Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, para Pemimpin Redaksi dan Pemilik Media yang baru membuat perusahaan media pers pasca reformasi, diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik dari dampak pemberitaan (delik pers).

"Mereka (Pimred) harus jadi perisai dengan patuh dan konsisten terhadap Undang undang no.40 tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik (KEJ) dari dasar hingga pelaksanaan dan bukan mendirikan media hanya karena eforia dan kepentingan tertentu," ujarnya.

Hal itu dikemukakan Fredrich yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pelatihan Pers dan Kehumasan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), saat menjadi Trainer tunggal Pelatihan Jurnalistik untuk Pimred, calon Pimred dan pemilik media dari kalangan LSM, Pengacara, Akademisi dan jurnalis dengan tema "Share Media Management  Knowledge for Pimred" di kampus P2MTC Ruko Mall Tanjung Bunga Makassar, Sabtu.

Pelatihan sehari atas kerjasama DPP JMBI dan P2MTC yang diikuti puluhan Pimred, calon Pimred, dari kalangan jurnalis, pengacara, lsm dan dosen berlangsung dalam suasana hangat yang diwarnai adu argument, namun tetap sepakat bahwa mekanisme kerja tetap berdasarkan fakta dan berpihak pada kebenaran.

Dia mengakui, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan Pers (psl.9 (1) UU no.40/1999). Tetapi diharapkan dalam pelaksanaannya patuh terhadap aturan perundangan tersebut yakni harus memiliki AHU dari Kemenkumham peruntukan khusus. Bukan AHU perusahaan kontraktor dan lainnya yang tidak berhubungan dengan Pers dicantumkan sebagai AHU perusahaan atau yayasan media.

Selain itu, harus ada box redaksi yang mencantumkan nama Media, nama Pimred serta alamat Redaksi. Kalau tidak patuh dasar awal perusahaan pers itu, maka celah hukum terbuka saat ada delik pers dengan sanksi denda Rp.100 juta menunggu (psl.18 (3) UU 40/1999).

Lalu, harus patuh dan konsisten melaksanakan KEJ dan UU no.40/1999. Terutama saat pelaksanaan agenda setting yang bersifat khusus, kontrol sosial, framing serta pembentukan opini publik. Di samping tetap awas terhadap kontrol media dan pengalihan isu terhadap topik berita tertentu yang viral tetapi seketika menghilang.

Kenapa ini menjadi perhatian ?, ujar Fredrich bertanya yang dijawab sendiri dengan mengatakan, sebab JMBI adalah organisasi pers yang isinya majemuk, jurnalis, lsm, dosen dan pengacara sehingga agenda setting, kontrol sosial serta framing berita harus dilakukan tetap berdasarkan fakta dan berpihak kepada kebenaran serta untuk kepentingan umum.

Menjawab cara meminimalisir kemungkinan terjadi delik pers maupun untuk meringankan kerja tim LBH Pers JMBI dalam membantu anggotanya jika bermasalah hukum, dengan cara selektif hanya menerima anggota yang perusahaan medianya sudah Ber AHU. Fredrich tidak setuju. Sebab JMBI harus terbuka dan melakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu.

Calon anggota perorangan yang medianya belum ber-AHU, atau menggunakan AHU perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan media pers akan tetap diakomodir dan diterima sebagai anggota JMBI dengan perjanjian dalam batas waktu tertentu harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UU No.40/1999 tentang pers sebagai fungsi pembinaan yang dilakukan JMBI.

JMBI sebagai wadah baru bagi wartawan, melakukan Pelatihan bagi Pimred dalam dua angkatan. Setelah itu akan dilanjutkan pelatihan teknis jurnalistik dasar bagi wartawan. Tradisi ini akan dilakukan untuk semua, dari DPP hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JMBI di seluruh provinsi di tanah air.

Selain itu, jika memungkinkan, JMBI akan secepatnya melakukan uji/sertifikasi kompetensi melalui salah satu wadah yang memberi peluang yakni Dewan Pers atau BNSP.

