Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, SH, MH, menilai sangat positif kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi “Sipakatau”.

Gerakan kebudayaan “Sipakatau” ini merupakan upaya melestarikan kebudayaan, tradisi serta kebijaksanaan lokal yang selama ini dinilai tradisional, sekaligus upaya membangun monumen ingatan, upaya ini sangat positif, kata Pangdam Andi Muhammad yang juga cucu Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki, saat menerima kunjungan Ketua Umum Panitia “Sipakatau”, Dr Halilintar Latief yang didampingi Ketua Devisi Publikasi dan Umum, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi serta Tim Panitia lainnya di Rujab Pangdam, di Makassar, Rabu.

Selaian penilaian sangat positif terhadap Gerakan kebudayaan “Sipakatau”, Andi Muhammad, baik sebagai Pangdam Maupun sebagai cucu Raja Bone, mendukung gerakan kebudayaan ini dan mempersilahkan rumah leluhur yang juga rumah sejarah “Istana Jongayya” yang masih berdiri kokoh sejak dibangun tahun 1834 miliknya untuk digunakan sebagai tempat pembukaan gerakan budaya “Sipakatau”, 31 Juli 2022.

Istana Jongayya di jalan Kumala, Makassar, Sulawesi Selatan ini adalah tempat atau rumah sejarah, karena tempat berkumpul para pejuang, raja raja pejuang, ulama besar lainnya saat revolusi melawan penjajah. Bukti baik gambar, foto dan lainnya ada dalam rumah tersebut. Tercatat Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Nasution, AP Petta Rani, Andi Jemma, Wolter Monginsidi dan lainnya pernah berada di rumah tersebut dan kini semuanya tercatat sebagai pahlawan nasional.

Apresiasi yang baik terhadap gerakan kebudayaan “Sipakatau” tersebut juga diberikan karena banyak dan beragamnya kegiatan budaya yang akan dilakukan serta waktunya selama 114 hari. “Ini sangat lama,” ujarnya.

Namun, Pangdam menjadi sangat paham ketika dijelaskan bahwa semua kegiatan budaya tersebut dilakukan oleh kelompok budaya, komunitas budaya, Lembaga budaya, pelaku budaya serta lainnya secara mandiri di tempat masing masing di berbagai kabupaten di Sulsel serta ada pameran UMKM terutama untuk produk kerajinan dan budaya di Benteng Somba Opu yang melibatkan banyak pihak.

Jadi selain kepanitiaan besar “Sipakatau” juga banyak panitia kecil sesuai kegiatan yang akan dilakukan.

Pangdam memuji pelaksanaan gerakan budaya “Sipakatau” yang dilakukan secara gotong royong dan swadaya, namun dia tetap menyarankan agar panitia melibatkan Pemerintah sebab pemerintah mempunyai anggaran pelestarian budaya yang mungkin saja bisa diberikan.

Pangdam mencontohkan saat pihaknya berkolaborasi dengan Pemda setempat menyelenggarakan Lomba Pacuan Kuda di Kabupaten Jeneponto, Sulsel, yang sangat sukses dari segi penyelenggaraan lomba, peserta serta dampak positif dari kegiatan tersebut bagi para pelaku ekonomi UMKM.

Kuda dari Kalimantan, dari seluruh Sulawesi dan daerah lainnya, datang ke Jeneponto untuk berlaga di pacuan tersebut. Kegiatan itu sengaja dihidupkan setelah sekian lama fakum. Ini kegiatan rakyat yang sejak dahulu menjadi tradisi di wilayah itu, ujarnya.

Pada Pembukaan Gerakan Budaya “Sipakatau” rangkaian acaranya adalah Pidato kebudayaan, sambutan dan kisah tentang Istana Jongayya, doa kebangsaan enam agama, Mattompang Kawali (pencucian keris/benda pusaka) serta parade puisi heroik yang dilakukan secara bersahutan.

Khusus kegiatan Mattompang akan dilakukan oleh Lembaga Badik Celebes yang sudah ada sejak tahun 2000 dan selama ini menjadi laboratorium seni dan budaya celebes, utamanya untuk menjaga dan melestarikan pusaka warisan leluhur.

“Sipakatau”  menurut Halilintar, berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia. Gerakan budaya “Sipakatau” ini membopong nilai luhur gotong royong, kesetiakawanan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sebagai suatu strategi penting agar masyarakat umum sadar penuh soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia, dan kemana kita akan menuju maju bagi negeri tercinta.

Ruang-ruang sosial yang tercipta dalam gerakan ini sekaligus dapat dijadikan arena strategis pembentukan “karakter bangsa” memperteguh jatidiri sambil merawat keberagaman. Karena itu, “Sipakatau” juga adalah wadah dalam “promosi toleransi” dan mendorong tradisi budaya sebagai pelopor dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, ujarnya.

