Thursday, 18 August 2022 13:20
 

Penulis : Sulwan Dase  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Latihan (Diklat) Politeknik Negeri Ujungpandang, Zaini, S.ST, MT, mengatakan, Politeknik Negeri Ujungpandang telah melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Kominfo (Kemenkominfo)  untuk kegiatan Pelatihan “Digital Talent Scholarship – DTS” (beasiswa bagi yang berbakat digital).

Bea siswa diberikan  Kemenkominfo RI kepada alumni SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan Mahasiswa Politeknik  atau Alumni Politeknik Negeri Ujungpandang, kemudian dilatih untuk berbagai ketrampilan oleh Diklat Politeknik Negeri Ujungpandang, kata Zaini, di Makassar, Kamis.

Kegiatan pertama dilaksanakan pada tahun 2019 dengan skema Junior Network Administrator (JNA), Junior Mobile Programmer (JMP), Junior Web Developer (JWD), Intermediate Animator (IA) dan Junior Graffich Designer (JGD).

Peserta yang telah mengikuti pelatihan selanjutnya oleh Kementerian Kominfo diikutkan dalam Ujian  Sertifikat Kompetensi menurut skema yang diikuti oleh peserta.

Pada tahun 2020, lanjutnya,  skema Pelatihan DTS sama dengan skema tahun 2019, sedangkan tahun 2021, terdapat skema pelatihan baru yaitu Drive Test dan Radio Frequency Engineering (RFE) untuk mengukur Key Performance Indicator Jaringan Seluler.

Jumlah peserta  yang mengikuti pelatihan sebanyak 150 orang dari siswa-siswi SMK se Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun 2022, jumlah peserta sebanyak 203 orang yang terdiri dari alumni Politeknik dari berbagai provinsi dan sebagian mahasiswa Politeknik tingkat.

Zaini berharap, para peserta tahun 2022 ini dapat lulus saat mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (SD/FK).

Saturday, 13 August 2022 11:25
 

Penulis : Sulwan Dase  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) – Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, kompeten dan profesional sudah menjadi keharusan kerja wartawan untuk menghasilkan produk jurnalistik berkualitas dan terpercaya.

Untuk itu, wartawan harus kompeten yang dibuktikan dengan unjuk kerja (berita tersiar) serta  sertifikat kompetensinya. Sehingga pengakuan kompeten bagi wartawan harus ditindak lanjuti dengan “Sertifikatkan Kompetensimu”.

Hal itu dikemukakan Fredrich saat menjadi Pemantik pada diskusi lintas organisasi pers dan lintas generasi pers bertajuk “Standard Kompetensi Wartawan” yang dimediasi Pusdiklat DPP JOIN (Jurnalis Online Indonesia) di Kafe Baca, Makassar, Sabtu, diikuti puluhan jurnalis general dan jurnalis Dosen.

“Kompeten dan profesional sudah menjadi tuntutan jaman bila ingin karya jurmalstik itu terpercaya dan dibutuhkan publik serta industri media,” ujar Fredrich seorang Trainer Pers dan Kehumasan yang juga pemegang dua sertifikat Penguji Pers dari dua lembaga penguji berbeda, Dewan Pers dan BNSP.

Selain itu, katanya, idealnya sertifikasi kompetensi untuk semua jenjang harus diiringi pemberian reward (Penghargaan) yakni dari media tempatnya bekerja dalam bentuk mempersyaratkan jenjang kompetensi tertentu untuk jabatan tertentu dan negara juga harus ada untuk wartawan melalui pemberian tunjangan sertifikasi jurnalis (Serjur) seperti yang diterima Dosen (Pengajar di Perguruan Tinggi) dalam bentuk Serdos (Sertifikasi Dosen).

Sebab, wartawan adalah kerja intelektual yang mengajar di ruang publik dengan jumlah audiens tidak terbatas melalui produk jurnalistiknya, sehingga sebenarnya mereka adalah Universitas Universal, sedangkan dosen mengajar di ruangan kelas dalam jumlah terbatas tetapi negara ada untuk dosen dan hingga saat ini negara belum ada untuk wartawan secara general.

Jadi kalau ada penilaian bahwa serjur akan mematikan idealisme dan sikap kritis wartawan, maka itu adalah pendapat emosional perorangan, sebab keja jurnalistik bukan hanya mengkritisi tetapi sesuai dengan fungsi pers pada pasal 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers yakni Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi.

