Friday, 27 September 2019 11:32
 
Tangerang (Phinisinews.com) - Ketua Dewan Pembina Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM), Jenderal Polisi (Purn) Drs Badrodin Haiti menekankan pentingnya upaya merangkul guru-guru agama dalam upaya menyuburkan toleransi di Indonesia. 
 
“Guru-guru agama yang bersentuhan langsung dan intensif dengan para siswa, punya peran besar dalam menentukan masa depan toleransi dan kedamaian bangsa ini,” ujar Kapolri periode 2014-2015 tersebut.
 
 Hal itu dikemukakan Badrodin Haiti di Yayasan Pendidikan Madania Indonesia yang menggelar pelatihan kreatif guna menumbuhkan toleransi di lembaga pendidikan. 
 
Forum Peace Initiative yang berlangsung sejak Rabu hingga Sabtu (25-28/9) di Wisma 3 Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan ini melibatkan 30 orang guru agama asal sejumlah sekolah di wilayah Tangerang Selatan, mewakili enam agama resmi Indonesia.
 
Dalam acara yang mendapat dukungan Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) ini, mereka berkumpul, berbagi pengalaman, pemahaman serta ide dalam keyakinan agamanya masing-masing, yang kemudian dikemas menjadi action plan pendidikan yang mengedepankan penghormatan terhadap sesama, toleransi, kerja sama, melalui cara yang menggembirakan para siswa, sekaligus juga pendidiknya.
 
Forum berupaya merespons temuan mengkhawatirkan dari survei berskala nasional yang digelar Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM). 
 
Dari survei tersebut diketahui bahwa 56,9 % guru di Indonesia punya opini intoleran terhadap kelompok agama lain. Dalam forum ini, Prof Dr Jamhari Makruf yang mewakili PPIM mempresentasikan ulang hasil penelitian tersebut.
 
Senada dengan Badrodin, Pembina YMSM, H Darmono berpesan agar para peserta menjadikan forum ini sebagai titik awal mengembangkan kultur toleransi di lingkungan sekolahnya masing-masing.
 
Sementara itu, pendiri Yayasan Madania Prof Dr Komaruddin Hidayat mengilustrasikan tentang perbedaan seluk-beluk berbagai agama. Ia mengatakan, “Ada agama yang kaya dengan simbolisasi, tapi agama lain kaya dengan ikon-ikon. Masing-masing punya keunikannya sendiri.” 
 
Tetapi secara esensial setiap agama memiliki tujuan dan perintah mulia yang tidak berbeda jauh satu sama lain.
 
“Intervensi sosial kepada para guru agama yang dilakukan Yayasan Pendidikan Madania Indonesia ini, sejalan dengan visi kami dimana keberagaman yang disikapi dengan keterbukaan, kesetaraan, toleransi serta kepedulian adalah energi yang sangat bernilai,” ujar Ketua YMSM, Dhony Rahajoe atas dukungan pihaknya terhadap Peace Initiative.
 
Forum ini juga menghadirkan aktivis toleransi beragama dari komunitas Gusdurian, Dewi Praswida yang beberapa waktu lalu menyedot perhatian masyarakat ketika diundang oleh Paus Fransiscus di Vatikan, Roma, karena kiprahnya dalam upaya menumbuhkan toleransi beragama.
 
Dewi mencontohkan acara buka puasa bersama pemeluk agama lain yang rutin diselenggarakan Ibu Sinta Nuriyah Wahid saat bulan Puasa. Beberapa kelompok intoleran sering menentang dan menghalangi acara yang digagas istri Presiden RI ke-4 (alm.) Abdurrahman Wahid, tapi hal itu mesti terus diupayakan untuk mentradisikan dialog antarumat beragama.
 
Hari kedua, acara dibuka oleh paparan Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan Internasional, Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin. Akademisi dan aktivis HAM ini membagikan pengalamannya berinteraksi dengan keunikan komunitas berbagai agama di seluruh dunia. 
 
Ia mengatakan pentingnya pengalaman keberagaman dan toleransi dibawa ke keluarga masing-masing, terutama dalam proses mendidik anak. 
 
“Kita biasakan untuk diskusi secara terbuka untuk menghadapi berbagai pertanyaan yang disampaikan anak-anak kita sendiri," ujarnya.
 