“Sipakatau” akan menciptakan ruang perjumpaan yang memberikan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif. Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga negara Indonesia dari berbagai status sosial melalui seni dan budaya, ujarnya.

Menurut Fredrich, Kegiatan utama selama 114 hari itu antara lain ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujarnya. (FK/MK).

Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, SH, MH, mempersilahkan “Istana Jongaya” atau “Rumah Sejarah” miliknya menjadi tempat mengawali kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi “Sipakatau” yang berlangsung selama 114 hari, dari 31 Juli hingga 11 November 2022 di Makassar.

Istana Jongaya atau rumah sejarah di Jalan Kumala, Makassar, milik Pangdam Andi Muhammad yang juga cucu Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki,  dibangun oleh leluhurnya tahun 1834 dan menjadi tempat bertemu para raja, pejuang revolusi, pemuka agama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah seperti Soekarno, Hatta, Nasution, AP Petta Rani, Andi Jemma, Wolter Monginsidi dan lainnya yang kini semuanya tercatat sebagai pahlawan nasional.

Pangdam Andi Muhammad mempersilahkan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi menggunakan Istana Jongaya untuk pembukaan rangkaian kegiatan Sipakatau saat menerima Ketua Panitia, Dr Halilintar Latief dan Ketua Devisi Publikasi dan Umum, Fredrich Kuen, MSi serta rombongan panitia meminta izin penggunaan istana tersebut pada 31 Juli 2022 untuk acara pembukaan Gerakan budaya Sipakatau di Rujab Pangdam di Makassar, Rabu.

Sebelum mengiyakan penggunaan Istana Jongaya, Pangdam menawarkan penggunaan istana kerajaan adat Gowa “Balla Lompoa” di Sungguminasa, Gowa,

Selain itu, Pangdam juga bertanya tentang sumber dana untuk mendukung kegiatan yang begitu lama (114 hari), kenapa tidak menyentuh pemerintah, padahal alokasi dana pelastarian budaya dipastikan ada serta juga ditanyakan cara mengorganisir event budaya yang beragam dan dilaksanakan di berbagai tempat.

Antropolog yang juga Budayawan Halilintar saat itu menolak menggunakan “Balla Lompoa” Gowa dengan alasan bahwa Gerakan Budaya “Sipakatau” adalah upaya melestarikan budaya, membangun monumen ingatan dan bukan monumen bersifat fisik. Sedangkan Balla Lompoa untuk saat ini tidak mencerminkan sebagai pusat budaya karena dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten setempat, bukan oleh pewaris kerajaan adat setempat, ketidakjelasan ini bukan contoh yang baik.

Sedangkan pilihan kepada Istana Jongaya sebagai tempat acara pembukaan Gerakan budaya gotong royong Sipakatau karena faktor kesejarahan. Rumah Sejarah Istana Jongaya dahulu adalah tempat penting karena tempat berkumpul para pejuang, para raja raja pejuang, para ulama dan tempat pembinaan keagamaan. Semuanya itu masih ada bukti yang tersimpan di istana tersebut.

Halilintar mengakui, hingga menjelang pelaksanaan  Gerakan budaya ini, belum ada bantuan dari pemerintah dan memang tidak meminta, melainkan berupaya menggalang dana budaya bagi masyarakat yang mendukung upaya pelestarian budaya serta tetap membuka diri bila ada istitusi yang akan membantu.

Fredrich menambahkan, semua event budaya yang beragam dan menyebar dilaksanakan oleh komunitas dan pendanaannya untuk saat ini dilakukan secara swadaya dan gotong royong.

Semua event budaya yang menyebar dan beragam dengan berbagai pelaku semua tergabung dalam gotong royong Gerakan kebudayaan Sipakatau, ujarnya.

Saat pembukaan “Sipakatau” di Istana Jongaya dilakukan kegiatan Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Puisi bersahut serta kegiatan tradisi/budaya Mattompang (Pencucian Keris Pusaka) yang dilakukan oleh Komunitas Badik Celebes.

Fredrich yang juga Ketua Umum Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI)  menambahkan, peristiwa-peristiwa dalam “Gerakan Kebudayaan” ini melibatkan partisipasi aktif berbagai kalangan lintas generasi, lintas iman, lintas suku, dan beda status sosial. Berbagai profesi dan golongan tersebut adalah tokoh agama dari enam agama resmi, tokoh masyarakat, pemangku adat dan kerajaan, tokoh adat, budayawan, seniman, penggerak kebudayaan se sulawesi, sejarawan, arkeolog, antropolog, tenaga medis, pengemudi ojek online dan taxi, para guru, siswa, mahasiswa, dan pemuda.

