Ambon, 1/3 (Phinisinews) - Abdullah Vanath dilarang memakai atribut dan lambang Partai Demokrat untuk proses bakal calon (Balon) Gubernur Maluku menyusul penonaktifan dirinya dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku.

"Kami hanya merekomendasikan Jakobus Puttileihalat dan Arifin Tapi Oyihoe sebagai Balon Gubernur dan Wagub Maluku untuk mengikuti Pilkada dijadwalkan 11 Juni 2013," kata Wakil Ketua Umum II DPP Partai Demokrat Max Sopacua melalui pernyataan pers yang disampaikan Wakil Ketua Organisasi dan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Maluku, Max Pentury, di Ambon, Kamis.

Abdullah Vanath dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku, Melkias Frans dinonaktifkan pada 24 Februari 2013 karena tidak bersedia menandatangani dokumen pendaftaran Jakobus - Arifin di KPU Maluku pada 25 Februari 2013.

Abdullah bersama pasangannya, Marthen Maspaitella, selanjutnya menandatangani formulir pendaftaran di KPU Maluku dengan menyertakan berkas dukungan 11 DPC Partai Demokrat se-Maluku dan 15 partai politik tidak memiliki keterwakilan di DPRD setempat.

Abdullah dinonaktifkan dengan SK No.36/SK/DPP.PD/DPD/II/2003, sedangkan Melkias SK No.38/SK/DPP.PD/DPD/II/2003 tertanggal 24 Februari 2013.

"Jadi yang berhak memakai atribut dan lambang Partai Demokrat hanya Jakobus - Arifin karena direkomendasikan Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono," kata Max Sopacua.

Larangan ini berkaitan dengan beredarnya nama Balon Gubernur dan Wagub Maluku periode 2013 - 2018 yang menggunakan atribut dan lambang Partai Demokrat tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik ini.

"Tidak tertutup kemungkinan diproses hukum, sekiranya tetap bandel dengan tingkat pelanggaran melampaui batas toleransi," kata Max.

Jakobus - Arifin mendaftar di KPU Maluku didampingi Max Sopacua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat, Suedy Marasabessy serta sejumlah pimpinan partai politik tidak memiliki keterwakilan di DPRD Maluku.

Jakarta, 28/2 (Phinisinews) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak terusik dengan tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden mengintervensi berbagai kasus hukum.

"Presiden mendengar tudingan yang mengaitkan namanya dengan penetapan seseorang menjadi tersangka namun Presiden tidak merisaukan tudingan tersebut. Sedikitpun Presiden tidak terusik," kata Dipo Alam di Jakarta, Kamis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) justru menyampaikan pesan Presiden Yudhoyono kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa negara ini adalah negara hukum dan Presiden mengajak mengajak segenap lapisan masyarakat, termasuk partai-partai politik, untuk tidak putus asa, dan tetap memberikan kepercayaan pada proses hukum yang berlaku.

"Presiden mengajak semua pihak untuk menjaga agar hukum bisa ditegakkan dan kebenaran mendapatkan tempat yang semestinya. Tidak perlu menginterpretasikan terlalu jauh terhadap proses hukum yang sedang berjalan," kata Dipo Alam.

Seskab menegaskan sedikitpun Presiden tidak terusik dengan tudingan itu sebab Presiden juga harus tetap menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik.

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kata Seskab, Presiden selalu melaksanakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), konstitusi, maupun ketentuan perundang-undangan lain.

"Selama sembilan tahun memimpin negara ini, Presiden tidak pernah mengintervensi KPK, Kejaksaan Agung atau Polri, termasuk untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka, apalagi menahan, menghukum atau membebaskan," kata Dipo.

Seskab Dipo Alam menyebutkan bahwa Presiden Yudhoyono mengaku prihatin atas kejadian dan wacana yang berkembang belakangan ini.

"Presiden tetap berpegang pada pendirian dan sikapnya terkait kasus hukum bahwa beliau senantiasa menyerahkan proses hukum sesuai koridor hukum," katanya.

Presiden, katanya, percaya bahwa KPK sebagai lembaga yang independen, kredibel dan profesional, tidak terpengaruh atau ditekan pihak manapun, termasuk dari Lembaga Kepresidenan.