“Forum ini mungkin terlihat kecil. Tapi upaya permulaan ini sangat penting. Kita tidak bisa menunggu orang lain dan mesti melakukannya sendiri,” kata Sadrah Prihatini, inisiator forum Peace Intiative. 
 
Harapannya, acara semacam ini bisa diselenggarakan juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Pemuncak forum Peace Initiative adalah sesi Bagaimana Seni Berperan dalam Inisiatif Perdamaian yang menampilkan musisi sekaligus penggagas gerakan Suara Damai dari Timur Untuk Indonesia, Glenn Fredly.
 
YMSM terbentuk guna mewadahi praktik ke-Islam-an yang terbuka, toleran, setara, dan penuh kasih di lingkup Sinar Mas, memanfaatkan potensi yang dimiliki segenap karyawan di lingkup internal guna  bersama-sama tidak sekadar meningkatkan produktivitas kerja, namun juga ketakwaan pribadi.
 
Sementara di luar, yayasan mendorong silaturahim sekaligus sinergi bersama sosok maupun lembaga keagamaan, melalui beragam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. (Release/MMK)
Tuesday, 24 September 2019 14:52
 
Penulis : Ahmad Imron 
Editor : Mitha MK
 
Makassar (Phinisinews.com) - Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, Drs Sifak MSi mengatakan, dalam era konvergensi saat ini, TVRI Stasiun Sulsel terbuka untuk melakukan kerjasama kemitraan, baik program maupun konten.
 
TVRI Sulsel menyambut positif penawaran kerjasama dengan Lembaga Komunitas Media Siber Indonesia (LKSMI) dan Lembaga Forum Pimpinan Redaksi (LFPR) Sulsel, baik itu program talkshow, berita dan lainnya.
 
Hal itu dikemukakan Sifak yang didampingi Kepala Bidang Program Nurdiah, Kepala Bidang Pemberitaan Lucky Sapacua dan Kepala Bidang Teknik, saat menerima audensi empat 
Pimpinan LKMSI dan LFPR Sulsel,  Jabal Noor SE, Fredrich Kuen MSi, Drs  Syarifuddin Lakku MM dan Ihsan  Djirong SE, MM, di Makassar, Selasa.
 
"Mari kita duduk bersama untuk membicarakan kerjasama ini agar nyambung antara kebijaksanaan program dan pemberitaan TVRI dengan program kreatif LKMSI dan LFPR untuk kemajuan Sulsel dan kondusifitas daerah," ujar Sifak. 
 
Ketua LKMSI, Jabal Noor mengatakan lembaga yang kami dirikan adalah wadah bagi perusahaan media pers online untuk saling bersinergi, termasuk dengan TVRI terutama untuk diskusi topik menarik yang sedang terjadi di Sulsel maupun tingkat nasional.
 
"LKMSI dan LFPR akan bersinergi dengan cara menjalin kerjasama program maupun konten," ujarnya.
 
Ketua LFPR Sulsel, Fredrich Kuen menjelaskan, saat ini informasi yang beredar ibarat tsunami yang begitu deras, jumlah wartawan dan perusahaan online bertambah jadi puluhan ribu, sistem kerja praktis, banyak berita langsung diteruskan tanpa melakukan selektifitas pilah dan pilih secara ketat, situasi ini harus cepat dikendalikan oleh banyak pihak.
 
"Kami tidak ingin pers tanpa sadar ikut meneruskan berita hoaks karena faktor ketidaktahuan, kurang cermat, alasan kecepatan dan lainnya yang beresiko hukum sehingga berbagai cara pembinaan tidak langsung akan dilakukan mengingat keterbatasan Dewan Pers untuk menjangkau pers di tingkat akar rumput," ujarnya.
 
Sebagai wadah yang menghimpun para pimpinan redaksi maka secara tetap dilakukan saling sharing, berbagi ilmu dan pengetahuan, melakukan coaching clinic berita, manajerial, pemasaran, etika maupun tentang UU Pers.
 
Tujuannya agar mempercepat pembinaan ke wartawan sebab pembinaan akan dilakukan oleh Pemrednya langsung untuk peningkatan kualitas SDM jurnalisnya. 
 