Kontrol sosial hanya salah satu item, padahal wartawan cerdas, selalu melakukan kontrol secara konstruktif, ada solusi dari kontrol tersebut. Malah ada media melakukan kontrol tanpa institusi atau narasumber tersakiti. Ini semua tinggal bagaimana cara wartawan melakukan kontrol tersebut secara beretika, ujar Fredrich yang juga Ketua DPP JMBI (Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia).

Negara sangat memahami terhadap dosen, sebab untuk dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTS) gajinya terjamin, tetapi banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di daerah memiliki dosen tetapi sulit membayar gajinya. Negara paham itu dan memberikan tunjangan Serdas.

Saatnya pemahaman yang sama juga diberikan kepada wartawan melalui Tunjangan Serjur, sebab kasusnya sama. Media besar arus utama (Main Stream) biasanya mampu membayar gaji wartawannya secara layak, sedangkan media di daerah sulit menggaji wartawannya. Namun mereka tetap setia pada profesinya, sehingga menjadi sesuatu yang adil bila negara ada untuk wartawan dalam bentuk tunjangan Serjur.

Artinya, wajib kompetensi bagi wartawan sesuai kesepakatan beberapa organisasi pers yang difasilitasi dan menjadi Peraturan Dewan Pers akan terpenuhi, namun kompetensi itu harus memiliki reward, mengingat biayanya tidak murah untuk memperoleh sertifikat tersebut.

Saat peserta mengungkap beberapa kasus di Sulsel bahwa ada pemegang kartu kompeten Utama tetapi mereka bukan wartawan, Petugas SPBU memegang kartu Kompeten, dan keadaan lainnya, menurut dia Lembaga Uji Kompetensi yang ada tidak salah, sebab mereka hanya mengeluarkan sertifikat. Kemungkinan yang salah adalah penyelenggara Uji Kompetensi atau Pengujinya.

Bisa saja penguji tidak ketat menerapkan standar uji atau penyelenggara uji tidak ketat sejak pemenuhan ketentuan persyaratan hingga portofolio, lalu menyatakan lulus saat uji.

Untuk itu, Lembaga Uji (Dewan Pers dan BNSP) harus tegas memberi sanksi kepada penguji hingga mencabut izin ujinya bila lalai, memfakumkan hingga mencabut izin penyelenggara uji jika tidak becus menyelanggarakan uji kompetensi. Namun hingga saat ini, belum terdengar ada sanksi tegas tersebut. Untuk itu, Saatnya Lembaga Uji buka mata dan telinga untuk menyerap dan menginvestigasi bila terjadi kasus yang dapat merusak citra serta menjatuhkan sanksi tegas.

Ketika peserta diskusi menyorot Lembaga Uji, Fredrich yang juga mantan GM Perum LKBN ANTARA tidak menampik, fakta lapangan saat ini ada dua Lembaga uji kompetensi wartawan di Indonesia yakni Dewan Pers dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dewan Pers melalui penyelenggara Uji yakni Organisasi Pers, Perusahaan Media, Perguruan Tinggi dan lainnya. BNSP melalui Lembaga penyelenggara uji, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) serta TUK (tempat uji Kompetensi).

Menurut dia, materi uji dari dua Lembaga uji itu sama, sebab semua bahan uji dari para wartawan senior dalam bentuk tim, Pengujinya juga sama oleh wartawan senior dengan standar yang ditetapkan, sedangkan pola uji berbeda, Dewan Pers dengan cara kelompok dan BNSP dengan cara personality. Sedangkan pasarnya, DP adalah semua wartawan yang bernaung di organisasi pers  konstituennya dan BNSP adalah wartawan yang bukan konstituen DP maupun konstituen DP yang mau.

Menyinggung keraguan mengikuti uji kompetensi, menurut dia, jika anda wartawan benar yang rutin mengerjakan pekerjaan jurnalistik, makai tidak perlu ragu, bila anda reporter maka uji kompetensi untuk sertifikasi wartawan muda, anda redaktur silahkan uji untuk wartawan madya dan pimred silahkan wartawan Utama, sebab bahan uji dan unjuk kerja seperti apa yang anda lakukan setiap hari.

Kalau tetap ragu maju uji kompetensi, silahkan gunakan Lembaga pelatihan pers yang membuka layanan Bimbingan Teknis menuju Uji/Sertifikasi kompetensi wartawan seperti Lembaga Pelatihan Pers P2MTC, ujarnya. (SD/FK).