Beberapa lembaga/komunitas pelaku budaya yang telah siap berkontribusi secara langsung antara lain, RAS (Rachim Assagaf Foundation), Badik Celebes, Latar Nusa, LAPAR (Lembaga Advokasi Anak rakyat) Sulsel, Lesbumi (Lembaga Seni Budaya NU) Sulsel, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, Fatayat, Gusdurian, Pemuda Anshor, Walhi, Walubi, Pambudhi, INTI, OASE, Aliansi Perdamaian, AJI, MARSI (Majelis Agung Raja Sultan Indonesia), FSKN (Farum Silarturahim Kraton Nusantara), MAKN, Majelis Turunan Tumanurung, Lembaga Adat Sanrobone,

Selain itu, Yayasan Jole-jolea, Lembaga Adat Karangta Data,  Lembaga Adat Marusu, Lembaga Adat Simbang, Lembaga Adat Tanralili, Lembaga Adat Siang, Ika Dipo, Forum Kerajaan & Kekeluargaan Adat se Sulawesi, Komunitas Kajang, Komunitas Bissu (Bone, Wajo, Pangkep), Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulsel, Forum Bela Negara, Forum Pemaju Budaya Sulawesi, ABRI, POLRI, KSN Sehati, Gammara, Organisasi Penyandang Disibilitas Sulsel, LBH Makassar, berbagai organisasi kampus (Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kesenian Mahasiswa, Osis, Palang Merah Remaja, Pramuka dan lainnya, ujarnya.

Halilintar menambahkan, “Sipakatau”  berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia.

Gerakan budaya “Sipakatau” ini membopong nilai luhur gotong royong, kesetiakawanan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sebagai suatu strategi penting agar masyarakat umum sadar penuh soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia, dan kemana kita akan menuju maju bagi negeri tercinta.

Selain itu akan semakin “memperteguh komitmen persatuan dan kesatuan” sebagai bangsa yang “mewarisi nilai-nilai budaya”.

Ruang-ruang sosial yang tercipta dalam gerakan ini sekaligus dapat dijadikan arena strategis pembentukan “karakter bangsa” memperteguh jatidiri sambil merawat keberagaman. Karena itu, “Sipakatau” juga adalah wadah dalam “promosi toleransi” dan mendorong tradisi budaya sebagai pelopor dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, ujarnya.

“Sipakatau” akan menciptakan ruang perjumpaan yang memberikan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif. Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga negara Indonesia dari berbagai status sosial melalui seni dan budaya, ujarnya.

Dia menambahkan, kegiatan utama dalam membangun monumen ingatan kebangsaan ini antara lain adalah: Mattompang (pencucian keris), Abbattireng ri Polipukku (turunan pahlawan untuk negeriku/hari pahlawan), jejak pahlawan, dan reka ulang kejadian pemakaman kembali “Robert Wolter Mongisidi” setelah ditembak mati.

Kegiatan utama lainnya adalah ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujarnya. (FK/MK).

Penulis : Sulwan Dase  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) – Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, SH, MH, bersama Ketua Umum PP Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI), Yulius Selvanus Lumbaa, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dan masyarakat, melakukan ziarah ke makam Raja Raja Tallo di Makassar.

Kedatangan Pangdam yang juga cucu Raja Bone ke-32, Andi Mappanyukki beserta rombongan di Kompleks Makam Raja-Raja Tallo, Jumat, disambut secara adat oleh komunitas  masyarakat adat Tallo serta permainan tradisional Paraga.

Nuansa haru dan bahagia menyatu terpancar dalam rumpun keluarga Tallo maupun rombongan peziarah, sebab ziarah tersebut seperti sebuah reuni keluarga yang datang dari berbagai daerah di Sulsel seperti Toraja, Bone, Gowa, Pangkep, Sinjai dan lainnya.

Ziarah dilakukan Pangdam sebagai ajang pemersatu dan silaturahmi antara Kerajaan Tallo, Gowa, Bone dan Toraja yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Diantara makam yang di ziarahi yaitu Makam Raja Tallo ke 7, I Mangiyarrang Daeng Makkio Karaeng Kanjilo Sultan Abdul Ja'far Muzaffar dan Istri Raja Tallo Sultan Mudaffar (Raja Tallo ke 7) yang bernama Puang Sawerannu.

Ketum PMTI menyampaikan bahwa saat ini para Budayawan Sulsel sedang melaksanakan kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan “Sipakatau” selama tiga setengah bulan lamanya. Dan PMTI sangat mendukung gerakan tersebut. (SD/FK).

Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, para Pemimpin Redaksi dan Pemilik Media yang baru membuat perusahaan media pers pasca reformasi, diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik dari dampak pemberitaan (delik pers).

"Mereka (Pimred) harus jadi perisai dengan patuh dan konsisten terhadap Undang undang no.40 tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalistik (KEJ) dari dasar hingga pelaksanaan dan bukan mendirikan media hanya karena eforia dan kepentingan tertentu," ujarnya.