Ketika disinggung kenapa JMBI membuat tradisi pelatihan baru yang terbalik dari kelaziman organisasi pers selama ini yakni melatih Pimred lebih dulu baru teknis jurnalistik dasar. Padahal beberapa organisasi pers yang terkadang membuat pelatihan memulai dari dasar jurnalistik bagi wartawan dan Pimrednya cari ilmu sendiri. Menurut Fredrich, JMBI ingin cepat memiliki banyak gate keeper (redaktur tangguh) di samping memanfaatkan aplikasi fact checker sebagai bagian dari gate keeper (penjaga gawang berita).

"Ini merupakan salah satu langkah perisai (melindungi wartawan dan media yang ada di JMBI) dari terjadinya potensi konflik dalam bentuk delik pers. Sebab kami akan berusaha kerja kompeten dan kerja profesional sekalipun kartu/sertifikat kompetensi belum di tangan," ujarnya.

Selain itu, JMBI juga sudah menyiapkan tim pembelaan melalui LBH Pers JMBI bagi anggotanya, jika delik pers itu tidak terhindarkan. (AI/MK).

Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Pertama di Sulawesi Selatan, satu organisasi pers dan Lembaga Pelatihan Pers, menggelar pelatihan jurnalistik  untuk Pimpinan Redaksi, calon Pimred dan pemilik media, tentang manajemen operasional media dan penanganan konflik pers.

Pelatihan sehari akan digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI) bekerjasama dengan lembaga pelatihan Pers dan Kehumasan, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), di Makassar, Sabtu (16/7), dengan pembicara tunggal wartawan senior yang juga wartawan pertama di Indonesia saat ini pemegang dua sertifikat penguji kompetensi wartawan dari Dewan Pers dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) serta mantan General Manager (GM) Perum LKBN ANTARA (Kantor Berita Indonesia), Fredrich Kuen, MSi.

Pelatihan bertema "Share Media Management Knowledge for Pimred", kata Sekretaris Umum DPP JMBI, Ardianto, SH di Makassar, Jumat.

Menurut dia, pelatihan akan dilakukan dua angkatan dengan peserta terdiri dari calon Pimred, Pimred dan Pemilik Media dari kalangan jurnalis murni, jurnalis LSM, jurnalis pengacara dan jurnalis akademisi (dosen).

Ardianto yang juga pengacara menyebutkan, pasal 9 (1) Undang undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan Perusahaan Pers” artinya membolehkan siapapun mendirikan dan mengelola media pers dan kami dari berbagai profesi juga ingin bekerja secara kompeten dan profesional dalam dunia jurnalistik, baik sebagai pemimpin media maupun pemilik media.

Menurt dia, profesi wartawan dan ilmu jurnalistik sudah menjadi milik hampir semua kalangan melalui keterbukaan infornasi dan teknologi media kekinian yang memungkinkan siapapun dapat menyebarkan informasi, baik sebagai jurnalis dalam media resmi, citizen jurnalism (pewarta warga) melalui berbagai media sosial seperti twitter, instagram, youtube dan lainnya.

Untuk menyikapi perkembangan tersebut, kami berharap narasumber kami Fredrich yang kami nilai kaya pengalaman jurnalistik dan organisasi pers karena pernah menjadi Wakil Ketua PWI di tiga provinsi yakni NTT, Sultra dan Sulsel, pernah menjadi pejabat kepala Kantor Berita Antara di dua provinsi, Maluku dan Timor Timur, pernah menjadi Kepala Biro LKBN Antara di tiga propinsi, NTT, Sultra dan Sulsel serta menjadi General Manager (GM) Perum LKBN Antara di Jakarta, dapat membagi ilmu dan pengetahuan jurnalistik serta organisasi pers dalam rangka mempercepat transfer knowledge bagi Pimred yang bermain di dunia jurnalistik pasca reformasi.

Melalui pelatihan ini, diharapkan semua media mampu menyajikan berita secara kompeten agar informasi tersiar berdasarkan fakta serta tersaji dengan struktur yang baik.