Seskab menambahkan bahwa Presiden mengajak semua pihak berpikiran positif dalam menyikapi proses hukum yang berjalan.

Bagaimanapun, katanya, setiap warga negara berkewajiban mematuhi dan menghormati proses hukum namun bila kemudian seseorang ternyata tidak bersalah maka yang bersangkutan tentu harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

"Pesan Presiden jelas, kebenaran pasti akan datang," katanya.

Pandeglang, 28/2 (Phinisinews) - Sebanyak 13 dari kawasan Asia, Eropa dan Afrika akan mengirimkan utusan untuk mengikuti Jambore Pramuka Internasional yang berlangsung di Pandeglang pada 25-28 Maret 2013.

"Kita sudah mendapat informasi dari pusat, kalau akan ada anggota Pramuka dari 13 negara ikut jambore, namun negara mana saja kami belum diberi tahun secara jelas. Yang pasti dari Asia, Eropa dan Afrika," kata Camat Karangtanjung Doni Hermawan di Pandeglang, Kamis.

Jambore tersebut, kata dia, akan dilaksanakan di Kampung Cinyurup, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang.

Cinyurup merupakan perkampungan alami yang berada di kaki Gunung Karang, yang telah ditetapkan sebagai tempat peternakan domba terpadu serta lokasi wisata pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Menurut dia, persiapan jambore terus dilakukan, dan telah beberapa kali tim dari pusat berkunjung ke lokasi. Tujuannya agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar.

"Beberapa waktu lalu ada tim dari Kementerian Pertanian, dan kemarin (27/2) tim dari Kementerian Kesehatan juga datang," katanya.

Tim dari Kementerian Pertanian meninjau lokasi tersebut, karena dalam pelaksanaannya, para peserta ingin melihat dan mempelajari peternakan dan pertanian yang dikembangkan masyarakat setempat.

Sedangkan dari Kementerian Kesehatan, guna memastikan bahwa Kampung Cinyurup benar-benar kawasan sehat dan terbebas dari potensi penyebaran penyakit, seperti demam berdarah dengue (DBD), malaria dan penyakit lainnya.

"Jadi dari sekarang daerah itu disterilkan dari potensi penyakit. Bahkan air bersih pun harus benar-benar aman dan layak konsumsi. Memang benar-benar ketat," katanya.

Mengenai lokasi penginapan, menurut dia, tidak disediakan tempat khusus untuk mendirikan tenda, karena para peserta akan tinggal di rumah masyarakat, dan menyatu dengan warga setempat.

"Petunjuknya seperti itu. Peserta dari semua negara akan tinggal di rumah warga, tujuannya ingin bergaul secara langsung dengan masyarakat dan mengetahui aktivitas sehari-hari, jadi tidak akan mendirikan tenda perkemahan," katanya.

Doni juga menjelaskan, untuk sementara sudah ada 35 unit rumah warga yang siap menampung peserta, dan akan ditambah kalau memang masih kurang.

Jakarta, 28/2 (Phinisinews) - Bahasa Oirata di Pulau Kisar, kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku tergolong bahasa yang terancam punah di Indonesia, kata seorang peneliti dari Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) Soewarsono, Kamis.

"Transmisi Bahasa Oirata antargenerasi sudah hampir hilang, dan penutur aktif bahasa ini telah semakin berkurang," kata Soewarsono dalam seminar tentang "Pemertahanan Bahasa/Budaya Oirata Dalam Upaya Membuat Bahasa Oirata Menjadi Bahasa Tulis" di gedung LIPI, Jakarta .

Seminar itu dihadiri sekitar 40 peneliti muda dan senior lainnya dari LIPI.

Terdorong untuk menyelamatkan Bahasa Oirata dari kepunahan, maka Soewarsono bersama dua rekan lainnya dari LIPI, masing-masing Nazarudin dan Leolita Masnum, meneliti bahasa tersebut tahun 2011 dan 2012.

Dikatakan Soewarsono bahwa dalam penelitian tersebut mereka menemukan penutur jati Bahasa Oirata semakin berkurang seiring berlalunya waktu.