Hal itu dikemukakan Fredrich yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pelatihan Pers dan Kehumasan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), saat menjadi Trainer tunggal Pelatihan Jurnalistik untuk Pimred, calon Pimred dan pemilik media dari kalangan LSM, Pengacara, Akademisi dan jurnalis dengan tema "Share Media Management  Knowledge for Pimred" di kampus P2MTC Ruko Mall Tanjung Bunga Makassar, Sabtu.

Pelatihan sehari atas kerjasama DPP JMBI dan P2MTC yang diikuti puluhan Pimred, calon Pimred, dari kalangan jurnalis, pengacara, lsm dan dosen berlangsung dalam suasana hangat yang diwarnai adu argument, namun tetap sepakat bahwa mekanisme kerja tetap berdasarkan fakta dan berpihak pada kebenaran.

Dia mengakui, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan Pers (psl.9 (1) UU no.40/1999). Tetapi diharapkan dalam pelaksanaannya patuh terhadap aturan perundangan tersebut yakni harus memiliki AHU dari Kemenkumham peruntukan khusus. Bukan AHU perusahaan kontraktor dan lainnya yang tidak berhubungan dengan Pers dicantumkan sebagai AHU perusahaan atau yayasan media.

Selain itu, harus ada box redaksi yang mencantumkan nama Media, nama Pimred serta alamat Redaksi. Kalau tidak patuh dasar awal perusahaan pers itu, maka celah hukum terbuka saat ada delik pers dengan sanksi denda Rp.100 juta menunggu (psl.18 (3) UU 40/1999).

Lalu, harus patuh dan konsisten melaksanakan KEJ dan UU no.40/1999. Terutama saat pelaksanaan agenda setting yang bersifat khusus, kontrol sosial, framing serta pembentukan opini publik. Di samping tetap awas terhadap kontrol media dan pengalihan isu terhadap topik berita tertentu yang viral tetapi seketika menghilang.

Kenapa ini menjadi perhatian ?, ujar Fredrich bertanya yang dijawab sendiri dengan mengatakan, sebab JMBI adalah organisasi pers yang isinya majemuk, jurnalis, lsm, dosen dan pengacara sehingga agenda setting, kontrol sosial serta framing berita harus dilakukan tetap berdasarkan fakta dan berpihak kepada kebenaran serta untuk kepentingan umum.

Menjawab cara meminimalisir kemungkinan terjadi delik pers maupun untuk meringankan kerja tim LBH Pers JMBI dalam membantu anggotanya jika bermasalah hukum, dengan cara selektif hanya menerima anggota yang perusahaan medianya sudah Ber AHU. Fredrich tidak setuju. Sebab JMBI harus terbuka dan melakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu.

Calon anggota perorangan yang medianya belum ber-AHU, atau menggunakan AHU perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan media pers akan tetap diakomodir dan diterima sebagai anggota JMBI dengan perjanjian dalam batas waktu tertentu harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UU No.40/1999 tentang pers sebagai fungsi pembinaan yang dilakukan JMBI.

JMBI sebagai wadah baru bagi wartawan, melakukan Pelatihan bagi Pimred dalam dua angkatan. Setelah itu akan dilanjutkan pelatihan teknis jurnalistik dasar bagi wartawan. Tradisi ini akan dilakukan untuk semua, dari DPP hingga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JMBI di seluruh provinsi di tanah air.

Selain itu, jika memungkinkan, JMBI akan secepatnya melakukan uji/sertifikasi kompetensi melalui salah satu wadah yang memberi peluang yakni Dewan Pers atau BNSP.

Ketika disinggung kenapa JMBI membuat tradisi pelatihan baru yang terbalik dari kelaziman organisasi pers selama ini yakni melatih Pimred lebih dulu baru teknis jurnalistik dasar. Padahal beberapa organisasi pers yang terkadang membuat pelatihan memulai dari dasar jurnalistik bagi wartawan dan Pimrednya cari ilmu sendiri. Menurut Fredrich, JMBI ingin cepat memiliki banyak gate keeper (redaktur tangguh) di samping memanfaatkan aplikasi fact checker sebagai bagian dari gate keeper (penjaga gawang berita).

"Ini merupakan salah satu langkah perisai (melindungi wartawan dan media yang ada di JMBI) dari terjadinya potensi konflik dalam bentuk delik pers. Sebab kami akan berusaha kerja kompeten dan kerja profesional sekalipun kartu/sertifikat kompetensi belum di tangan," ujarnya.

Selain itu, JMBI juga sudah menyiapkan tim pembelaan melalui LBH Pers JMBI bagi anggotanya, jika delik pers itu tidak terhindarkan. (AI/MK).

Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Pertama di Sulawesi Selatan, satu organisasi pers dan Lembaga Pelatihan Pers, menggelar pelatihan jurnalistik  untuk Pimpinan Redaksi, calon Pimred dan pemilik media, tentang manajemen operasional media dan penanganan konflik pers.