Sunday, 31 July 2022 15:20
 

Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K.

Makassar (Phinisinews.com) - Rumah bersejarah Istana Jongayya di Makassar, kembali mengulang sejarah sebagai tempat dimulainya kebangkitan Gotong royong gerakan kebudayaan dari Sulawesi "Sipakatau", Minggu malam, selama 114 hari.

Dahulu rumah bersejarah yang dibangun tahun 1831 oleh leluhur Raja Bone ke-32 Sultan Ibrahim Andi Mappayukki di jalan Kumala no.160 itu adalah istana tempat berkumpul pejuang revolusi, raja raja pejuang dan para ulama besar yang kini sudah tercatat sebagai pahlawan nasional.

Di tempat itu, sejarah mencatat pahlawan nasional  Wolter Monginsidi pernah dilindungi dari kejaran tentara Belanda saat masa penjajahan dan tentara pengejar tidak berani masuk ke istana karena wibawa yang besar dari istana dan penghuninya.

Tercatat juga Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Nasution dan para raja raja pejuang serta pejuang revolusi lainnya berkumpul di istana tersebut untuk menyusun dan melaksanakan perjuangan revolusi hingga Indonesia merdeka.

Catatan sejarah terhadap istana tua itu kembali terulang dalam bentuk lain yakni dimulainya kebangkitan kebudayaan "Sipakatau" yang dimulai dari Istana Jongayya yang ditandai orasi budaya cucu dari Andi Mappayukki, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappayukki yang juga cicit dari Raja Gowa, sebab Andi Mappayukki adalah salah seorang putra mahkota Raja Gowa ke-34.

"Ini adalah kegiatan monumental, kegiatan pelestarian budaya dengan membangun monumen ingatan dan bukan membangun monumen fisik," ucap Mayjen Andi Muhammad.

Ketua panitia "Sipakatau" Dr Halilintar Latief melaporkan, banyak pihak terlibat untuk gerakan kebudayaan selama 3,5 bulan, baik lembaga adat, komunitas, organisasi massa, lsm, kelompok pers, kelompok masyarakat, raja raja adat, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, individu dan lainnya.

Semua kegiatan dibiayai sendiri oleh penyelenggara lokal, seperti pembukaan malam ini, tuan rumah yang juga cucu Raja Bone sekaligus membiayai pagelaran spektakuler di rumah bersejarah Istana Jongayya dengan acara inti orasi budaya, doa bersama enam agama, mattompang (pencucian benda pusaka), puisi heroik bersahutan yang dibacakan seniman dan budayawan senior di daerah ini.

"Yang unik dari pagelaran budaya terlama nasional ini adalah penyelenggaraan dilakukan tanpa menyebar proposal permintaan sumbangan," ujarnya. 

Semua kegiatan dan pendanaannya dilakukan secara gotong royong.  “Sipakatau”   berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia.

Hadir dalam acara tersebut hampir semua perwakilan kelompok masyarakat, pemuda  mahasisws, kelompok budaya, seniman, para raja raja adat dan lainnya.

Kegiatan utama selama 114 hari itu antara lain ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggal Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujarnya. (FK/MK).

Thursday, 28 July 2022 12:02
 

Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, SH, MH, menilai sangat positif kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi “Sipakatau”.

Gerakan kebudayaan “Sipakatau” ini merupakan upaya melestarikan kebudayaan, tradisi serta kebijaksanaan lokal yang selama ini dinilai tradisional, sekaligus upaya membangun monumen ingatan, upaya ini sangat positif, kata Pangdam Andi Muhammad yang juga cucu Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki, saat menerima kunjungan Ketua Umum Panitia “Sipakatau”, Dr Halilintar Latief yang didampingi Ketua Devisi Publikasi dan Umum, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi serta Tim Panitia lainnya di Rujab Pangdam, di Makassar, Rabu.

Selaian penilaian sangat positif terhadap Gerakan kebudayaan “Sipakatau”, Andi Muhammad, baik sebagai Pangdam Maupun sebagai cucu Raja Bone, mendukung gerakan kebudayaan ini dan mempersilahkan rumah leluhur yang juga rumah sejarah “Istana Jongayya” yang masih berdiri kokoh sejak dibangun tahun 1834 miliknya untuk digunakan sebagai tempat pembukaan gerakan budaya “Sipakatau”, 31 Juli 2022.