"Penutur jati berusia di atas 50 tahun sering melakukan alih kode (switch code) ke dalam bahasa Melayu Amobon jika sedang berbicara dengan anak-anak dan cucu mereka," kata Soewarsono.

"Tentu hal ini akan membuat penggunaan sehari-hari bahasa Oirata dalam rumah semakin berkurang," lanjutnya.

Sementara itu, peneliti lainnya, Nazarudin mengatakan penutur jati Bahasa Oirata yang dipercaya untuk melakukan tuturan adat dalam pernikahan pun semakin sedikit.

Karena itu, Nazarudin mengatakan timnya pada tahun ini akan memfokuskan penelitian pada aksara Bahasa Oirata guna mendapatkan seberapa perlu bahasa ini memiliki "ortografi."
"Pada penelitian ke tiga tahun ini akan diarahkan untuk mencari solusi terhadap masalah kebahasaan dalam rangka menyusun pengembangan dan perlindungan bahasa Oirata dan kebudayaan Oirata," lanjut Nazarudin.


1500 orang
Bahasa Oirata digunakan oleh masyarakat Oirata di dua desa yaitu Desa Oirta Barat dan Desa Oirata Timur di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Penduduk kedua desa itu berjumlah sekitar 1.500 orang, tetapi sebagian besar menggunakan Bahasa Melayu Ambon dan sangat sedikit dari mereka yang mampu berkomunikasi dalam Bahasa Oirata.

Karena itu Nazarudin menjelaskan bahwa pengembangan ortografi bahasa ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pemertahanan bahasa yang terancam punah itu.

Dia menambahkan bahwa dokumentasi Bahasa Oirata yang telah dibuat pada penelitian tahun-tahun sebelumnya baru terbatas pada percakapan dasar dan tuturan dalam pernikahan adat.

"Sebab itu pada tahun ini kami akan memperluas dokumentasi Bahasa Oirata ke ranah pendidikan dan ranah jual beli," lanjut dosen linguistics di Universitas Indonesia itu.

Menurut Nazarudin, perluasan dokumentasi bahasa Oiraka ke dalam dua ranah tersebut dianggap sangat penting untuk melihat masyarakat di dua desa itu dapat berinteraksi dalam bahasa mereka sendiri secara langsung.

Makassar (Phinisinews) - Rapat Pleno Pimpinan Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (RPPP APTISI) ke-3 tahun 2013 di Makassar berhasil mendeklarasikan pembentukan Lembaga Administrasi Mandiri  Perguruan Tinggi (LAM-PT).

LAM-PT ini merupakan lembaga pertama yang terbentuk setelah diberlakukan UU Pendidikan No.12/2012 dan       deklarasi pembentukan LAM-PT disepakati dalam rapat pleno di Makassar, Jumat.
      
Naskah deklarsi itu ditandatangani Ketua dan Sekretaris APTISI, Prof Dr Edy Suandi Hamid, MEc dan Prof Dr Suyatno, MPd, Ketua Pendidik LAM-PT, Dr Ir Budijatmiko, MSc serta 25 pimpinan APTISI seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua Barat.
      
Ketua Pusat APTISI Edy Suandi Hamid menegaskan kehadiran LAM-PT dengan maksud ingin meningkatkan mutu dan akuntabilitas publik perguruan tinggi Indonesia sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi.
      
Deklarasi Makassar ini berisi lima poin di antaranya, APTISI Pusat dan APTISI Wilayah bertindak sebagai pendiri LAM-PT dengan satu badan hukum untuk LAM-PT, selanjutnya mengajukan pendirian LAM-PT berdasar rumpun keilmuan sebagaimana diamanatkan UU.
      
Selain itu, APTISI Pusat dan APTISI Wilayah berkomitmen menjalankan LAM-PT berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kejujuran dengan proses berbasis pembinaan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
      
APTISI Pusat dan Wilayah serta PTS se-Indonesia berkomitmen mendukung pendirian dan operasionalisasi dalam bentuk dukungan sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasarana, keuangan sesuai ketentuan berlaku.
      
