Penulis : Fred Kuen
Editor : Mitha K
Makassar (Phinisinews.com) - Dalam upaya pemulihan dan memajukan ekonomi suatu daerah, terutama saat Pandemi, sangat diperlukan kepastian, jaminan hukum, dan komitmen pemerintah.
“Bagi pengusaha, kuncinya adalah kepastian. Itu kata kuncinya, bukan gratis atau tidak gratis, kepastian dulu. Kedua adalah komitmen pemerintah,” kata Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, saat menjadi narasumber pada Temu Wicara Kepala (Badan Koordinasi Penanaman Modal) BKPM RI dan Gubernur Sulsel dengan tema “Membangun sinergitas antara Pemerintah dengan dunia usaha menuju Sulsel jaya,” di salah satu hotel berbintang di Makassar, Rabu.
Narasumber lainnya adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM RI, Indra Darmawan yang mewakili Ketua BKPM RI dan Kepala DPM-PTSP Sulsel, Jayadi Nas.
Topik pembahasan adalah bagaimana dunia usaha dan investasi. Sejak sembilan bulan lalu di masa pandemi Covid-19, dua hal besar kepala daerah bahkan Presiden yang menjadi pikiran utama untuk diselesaikan adalah bagaimana memulihkan kesehatan masyarakat dan bagaimana memulihkan ekonomi.
Memulihkan kesehatan masyarakat, terutama pencegahan penularan Covid-19 dilakukan dengan cara ketat menjalankan protokol kesehatan dengan taat memakai masker, mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak saat beraktivitas.
Menurut Gubernur Nurdin Abdullah, selama dua tahun memimpin Sulsel, termasuk saat 10 tahun memimpin Kabupaten Bantaeng adalah dengan mempermudah perizinan. Bantaeng, kabupaten kecil di Sulsel dengan sumber daya terbatas, dapat dihadirkan smelter pengolahan nikel.
“Walaupun daerah kecil tetapi bisa membuktikan bahwa di Bantaeng bisa terbangun smelter tanpa nikel (karena bukan daerah tambang nikel) dan tanpa listrik (kapasitas listrik masih minim),” ucapnya.
Kebutuhan listrik 160 Megawatt tetapi listrik disaat beban puncak 8 megawatt. Saat ini sudah beroperasi bahkan menambah enam tungku.
“Sekarang sudah beroperasi bahkan tambah enam tungku, itu karena ada kepercayaan dalam pemerintahan,” ujarnya.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun berbicara soal investasi di negara ASEAN, justru Vietnam dan Myanmar lebih dilirik. Masalah yang dimiliki adalah birokrasi yang panjang, berbelit-belit dan mahal.
Ia juga meminta Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel untuk melakukan inovasi pelayanan, misalnya untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dipermudah.
“Misalnya izin SIUP yang sederhana, jika perusahaannya masih sehat, bayar pajak lancar, perpanjang izin tidak perlu ditunggu lagi, satu bulan sebelum izin berakhir dikirimkan perpanjangannya,” kata Gubernur.
Dengan mempermudah perizinan, maka akan menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan kemiskinan.
“Kita bicara setiap tahun pengangguran, kemiskinan. Kuncinya itu birokrasi, kalau birokrasinya dipermudah, pasti lapangan kerja tercipta otomatis. Jangan buat tagline kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlama kenapa dipercepat,” ucapnya.
Gubernur Nurdin Abdullah pada kesempatan itu mendengarkan masukan dan keluhan dari para pengusaha.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro BKPM RI, Indra Darmawan menyatakan bahwa semangat mempermudah perizinan ditemukannya di Sulsel.
“Pak Nurdin ini auranya mempermudah, bukan mempersulit, itu yang saya lihat. Saya pikir itu yang sekarang terjadi, minimal melihat perkembangan ekonomi di Sulsel cukup menjanjikan,” ujarnya.
Sulsel, lanjutnya, harus meningkatkan daya saing di tingkat dunia. “Kompetitor Sulsel ini bukan Surabaya, Jakarta. Tetapi Banglades, Hongkong, Darwin, itu kompetitor kita,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan, di Global Competitiveness Report, Indonesia tahun lalu di rangking 51 untuk daya saing iklim dunia usaha dan rangking 85 aspek ketenagakerjaan. (FK/R-HMS/MT).