Istana Jongayya di jalan Kumala, Makassar, Sulawesi Selatan ini adalah tempat atau rumah sejarah, karena tempat berkumpul para pejuang, raja raja pejuang, ulama besar lainnya saat revolusi melawan penjajah. Bukti baik gambar, foto dan lainnya ada dalam rumah tersebut. Tercatat Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Nasution, AP Petta Rani, Andi Jemma, Wolter Monginsidi dan lainnya pernah berada di rumah tersebut dan kini semuanya tercatat sebagai pahlawan nasional.

Apresiasi yang baik terhadap gerakan kebudayaan “Sipakatau” tersebut juga diberikan karena banyak dan beragamnya kegiatan budaya yang akan dilakukan serta waktunya selama 114 hari. “Ini sangat lama,” ujarnya.

Namun, Pangdam menjadi sangat paham ketika dijelaskan bahwa semua kegiatan budaya tersebut dilakukan oleh kelompok budaya, komunitas budaya, Lembaga budaya, pelaku budaya serta lainnya secara mandiri di tempat masing masing di berbagai kabupaten di Sulsel serta ada pameran UMKM terutama untuk produk kerajinan dan budaya di Benteng Somba Opu yang melibatkan banyak pihak.

Jadi selain kepanitiaan besar “Sipakatau” juga banyak panitia kecil sesuai kegiatan yang akan dilakukan.

Pangdam memuji pelaksanaan gerakan budaya “Sipakatau” yang dilakukan secara gotong royong dan swadaya, namun dia tetap menyarankan agar panitia melibatkan Pemerintah sebab pemerintah mempunyai anggaran pelestarian budaya yang mungkin saja bisa diberikan.

Pangdam mencontohkan saat pihaknya berkolaborasi dengan Pemda setempat menyelenggarakan Lomba Pacuan Kuda di Kabupaten Jeneponto, Sulsel, yang sangat sukses dari segi penyelenggaraan lomba, peserta serta dampak positif dari kegiatan tersebut bagi para pelaku ekonomi UMKM.

Kuda dari Kalimantan, dari seluruh Sulawesi dan daerah lainnya, datang ke Jeneponto untuk berlaga di pacuan tersebut. Kegiatan itu sengaja dihidupkan setelah sekian lama fakum. Ini kegiatan rakyat yang sejak dahulu menjadi tradisi di wilayah itu, ujarnya.

Pada Pembukaan Gerakan Budaya “Sipakatau” rangkaian acaranya adalah Pidato kebudayaan, sambutan dan kisah tentang Istana Jongayya, doa kebangsaan enam agama, Mattompang Kawali (pencucian keris/benda pusaka) serta parade puisi heroik yang dilakukan secara bersahutan.

Khusus kegiatan Mattompang akan dilakukan oleh Lembaga Badik Celebes yang sudah ada sejak tahun 2000 dan selama ini menjadi laboratorium seni dan budaya celebes, utamanya untuk menjaga dan melestarikan pusaka warisan leluhur.

“Sipakatau”  menurut Halilintar, berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia. Gerakan budaya “Sipakatau” ini membopong nilai luhur gotong royong, kesetiakawanan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sebagai suatu strategi penting agar masyarakat umum sadar penuh soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia, dan kemana kita akan menuju maju bagi negeri tercinta.

Ruang-ruang sosial yang tercipta dalam gerakan ini sekaligus dapat dijadikan arena strategis pembentukan “karakter bangsa” memperteguh jatidiri sambil merawat keberagaman. Karena itu, “Sipakatau” juga adalah wadah dalam “promosi toleransi” dan mendorong tradisi budaya sebagai pelopor dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, ujarnya.

“Sipakatau” akan menciptakan ruang perjumpaan yang memberikan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif. Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga negara Indonesia dari berbagai status sosial melalui seni dan budaya, ujarnya.

Menurut Fredrich, Kegiatan utama selama 114 hari itu antara lain ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujarnya. (FK/MK).

Wednesday, 27 July 2022 08:37
 

Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, SH, MH, mempersilahkan “Istana Jongaya” atau “Rumah Sejarah” miliknya menjadi tempat mengawali kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi “Sipakatau” yang berlangsung selama 114 hari, dari 31 Juli hingga 11 November 2022 di Makassar.