Kehadiran LAM-PT adalah tuntutan dari konstitusi UU Pendidikan baru No.12/2012. Operasional kerja LAM-PT bukan menjadi saingan BAN-PT, tetapi mitra kerja. BAN-PT sesuai konstitusi hanya melakukan akreditasi institusi sedangkan LAM-PT akan melakukan akreditasi program studi. ucap Edy Suandi
      
Soal tehnis, termasuk pendanaan, tenaga asesor, instrumen penilaian akan terus disempurnakan dan dikembangkan sehingga paling lambat Agustus 2014 LAM-PT sudah bisa melakukan kegiatan dan melaksanakan tugas sesuai tuntutan UU Pendidikan, ujarnya.

Makassar (Phinisinews) - Sekretaris Pelaksana (Sekpel) Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Drs H Ibrahim Saman, MM, berhasil meraih gelar doktor Ilmu Admnistrasi Publik, setelah sukses mempertahankan disertasi dalan ujian promosi digelar di kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (PPs-UNM), Sabtu (26/1), dalam rapat senat terbuka dipimpin Rektor UNM, Prof Dr Arismunandar, MPd.

Disertasi yang diteliti berjudul, Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Swasta pada Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Studi pada Universitas Klabat Manado. Selama penulisan disertasi dibimbing Promotor, Prof Dr H Syamsul Ridjal, MSi, Kopromotor, Prof Dr H Muh Basri Wello, MA dan Prof Dr H Sofyan Salam, MA, PhD.
      
Penguji dalam promosi itu yakni Prof Dr H Arismunandar, MPd, Prof Dr Jasruddin, MSi, Prof Dr H Natsir Hamzah, MSi, Prof Dr Haedar Akib. Nilai kelulusan yang diperoleh sangat memuaskan dengan IPK, 3,82.  Pria kelahiran Majene 31 Desember 1954, merupakan alumni 101, prodi admnistrasi publik dan alumni 151 PPs-UNM.
      
Simpulan dari disertasinya, Universitas Klabat, menerapkan tata kelola yang baik dalam menghadapi tantangan dan persaingan. Mewujudkan universitas yang mampu memandirikan pengelolaan keuangan.  Mewujudkan otonomi universitas melalui kemampuan melakukan kegiatan bidang akademik, manajerial dan keuangan secara mandiri dan otonom.
      
Keberhasilan menerapkan  tata kelola keuangan tidak terlepas dari penerapan tujuh prinsip tata kelola yang baik yakni partisipasi, penegakan hukum, transparansi, konsensus, persamaan hak, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dipadu penerapan fungsi manajemen keuangan meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengevaluasian keuangan universitas, katanya.
      
Ibrahim Saman meniti karier di Kopertis IX  sejak 1985, beberapa jabatan pernah dijalani di antaranya, Kasubag Admnistrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kasubag Admnistrssi Umum, Admnistrasi kelembagaan, ujian negara. Sejak 2007-2008 Pelaksana Tugas Sekretaris Kopertis Wilayah IX. Mulai 2008 Sekretaris Pelaksana Kopertis IX Sulawesi. Menjadi dosen Luar Biasa di beberapa PTS di Wilayah Pulau Sulawesi.
      
Turut hadir dalam ujian promosi itu sejumlah pimpinan PTS di antaranya Rektor Universitas Sawerigading Makassar Prof Dr Hj A Siti Melantik Rompegading, SH, MH, Rektor UMI Makassar Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar, M.Hum, Rektor UVRI Makassar, Dr H A Syamsu Kamaruddin, MSi, Rektor UNASMAN Dra Hj Chuduriah Sahabuddin, MSi.

Makassar (Phinisinews) - Satu-satunya Guru Besar Ilmu Antropologi Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Dr Darman Manda, MHum, sejak 11 Januari 2013 terpilih menjadi Ketua Prodi S2 IPS PPs-UNM periode 2013-2017.
       
Pria yang dibesarkan di Barru ini,  menggantikan ketua sebelumnya, Prof Dr Andi Agustang, MSi yang menduduki posisi baru sebagai Ketua KPS S3 Ilmu Sosiologi PPs-UNM.
      
