Penulis : Yusri Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Pinrang, Sulsel, (Phinisinews.com) - Masyarakat Urung, Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menggelar pesta panen, Minggu, di Lapangan sepakbola Urung., 185 kilometer dari Makassar. 

Bupati Pinrang, Irwan Hamid turut hadir bersama warga mengungkapkan bahwa, Sektor Pertanian merupakan sektor andalan bagi Kabupaten Pinrang. 

Bukan tanpa alasan, menurut Bupati, sektor pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB bagi Kabupaten Pinrang, sehingga Pinrang didaulat sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Sulsel. 

Pesta panen, selain sebagai ajang menunjukkan kegembiraan atas panen berlimpah, juga semestinya dijadikan sebagai manifestasi rasa syukur atas limpahan rahmat dari Allah. 

Untuk itu, Bupati Irwan mengajak masyarakat untuk senantiasa menunjukkan rasa syukur agar ke depannya panen hasil pertanian bisa jauh lebih baik dan berlimpah serta dijauhkan dari hama dan penyakit tanaman yang dapat mengganggu proses pertanaman. 

Saat itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sulawesi selatan, Imran Jausi, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, A.Tjalo Kerrang, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, M.Jenal, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Awaluddin Maramat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Abduh, Camat Patampanua, Ashar Asnuddin dan sejumlah pihak terkait. (YS/AI).

Penulis : Yusri Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) - DPRD Kota Makassar melalui Ketuanya, Rudianto Lallo, mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar atas capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun berturut-turut.

LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun kepada Wali Kota Danny Pomanto dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kota Makassar TA 2022 berlangsung di Gedung BPK Sulsel, di Makassar, Rabu.

Apresiasi itu disampaikan langsung Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo usai menerima LHP BPK atas LKPD Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.

Menurut Rudianto, capaian WTP dua kali secara berturut-turut sebagai bukti pelaporan Keuangan Pemkot Makassar sudah sangat baik.

“Tentu kita mengapresiasi karena kita dapat WTP lagi. Itu menandakan bahwa pelaporan keuangan Pemkot Makassar sudah baik, karena itu diapresiasi langsung oleh pemeriksa BPK,” ucapnya.

Sehingga Rudianto Lallo berharap raihan WTP dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto.

“Kita berharap predikat WTP ini dapat meningkatkan kinerja kita, karena ini bagian dari pengawasan dan penilaian objektif dari BPK. Ini kita mengapresiasi karena ini berkat kepemimpinan Pak Wali,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti mengatakan, akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

“Insya Allah dalam waktu 60 hari ini dengan kerja sama seluruh jajaran pemerintah kota akan kita tindak lanjuti dengan baik,” ujarnya. (YS/AI).

Penulis : Yusri Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Bulukumba, Sulsel (Phinisinews.com) – Penderita Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diharapkan melakukan pemeriksaan pada Fasilitas Kesehatan yang ada, dalam rangka penyembuhan sebab obatnya gratis.

Jumlah kasus TB di Kabupaten Bulukumba, Sulsel, tahun 2022 diperkirakan sebanyak 1.533 kasus, namun yang ditemukan baru mencapai 767 kasus atau sekitar 50,2 persen,  kata Pengelola Program Tuberkulosis  Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Sulsel, Ahmad di Bulukumba, sekitar 165 kilometer dari Makassar, Selasa.

“Dari jumlah yang ditemukam tersebut, termasuk 14 kasus TBC Resisten Obat, 60 kasus anak dan 16 kematian akibat TBC,” ujarnya. 

Menurut dia, sekitar 766 kasus yang belum ditemukan, sehingga berpotensi menularkan kepada 10-15 orang di sekitarnya.

Kondisi ini, lanjutnya, dipengaruhi oleh beberapa factor, termasuk stigma yang buruk mengenai penyakit Tuberkulosis.

Orang dengan gejala TBC, kata Ahmad, malu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan,  terutama fasilitas kesehatan milik pemerintah, sehingga pasien datang pada kondisi TBC sudah dengan kerusakan jaringan paru yang parah misalnya muntah darah.