Istana Jongaya atau rumah sejarah di Jalan Kumala, Makassar, milik Pangdam Andi Muhammad yang juga cucu Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki,  dibangun oleh leluhurnya tahun 1834 dan menjadi tempat bertemu para raja, pejuang revolusi, pemuka agama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah seperti Soekarno, Hatta, Nasution, AP Petta Rani, Andi Jemma, Wolter Monginsidi dan lainnya yang kini semuanya tercatat sebagai pahlawan nasional.

Pangdam Andi Muhammad mempersilahkan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi menggunakan Istana Jongaya untuk pembukaan rangkaian kegiatan Sipakatau saat menerima Ketua Panitia, Dr Halilintar Latief dan Ketua Devisi Publikasi dan Umum, Fredrich Kuen, MSi serta rombongan panitia meminta izin penggunaan istana tersebut pada 31 Juli 2022 untuk acara pembukaan Gerakan budaya Sipakatau di Rujab Pangdam di Makassar, Rabu.

Sebelum mengiyakan penggunaan Istana Jongaya, Pangdam menawarkan penggunaan istana kerajaan adat Gowa “Balla Lompoa” di Sungguminasa, Gowa,

Selain itu, Pangdam juga bertanya tentang sumber dana untuk mendukung kegiatan yang begitu lama (114 hari), kenapa tidak menyentuh pemerintah, padahal alokasi dana pelastarian budaya dipastikan ada serta juga ditanyakan cara mengorganisir event budaya yang beragam dan dilaksanakan di berbagai tempat.

Antropolog yang juga Budayawan Halilintar saat itu menolak menggunakan “Balla Lompoa” Gowa dengan alasan bahwa Gerakan Budaya “Sipakatau” adalah upaya melestarikan budaya, membangun monumen ingatan dan bukan monumen bersifat fisik. Sedangkan Balla Lompoa untuk saat ini tidak mencerminkan sebagai pusat budaya karena dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten setempat, bukan oleh pewaris kerajaan adat setempat, ketidakjelasan ini bukan contoh yang baik.

Sedangkan pilihan kepada Istana Jongaya sebagai tempat acara pembukaan Gerakan budaya gotong royong Sipakatau karena faktor kesejarahan. Rumah Sejarah Istana Jongaya dahulu adalah tempat penting karena tempat berkumpul para pejuang, para raja raja pejuang, para ulama dan tempat pembinaan keagamaan. Semuanya itu masih ada bukti yang tersimpan di istana tersebut.

Halilintar mengakui, hingga menjelang pelaksanaan  Gerakan budaya ini, belum ada bantuan dari pemerintah dan memang tidak meminta, melainkan berupaya menggalang dana budaya bagi masyarakat yang mendukung upaya pelestarian budaya serta tetap membuka diri bila ada istitusi yang akan membantu.

Fredrich menambahkan, semua event budaya yang beragam dan menyebar dilaksanakan oleh komunitas dan pendanaannya untuk saat ini dilakukan secara swadaya dan gotong royong.

Semua event budaya yang menyebar dan beragam dengan berbagai pelaku semua tergabung dalam gotong royong Gerakan kebudayaan Sipakatau, ujarnya.

Saat pembukaan “Sipakatau” di Istana Jongaya dilakukan kegiatan Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Puisi bersahut serta kegiatan tradisi/budaya Mattompang (Pencucian Keris Pusaka) yang dilakukan oleh Komunitas Badik Celebes.

Fredrich yang juga Ketua Umum Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI)  menambahkan, peristiwa-peristiwa dalam “Gerakan Kebudayaan” ini melibatkan partisipasi aktif berbagai kalangan lintas generasi, lintas iman, lintas suku, dan beda status sosial. Berbagai profesi dan golongan tersebut adalah tokoh agama dari enam agama resmi, tokoh masyarakat, pemangku adat dan kerajaan, tokoh adat, budayawan, seniman, penggerak kebudayaan se sulawesi, sejarawan, arkeolog, antropolog, tenaga medis, pengemudi ojek online dan taxi, para guru, siswa, mahasiswa, dan pemuda.