Ke depan, ucap Ardianto, pihaknya segera mempersiapkan uji kompetensi bekerjasama dengan lembaga pelatihan jurnalistik profesional P2MTC.

Secara terpisah, Fredrich mengatakan siap berbagi pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan, demi terjaganya jurnalisme berbasis fakta, sebab perkembangan teknologi media berkontribusi besar terhadap mudahnya viral berita palsu, disinformasi, dan hoax.

Itu terjadi karena melalui internet dan sosial media menjadikan semua orang bisa menyebarkan informasi dan semua orang dapat menulis berita tanpa dilengkapi gatekeeper (penjaga gawang/redaksi) sehingga keakuratannya dapat diragukan.

Membagi pengetahuan jurnalistik kepada calon Pimred, Pimred dan Pemilik Media menjadi salah satu upaya memperbanyak Gatekeeper agar jurnalistik berbasis fakta tetap bertahan kuat untuk memberi informasi benar kepada masyarakat, ujarnya. (AI/MK).

Penulis  :  Fred K  /  Editor  :  Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar mendukung sepenuhnya kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi “Sipakatau” yang akan berlangsung di Sulawesi Selatan selama 114 hari, dari 31 Juli hingga 11 November 2022.

Dukungan tersebut dalam bentuk fasilitas serta kolaborasi yang terkait dengan Pendidikan yang berkaitan dengan jurusan jurusan yang ada di Poltekpar Makassar, Kata Direktur Poltekpar, Drs Muh Arifin, MPd, CHE dan Kepala Unit Kerjasama Poltekpar Dr Syamsu Rijal, MPd, CHE saat membicarakan dukungan Poltekpar kepada Ketua Panitia dan Pemrakarsa Gerakan Kebudayaan Sulawesi “Sipakatau”, Dr Halilintar Latief dan Ketua  Devisi Publikasi dan Umum “Sipakatau”, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi di Kampus Poltekpar di Makassar, Senin.

Menurut Arifin dan Syamsu Rijal secara terpisah, Poltekpar akan mendukung penyediaan sarana dan prasarana seperti ruangan seminar, aula, tempat pameran benda budaya dan foto, theatre dan fasilitasnya, ruang terbuka dan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh kampus Poltekpar di Kawasan Tanjung Bunga Makassar.

Selain itu, juga akan melibatkan mahasiswa Poltekpar untuk “men-support” pada semua kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan Sulawesi “Sipakatau”  yang berkaitan dengan program studi mereka sebagai upaya keterlibatan langsung Poltekpar Makassar ikut melestarikan kebudayaan Sulawesi “Sipakatau” yang diharapkan akan berlangsung secara rutin tiap tahun.

Silahkan panitia “Sipakatau” komunikasikan kebutuhan yang memungkinkan berkolaborasi dengan Poltekpar dalam upaya mensukseskan kegiatan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan segala pendukungnya agar tetap lestari, ucap Syamsu Rijal.

Halilintar Latief menyambut positif atas dukungan Poltekpar Makassar dan menjelaskan bahwa, “Sipakatau”  berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia.

Gerakan budaya “Sipakatau” ini membopong nilai luhur gotong royong, kesetiakawanan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sebagai suatu strategi penting agar masyarakat umum sadar penuh soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia, dan kemana kita akan menuju maju bagi negeri tercinta.

Selain itu akan semakin “memperteguh komitmen persatuan dan kesatuan” sebagai bangsa yang “mewarisi nilai-nilai budaya”.

Ruang-ruang sosial yang tercipta dalam gerakan ini sekaligus dapat dijadikan arena strategis pembentukan “karakter bangsa” memperteguh jatidiri sambil merawat keberagaman. Karena itu, “Sipakatau” juga adalah wadah dalam “promosi toleransi” dan mendorong tradisi budaya sebagai pelopor dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, ujarnya.