Pelatihan sehari akan digelar oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Jurnalis Milenial Bersatu Indonesia (JMBI) bekerjasama dengan lembaga pelatihan Pers dan Kehumasan, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), di Makassar, Sabtu (16/7), dengan pembicara tunggal wartawan senior yang juga wartawan pertama di Indonesia saat ini pemegang dua sertifikat penguji kompetensi wartawan dari Dewan Pers dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) serta mantan General Manager (GM) Perum LKBN ANTARA (Kantor Berita Indonesia), Fredrich Kuen, MSi.

Pelatihan bertema "Share Media Management Knowledge for Pimred", kata Sekretaris Umum DPP JMBI, Ardianto, SH di Makassar, Jumat.

Menurut dia, pelatihan akan dilakukan dua angkatan dengan peserta terdiri dari calon Pimred, Pimred dan Pemilik Media dari kalangan jurnalis murni, jurnalis LSM, jurnalis pengacara dan jurnalis akademisi (dosen).

Ardianto yang juga pengacara menyebutkan, pasal 9 (1) Undang undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan “Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan Perusahaan Pers” artinya membolehkan siapapun mendirikan dan mengelola media pers dan kami dari berbagai profesi juga ingin bekerja secara kompeten dan profesional dalam dunia jurnalistik, baik sebagai pemimpin media maupun pemilik media.

Menurt dia, profesi wartawan dan ilmu jurnalistik sudah menjadi milik hampir semua kalangan melalui keterbukaan infornasi dan teknologi media kekinian yang memungkinkan siapapun dapat menyebarkan informasi, baik sebagai jurnalis dalam media resmi, citizen jurnalism (pewarta warga) melalui berbagai media sosial seperti twitter, instagram, youtube dan lainnya.

Untuk menyikapi perkembangan tersebut, kami berharap narasumber kami Fredrich yang kami nilai kaya pengalaman jurnalistik dan organisasi pers karena pernah menjadi Wakil Ketua PWI di tiga provinsi yakni NTT, Sultra dan Sulsel, pernah menjadi pejabat kepala Kantor Berita Antara di dua provinsi, Maluku dan Timor Timur, pernah menjadi Kepala Biro LKBN Antara di tiga propinsi, NTT, Sultra dan Sulsel serta menjadi General Manager (GM) Perum LKBN Antara di Jakarta, dapat membagi ilmu dan pengetahuan jurnalistik serta organisasi pers dalam rangka mempercepat transfer knowledge bagi Pimred yang bermain di dunia jurnalistik pasca reformasi.

Melalui pelatihan ini, diharapkan semua media mampu menyajikan berita secara kompeten agar informasi tersiar berdasarkan fakta serta tersaji dengan struktur yang baik.

Ke depan, ucap Ardianto, pihaknya segera mempersiapkan uji kompetensi bekerjasama dengan lembaga pelatihan jurnalistik profesional P2MTC.

Secara terpisah, Fredrich mengatakan siap berbagi pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan, demi terjaganya jurnalisme berbasis fakta, sebab perkembangan teknologi media berkontribusi besar terhadap mudahnya viral berita palsu, disinformasi, dan hoax.

Itu terjadi karena melalui internet dan sosial media menjadikan semua orang bisa menyebarkan informasi dan semua orang dapat menulis berita tanpa dilengkapi gatekeeper (penjaga gawang/redaksi) sehingga keakuratannya dapat diragukan.

Membagi pengetahuan jurnalistik kepada calon Pimred, Pimred dan Pemilik Media menjadi salah satu upaya memperbanyak Gatekeeper agar jurnalistik berbasis fakta tetap bertahan kuat untuk memberi informasi benar kepada masyarakat, ujarnya. (AI/MK).

Penulis  :  Fred K  /  Editor  :  Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar mendukung sepenuhnya kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi “Sipakatau” yang akan berlangsung di Sulawesi Selatan selama 114 hari, dari 31 Juli hingga 11 November 2022.

Dukungan tersebut dalam bentuk fasilitas serta kolaborasi yang terkait dengan Pendidikan yang berkaitan dengan jurusan jurusan yang ada di Poltekpar Makassar, Kata Direktur Poltekpar, Drs Muh Arifin, MPd, CHE dan Kepala Unit Kerjasama Poltekpar Dr Syamsu Rijal, MPd, CHE saat membicarakan dukungan Poltekpar kepada Ketua Panitia dan Pemrakarsa Gerakan Kebudayaan Sulawesi “Sipakatau”, Dr Halilintar Latief dan Ketua  Devisi Publikasi dan Umum “Sipakatau”, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi di Kampus Poltekpar di Makassar, Senin.

Menurut Arifin dan Syamsu Rijal secara terpisah, Poltekpar akan mendukung penyediaan sarana dan prasarana seperti ruangan seminar, aula, tempat pameran benda budaya dan foto, theatre dan fasilitasnya, ruang terbuka dan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh kampus Poltekpar di Kawasan Tanjung Bunga Makassar.