Beberapa lembaga/komunitas pelaku budaya yang telah siap berkontribusi secara langsung antara lain, RAS (Rachim Assagaf Foundation), Badik Celebes, Latar Nusa, LAPAR (Lembaga Advokasi Anak rakyat) Sulsel, Lesbumi (Lembaga Seni Budaya NU) Sulsel, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, Fatayat, Gusdurian, Pemuda Anshor, Walhi, Walubi, Pambudhi, INTI, OASE, Aliansi Perdamaian, AJI, MARSI (Majelis Agung Raja Sultan Indonesia), FSKN (Farum Silarturahim Kraton Nusantara), MAKN, Majelis Turunan Tumanurung, Lembaga Adat Sanrobone,

Selain itu, Yayasan Jole-jolea, Lembaga Adat Karangta Data,  Lembaga Adat Marusu, Lembaga Adat Simbang, Lembaga Adat Tanralili, Lembaga Adat Siang, Ika Dipo, Forum Kerajaan & Kekeluargaan Adat se Sulawesi, Komunitas Kajang, Komunitas Bissu (Bone, Wajo, Pangkep), Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulsel, Forum Bela Negara, Forum Pemaju Budaya Sulawesi, ABRI, POLRI, KSN Sehati, Gammara, Organisasi Penyandang Disibilitas Sulsel, LBH Makassar, berbagai organisasi kampus (Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kesenian Mahasiswa, Osis, Palang Merah Remaja, Pramuka dan lainnya, ujarnya.

Halilintar menambahkan, “Sipakatau”  berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia.

Gerakan budaya “Sipakatau” ini membopong nilai luhur gotong royong, kesetiakawanan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sebagai suatu strategi penting agar masyarakat umum sadar penuh soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia, dan kemana kita akan menuju maju bagi negeri tercinta.

Selain itu akan semakin “memperteguh komitmen persatuan dan kesatuan” sebagai bangsa yang “mewarisi nilai-nilai budaya”.

Ruang-ruang sosial yang tercipta dalam gerakan ini sekaligus dapat dijadikan arena strategis pembentukan “karakter bangsa” memperteguh jatidiri sambil merawat keberagaman. Karena itu, “Sipakatau” juga adalah wadah dalam “promosi toleransi” dan mendorong tradisi budaya sebagai pelopor dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, ujarnya.

“Sipakatau” akan menciptakan ruang perjumpaan yang memberikan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif. Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga negara Indonesia dari berbagai status sosial melalui seni dan budaya, ujarnya.

Dia menambahkan, kegiatan utama dalam membangun monumen ingatan kebangsaan ini antara lain adalah: Mattompang (pencucian keris), Abbattireng ri Polipukku (turunan pahlawan untuk negeriku/hari pahlawan), jejak pahlawan, dan reka ulang kejadian pemakaman kembali “Robert Wolter Mongisidi” setelah ditembak mati.

Kegiatan utama lainnya adalah ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujarnya. (FK/MK).

Friday, 22 July 2022 10:09
 

Penulis : Sulwan Dase  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) – Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, SH, MH, bersama Ketua Umum PP Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI), Yulius Selvanus Lumbaa, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dan masyarakat, melakukan ziarah ke makam Raja Raja Tallo di Makassar.

Kedatangan Pangdam yang juga cucu Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki beserta rombongan di Kompleks Makam Raja-Raja Tallo, Jumat, disambut secara adat oleh komunitas  masyarakat adat Tallo serta permainan tradisional Paraga.

Nuansa haru dan bahagia menyatu terpancar dalam rumpun keluarga Tallo maupun rombongan peziarah, sebab ziarah tersebut seperti sebuah reuni keluarga yang datang dari berbagai daerah di Sulsel seperti Toraja, Bone, Gowa, Pangkep, Sinjai dan lainnya.

Ziarah dilakukan Pangdam sebagai ajang pemersatu dan silaturahmi antara Kerajaan Tallo, Gowa, Bone dan Toraja yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Diantara makam yang di ziarahi yaitu Makam Raja Tallo ke 7, I Mangiyarrang Daeng Makkio Karaeng Kanjilo Sultan Abdul Ja'far Muzaffar dan Istri Raja Tallo Sultan Mudaffar (Raja Tallo ke 7) yang bernama Puang Sawerannu.

Ketum PMTI menyampaikan bahwa saat ini para Budayawan Sulsel sedang melaksanakan kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan “Sipakatau” selama tiga setengah bulan lamanya. Dan PMTI sangat mendukung gerakan tersebut. (SD/FK).

Saturday, 16 July 2022 13:55
 

Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, para Pemimpin Redaksi dan Pemilik Media yang baru membuat perusahaan media pers pasca reformasi, diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik dari dampak pemberitaan (delik pers).

"Mereka (Pimred) harus jadi perisai dengan patuh dan konsisten terhadap Undang undang no.40 tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik (KEJ) dari dasar hingga pelaksanaan dan bukan mendirikan media hanya karena eforia dan kepentingan tertentu," ujarnya.