"Ini kami nilai sebagai salah satu cara pembinaan efektif bagi teman jurnalis di lapangan yang masih minim pemahaman mekanisme kerja jurnalistik," ucapnya.
 
TVRI akan menjadi salah satu saluran dalam pembahasan topik kekinian bagi perkembangan daerah serta turut membantu kondusifitas daerah melalui topik dan pemberitaan yang sejuk, ujarnya.  (AI/MMK).
Tuesday, 24 September 2019 22:33
 
Penulis : Ahmad Imron 
Editor : Mitha MK
 
Makassar (Phinisinews.com) - Dua Pimpinan Perserikatan Jurnalis Online Indonesia (Perjosi) meminta Kapolri untuk mencari formula baru agar tidak terjadi kriminalisasi dalam bentuk penganiayaan kepada Pers saat  meliput unjuk rasa di lapangan yang dilakukan oknum polisi.
 
Polisi dan wartawan merupakan dua profesi yang selalu seiring dalam tugas saat terjadi unjuk rasa yakni wartawan meliput dan dilindungi Undang Undang Nomor.40 tahun 1999 tentang Pers dan Polisi mengamankan demo sesuai protap, tetapi sering terjadi wartawan dipukuli oknum polisi saat meliput demo tersebut, seperti yang terjadi di Makassar (24/9).
 
Hal itu dikemukakan dua pimpinan Perjosi yakni Ketua Umum DPP Perjosi, Salim Djati Mamma dan Ketua Dewan Kehormatan Perjosi, Fredrich Kuen, MSi menanggapi insiden pemukulan sejumlah Jurnalis yang melakukan peliputan aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitar kantor DPRD Sulsel, di Makassar, Selasa (24/9). 
 
Perjosi sangat menyayangkan tindakan oknum Polri yang diduga sudah mengetahui bahwa korban tersebut adalah seorang jurnalis dari Kartu Identitas (ID Card) yang setiap saat terpampang depan dada, namun tetap dianiaya (dipukul).
 
Parahnya lagi bahkan teman teman jurnalis sudah berteriak bahwa orang itu adalah Jurnalis namun tetap dipukul hingga babak belur. Salah satu korban itu adalah wartawan Perum LKBN Antara, Muh Darwin Fatir bahkan harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat jahitan di kepala.
 
Tidak cukup hanya mengusut dan memberi sanksi tegas kepada beberapa oknum polisi yang terbukti melanggar protap dan melakukan penganiayaan, tetapi harus ada formula baru agar dalam pengamanan unjuk rasa oleh polisi dan peliputan demo oleh wartawan, jurnalis tidak selalu jadi korban penganiayaan.
 
"Ini situasi ironis karena sering jurnalis jadi korban kekerasan pada beberapa unjuk rasa, padahal pada situasi tenang hubungan polisi dan wartawan harmonis," ujar dua wartawan senior tersebut.
 
Jurnalis (Pers) adalah profesi mulia dan intelektual serta pilar ke empat demokrasi di Republik Indonesia yang dalam melakukan tugasnya di lindungi undang undang. Seharusnya Pihak Kepolisian adalah Mitra dan bukan sebaliknya.
 
Insiden kekerasan terhadap jurnalis seperti ini tidak bisa dibiarkan sebab dapat menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan hubungan harmonis Jurnalis dan Kepolisian yang selama ini sudah sangat baik kemitraannya.
 
Sedangkan bagi wartawan, Perjosi juga mengimbau bahwa tidak ada berita besar melebihi keselamatan diri wartawan saat meliput. Artinya utamakan keselamatan saat meliput agar bukan jurnalis yang jadi bahan berita karena menjadi korban. Beradalah pada posisi aman saat meliput demo yang berpotensi rusuh. 
(AI/MMK).
Tuesday, 24 September 2019 20:13
 
 
Penulis: Ahmad Imron
 Editor : Mitha
 
Makassar (Phinisinews.com) - Empat Pimpinan Lembaga Komunitas Media Siber Indonesia (LKSMI) dan Lembaga Forum Pimpinan Redaksi (LFPR) Sulawesi Selatan meminta Kapolda Sulsel menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum polisi yang  menganiaya wartawan saat terjadi demo mahasiswa di Makassar (24/9/19)
 
Usut dan beri keadilan terhadap kebenaran fakta serta pelanggaran protap kalau itu terjadi, sebab dua profesi berbeda ini sedang menjalankan tugas yakni Wartawan meliput dan dilindungi undang undang serta Polisi mengamankan. Tetapi mengapa wartawan harus dianiaya oleh beberapa oknum polisi.
 