Bahkan menurut dia, ada yang menganggap bahwa penyakit TBC tersebut disebabkan oleh “guna-guna” dan tidak bisa disembuhkan. Padahal penyakit TBC ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur sesuai anjuran petugas kesehatan. 

Sebagian besar penderita mencari pengobatan di fasilitas kesehatan swasta dan pengobatan mandiri dengan membeli obat di apotik.

Namun sayangnya obat yang dibeli tergantung kemampuan dana yang dimiliki oleh pasien. Sementara Pemerintah Pusat melalui Program Tuberkulosis telah menyiapkan obat tersebut dan dapat diperoleh secara gratis.

"Kebanyakan terputus minum obat karena tidak mampu lagi membeli obat TBC yang mahal, sehingga pengobatannya tidak sesuai strategi Dots dan memicu terjadinya TBC resistensi Obat," urainya.

Potret perilaku penderita TBC ini sejalan dengan kajian Patient Pathway Analisys, tahun 2017 yang menyatakan bahwa 74 persen masyarakat dengan gejala TB dalam hal mencari pengobatan awal lebih memilih fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) swasta.

Rasio pencarian pengobatan di Fasyankes swasta paling besar ada di farmasi/apotek 52 persen, DPM 19 persen dan Rumah Sakit tiga persen.

Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Bulukumba, Haslianto berjanji akan melakukan pemantauan langsung ke apotik dan mengimbau untuk tidak menjual obat Tuberkulosis, sekaligus berharap  petugas apotik agar dapat mengedukasi orang dengan gejala TBC untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Di Bulukumba, dilakukan MoU dengan pihak terkait dalam penanganan TB dirangkaikan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas pelayanan di Kabupaten Bulukumba dan dihadiri beberapa pimpinan / perwakilan Klinik dan DPM, organisasi Profesi Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia(IAI) dan Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan setempat, Moh Rifai mewakili Kadis dengan menghadirkan pemateri dari organisasi profesi. Yaitu dr Hamka, Hj. Kasmarinda dan Anugrawansyah.

Untuk mengurangi korban penderita TBC, Moh. Rifai mengimbau fasilitas kesehatan  pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta untuk dapat berjejaring dengan baik sebagaimana yang dibahas pada point point MoU tanpa merugikan salah satu pihak.

"Kita harus terus berkoordinasi untuk memperbaiki kondisi capaian program penanganan Tuberkulosis di Kabupaten Bulukumba dalam rangka mencapai target Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030," ucapnya.

Data menyebutkan, saat ini Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tinggi dan menempati posisi ke-2 di dunia setelah India. 

Berdasarkan Laporan Global TB tahun 2021, estimasi insiden kasus TB di Indonesia sebanyak 969.000 kasus, 28.000 orang dengan TBC Resisten Obat, 144.000 kematian akibat TBC.

Dari total kasus tersebut, hanya 443.235 kasus atau hanya sekitar 46 persen yang terlaporkan sehingga masih terdapat 525,765 kasus TB yang belum ditemukan dan dilaporkan.

Menyikapi kondisi ini, Dinas Kesehatan Bulukumba melaksanakam pertemuan dan penandatanganan MoU antara Puskesmas dan Klinik/Dokter Praktik Mandiri (DPM) 9/5.

Pertemuan tersebut membahas point point kerjasama sebagai mekanisme implementasi dari mekanisme jejaring yang telah dibentuk yaitu District –Based Public Private Mix (DPPM) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan. (YS/AI).

Penulis : Yusri Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Bone, Sulsel (Phinisinews.com) - Wakil Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, H Ambo Dalle, MM, mendorong masyarakat, utamanya anak muda atau kalangan milenial terjun langsung ke sektor pertanian.

Program yang paling menjanjikan ke depan adalah pertanian, karena kebutuhan dunia ke depan adalah pertanian, tinggal bagaimana kita memotivasi kaum milenial untuk terjun di sektor pertanian.