Hal itu dikemukakan Fredrich yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pelatihan Pers dan Kehumasan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), saat menjadi Trainer tunggal Pelatihan Jurnalistik untuk Pimred, calon Pimred dan pemilik media dari kalangan LSM, Pengacara, Akademisi dan jurnalis dengan tema "Share Media Management  Knowledge for Pimred" di kampus P2MTC Ruko Mall Tanjung Bunga Makassar, Sabtu.

Pelatihan sehari atas kerjasama DPP JMBI dan P2MTC yang diikuti puluhan Pimred, calon Pimred, dari kalangan jurnalis, pengacara, lsm dan dosen berlangsung dalam suasana hangat yang diwarnai adu argument, namun tetap sepakat bahwa mekanisme kerja tetap berdasarkan fakta dan berpihak pada kebenaran.

Dia mengakui, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan Pers (psl.9 (1) UU no.40/1999). Tetapi diharapkan dalam pelaksanaannya patuh terhadap aturan perundangan tersebut yakni harus memiliki AHU dari Kemenkumham peruntukan khusus. Bukan AHU perusahaan kontraktor dan lainnya yang tidak berhubungan dengan Pers dicantumkan sebagai AHU perusahaan atau yayasan media.

Selain itu, harus ada box redaksi yang mencantumkan nama Media, nama Pimred serta alamat Redaksi. Kalau tidak patuh dasar awal perusahaan pers itu, maka celah hukum terbuka saat ada delik pers dengan sanksi denda Rp.100 juta menunggu (psl.18 (3) UU 40/1999).

Lalu, harus patuh dan konsisten melaksanakan KEJ dan UU no.40/1999. Terutama saat pelaksanaan agenda setting yang bersifat khusus, kontrol sosial, framing serta pembentukan opini publik. Di samping tetap awas terhadap kontrol media dan pengalihan isu terhadap topik berita tertentu yang viral tetapi seketika menghilang.

Kenapa ini menjadi perhatian ?, ujar Fredrich bertanya yang dijawab sendiri dengan mengatakan, sebab JMBI adalah organisasi pers yang isinya majemuk, jurnalis, lsm, dosen dan pengacara sehingga agenda setting, kontrol sosial serta framing berita harus dilakukan tetap berdasarkan fakta dan berpihak kepada kebenaran serta untuk kepentingan umum.

Menjawab cara meminimalisir kemungkinan terjadi delik pers maupun untuk meringankan kerja tim LBH Pers JMBI dalam membantu anggotanya jika bermasalah hukum, dengan cara selektif hanya menerima anggota yang perusahaan medianya sudah Ber AHU. Fredrich tidak setuju. Sebab JMBI harus terbuka dan melakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu.

Calon anggota perorangan yang medianya belum ber-AHU, atau menggunakan AHU perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan media pers akan tetap diakomodir dan diterima sebagai anggota JMBI dengan perjanjian dalam batas waktu tertentu harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UU No.40/1999 tentang pers sebagai fungsi pembinaan yang dilakukan JMBI.

JMBI sebagai wadah baru bagi wartawan, melakukan Pelatihan bagi Pimred dalam dua angkatan. Setelah itu akan dilanjutkan pelatihan teknis jurnalistik dasar bagi wartawan. Tradisi ini akan dilakukan untuk semua, dari DPP hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JMBI di seluruh provinsi di tanah air.

Selain itu, jika memungkinkan, JMBI akan secepatnya melakukan uji/sertifikasi kompetensi melalui salah satu wadah yang memberi peluang yakni Dewan Pers atau BNSP.

Ketika disinggung kenapa JMBI membuat tradisi pelatihan baru yang terbalik dari kelaziman organisasi pers selama ini yakni melatih Pimred lebih dulu baru teknis jurnalistik dasar. Padahal beberapa organisasi pers yang terkadang membuat pelatihan memulai dari dasar jurnalistik bagi wartawan dan Pimrednya cari ilmu sendiri. Menurut Fredrich, JMBI ingin cepat memiliki banyak gate keeper (redaktur tangguh) di samping memanfaatkan aplikasi fact checker sebagai bagian dari gate keeper (penjaga gawang berita).

"Ini merupakan salah satu langkah perisai (melindungi wartawan dan media yang ada di JMBI) dari terjadinya potensi konflik dalam bentuk delik pers. Sebab kami akan berusaha kerja kompeten dan kerja profesional sekalipun kartu/sertifikat kompetensi belum di tangan," ujarnya.