“Sipakatau” akan menciptakan ruang perjumpaan yang memberikan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif. Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga negara Indonesia dari berbagai status sosial melalui seni dan budaya, ujarnya.

Model integrasi kebangsaan ini dapat juga menjadi upaya yang sangat pantas untuk turut “meningkatkan citra bangsa”, dan bahkan dapat berkontribusi ke arah perkembangan peradaban dunia yang damai dan harmonis, sehingga sekaligus mengembang amanat untuk menjadikan “kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional”.

Dia menambahkan, kegiatan utama dalam membangun monumen ingatan kebangsaan ini antara lain adalah: Mattompang (pencucian keris), Abbattireng ri Polipukku (turunan pahlawan untuk negeriku/hari pahlawan), jejak pahlawan, dan reka ulang kejadian pemakaman kembali “Robert Wolter Mongisidi” setelah ditembak mati.

Kegiatan utama lainnya adalah ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujar Halilintar.

Fredrich menambahkan, peristiwa-peristiwa dalam “Gerakan Kebudayaan” ini melibatkan partisipasi aktif berbagai kalangan lintas generasi, lintas iman, lintas suku, dan beda status sosial. Berbagai profesi dan golongan tersebut adalah tokoh agama dari enam agama resmi, tokoh masyarakat, pemangku adat dan kerajaan, tokoh adat, budayawan, seniman, penggerak kebudayaan se sulawesi, sejarawan, arkeolog, antropolog, tenaga medis, pengemudi ojek online dan taxi, para guru, siswa, mahasiswa, dan pemuda.

Mereka semua akan terlibat secara pribadi maupun secara organisasi sejak dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca gerakan. Kontribusi berbagai profesi lintas usia dalam aneka kegiatan bersama dilakukan secara gotong royong dan transparan. 

Beberapa lembaga/komunitas pelaku budaya yang telah siap berkontribusi secara langsung antara lain, RAS (Rachim Assagaf Foundation), Badik Celebes, Latar Nusa, LAPAR (Lembaga Advokasi Anak rakyat) Sulsel, Lesbumi (Lembaga Seni Budaya NU) Sulsel, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, Fatayat, Gusdurian, Pemuda Anshor, Walhi, Walubi, Pambudhi, INTI, OASE, Aliansi Perdamaian, AJI, MARSI (Majelis Agung Raja Sultan Indonesia), FSKN (Farum Silarturahim Kraton Nusantara), MAKN, Majelis Turunan Tumanurung, Lembaga Adat Sanrobone,

Selain itu, Yayasan Jole-jolea, Lembaga Adat Karangta Data,  Lembaga Adat Marusu, Lembaga Adat Simbang, Lembaga Adat Tanralili, Lembaga Adat Siang, Ika Dipo, Forum Kerajaan & Kekeluargaan Adat se Sulawesi, Komunitas Kajang, Komunitas Bissu (Bone, Wajo, Pangkep), Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulsel, Forum Bela Negara, Forum Pemaju Budaya Sulawesi, ABRI, POLRI, KSN Sehati, Gammara, Organisasi Penyandang Disibilitas Sulsel, LBH Makassar, berbagai organisasi kampus (Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kesenian Mahasiswa, Osis, Palang Merah Remaja, Pramuka dan lainnya, ujar Fredrich. (FK/MK).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Gerakan Kebudayaan “Sipakatau”, 31 Juli sampai 11 November 2022 (114 hari) yang menyebar di seluruh Sulawesi Selatan akan diserta pameran ekonomi kreatif yang diisi berbagai kegiatan ekonomi dan budaya di Benteng Somba Opu Makassar, selama 114 hari.

Dalam Rapat Pematapan pelaksanaan pameran dan berbagai kegiatan di dalamnya itu, dihadiri Ketua Pantia Pameran Muh Alifikri, Bendahara Pameran, Fatahuddin, Ketua Panitia Gerakan Kebudayaan Sipakatau sekaligus Pemrakarsa, Dr Halilintar Latief, Ketua Devisi Media dan Umum Gerakan Kebudayaan Sipakatau, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi dan lainnya, di Makassar, Sabtu,

Menurut Muh Alifikri, Panitia Gerakan Kebudayaan Sipakatau sepakat menambah satu kegiatan yakni Pameran Ekonomi Kreatif sebagai titik temu untuk semua kegiatan Ekonomi, UMKM, Kuliner, Pentas  Seni, Permainan Rakyat, Orasi Budaya dan lainnya di Benteng Somba Opu.