Hal itu dikemukakan Ambo Dalle saat membuka Forum Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten (District Multi Stake Holder Forum) yang dilaksanakan Program Youth Enterpreneurship and Employment Support Service (YESS) Polbangtan Gowa bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Bone,  di Hotel Helios Watampone, Kabupaten Bone, sekitar 175 kilometer dari Makassar, Selasa.

Turut hadir Direktur Polbangtan Gowa Dr Detia Tri Yunandar, SP, MSi, Kepala Bappeda Bone, Dr H Ade Fariq Ashar, S.STP, MSi.

 “Kami berharap bahwa kegiatan ini mampu menciptakan solusi untuk peningkatan sektor sumber daya pertanian yang lebih handal tangguh dan mumpuni,” ujarnya.

Dia mengatakan, saya mewakili pemerintah daerah Bone berterima kasih yang setinggi tingginya atas dukungan dan bantuan dari Polbangtan Gowa atas terselenggaranya program Yess.

“Kami yakin agar program yess ini bisa bermanfaat kepada Pemda Bone dan bermanfaat kepada masyarakat tentunya,” ucap Ambo Dalle.

Kepala Bapedda Bone Ade Farid Ashar mengatakan, maksud dan tujuan acara ini digelar agar seluruh rencana kerja OPD terkait betul-betul singkron dengan upaya menekan pengangguran serta capaian membuka lapangan kerja yang baru.

“Peserta yang hadir dari Pemerintah Daerah Bone yakni, Camat, OPD terkait, perbankan, juga dari dunia usaha Kadin, HIPMI, Perumda Bone, fasilitator muda dan petani milenial dengan menggunakan DIPA Polbangtan Gowa”, ujarnya.

Ada dua young ambasador penerima dana hibah hadir di tengah kita yakni Sulfa dengan jahe coklatnya dan A. Aswan pengusaha tanaman hias yang telah berhasil membuka lapangan kerja di Bone.

“Banyak NGO yang masuk di Bone karena, kami di Bone mempunyai komitment yang kuat untuk mensukseskan program dari pihak ketiga, termaksud program YESS di dalamnya” ucap Ade Fariq Ashar.

Youth Entrepreneur and Employment Support Services (YESS) adalah program kerjasama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan International Fund For Agricultural Development (IFAD).

YESS Programme dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian. (YS/AI).

Penulis : Yusri Syam   /  Editor : Ahmad Imron

Sinjai, Sulsel (Phinisinews.com) -  Puluhan penyuluh pertanian di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 125 kilometer dari Makassar, mengikuti Sertifikasi Kompetensi.

Hal itu dilakukan dalam rangka penyiapan kapasitas penyuluh pertanian agar kompeten dan diakui.

Puluhan Penyuluh itu melakukan Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Provinsi Sulsel di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sinjai, Rabu.

Kepala Dinas TPHP Sinjai, H. Kamaruddin yang membuka kegiatan ini bersyukur atas terselenggaranya sertifikasi profesi penyuluh pertanian karena kegiatan ini dinilai  sangat penting sebab bukan hanya untuk menunjukkan kompetensi yang dimiliki penyuluh dalam mendukung pembangunan pertanian. 

Namun diharapkan dapat menghasilkan penyuluh pertanian yang kompeten, berdaya saing dan mampu mengubah pola pikir para petani sehingga akan berkembang menjadi petani yang mandiri.

“Kegiatan yang kita laksanakan hari ini sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Pak Bupati yang menginginkan agar tenaga penyuluh kita betul-betul kompetens dan  mumpuni. Alhamdulillah apa yang menjadi harapan beliau ditanggapi dengan baik oleh BBPP Batangkaluku selaku pelaksana,” ucapnya.

Dia berharap kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini agar memanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan keterampilan dari para Asesor.

“Kami harap peluang ini bisa dimanfaatkan dengan baik, mendalami ilmu yang diberikan dan dengan sertifikat kompetensi ini akan menjadi nilai afirmasi ketika ada penerimaan PPPK,” ujarnya.