Surat penugasan selaku ketua KPS sesuai SK No 267/UN36.8/TU/2013,  tertanggal 12 Januari 2013 ditandatangani Direktur PPs-UNM, Prof Dr Jasruddin, MSi.  Sebelum SK itu keluar dilakukan rapat pemilihan KPS pada 11 Januari dihadiri ketua 20 prodi S2 dan S3 yang ada di PPs-UNM, pimpinan pasca, Dekan FIS UNM. Demikian ditegaskan Darman Manda di ruang kerjanya di Makassar, Sabtu.
       
Dia menjelaskan, prodi S2 membina tujuh prodi yakni pendidikan sosiologi, pendidikan antropologi, pendidikan sejarah, pendidikan hukum/PKN, pendidikan administrasi umum, pendidikan ekonomi, IPS PGSDAN.
      
Jumlah mahasiswa mencapai sekitar 200 orang. Para mahasiswa itu mayoritas adalah guru-guru berasal dari Kawasan Indonesia Timur. Tugas berat ke depan ungkap mantan Ketua Prodi Ilmu Antroplogi FIS UNM ini, mempertahankan akreditasi A yang diraih Prodi S2 IPS, diperoleh ketika prodi dipimpin Prof Dr Andi Agutang, MSi.
      
Mempertahankan predikat itu ungkap doktor antropologi  PPs UNHAS ini, akan meningkatkan proses pembelajaran serta melakukan komunikasi dengan mantan ketua prodi S2 IPS sebelumnya. Tradisi akademik terus digairahkan dengan mendorong civitas akademika melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah pada jurnal terakreditasi. Selain itu juga akan menerbitkan jurnal ilmiah.
            
Darman Manda lahir di Polewali 3 Januari 1965. Tamat SD dan SMP di Barru. Tamat SMA 5 Makassar 1984. Sarjana sejarah FPIPS IKIP Ujung Pandang 1989.  S2 Universitas Padjadjaran Bandung 1996. Short Course, La Trobe University, Bendigo Victoria  Australia, tahun 1997.  S3 Universitas Hasanuddin 2007.

Makassar (Phinisinews) - Sebanyak 19 jurnal ilmiah akan terbit di kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam tahun 2013.
          
Jurnal itu terdiri atas 12 jurnal diterbitkan program magister (S2) serta tujuh jurnal akan diterbitkan program strata tiga (S3).
          
Penerbitan jurnal itu akan dirintis dengan menggelar workshop pengelolaan jurnal yang akan digelar Kamis, 17 Januari 2013, kata Direktur PPs-UNM Prof Dr Jarsuddin, MSi  di Makassar, Selasa.
          
Peserta pelatihan berasal dari 19 prodi terdiri atas S2 dan S3 dengan utusan masing-masing prodi dua orang. Tampil selaku pembawa materi yakni Rektor UNM Prof Dr Arismunandar, MPd, Guru Besar Bidang Bahasa Inggeris, Universitas Negeri Malang, Prof Ali Saukah, MA, PhD. Pengelola jurnal akreditasi Dikti Al-Fikr Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Muhsin Mahfud, S.Ag, M.Thi.
          
Penanggungjawab Panitia Pelaksana Workshop Pengelolaan Jurnal, Prof Dr Andi Agustang, MSi menambahkan,  workshop bertujuan memberi pencerahan, keterampilan  dan pengetahuan  kepada pengelola jurnal ilmiah pada  masing-masing prodi PPs-UNM, sehingga dapat menerbitkan jurnal ilmiah pada program studi  masing-masing.
          
Kegiatan ini juga memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada pengelola jurnal tentang tekhnis merintis penerbitan serta mengelola penerbitan, mengembangkan potensi dan keterampilan civitas akademika untuk menerbitkan jurnal ilmiah, ujar Agustang yang juga Ketua Prodi S3 Sosiologi PPs-UNM
     
Selain itu, juga mengarahkan jurnal yang akan diterbitkan dapat terakreditasi nasional dan internasional serta mendorong dan memotivasi para civitas akademika PPs-UNM untuk menjadikan penelitian sebagai salah satu  dharma yang pokok dan penting dijalani, ucap Agustang yang juga Ketua Dewan Editor Jurnal Sosiologi Dialektika Kontemporer  diterbitkan S3 Sosiologi PPs-UNM Makassar.