Jadi, selain berbagai kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh berbagai elemen, komunitas secara berkolaborasi dan lainnya di seluruh Provinsi Sulsel selama durasi waktu itu. Maka beberapa kegiatan inti juga ditampilkan kembali di alun alun pameran di Benteng Somba Opu Makassar.

Menurut Halilintar Latief, Sipakatau merupakan wadah gotong royong gerakan kebudayaan dari Makassar akan menggugah dan membangkitkan memori kolektif melalui gelaran sejumlah peristiwa budaya dan sejarah Sulsel selama 114 hari.

Memori kolektif akan digugah melalui sejumlah peristiwa budaya dan sejarah dengan kegiatan utama dalam membangun monumen ingatan tersebut adalah reka ulang peristiwa “pemakaman kembali Robert Wolter Mongisidi” (Pahlawan Nasional), setelah ditembak mati,  ”Palili” (arak arakan) bendera-bendera pusaka kerajaan adat se Sulsel berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulsel serta berbagai peristiwa budaya yang dilakukan di berbagai tempat.

“Sipakatau” adalah bahasa Bugis-Makassar yang berarti saling memuliakan manusia. Sipakatau memilih citra pahlawan sebagai jalan menggugah memori kolektif, karena para pahlawan telah memberi tauladan bagaimana pesse – rasa kemanusiaan adil beradab yang menyalakan semangat rela berkorban, merupakan bukti nyata sanggup melepaskan bangsanya dari derita berabad masa penjajahan.

Dia mengatakan, peristiwa-peristiwa kebudayaan “Sipakatau” dilakukan secara online-offline, secara transparan dan gotong royong. Sipakatau akan menciptakan ruang perjumpaan yang menciptakan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif.

Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga, ujarnya.

Sebagai penguat peristiwa tersebut akan digelar berbagai upacara tradisi dan inovasi secara berkala, peristiwa budaya akan digelar secara terbuka oleh Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Budaya.

Beberapa kegiatan pagelaran teater kejadian “Setia Hingga Akhir”, pagelaran seni heroisme, arakan bendera pusaka keliling sulsel, hari tari Sulawesi I, Dialog Lintas Iman & Doa Kebangsaan (setiap Senin), Mimbar Kampus (setiap Selasa), Teras Budaya (setiap Kamis), Serambi Nusantara (setiap Sabtu), setiap tanggal 28 pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika, pidato kebudayaan, ziarah, kongres kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, workshop seni dan bela negara, lomba berbagai cabang seni (poster, puisi, fotografi, video, esai) dan lainnya.

Hari terakhir Gerakan Kebudayaan Sipakatau (11/11) menampilkan kirab Merah-Putih yang dipimpin ulama, Syekh Sayyid A. Rahim Assegaf Puang Makka dari Makam Sultan Hasanuddin di Kabupaten Gowa ke Makam Syekh Yusuf  Al Makassariy Tuanta Salamaka di perbatasan Gowa-Makassar dan kirab berakhir di Makam Pangeran Diponegoro, di Makassar. (FK/AI)

Penulis : Uci  /  Editor : Ahmad Imron

Tinggimoncong, Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) - SMP Negeri 1 Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 70 kilometer dari Makassar,  mendeklarasikan anti bullying (intimidasi) dan menghentikan kekerasan.

Deklarasi dilakukan di lapangan upacara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Kamis,  di sela-sela Pelaksanaan penilaian akhir tahun 2022 dengan tema ”Profil Pelajar Pancasila anti bullying di sekolah”.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan nilai positif kepada seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan sekolah yang ramah,aman dan nyaman antar Peserta Didik.