Panitia Pelaksana, A. Baso Kresna dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan sertifikasi ini adalah untuk memastikan dan menguji kompetensi para penyuluh pendamping sehingga mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Penyiapan tenaga kerja yang handal sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan pasar kerja global yang semakin kompleks. 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari 17 - 19 Mei 2023 ini diikuti 45 penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sinjai.

“Peserta nantinya akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi level supervisor yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan akan berlaku selama tiga tahun,” jelasnya.

Dia menambahkan, sertifikat kompetensi ini juga menjadi salah satu syarat dan bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah dalam penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK).

Kegiatan ini dihadiri Perwakilan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Sri Tunjung dan beberapa Asesor selaku tim penguji. (YS/AI).

Penulis : Yusri Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) - Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malaganni mengharapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, terus menjaga kondusifitas kehidupan beragama di daerah ini.

Untuk hal, dialog umat dan pembinaan moderasi beragama diharapkan memberikan pemahaman kepada tokoh agama agar dapat menciptakan suasana kerukunan umat beragama di Kabupaten Gowa yang kita cintai ini. 

Hal itu dikemukakan Rauf Malaganni ketika membuka Dialog Umat Beragama dan Pembinaan Moderasi Beragama yang dilaksanakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Gowa di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Sulsel, Jumat.

Dia menyampaikan apresiasinyaq kepada FKUB Kabupaten Gowa atas terselenggaranya dialog ini.

Menurut dia, ini tentu akan menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perwakilan umat beragama di Kabupaten Gowa. 

“Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Gowa ini memiliki berbagai keyakinan yang hidup saling berdampingan, rukun dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Olehnya itu Pemerintah Kabupaten Gowa mengapresiasi kegiatan ini,” ujarnya. 

FKUB ini harus dapat dijadikan sebagai wadah dalam memberikan rasa toleransi dalam perbedaan keyakinan dalam umat beragama di Kabupaten Gowa. 

Dia juga berharap FKUB Kabupaten Gowa terus berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga mampu menciptakan kehidupan umat beragama yang aman, damai dan kondusif. 

“Saya berharap Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gowa, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk saling berkoordinasi serta saling berkolaborasi dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Gowa,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Gowa, KH. Ahmad Muhajir mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menghimpun saran dan aspirasi perwakilan umat beragama, guna menciptakan kedamaian dan suasana kondusif di daerah Gowa. 

Diar menyebutkan bahwa kegiatan Dialog Umat dan Pembinaan Beragama ini mengangkat beberapa poin materi yaitu peran umat beragama dalam memelihara Kamtibmas, mengantisipasi teroris dan radikalisme, peran masyarakat menghadapi pemilihan umum ke depan, pembinaan kerukunan umat beragama serta mensosialisasikan persyaratan-persyaratan mendirikan rumah ibadah. 

“Tugas dari Kerukunan Umat Beragama ialah melaksanakan dialog antar ormas, menerima dan menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, mensosialisasikan aturan-aturan pemerintah terkait kerukunan umat beragama serta memberikan hasil rekapan hasil tertulis kepada umat beragama yang akan mendirikan rumah ibadah,” ucapnya. (YS/AI).

Makassar (Phinisinews.com) - Judul tulisan di atas (Parelluki Matikeq) berasal dari bahasa Bugis (salah satu etnis di Provinsi Sulawesi Selatan) yang artinya “kita perlu waspada”.

Ungkapan ini hadir sebagai "lonceng peringatan” bagi masyarakat yang cenderung bermain di tataran politik praktis tanpa memahami apa yang sesungguhnya mereka perjuangkan itu.

Akhir-akhir ini banyak tulisan dan video politik yang beredar di media sosial. Ada konten yang kerjanya menjelek-jelekkan orang lain sambil memuji-muji yang lainnya.

Padahal belum tentu orang yang dipuji-puji itu lebih baik, atau lebih bersih, daripada orang yang dijelekkan.