Selain itu, JMBI juga sudah menyiapkan tim pembelaan melalui LBH Pers JMBI bagi anggotanya, jika delik pers itu tidak terhindarkan. (AI/MK).

Friday, 15 July 2022 10:55
 

Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Pertama di Sulawesi Selatan, satu organisasi pers dan Lembaga Pelatihan Pers, menggelar pelatihan jurnalistik  untuk Pimpinan Redaksi, calon Pimred dan pemilik media, tentang manajemen operasional media dan penanganan konflik pers.

Pelatihan sehari akan digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI) bekerjasama dengan lembaga pelatihan Pers dan Kehumasan, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), di Makassar, Sabtu (16/7), dengan pembicara tunggal wartawan senior yang juga wartawan pertama di Indonesia saat ini pemegang dua sertifikat penguji kompetensi wartawan dari Dewan Pers dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) serta mantan General Manager (GM) Perum LKBN ANTARA (Kantor Berita Indonesia), Fredrich Kuen, MSi.

Pelatihan bertema "Share Media Management Knowledge for Pimred", kata Sekretaris Umum DPP JMBI, Ardianto, SH di Makassar, Jumat.

Menurut dia, pelatihan akan dilakukan dua angkatan dengan peserta terdiri dari calon Pimred, Pimred dan Pemilik Media dari kalangan jurnalis murni, jurnalis LSM, jurnalis pengacara dan jurnalis akademisi (dosen).

Ardianto yang juga pengacara menyebutkan, pasal 9 (1) Undang undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan Perusahaan Pers” artinya membolehkan siapapun mendirikan dan mengelola media pers dan kami dari berbagai profesi juga ingin bekerja secara kompeten dan profesional dalam dunia jurnalistik, baik sebagai pemimpin media maupun pemilik media.

Menurt dia, profesi wartawan dan ilmu jurnalistik sudah menjadi milik hampir semua kalangan melalui keterbukaan infornasi dan teknologi media kekinian yang memungkinkan siapapun dapat menyebarkan informasi, baik sebagai jurnalis dalam media resmi, citizen jurnalism (pewarta warga) melalui berbagai media sosial seperti twitter, instagram, youtube dan lainnya.

Untuk menyikapi perkembangan tersebut, kami berharap narasumber kami Fredrich yang kami nilai kaya pengalaman jurnalistik dan organisasi pers karena pernah menjadi Wakil Ketua PWI di tiga provinsi yakni NTT, Sultra dan Sulsel, pernah menjadi pejabat kepala Kantor Berita Antara di dua provinsi, Maluku dan Timor Timur, pernah menjadi Kepala Biro LKBN Antara di tiga propinsi, NTT, Sultra dan Sulsel serta menjadi General Manager (GM) Perum LKBN Antara di Jakarta, dapat membagi ilmu dan pengetahuan jurnalistik serta organisasi pers dalam rangka mempercepat transfer knowledge bagi Pimred yang bermain di dunia jurnalistik pasca reformasi.

Melalui pelatihan ini, diharapkan semua media mampu menyajikan berita secara kompeten agar informasi tersiar berdasarkan fakta serta tersaji dengan struktur yang baik.

Ke depan, ucap Ardianto, pihaknya segera mempersiapkan uji kompetensi bekerjasama dengan lembaga pelatihan jurnalistik profesional P2MTC.

Secara terpisah, Fredrich mengatakan siap berbagi pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan, demi terjaganya jurnalisme berbasis fakta, sebab perkembangan teknologi media berkontribusi besar terhadap mudahnya viral berita palsu, disinformasi, dan hoax.

Itu terjadi karena melalui internet dan sosial media menjadikan semua orang bisa menyebarkan informasi dan semua orang dapat menulis berita tanpa dilengkapi gatekeeper (penjaga gawang/redaksi) sehingga keakuratannya dapat diragukan.

Membagi pengetahuan jurnalistik kepada calon Pimred, Pimred dan Pemilik Media menjadi salah satu upaya memperbanyak Gatekeeper agar jurnalistik berbasis fakta tetap bertahan kuat untuk memberi informasi benar kepada masyarakat, ujarnya. (AI/MK).

Galleries

 
  Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K. Makassar (Phinisinews.com) - Rumah bersejarah Istana Jongayya di...
  Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) - Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI...
  Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) – Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI...
  Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP)...

Get connected with Us