Hal itu dikemukakan Empat Pimpinan Lembaga KMSI dan Lembaga FPR Sulsel,  Jabal Noor, Fredrich Kuen, Syarifuddin Lakku dan Ihsan Djirong menanggapi insiden pemukulan sejumlah Jurnalis yang melakukan peliputan aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitar kantor DPRD Sulsel, di Makasssr, Selasa (24/9). 
 
Empat wartawan senior tersebut sangat menyayangkan tindakan oknum Polri yang diduga sudah mengetahui bahwa korban tersebut adalah seorang jurnalis dari Kartu Identitas ( ID Card ) yang setiap saat terpampang depan dada, namun tetap dianiaya ( dipukul ).
 
Parahnya lagi bahkan teman teman jurnalis sudah berteriak bahwa orang itu adalah Jurnalis namun tetap dipukul hingga babak belur. Salah satu korban itu adalah wartawan Perum LKBN Antara, Muh Darwin Fatir bahkan harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat jahitan di kepala.
 
Keempat Pimpinan Lembaga KMSI dan FPR meminta pada Kapolda Sulsel selaku Pimpinan tertinggi Kepolisian di Sulsel agar segera mengambil langkah langkah yang diperlukan guna mengantisipasi merebaknya kasus kekerasan terhadap Jurnalis atas insiden tersebut.
 
Jurnalis adalah profesi mulia dan pilar ke empat demokrasi di Republik Indonesia, dalam melakukan tugasnya Jurnalis di lindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalis. Seharusnya Pihak Kepolisian adalah Mitra dan bukan sebaliknya.
 
Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan sebab dapat menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan hubungan harmonisasi Jurnalis dan Kepolisian yang selama ini sudah sangat baik kemitraannya.
 
Harapan ke Empat Pimpinan Lembaga KMSI dan FPR semoga insiden ini dapat diperbaiki dan dipertanggungjawabkan agar ke depan hal seperti ini tidak terulang. (MK/FK).
Monday, 23 September 2019 12:07
 
Penulis : Fred Kuen
Editor : Mitha MK
 
Makassar (Phinisinews.com) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr H.M. Nurdin Abdullah menyatakan, tidak mudah menata aset tanah Pemprov Sulsel yang juga adalah aset negara, terutama yang masih bermasalah.
 
"Beri saya bukti dan waktu untuk mempelajari, sebab semua itu membutuhkan kajian. Setelah itu barulah diselesaikan permasalahan aset negara tersebut," ujar Gubernur.
 
Hal itu dikemukakan Gubernur Nurdin Abdullah di Makassar, Senin, saat dikonfirmasi Pers tentang lahan yang dikuasai dan dipergunakan Pemprov Sulsel seluas sekitar  lima hektare di Jalan Daeng Ngeppe kawasan Rumah Sakit Haji yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, 14 tahun lalu, namun Pemprov belum menentukan sikap menyerahkan aset itu atau membayar ganti rugi kepada pemilik sah.
 
"Saya tidak bisa menjawab langsung permasalahan ini, sebab membutuhkan kajian, tidak semudah yang masyarakat pikirkan dalam penyelesaian aset negara," katanya.
 
Menurut kuasa ahli waris, H. Syamsir Ali SH, lahan milik almarhum Djondjo Aru Barru itu kini telah dipergunakan Pemprov  Sulsel dengan membangun Rumah Sakit (RS) Haji, Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta rumah dinas peternakan.
 
Semua gugatan kami terhadap  kasus sengketa tanah melawan tergugat Pemprov Sulsel cq Gubernur Sulsel dkk, kami menangkan sejak di tingkat Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan putusan No.219 PK/Pdt/2005 sebagai perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
 
Isi putusan itu menindak lanjuti putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor : 166/PDT/2002/PT MKS dalam pokok perkara yang menyatakan "Menghukum tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna atau membayar sesuai harga sekarang kepada para penggugat," ujar Syamsir.
 