Tulisan dan Video semacam ini banyak mewarnai persiapan pesta demokrasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).

Saya sebut konten seperti ini "Radikal", yaitu narasi  provokatif yang mengajak rakyat  “saling membenci".

Para pembuat konten provokatif itu tidak sadar akan dampak buruk perbuatannya terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Karena itu, mari renungkan lagi. Masihkah kita membutuhkan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) atau ingin kembali ke masa-masa awal revolusi, yakni  membuat lubang persembunyian di dalam tanah ?, Orang Bugis bilang "Parelluki Matikeq". Dan kata Cak Lontong "mikiiir !". (Editor : Fred Kuen Daeng Narang).

Penulis : Yusril Syam  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) - Pokja III TP (Tim Penggerak) PKK Kota Makassar menggelar Pelatihan Membatik Kain Lontara. Giat ini digelar selama sehari sejak pagi hingga sore hari di Baruga Anging Mammiri, Makassar, akhir pekan ini.

Pemerintah Kota Makassar sejak periode awal Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diketahui telah menginisiasi pengembangan dan penggunaan motif batik lontara yang diharapkan jadi khas Makassar. 

Mendukung hal itu, Tahun ini Pokja III TP PKK Kota Makassar kembali memberikan pelatihan membatik. Mulai dari cara melukis, mencampur warna, hingga merebus kain. 

Sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan, terdiri dari pengurus Pokja III TP PKK Kota Makassar dan IRT dari tiap kecamatan. 

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail hadir dan membuka secara resmi pelatihan tersebut. Dalam sambutannya Indira menuturkan pelatihan ini sebagai pembekalan keterampilan membatik. 

Sehingga dirinya berharap, lewat pelatihan ini dapat melahirkan berbagai keunikan batik khas Makassar. Terutama huruf lontara yang khas dan dianggap menjadi salah satu aksara yang mendunia. 

“Lontara kita harapkan bisa jadi ikon, karena Kota Makassar kita punya lontara. Kita berharap dari sini triggernya nanti batik lontara mendunia, karena kata lontara itu sangat mendunia,” ujarnya. 

Indira menyemangati para peserta latihan yang hadir. Dia menekankan pentingnya kreativitas untuk mengangkat ikon unik Makassar kedalam batik. 

“Semua yang mengikuti program ini harus sungguh-sungguh. Di sini harus kita ciptakan kreatif kita mulai dari pemilihan warnanya hingga desainnya,” ucapnya.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar Iin Yusuf Majid merincikan, program ini merupakan pelatihan lanjutan dari sosialisasi membatik 2022 lalu. Tahun ini peserta pelatihan diarahkan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya ke dalam bentuk karya. 

“Tahun ini langsung mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan materi tahun lalu. Selanjutnya mereka yang hadir hari ini nantinya menjadi narasumber di kegiatan membatik Pokja III di kecamatan masing-masing,” jelasnya. 

Selain itu, pelatihan membatik juga sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi warga lewat kreativitas para IRT dengan memproduksi kain batik celup maupun batik tulisan tangan. 

“Kita berharap 15 kecamatan yang ikut pelatihan ini bisa maksimal mengajarkan apa yang mereka peroleh ke kecamatan masing-masing, sehingga mampu menciptakan dampak pendapatan ekonomi keluarga,” jelasnya. 

Iin berharap lewat giat ini lorong PKK dapat menumbuhkan komunitas yang menyenangi kain batik serta dapat memproduksi kain batik lontara maupun batik khas Makassar secara mandiri. 

“Outputnya, batik lontara dari setiap kecamatan kita harap ada, tercipta ikon kecamatan khas masing-masing,” harapnya. 

Adapun pelatihan membatik ini menghadirkan instruktur dari  TP PKK Provinsi yakni Sekretaris PKK Sulsel, Zulfitriany Dwiyanti Mustaka.  Kegiatan turut dirangkaikan dengan penyerahan alat membatik kepada seluruh peserta dari 15 kecamatan. (YS/AI).