Penulis : Ahmad Imron
Editor : Fred K
Makassar (Phinisinews.com) - Pemerintah sebaiknya memperbanyak pembangunan sarana rehabilitasi bagi korban narkoba serta melakukan sosialisasi secara massif untuk mencegah semakin banyak masyarakat terpapar narkoba dan bukan memperbanyak pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menampung hasil penindakan narkoba.
Harus utamakan sosialisasi, edukasi dan pencegahan.
Bukan mengutamakan penindakan dengan memenjarakan sebanyaknya kejahatan terkait narkoba atau korban terpapar narkoba, kata Pegiat kemanusiaan yang juga salah seorang Pendiri Yayasan Aksi Peduli Kemanusiaan (APK) Fredrich Kuen pada seminar narkoba di Makassar, Senin.
Dia mengakui 50-70 persen penghuni Lapas di kota kota besar di Indonesia dihuni oleh penindakan terhadap kejahatan narkoba. Jumlah mereka sekitar 4,2 juta orang sesuai data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2019 atau mencapai 2,2 persen dari total penduduk Indonesia.
Artinya sekitar 97,8 persen penduduk Indonesia harus dilindungi agar tidak terpapar narkoba sehingga yang utama harus disentuh kesadaran masyarakat melalui sosialisasi massif tentang bahaya narkoba, melakukan edukasi massal serta upaya pencegahan.
Sanksi hukum tegas harus hanya diberikan kepada bandar narkoba dan yang sudah divonis mati, maka eksekusinya jangan sering mengalami penundaan agar ada efek jera, ujarnya.
Menurut Fredrich yang juga Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), masyarakat dapat membantu aparat hukum mempersempit peredaran narkoba dengan menjadi informan informal menggunakan sosial media.
"Manfaatkan sosmed untuk memberi informasi tentang peredaran, transaksi, maupun penggalangan yang dilakukan oknum pengedar narkoba yang masyarakat ketahui dengan tetap mengutamakan praduga tidak bersalah," ujarnya.
Jika sosmed dan citizen jurnalism (jurnalisme warga) dimanfaatkan secara efektif, maka secara tidak langsung warga membantu melakukan pencegahan peredaran narkoba di lingkungannya, sebab dari info sosmed dan jurnalisme warga itu maka polisi akan bergerak, kata Fredrich yang juga Penguji Kompetensi Wartawan.
Perlawanan terhadap peredaran narkoba ini penting dilakukan dengan berbagai cara untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar narkoba, salah satunya menggunakan sosmed dengan tagline "narkoba no, jurnalisme warga yes" artinya informasikan semua yang anda ketahui tentang lingkungan anda, termasuk tentang peredaran dan kemungkinan transaksi melalui medsos maka ruang gerak pengedar akan makin sempit.
Rehab Gratis
Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Hermawan mengajak masyarakat melaporkan langsung ke pihak kepolisian atau BNN jika ada keluarganya terpapar narkoba untuk direhabilitasi.
"Lapor dan bawa keluarga yang terpapar narkoba ke Kepolisian atau BNN untuk direhabilitasi secara gratis," ujarnya.
Ingat, rehabilitasi atau tindakan penyembuhan dari ketergantungan narkoba secara gratis dilakukan bagi warga yang secara sadar melaporkan keluarganya yang terpapar narkoba. Dan tidak ada proses hukum.
Berbeda bila tertangkap dengan barang bukti, maka proses hukum untuk penindakan akan dilakukan, ujarnya.
Kepala Bidang Penyuluhan (P2M) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel, Dr Ishak Iskandar M.Kes dan Dirres Narkoba Polda Sulsel, Hermawan memuji seminar narkoba yang dilakukan Yayasan APK bekerjasama dengan Desa Bontomanai, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Sulsel, yang dilakukan dengan format yang unik.
Seminar dilakukan di salah satu hotel di Makassar dengan memobilisasi ratusan warga desa yang jaraknya lebih 100 kilometer dari Makassar yang sangat minim pengetahuan tentang narkoba yang langsung dipandu Camatnya, Mappaturung S.Sos, sehingga suasana seminar peserta sangat antusias dan pemateri mendapatkan suasana berbeda dan unik.
Ishak Iskandar mengapresiasi positif seminar dengan format unik ini dan langsung menawarkan kemungkinan untuk melakukan kerjasama BNN dan Yayasan APK serta mendorong APK dan masyarakat Takalar mendesak Bupati membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Takalar. (AI/FK).