Kepala SMPN 1 Tinggimoncong, Syafruddin, SPd, MSi mengatakan, tujuan kegiatan deklarasi Anti Bullying adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap peran teman sebaya sehingga terbentuknya Komunitas Ambassador Anti Bullying pada peserta didik.

Selain itu, terbentuk program Anti Bullying yang terintegrasi ke dalam program OSIS SMPN 1 Tinggimoncong dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Bentuk tindakan bullying dapat berupa hinaan, cacian, celaan, meremehkan dan merendahkan, baik berupa kata-kata maupun perbuatan agar dapat dihindari dan ditinggalkan oleh setiap komponen di Satuan Pendidikan SMPN 1 Tinggimoncong, baik peserta didik maupun Guru dan Tenaga Kependidikan maka “Kami prihatin dengan maraknya bullying yang hadir di lingkungan beberapa sekolah.

Mungkin awalnya pihak pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya hanya gurauan. Namun tidak menutup kemungkinan jika gurauan tersebut termasuk bullying, bahkan tindak kekerasan di antara Peserta didik di Sekolah.

Deklarasi ini adalah antisipasi yang pihak sekolah lakukan sebagai bentuk pengawasan demi menjaga suasana kondusif di lingkungan sekolah,”

Sebab, akhir-akhir ini kondisi  bully  di tingkat sekolah di Nusantara ini semakin mengarah pada tindakan kekerasan yang dilakukan pada urusan hukum. Pastikan hal ini menjadi perhatian semua pihak karena masalah ini juga menjadi salah satu sorotan dalam penilaian PISA ( Program for International Student Assessment).

Sekolah harus memberikan perhatian tersendiri dalam Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu kunci dalam memerangi terjadinya bully .

Sekolah harus ikut membuat kurikulum anti bully Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sudah memberikan kebebasan bagi sekolah dalam menentukan kurikulumnya.

Wakasek Urusan Kesiswaaan,  Porade, SPd, mengatakan agar kepada Seluruh komponen, siswa dapat berhati-hati menggunakan Media Sosial apalagi menyinggung bahkan menyakiti hati sesama siswa.

Wakasek Urusan Kurikulum, Rusdi, SPd, MSi, menyampaikan bahwa salah satu bentuk bullying dalam bentuk hinaan dan cacian yang terkadang sangat mudah dilakukan oleh siswa melalui Media Sosial olehnya Stop Bullying.

Guru PPKn SMPN 1 Tinggimoncong, H Lamappa, SPd, MSi, menyatakan kegiatan Deklarasi Stop Bullying  memiliki makna dalam mewujudkan generasi yang memiliki Jiwa Profil Pelajar Pancasila.

Di sela kegiatan, beberapa siswa yang memberikan pesan yakni Nur Ilmi Kirana Kelas 8.1 mengharapkan semoga dengan Kegiatan Deklarasi Stop Bullying di SMPN 1 Tinggimoncong tidak terjadi bullying, baik fisik maupun non fisik . Siwa lainnya, Zulkarnain Darma Kelas 8.1 mengajak mari kita komitmen Stop Bullying. (Uci/AI).

Penulis : Uci  /  Editor : Ahmad Imron

Tinggimoncong, Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) – Jaksa Masuk Sekolah (JMS) juga menyentuh daerah pariwisata alam, daerah ketinggian Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan Kejaksaan Masuk sekolah di SMPN 1 Tinggimoncong, sekitar 70 kilometer dari Makssar,  dilaksanakan Selasa, dan dari satuan pendidikan SMPN 1 Tinggimoncong merespon sangat baik sebagai dukungan dan Partisipasi dari Instansi lain dalam mewujudkan generasi harapan Bangsa yang memiliki jiwa dan Profil Pancasila di masa yang akan Datang, karena upaya dilakukan sejak dini dan secara berkesinambungan.

