, Syafriadi Djaenaf mengatakan organisasi wartawan media online GoWaMo bersifat nasional yang ditargetkan akan menghimpun wartawan dari 1.000 media online se Indonesia dan secara bertahap akan melantik pengurus DPW Gowamo di seluruh Indonesia dimulai di Pulau Jawa dan Sumatera.
Organisasi wartawan ini memiliki dua program utama yaitu bekerja profesional sesuai kode etik jurnalistik dan undang undang tentang Pers, serta akan mensejahterakan wartawannya. (MK)
