Penulis : Fred K / Editor : Mitha MK
Jakarta (Phinisinews.com) – Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Annar Salahuddin Sampetoding mengingatkan agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak “menepuk air di dulang sebab akan terpercik ke muka sendiri.”
Sebaiknya Mendag tidak meniup isu penguasaan saham mayoritas pada beberapa perusahaan strategis Indonesia oleh pihak asing karena ini sama dengan menceritakan kekurangan kabinet Presiden Joko Widodo.
“Sebenarnya perihal ini yang harus dipecahkan, kenapa hampir semua perusahaan yang vital dan strategis di Indonesia, antara lain seperti Indosat, Perbankan swasta, Perkebunan, Media dan Aplikasi (unicorn) bisa diterkam dan dikuasai dengan begitu mudah oleh investor asing. Itu karena sistim moneter keuangan kita masih mempertahankan gaya lama dan tidak mau berubah,” kata Annar Sampetoding di Jakarta, Sabtu, menanggapi statemen Mendag, Muhammad Lutfi pada acara Technopreneur Fesh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hipmi (19/11) yang mengatakan, Republik Indonesia memiliki banyak unicorn dan perusahaan digital besar lainnya, tetapi yang punya saham dominan bukan investor Indonesia.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, berbagai unicorn Indonesia, seperti Tokopedia, Gojek, OVO, Ajaib, Bukalapak, Traveloka, dan lain-lain telah dikuasai oleh Singapura.
Ia menyebut jangan senang dulu RI punya banyak unicorn, tetapi yang punya saham dominan bukan investor Indonesia. “Jangan senang dulu, siapa yang menguasai dari pada unicorn-unicorn ini?. Bukan Indonesia, yang kuasai sebetulnya Singapura,” kata Mendag Lutfi.
Dia menambahkan, Indonesia boleh saja bangga sebagai penemu dan pengembang Tokopedia, Gojek, dan lainnya adalah orang Indonesia, tetapi soal kepemilikan ada di tangan 5,6 juta masyarakat Singapura yang sudah menguasai ekonomi digital Asia Tenggara.
“Kita boleh bangga ada Gojek, ada Tokopedia, tetapi yang terbesar (investor) mereka itu datangnya dari Singapura, rakyat lima juta-an tetapi menguasai ekonomi digital di Asia Tenggara,” jelasnya.
Menurut Annar, penguasaan saham mayoritas untuk berbagai perusahaan serta kegiatan akuisisi ini sebenarnya sudah berlangsung lama, yakni sejak pemerintahan Presiden Gus Dur sampai sekarang pemerintahan Presiden Jokowi.
Pertama Indosat lalu perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, perbankan-perbankan swasta, media dan unicorn serta banyak lagi lainnya.
Dia menguraikan, Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN yakni sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.
Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Artinya kebijakan moneter dan keuangannya juga harus sama supaya kita setara.
Mungkin sudah saatnya pola Eropa dengan kebijaksanaan kesepakatan mata uang euro kita terapkan di ASEAN agar perekonomian ASEAN semakin kuat dan setara, ujarnya. (FK/MMK).