Pada tahun 2010, lanjutnya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Makassar akan menjual lelang obyek tanah sengketa yang telah dimenangkan oleh penggugat. Namun Pemprov memohon penundaan dan akan melaksanakan putusan MA.
 
Penundaan lelang dilakukan sambil menunggu termohon eksekusi yakni Pemprov Sulsel melakukan proses penyelesaian ganti rugi secara sukarela  yang dituangkan dalam surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar nomor : W22.UI/2651/HPDT/IX/2010, tanggal 23 September 2010.
 
Kenyataannya, lanjutnya, hingga kini proses ganti-rugi tersebut belum dilakukan.
 
Dalam Pemerintahan Gubernur Nurdin Abdullah, kami sangat berharap putusan inkracht ini terselesaikan dengan baik, karena Gubernur saat ini terus melakukan penataan terhadap semua aset tanah Pemprov Sulsel.
 
Aset tanah Pemprov yang dikelola oleh pihak ketiga atau yang selama ini bermasalah mulai dikembalikan ke Pemprov atau dipasangkan papan bicara agar khalayak mengetahui dengan jelas kepemilikan tanah sambil memprosesnya secara baik.
 
Nah, kalau aset Pemprov Sulsel di tata dengan baik, maka Gubernur Nurdin Abdullah juga diyakini akan menata dan mengembalikan atau mengganti rugi tanah milik perorangan yang digunakan oleh Pemprov sehingga tidak akan ada kejadian tanah yang diklaim milik pemprov dipasangi police  line karena dieksekusi sesuai putusan inkracht.
 
Berdasarkan keyakinan itu, kata Syamsir, pada tanggal  25 Juni 2019, kami telah menyurat ke Gubernur Sulsel memohon pengembalian hak kepemilikan tanah tersebut dan kami yakini walaupun surat tersebut belum dijawab dan masih dalam kajian namun kami optimistis akan dilakukan penyelesaian secara baik. (FK/MMK).
Saturday, 21 September 2019 18:54
 
Penulis : Ahmad Imron
Editor    : Fred Kuen
 
Makassar (Phinisinews.com) - Koordinator Relawan Jurnal Indonesia (RJI)  Daerah Sulawesi Selatan (Korda Sulsel), Dr Ramlan Mahmud, MPd. mengatakan, roadshow  Directory Open Acces Journal (DOAJ) sangat membantu pengelola jurnal untuk mencapai indeks.
 
Jurnal ilmiah ini adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan
berjadwal dalam bentuk elektronik atau tercetak.
 
Hal itu dikemukakan Ramlan Mahmud pada lokakarya kerjasama RJI Korda Sulawesi Selatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia Timur (UIT) dan Jurnal Online Pranata Edu (JPE) di kampus 1 UIT yang dibuka Rektor UIT, Dr Andi Maryam, SST, SKM, M.Kes didampingi Wakil Rektor IV UIT Bidang Humas Kerjasama dan Inovasi, Zulkarnain Hamson, S.Sos, M.Si, di Makassar, Sabtu.
 
Menurut Ramlan, Jurnal ilmiah paling sedikit memenuhi syarat antara lain, memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan  atau telaahan yang mengandung temuan atau pemikiran yang orisinil serta tidak plagiat serta memiliki Dewan Penyunting Jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni.
 
Selain itu, melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda dari dalam dan atau luar negeri yang menyaring naskah secara objektif serta menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB.
 
Di samping itu, lanjutnya, menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan, dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi dan terbit sesuai dengan jadwal serta memiliki ISSN (Online) dan Pengenal Objek Digital (DOI).
 
Pemateri lainnya, Assosiate Editor DOAJ Indonesia,  Muh Ilham Bakhtiar SPd, MPd mengatakan, dalam website jurnal itu, semua Informasi tersedia terhadap kriteria DOAJ,  situs web yang jelas, ringkas, transparan, terkini dan konten yang benar - standar etika dan profesional yang tinggi, penggunaan bahasa dan tata bahasa benar, ejaan terperiksa, menghindari iklan yang mengganggu atau menyinggung maupun yang tidak relevan.
 
