Penulis : Nurjannah
Makassar - (Phinisinews) Serikat Pekerja Parkir Makassar (SJPM) menolak penerapan kebijakan 'Smart Parking' yang dicanangkan oleh Perusahaan Dagang (PD) Parkir, Pemerintah Kota(Pemkot) Makassar. Penolakan SPJM tersebut disampaikan pada Konfrensi Pres yang digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jalan Pelita VI, Makassar (26/10/2016).
"Bilamana smart parking di berlakukan, secara ototamis, itu akan mengurangi tenaga kerja. Kami tidak punya pekerjaan lagi. Pak wali tidak memikirkan nasib Jukir di kota Makassar," ungkap Dg Nai salah satu Pengurus SPJM memaparkan alasan penolakanya.
Hal seperti itu juga disampaikan oleh Petrus tiamboa, menurutnya alasan bahwa adanya kebocoran anggaran dari sektor parkir, hanya akal-akalan PD Parkir untuk memuluskan penerapan Smart Parking tersebut.
"Setiap hari kami setor full hasil parkir kolektor, lalu kolektor menyetor ke PD parkir. Keboncoranya bukan pada Kami," Papar Petrus.
Sementara itu, Mukmin perwakilan dari LBH Makasaar menilai PD parkirlah yang harus bertanggung jawab, Kalaupun benar ada kebocoran anggaran, bukan malah memaksakan program Smart Parking.
"Jika ingin fair, silahkan audit PD Parkir dan buka hasilnya ke publik," ungkap mukmin.
Pihak LBH makasaar juga mengakui, bahwa telah beberapa kali menawarkan solusi atas kisruh retribusi Parkir di kota Makasaar.
"Solusi kami adalah, buka Rekening Khusus untuk retribusi parkir, berikan nomor rekening ke Jukir, Jukir yang menyetor langsung kerekening dan Kolektor PD Parkir tinggal menagih bukti setor ke Jukir," papar Mukmin.***Mitha K.