Selain itu, juga akan melibatkan mahasiswa Poltekpar untuk “men-support” pada semua kegiatan Gotong Royong Gerakan Kebudayaan Sulawesi “Sipakatau”  yang berkaitan dengan program studi mereka sebagai upaya keterlibatan langsung Poltekpar Makassar ikut melestarikan kebudayaan Sulawesi “Sipakatau” yang diharapkan akan berlangsung secara rutin tiap tahun.

Silahkan panitia “Sipakatau” komunikasikan kebutuhan yang memungkinkan berkolaborasi dengan Poltekpar dalam upaya mensukseskan kegiatan tersebut, sekaligus melestarikan budaya dan segala pendukungnya agar tetap lestari, ucap Syamsu Rijal.

Halilintar Latief menyambut positif atas dukungan Poltekpar Makassar dan menjelaskan bahwa, “Sipakatau”  berasal dari Bahasa Bugis dan Makassar yang berarti saling memuliakan manusia.

Gerakan budaya “Sipakatau” ini membopong nilai luhur gotong royong, kesetiakawanan, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sebagai suatu strategi penting agar masyarakat umum sadar penuh soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia, dan kemana kita akan menuju maju bagi negeri tercinta.

Selain itu akan semakin “memperteguh komitmen persatuan dan kesatuan” sebagai bangsa yang “mewarisi nilai-nilai budaya”.

Ruang-ruang sosial yang tercipta dalam gerakan ini sekaligus dapat dijadikan arena strategis pembentukan “karakter bangsa” memperteguh jatidiri sambil merawat keberagaman. Karena itu, “Sipakatau” juga adalah wadah dalam “promosi toleransi” dan mendorong tradisi budaya sebagai pelopor dalam menyongsong masa depan yang lebih baik, ujarnya.

“Sipakatau” akan menciptakan ruang perjumpaan yang memberikan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif. Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga negara Indonesia dari berbagai status sosial melalui seni dan budaya, ujarnya.

Model integrasi kebangsaan ini dapat juga menjadi upaya yang sangat pantas untuk turut “meningkatkan citra bangsa”, dan bahkan dapat berkontribusi ke arah perkembangan peradaban dunia yang damai dan harmonis, sehingga sekaligus mengembang amanat untuk menjadikan “kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional”.

Dia menambahkan, kegiatan utama dalam membangun monumen ingatan kebangsaan ini antara lain adalah: Mattompang (pencucian keris), Abbattireng ri Polipukku (turunan pahlawan untuk negeriku/hari pahlawan), jejak pahlawan, dan reka ulang kejadian pemakaman kembali “Robert Wolter Mongisidi” setelah ditembak mati.

Kegiatan utama lainnya adalah ”Paliliq Bate-bate” (Arakan bendera-bendera pusaka) akan berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan serta Parade Bendera Pusaka Hari Sumpah Pemuda di Leang-leang Maros. Pada Peringatan Sumpah Pemuda tersebut akan digelar pula konser “Suara Purba” karya Otto Sidarta, dan deklarasi kebudayaan.

Selain itu, berbagai peristiwa budaya penting dilakukan di beberapa tempat; misalnya,  Bajeng Fair 2022 (1-14/08/2022), Hari Bahari (28/08/2022), Hari Tari Sulawesi I, Pelantikan MAKN Maros, berbagai upacara tradisi dan inovasi, ziarah, Pidato Kebudayaan, Doa Kebangsaan, Kongres Kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, Pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika (setiap tanggal 28), Workshop Seni Bela Negara, berbagai Lomba seni (poster, puisi, fotografi, video), Pameran Ekonomi Kreatif di Benteng Somba opu Makassar, dan lainnya, ujar Halilintar.

Fredrich menambahkan, peristiwa-peristiwa dalam “Gerakan Kebudayaan” ini melibatkan partisipasi aktif berbagai kalangan lintas generasi, lintas iman, lintas suku, dan beda status sosial. Berbagai profesi dan golongan tersebut adalah tokoh agama dari enam agama resmi, tokoh masyarakat, pemangku adat dan kerajaan, tokoh adat, budayawan, seniman, penggerak kebudayaan se sulawesi, sejarawan, arkeolog, antropolog, tenaga medis, pengemudi ojek online dan taxi, para guru, siswa, mahasiswa, dan pemuda.

Mereka semua akan terlibat secara pribadi maupun secara organisasi sejak dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca gerakan. Kontribusi berbagai profesi lintas usia dalam aneka kegiatan bersama dilakukan secara gotong royong dan transparan. 