Content jurnalnya sendiri, lanjutnya, struktur jurnal yang jelas untuk lebih mudah navigasi, pengindeksan dan dapat ditemukan tanggal publikasi untuk setiap artikel, tahun publikasi per volume, volume lima artikel per tahun, mulai dan nomor halaman akhir, penulis, bidang ilmi, afiliasi, negara, ORCID (jika ada), artikel disusun dalam daftar isi, opsi Pencarian/browse dan tautan ke masalah terkini,  serta arsip/masa lalu. 
 
Ketua Panitia Lokakarya Mitha Mayestika Kuen, S.IP, M.I.Kom mengatakan,  penting roadshow yang dimulai di Kampus UIT ini agar para relawan jurnal yang ada di seluruh perguruan tinggi semakin termotivasi untuk menuju jurnal terakreditasi.
 
Sekaligus juga membantu para peneliti mendapatkan wadah yang tepat untuk menyalurkan hasil penelitiannya yang dapat dipantau apakah ada plagiarism atau tidak dengan DOI (Digital object Indentifier) yang ditautkan pada Jurnal online, ucap Mitha.
 
Lokakarya semacam ini akan berlanjut ke beberapa kampus lain di seluruh Indonesia, ujarnya.
 
Rektor UIT, Dr Andi Maryam mengatakan, kami sangat berterima kasih, kepada RJI dan Pimpinan Fakultas Sospol dan jajarannya yang sudah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini, semoga UIT kembali bisa menjadi PTS yang mampu menjajari PT lainnya di Sulsel.
 
Penanggungjawab kegiatan Dekan FISIP UIT, Dr (Cand) Nani Harlinda Nurdin, MSi menjelaskan, kegiatan nasional ini diselenggarakan di dua kampus di Sulsel. Kami kampus kedua tahun 2019 ini yang menyelenggarakan workshop roadshow DOAJ.
 
UIT kini memiliki 13 OJS yang dikelola di 11 fakultas, dan 22 program studi, dengan pengelola sebanyak kurang lebih 130 akademisi.
 
Kegiatan ini diikuti 60 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) negeri maupun swasta, diantaranya Unhas, STIA LAN, Poltek Negeri Ujungpandang, Uinam, Unsulbar, STT Starslub, UMI, Stiba Makassar, STIE Tridharma Nusantara, Akper YAPMA, Unimers, IAIN Bone, UNM, UMM, Unismuh. (MK/FK)
Wednesday, 18 September 2019 12:17
 
 
Penulis : Ahmad Imron
Editor : Mitha
 
Makassar (Phinisinews.com) - Direktur Utama Perusahaan Kosmetik PT ANJ (Affor Neo Jaya), Nurlinda Dwi Sukri menyerahkan bonus 20 motor Yamaha kepada 20 orang seller berprestasi karena mencapai target penjualan.
 
Bonus motor tersebut diberikan kepada seller yang telah memenuhi target penjualan, kata Nurlinda saat penyerahan motor kepada seller di agen penjualan motor Sorowako Jaya di Makassar, Selasa.
 
ANJ yang baru setahun didirikan di Makassar, penjualan maupun produknya banyak diminati kalangan milenial dan emak emak. 
 
Untuk seller sangat diminati kalangan milenial sebab dapat dijadikan pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan (side jobs) dan sifatnya tidak mengikat, namun bonusnya banyak. 
 
"Kami optimistis produk kosmetik kami terus makin banyak peminatnya, selain faktor kualitas, juga didukung seller yang banyak dan tangguh," ujarnya.(MK)
  • Dokter News
  • Citizen Journalism

Galleries

 
  Tangerang (Phinisinews.com) - Ketua Dewan Pembina Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM), Jenderal Polisi (Purn) Drs...
  Penulis : Ahmad Imron  Editor : Mitha MK   Makassar (Phinisinews.com) - Dua Pimpinan Perserikatan Jurnalis...
    Penulis: Ahmad Imron  Editor : Mitha   Makassar (Phinisinews.com) - Empat Pimpinan Lembaga Komunitas Media...
  Penulis : Ahmad Imron  Editor : Mitha MK   Makassar (Phinisinews.com) - Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan,...

Get connected with Us