Penulis : Mitha K / Editor : Ahmad Imron
Makassar (Phinisinews.com) – Masa Pandemi Covid-19 dapat menjadi langkah awal bagi negara untuk secara tetap ada bagi kehidupan finasial wartawan profesional melalui sertifikasi jurnalis (Serjul) sebagaimana Dosen memperoleh tunjangan sertifikasi (Serdos) di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di tanah air.
Dananya antara lain bersumber dari Public Service Obligation (PSO) atau dari sumber lain di APBN serta sepenuhnya untuk kebutuhan informasi benar dan mendidik untuk rakyat seperti negara memberikan PSO kepada kantor berita dan alurnya (nomenklatur) dapat melalui Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan atau Sekretariat Negara.
Pendapat itu dikemukakan Trainer Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi, menjawab pers usai menjadi instruktur utama pelatihan 16 jam “Cara cepat menjadi wartawan profesional di era milenial” di kampus P2MTC Ruko Mall GTC Tanjung Bunga Makassar, Rabu.
Dewan Pers dan Satgas Covid-19 melalui program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) sudah memulai sentuhan finansial bagi wartawan bersertifikat kompeten yang dilakukan secara selektif dengan pemberian dana Rp2.175.000,- per-bulan per-wartawan atau setara dengan tunjangan Serdos tingkat pertama.
Pemberian tunjangan itu melalui misi perubahan perilaku masa pandemi covid-19 dengan melakukan sosialisasi melalui berita agar secepatnya Indonesia terbebas dari Pandemi melalui pemberitaan membudayakan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir), memberitakan kisah kisah inspiratif mengenai pasien sembuh covid-19 dan kearifan lokal dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 serta berita covid secara umum.
Bantuan finansial itu tidak gratis, tiap peserta FJPP wajib membuat dan menyiarkan di medianya 15 berita ditambah satu feature (tulisan ringan) atau indepth reporting (laporan mendalam) sebagai ukuran kinerja atau Key Personal Indikator (KPI).
Dari data Website Ubahlaku.id, tercatat 4.963 wartawan yang mendaftar FJPP dan yang lulus seleksi dalam dua gelombang sebanyak 4.327 wartawan. Sedangkan data Dewan Pers yang dikutip melalui webside-nya tercatat sebanyak 16.543 wartawan telah mengikuti uji kompetensi dan kompeten melalui 27 lembaga penguji yakni organisasi Pers, media mainstream (media arus utama) dan lima Perguruan Tinggi.
Pada akhir tahun 2016, mengutip Jurnal Dewan Pers edisi 14, diperkirakan pasca reformasi pertumbuhan media online mencapai 43.400 media. Yang terdaftar di Dewan Pers kisaran 2.000 Perusahaan Pers (terverifikasi) yang meliputi media cetak, online, televisi dan radio serta diperkirakan 100.000 orang bekerja sebagai wartawan di tanah air.
Selama ini, sertifikasi wartawan mendapatkan penghargaan yang layak di media mainstream yang mapan secara finansial dan manajemen yakni tingkatan sertifikasi (Muda, Madya, Utama) menentukan ruang dan jabatan serta penggajian, sedangkan di media yang belum mapan secara finansial tidak terdapat perbedaan.
Menurut Fredrich yang juga pemegang sertifikat wartawan utama serta penguji kompetensi wartawan, kerja kewartawanan dan kerja Dosen pendidikan memiliki persamaan dan perbedaan.
Persamaannya, Dosen mendidik di kampus dan kuliah umum, sedangkan wartawan mendidik melalui media (berita) untuk publik secara umum sesuai salah satu fungsi pers dalam Undang Undang No.40/1999 tentang Pers yakni sebagai media informasi (to inform), pendidikan (to educated), menghibur (to entertaint), kontrol sosial (to controle), serta media bisnis (to business) dan produk berita sangat dibutuhkan publik. Sehari saja tanpa informasi berita bagai berada dikesunyian.
Secara finansial, dunia pendidikan (dosen) dan jurnalistik (wartawan) juga mirip yakni bagi dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta yang mapan maka penggajian dosennya sudah bisa mensejahterakan. Sedangkan dosen yang bekerja di Perguruan tinggi kecil, manajemen kurang bagus dan berada di daerah, gaji setara upah minimum regional saja disyukuri, malah ada yang terkadang dibayar dan terkadang tidak dibayar tetapi tetap mengajar sebagai panggilan hati nurani.
Begitupun wartawan yang bekerja di media mainstream mapan dan kantor berita maka penggajiannya juga mampu mensejahterakan, sedangkan yang bekerja di media kecil, manajemen kurang bagus dan berada di daerah, digaji setara UMR pun sudah disyukuri, malah cukup banyak yang tidak bergaji dan bertahan dalam profesinya hanya bermodalkan kartu pers.
Sedangkan perbedaannya, menurut Fredrich yang juga penulis buku “Jurnalisme dan Humanisme”, terletak pada sentuhan negara secara finansial. Dosen melalui Serdos sudah tersentuh dengan mendapat tunjangan Serdos secara selektif melalui ujian dan KPI, baik dosen pemula hingga Guru Besar, sedangkan profesi wartawan profesional jika diukur dari sertifikasi kompetensi, belum tersentuh secara finansial oleh negara.
Untuk itu, lanjutnya, saatnya sekarang negara secara finansial ada untuk wartawan (Pers) sebagai salah satu pilar demokrasi, apakah menggunakan standar kompetensi (sertifikasi jurnalistik) seperti serdos atau ada standar lain yang digunakan dengan format yang berbeda atau lebih variatif dibandingkan program FJPP.
Menurut dia, dana serjul tidak mempengaruhi kerja profesional wartawam sebab bila mengacu program FJPP melalui KPI, maka hanya sekitar 30 persen kinerja itu untuk misi negara, selebihnya sekitar 70 persen adalah kerja bebas, terutama bila mengacu pada rata-rata produktivitas berita wartawan tiap bulan.
Selain itu, Serjul harus dibarengi peningkatan pelatihan wartawan agar semakin banyak wartawan dapat mengikuti uji kompetensi dan memperoleh Serjul. Dampaknya secara masif akan menghentikan hoax atau minimal hoax turun drastis dan publik nantinya lebih banyak memperoleh informasi benar sesuai fakta dari kerja profesional wartawan. (MK/AI).