Program Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 1 Tinggimoncong dari Kejaksaan Negeri Cabang Tinggimoncong bertema “Jaksa Sahabat Siswa dan Jaksa Bersama Masyarakat” Kegiatan ini diikuti Oleh Kelas VII.1 dan Kelas VIII.1 , memberikan Pengetahuan dan membuka Cakrawala berpikir serta wawasan siswa untuk dapat menggunakan fasilitas teknologi , Hand Phone, Internet secara bijak dalam hal-hal yang mendukung proses pembelajaran baik di Sekolah maupun di luar sekolah.

JMS merupakan program Kejaksaan Agung RI dan jajaran Korps Adhyaksa di seluruh wilayah Indonesia yang lahir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Kejaksaan RI mencanangkan program Jaksa Masuk Sekolah.

Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah program dimana Instansi Kejaksaan memberikan pengenalan dan pembinaan Hukum Sejak dini. Para siswa harus mampu menjadi generasi penerus bangsa yang selalu berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku. Siswa juga harus mampu menjadi generasi muda yang tangguh dalam menantang masa depan yang lebih baik.

Syafruddin, SPd, MSi, selaku Kepala Sekolah merasa bangga dan berterima kasih kepada Kejaksaan Cabang Sungguminasa di Malino sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. (Uci/AI).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred K

Maros, Sulsel (Phinisinews.com) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyambut kedatangan dua Asesor UNESCO Global Geoparks yang akan melakukan penilaian terhadap Geopark di Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulsel.

Tim evaluator dari UNESCO Global Geoparks yakni Martina Paskova dan Jacob Walloe Hansen dari Cekoslovakia dan Denmark akan melakukan penilaian untuk Geopark Maros-Pangkep ke dalam daftar Geopark dunia yang tergabung dalam UNESCO Global Geoparks.

Gubernur saat menyambut Tim UNESCO di Maros, Sulsel, Senin, didampingi Bupati Maros Chaidar Syam dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau serta para wakil bupati sebagai ketua Pokja masing-masing.

Andi Sudirman mengatakan, potensi unggulan yang dimiliki Geopark yang terbentang di dua kabupaten ini dapat menjadi taman bumi berstandar dunia yang didukung pemerintah.

Geopark Maros-Pangkep memiliki keistimewaan dengan landscape tipe tower karst menjulang tinggi yang tersusun dari batuan gamping yang sangat khas. Geopark ini menjadi salah satu karst kelas dunia dengan keindahan, keunikan flora dan fauna, nilai-nilai ilmiah dan sosial budaya serta salah satu kawasan karst terluas di dunia.

Sebagai taman bumi, Geopark dapat dikelola untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dia berharap dukungan masyarakat agar Geopark Maros-Pangkep berhasil masuk dalam daftar UNESCO Global Geoparks. Keberhasilan ini kelak akan menjadi icon dan destinasi terbaik, bukan hanya di Sulsel tetapi di Indonesia.

"Mudah-mudahan kita lulus dan kita bisa mendapatkan sebuah prestise bagi Sulsel dan Indonesia. Karena ini akan menjadi salah satu destinasi terbaik di Indonesia dan menjadi kunjungan dunia, kunjungan wisatawan mancanegara," ucapnya.

Sementara itu, Martina sebagai evaluator senior UNESCO menyebut, kedatangan mereka untuk melakukan penilaian, termasuk bagaimana dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah provinsi dan kabupaten terhadap lokasi Geopark.

Ia terkesan dengan pernyataan Andi Sudirman yang memberikan dukungan bagi pendanaan di wilayah Geopark, infrastruktur transportasi, termasuk untuk pariwisata serta dukungan kebijakan.

"Bagus sekali," ucapnya dalam Bahasa Indonesia dibarengi dengan tepuk tangan.

Dia menekankan dukungan, bukan hanya datang datang atas tetapi juga dari bawah. Semua elemen mulai dari masyarakat ke pemerintah daerah kabupaten kemudian ke pemerintah provinsi harus saling bersinergi.

