Penulis : Ahmad Imron
Editor : Mitha MK
Makassar (Phinisinews.com) - Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, semua pihak diminta harus netral menilai kinerja pers saat Pandemi Covid-19.
"Jangan kalau berita itu mendukung kinerja pemerintah atau tim penanggulangan Covid-19, dari tim medis, jaring pengaman sosial, Bansos dan lainnya, lalu pers dinilai benar dan dipuji, tetapi kalau berita kontrol lalu pers dikatakan tidak profesional, berita hoax atau berita dengan tujuan tertentu," ujarnya.
Hal itu dikemukakan Fredrich menjawab keluhan beberapa wartawan dan pemangku kepentingan terhadap kiprah pers di tengah Pandemi virus Korona, di Makassar, Jumat.
Dia menguraikan, berita mendukung bagi pemangku kepentingan akan diterima semua pihak. Tetapi berita kontrol akan menuai berbagai penilaian dan biasanya pers selalu banyak jadi kambing hitam dan menuai berbagai kritikan hingga cemohan paling pahit sebagai pers Abal Abal.
Kalau mau bersikap bijaksana, lanjutnya, kontrol sosial adalah salah satu fungsi dari lima fungsi Pers sesuai undang undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers sehingga para pihak yang dikontrol harusnya menjadikan hal itu sebagai koreksi atau introspeksi diri untuk melakukan tugas lebih baik.
Namun, kalau merasa benar dan pemberitaan tersebut dianggap keliru, maka silahkan para pihak mengikuti aturan main penyelesaian delik pers sesuai undang undang tentang pers yaitu melakukan hak koreksi hingga hak jawab dan kalau kedua hal itu tidak dilayani atau kurang puas, silahkan mengadukan ke Dewan Pers. Dan DP akan menyimpulkan/menyarankan/ merekomendasikan penyelesaian dari delik pers tersebut.
Tentu saja dengan terlebih dahulu menguji apakah berita yang disiarkan sudah melaksanakan kode etik jurnalistik, lalu masuk ke peraturan DP, apakah wartawan penulis berita kompeten, apakah pimpinan redaksi medianya mengantongi kartu kompetensi utama dan terakhir apakah media tersebut sudah terverifikasi di DP.
Untuk masyarakat umum, tidak sulit untuk mengecek media yang menyiarkan suatu berita kredibel atau tidak, pengecekan ini penting untuk faktor "trush" (kepercayaan) bahwa berita dari media tersebut dapat dipercaya atau tidak dengan cara melihat box redaksi.
Yang diperhatikan, ujarnya, pertama legalitas hukum, apakah tercantum Akte Notaris dan AHU dari Kemenhum dan HAM perusahaan media itu, lalu sesuai peraturan Dewan Pers, apakah Pimred media tersebut menyebutkan sebagai wartawan utama (kompetensi tertinggi) disertai nomor kartu, serta nomor verifikasi media di DP.
DP berperan besar, sebab satu satunya lembaga yang ditunjuk oleh undang undang untuk menjembatani masalah yang timbul akibat pertikaian atau pemberitaan pers secara nasional.
Masyarakat umum sebaiknya memahami bahwa faktor pimpinan redaksi dengan tingkatan kompetensi wartawan utama ini sangat penting. Sebab Pimred menjadi penjaga gawang terakhir (gate keepers) dan penanggung jawab terhadap berita yang medianya siarkan.
Wartawan utama sangat paham tentang berita, kode etik, aturan, penyelesaian delik pers dan lainnya sehingga gawangnya tidak mudah dijebol dengan berita hoax dan lainnya sebab akan berkonsekuensi hukum.
Selain itu, sebagai wartawan utama, Pimred akan membimbing wartawannya untuk bekerja secara profesional sesuai kode etik dan aturan serta hukum yang berlaku.
Artinya, lanjut Fredrich yang juga penguji kompetensi wartawan, masyarakat umum cukup menelisik box redaksi maka bisa menentukan sikap, mempercayai atau tidak terhadap berita yang disiarkan. Sebab pada box tersebut ada trush.
Sedangkan bagi pemangku kepentingan juga harus menyadari bahwa perkembangan media, khususnya media berita online (cyber) sangat banyak, begitupun jumlah wartawan tumbuh semakin banyak, sehingga harus ada tanggung jawab sosial secara bersama agar pers bekerja secara profesional.
Caranya, pada institusi atau pejabat pemangku kepentingan yang sering ditongkrongi banyak wartawan karena dia narasumber penting, sebaiknya minimal satu kali dalam setahun menyelenggarakan "penyegaran jurnalistik" bagi kelompok wartawan di tempatnya.
Cari pemateri jurnalistik yang kredibel seperti penguji kompetensi wartawan atau lembaga pelatihan pers yang baik lalu gandeng mereka untuk bekerjasama penyelenggaraan pelatihan jurnalistik.
Minimal dua hal penting akan dicapai dari cara itu, ucapnya, yakni pertama wartawan pada kelompok kecil tersebut makin profesional dan kedua mereka paham betul menulis berita di lingkup tersebut.
Bila pemangku kepentingan seperti Gubernur, Walikota, bupati, dinas dinas, BUMN dan organisasi bisnis melakukan pelatihan minimal satu kali dalam setahun dengan peserta 30-50 wartawan dan yang menyelenggarakan 50 institusi maka dalam satu tahun ada 1.500 - 2.500 wartawan mendapat pelatihan penyegaran jurnalistik pada satu provinsi.
Bila hal yang sama dilakukan di 34 provinsi di tanah air, berarti dalam satu tahun pelatihan penyegaran jurnalistik untuk menciptakan wartawan profesional jumlahnya 51.000 - 85.000 wartawan, sangat dahsyat, ucapnya.
Artinya, pemangku kepentingan tidak hanya menuding berita yang tidak disukai sebagai pers Abal Abal, melainkan juga ikut membina tenaga pers profesional yang akhirnya terjalin komunikasi harmonis antara narasumber dan wartawan untuk berita yang sesuai fakta dan telah dilakukan check and recheck.
Apalagi saat ini, Pandemi Korona membuat semua work from home, stay at home dan dari rumah kita harus memperoleh berita benar, kredibel, sesuai fakta agar hati dan pikiran tenang sehingga imunitas tubuh terus meningkat. (AI/MMK).