Beberapa lembaga/komunitas pelaku budaya yang telah siap berkontribusi secara langsung antara lain, RAS (Rachim Assagaf Foundation), Badik Celebes, Latar Nusa, LAPAR (Lembaga Advokasi Anak rakyat) Sulsel, Lesbumi (Lembaga Seni Budaya NU) Sulsel, Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah, Fatayat, Gusdurian, Pemuda Anshor, Walhi, Walubi, Pambudhi, INTI, OASE, Aliansi Perdamaian, AJI, MARSI (Majelis Agung Raja Sultan Indonesia), FSKN (Farum Silarturahim Kraton Nusantara), MAKN, Majelis Turunan Tumanurung, Lembaga Adat Sanrobone,

Selain itu, Yayasan Jole-jolea, Lembaga Adat Karangta Data,  Lembaga Adat Marusu, Lembaga Adat Simbang, Lembaga Adat Tanralili, Lembaga Adat Siang, Ika Dipo, Forum Kerajaan & Kekeluargaan Adat se Sulawesi, Komunitas Kajang, Komunitas Bissu (Bone, Wajo, Pangkep), Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulsel, Forum Bela Negara, Forum Pemaju Budaya Sulawesi, ABRI, POLRI, KSN Sehati, Gammara, Organisasi Penyandang Disibilitas Sulsel, LBH Makassar, berbagai organisasi kampus (Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kesenian Mahasiswa, Osis, Palang Merah Remaja, Pramuka dan lainnya, ujar Fredrich. (FK/MK).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Gerakan Kebudayaan “Sipakatau”, 31 Juli sampai 11 November 2022 (114 hari) yang menyebar di seluruh Sulawesi Selatan akan diserta pameran ekonomi kreatif yang diisi berbagai kegiatan ekonomi dan budaya di Benteng Somba Opu Makassar, selama 114 hari.

Dalam Rapat Pematapan pelaksanaan pameran dan berbagai kegiatan di dalamnya itu, dihadiri Ketua Pantia Pameran Muh Alifikri, Bendahara Pameran, Fatahuddin, Ketua Panitia Gerakan Kebudayaan Sipakatau sekaligus Pemrakarsa, Dr Halilintar Latief, Ketua Devisi Media dan Umum Gerakan Kebudayaan Sipakatau, Fredrich Kuen Daeng Narang, MSi dan lainnya, di Makassar, Sabtu,

Menurut Muh Alifikri, Panitia Gerakan Kebudayaan Sipakatau sepakat menambah satu kegiatan yakni Pameran Ekonomi Kreatif sebagai titik temu untuk semua kegiatan Ekonomi, UMKM, Kuliner, Pentas  Seni, Permainan Rakyat, Orasi Budaya dan lainnya di Benteng Somba Opu.

Jadi, selain berbagai kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh berbagai elemen, komunitas secara berkolaborasi dan lainnya di seluruh Provinsi Sulsel selama durasi waktu itu. Maka beberapa kegiatan inti juga ditampilkan kembali di alun alun pameran di Benteng Somba Opu Makassar.

Menurut Halilintar Latief, Sipakatau merupakan wadah gotong royong gerakan kebudayaan dari Makassar akan menggugah dan membangkitkan memori kolektif melalui gelaran sejumlah peristiwa budaya dan sejarah Sulsel selama 114 hari.

Memori kolektif akan digugah melalui sejumlah peristiwa budaya dan sejarah dengan kegiatan utama dalam membangun monumen ingatan tersebut adalah reka ulang peristiwa “pemakaman kembali Robert Wolter Mongisidi” (Pahlawan Nasional), setelah ditembak mati,  ”Palili” (arak arakan) bendera-bendera pusaka kerajaan adat se Sulsel berkeliling ke 23 kabupaten/kota di Sulsel serta berbagai peristiwa budaya yang dilakukan di berbagai tempat.

“Sipakatau” adalah bahasa Bugis-Makassar yang berarti saling memuliakan manusia. Sipakatau memilih citra pahlawan sebagai jalan menggugah memori kolektif, karena para pahlawan telah memberi tauladan bagaimana pesse – rasa kemanusiaan adil beradab yang menyalakan semangat rela berkorban, merupakan bukti nyata sanggup melepaskan bangsanya dari derita berabad masa penjajahan.

Dia mengatakan, peristiwa-peristiwa kebudayaan “Sipakatau” dilakukan secara online-offline, secara transparan dan gotong royong. Sipakatau akan menciptakan ruang perjumpaan yang menciptakan interaksi budaya antara generasi dan berbagai strata sosial yang saling memperkaya, memperkuat, dan mampu melahirkan budaya baru yang inklusif.

Peristiwa ini dapat menjadi model mekanisme integrasi nasional Indonesia secara empiris berdasarkan pada suara-suara otentik warga, ujarnya.

Sebagai penguat peristiwa tersebut akan digelar berbagai upacara tradisi dan inovasi secara berkala, peristiwa budaya akan digelar secara terbuka oleh Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Budaya.