"Tidak hanya dari atas tetapi dari bawah. Bagaimana pemberdayaan masyarakat itu, dari komunitas mereka. Kesadaran dan pemberdayaan masyarakat ini penting untuk mendukung konsep Geopark ini," jelasnya.

Pada pertemuan sekitar itu, kedua asesor ini menikmati sajian kuliner tradisional, seperti Barongko (kue pisang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang).

Martina menyampaikan bahwa menu tradisional ini dapat disajikan kepada turis dan menjadi bagian ciri khas. Tim ini sendiri akan berada di Sulsel 14-18  Juni 2022.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel, Muhammad Jufri menyampaikan bahwa Gubernur Sulsel berharap agar tim evaluator setelah melakukan penilaian dapat memberikan masukan atau rekomendasi untuk pengembangan standar dunia yang dapat dijalankan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Pemerintah Provinsi berjanji akan melakukan perbaikan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Termasuk rasa aman, nyaman dan senang bagi para pengunjung yang datang. Dua kabupaten juga berkomitmen untuk membantu," ujarnya. (AI/Hms/FK).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred K

Mandailing Natal, Sumut (Phinisinews.com) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman didampingi tiga rekan lainnya melakukan pengawasan lapangan terhadap aktivitas pengeboran panas bumi yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).  

Kunjungan Kerja Spesifik ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan SMGP di Jakarta, 23 Mei 2022 terkait kejadian semburan liar (blow out) yang diikuti dengan keluarnya gas H2S ketika berlangsung pengeboran sumur panas bumi T-12 pada 24 April 2022, kata Maman di Mandailing Natal, Sumut, akhir pekan lalu.

Sesuai amanah konstitusi dalam menjalankan pengawasan, Komisi VII mengambil langkah kongkret demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelancaran aktivitas pertambangan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. 

Maman menjelaskan, fokus penting kunjungan kerja ini untuk mengamankan kepentingan pengembangan industri Geothermal di Indonesia dan memastikan persoalan masyarakat yang terkena dampak bisa terselesaikan semuanya.

”Pihak perusahaan sudah setuju dengan apa yang kami sampaikan, namun itu semua  butuh proses. Ini akan kami kawal hingga tuntas, fokus kami masyarakat bisa nyaman dengan keberadaan perusahaan ini,” ujar Maman di hadapan masyarakat yang menuntut haknya kepada Perusahaan serta Pemerintah dan Forkopinda yang bertanggung jawab langsung di Mandailing Natal, Sumatera Utara, seperti yang dikutip dari dpr.go.id.

Komisi VII telah menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, kunjungan ini merupakan agenda untuk mencari solusi atas insiden yang beberapa kali terjadi oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini. Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Lamhot Sinaga selaku Anggota Dewan dapil setempat pun akan berusaha mengawal kepentingan semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat setempat, kelancaran industri, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Kunjungan Kerja Spesifik ini diwarnai dengan kerumunan masyarakat setempat yang menuntut haknya atas aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Masyarakat yang berdekatan dengan area pertambangan merasa berhak atas jaminan kesehatan, keselamatan, dan pemberdayaan. Menginat aktivitas pertembangan tersebut juga bisa menimbulkan resiko.

Turut hadir dalam kunjungan ini Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution bersama Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis SH, serta jajaran Forkopinda Dandim 0212/Tapsel Letkol Rooy Chandra Sihombing, Waka Polres Madina Kompol Agus Maryana, Dirjen EBTKE KESDM RI, Deputi Operasi SKK Migas, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumut dan beberapa OPD Pemkab Madina.

Atika menyampaikan sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan agar mementingkan kepentingan masyarakat serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat setempat. 

Sementara Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis menilai SMGP akan melakukan restrukturisasi SOP dan akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang terjadi pada insiden di SMGP.

Tim Kunjungan Komisi VII telah meninjau beberapa titik pengeboran, seperti di Wel Pad Tanggo. Masyarakat setempat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan dan menaruh harapan besar agar aspirasi dapat diperjuangkan semaksimal mungkin. (AI/FK).