Beberapa kegiatan pagelaran teater kejadian “Setia Hingga Akhir”, pagelaran seni heroisme, arakan bendera pusaka keliling sulsel, hari tari Sulawesi I, Dialog Lintas Iman & Doa Kebangsaan (setiap Senin), Mimbar Kampus (setiap Selasa), Teras Budaya (setiap Kamis), Serambi Nusantara (setiap Sabtu), setiap tanggal 28 pagelaran Bhinneka Tunggalan Ika, pidato kebudayaan, ziarah, kongres kebudayaan Sulsel III, Pertemuan adat, workshop seni dan bela negara, lomba berbagai cabang seni (poster, puisi, fotografi, video, esai) dan lainnya.

Hari terakhir Gerakan Kebudayaan Sipakatau (11/11) menampilkan kirab Merah-Putih yang dipimpin ulama, Syekh Sayyid A. Rahim Assegaf Puang Makka dari Makam Sultan Hasanuddin di Kabupaten Gowa ke Makam Syekh Yusuf  Al Makassariy Tuanta Salamaka di perbatasan Gowa-Makassar dan kirab berakhir di Makam Pangeran Diponegoro, di Makassar. (FK/AI)

Penulis : Uci  /  Editor : Ahmad Imron

Tinggimoncong, Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) - SMP Negeri 1 Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 70 kilometer dari Makassar,  mendeklarasikan anti bullying (intimidasi) dan menghentikan kekerasan.

Deklarasi dilakukan di lapangan upacara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Kamis,  di sela-sela Pelaksanaan penilaian akhir tahun 2022 dengan tema ”Profil Pelajar Pancasila anti bullying di sekolah”.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan nilai positif kepada seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan sekolah yang ramah,aman dan nyaman antar Peserta Didik.

Kepala SMPN 1 Tinggimoncong, Syafruddin, SPd, MSi mengatakan, tujuan kegiatan deklarasi Anti Bullying adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap peran teman sebaya sehingga terbentuknya Komunitas Ambassador Anti Bullying pada peserta didik.

Selain itu, terbentuk program Anti Bullying yang terintegrasi ke dalam program OSIS SMPN 1 Tinggimoncong dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Bentuk tindakan bullying dapat berupa hinaan, cacian, celaan, meremehkan dan merendahkan, baik berupa kata-kata maupun perbuatan agar dapat dihindari dan ditinggalkan oleh setiap komponen di Satuan Pendidikan SMPN 1 Tinggimoncong, baik peserta didik maupun Guru dan Tenaga Kependidikan maka “Kami prihatin dengan maraknya bullying yang hadir di lingkungan beberapa sekolah.

Mungkin awalnya pihak pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya hanya gurauan. Namun tidak menutup kemungkinan jika gurauan tersebut termasuk bullying, bahkan tindak kekerasan di antara Peserta didik di Sekolah.

Deklarasi ini adalah antisipasi yang pihak sekolah lakukan sebagai bentuk pengawasan demi menjaga suasana kondusif di lingkungan sekolah,”

Sebab, akhir-akhir ini kondisi  bully  di tingkat sekolah di Nusantara ini semakin mengarah pada tindakan kekerasan yang dilakukan pada urusan hukum. Pastikan hal ini menjadi perhatian semua pihak karena masalah ini juga menjadi salah satu sorotan dalam penilaian PISA ( Program for International Student Assessment).

Sekolah harus memberikan perhatian tersendiri dalam Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dimulai sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu kunci dalam memerangi terjadinya bully .

Sekolah harus ikut membuat kurikulum anti bully Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sudah memberikan kebebasan bagi sekolah dalam menentukan kurikulumnya.

Wakasek Urusan Kesiswaaan,  Porade, SPd, mengatakan agar kepada Seluruh komponen, siswa dapat berhati-hati menggunakan Media Sosial apalagi menyinggung bahkan menyakiti hati sesama siswa.

Wakasek Urusan Kurikulum, Rusdi, SPd, MSi, menyampaikan bahwa salah satu bentuk bullying dalam bentuk hinaan dan cacian yang terkadang sangat mudah dilakukan oleh siswa melalui Media Sosial olehnya Stop Bullying.

Guru PPKn SMPN 1 Tinggimoncong, H Lamappa, SPd, MSi, menyatakan kegiatan Deklarasi Stop Bullying  memiliki makna dalam mewujudkan generasi yang memiliki Jiwa Profil Pelajar Pancasila.

Di sela kegiatan, beberapa siswa yang memberikan pesan yakni Nur Ilmi Kirana Kelas 8.1 mengharapkan semoga dengan Kegiatan Deklarasi Stop Bullying di SMPN 1 Tinggimoncong tidak terjadi bullying, baik fisik maupun non fisik . Siwa lainnya, Zulkarnain Darma Kelas 8.1 mengajak mari kita komitmen Stop Bullying. (Uci/AI).