Wajo, Sulsel (Phinisinews.com) – Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa agar terus  bersatu padu dalam menjaga masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

Pantau semua warga yang telah melakukan perjalanan dari luar daerah, lalu lakukan koordinasi dengan Babinsa, Babinkantibmas, dan tenaga medis, lakukan deteksi dini agar cepat mengetahui warga yang terpapar Covid, lalu lakukan perawatan, isolasi, maupun isolasi mandiri.

Instruksi dan Imbauan itu, selain disampaikan secara lisan, juga tertulis dalam bentuk spanduk fisik dan online, demikian pantauan di Kabupaten Wajo, Sulsel, Senin.

Wajo merupakan daerah yang masyarakatnya sedikit terpapar Covid-19. Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Wajo, Sulsel, menyatakan bahwa sejak 20 April 2021 tidak ada lagi masyarakat terpapar Covid atau sudah nol kasus aktif Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Wajo, Safaruddin di Wajo, mengatakan semua pasien yang terpapar, baik yang menjalani perawatan maupun isolasi mandiri dinyatakan sembuh.

Menurut Kabid Humas Diskominfotik Kabupaten Wajo itu, dari catatan Satgas, sejak Pandemi, ada 786 orang yang terpapar, 20 orang meninggal dunia, dan 766 orang telah dinyatakan sembuh. Sampai saat ini.

Pemantauan lapangan melihat, data tersebut tetap bertahan di Satgas Covid-19 Wajo dan belum diperbaharui

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Wajo masih terus membudayakan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga kebersihan, sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker pada semua kegiatan keseharian dan menghindari kerumunan serta menjaga jarak pada semua aktivitas.

Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, ke depan pemerintah akan mengupayakan langkah-langkah agar tidak ada lagi kasus Covid-19 baru dengan tetap menerapkan secara ketat prokes. S (Int/Editor).

Makassar (Phinisinews.com) – Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan mencatat vaksinasi pada guru atau tenaga pendidik jelang pembukaan sekolah tatap muka Juli mendatang telah memperlihatkan kecenderungan positif, karena angka suntik vaksin telah mencapai 55,96 persen atau 88.953 orang.

Hanya saja, separuh dari jumlah tersebut belum memperoleh vaksin Covid-19 dosis kedua, yakni 25,15 persen dari total sasaran sebanyak 158.961 orang, kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulsel, dr Nurul di Makassar, Senin.

Hingga 20 Mei 2021,  sebanyak 424.078 orang di provinsi ini telah disuntik vaksin untuk dosis pertama. Sedangkan sebanyak 335.227 orang di antaranya telah memperoleh suntik vaksin dosis kedua, terdiri dari SDM kesehatan, petugas publik dan lansia (lanjut usia),

Dengan demikian 28,1 persen dari sasaran sebanyak 1.506.638 orang telah disuntik vaksin jenis zenovac di Sulsel dan 22,25 persen telah menyelesaikan pula vaksin dosis kedua.

"Selama Ramadhan, kita juga memaksimalkan vaksinasi kepada tokoh agama, sebagai salah satu bagian dari petugas publik. Termasuk bagi marbot masjid," katanya.

Ia menyebutkan bahwa suntik vaksin telah menyasar 25.209 orang atau 71,54 persen dari total sasaran sebanyak 35.237 orang pada dosis pertama, sedangkan dosis kedua baru mencapai 9.725 orang atau 27,60 persen.

Khususu cakupan vaksinasi lansia masih sangat minim yakni baru mencapai 4,30 persen atau 32.386 orang dari target sebanyak 753.303 orang. Sementara lansia penerima vaksin lengkap (dosis 1 dan 2) hanya berada di angka 3,19 persen atau 24.058 orang.

"Ini yang terus kita upayakan dengan berbagai strategi di daerah kabupaten/kota, mulai dari menjemput peserta vaksinasi hingga mengupayakan bisa melakukan kunjungan rumah bagi wilayah terpencil dengan akses sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, suntik vaksin, upaya pencegahan Covid-19 melalui Protokol Kesehatan, yakni membudayakan penggunaan masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir terus digalakkan pada semua tempat aktivitas warga di seluruh Sulsel. (Ant/Editor).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) – Direktur Eksekutif, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, penyelarasan antara  Dewan Pers (DP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sangat penting untuk wartawan sehingga harus dilakukan kompromistis.

Penyelarasan dalam bentuk harmonisasi itu merupakan titik temu antara dua lembaga untuk satu topik yang sama “Sertifikasi Kompetensi Wartawan” yang dapat berbentuk kompromi yang diharapkan akan menguntungkan semua wartawan secara nasional tanpa sekat pemisah wartawan konstituen Dewan Pers atau wartawan independen yang merdeka non konstituen.

Hal itu dikemukakan Fredrich saat menjawab pers tentang dualisme sertifikat Kompetensi wartawan nanti  yakni Kompetensi versi Dewan Pers dan Kompetensi versi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dari BNSP, saat menutup  pelatihan jurnalistik dan pelatihan kehumasan masing masing berdurasi 16 jam, di kampus P2MTC, Ruko Mall GTC Tanjung Bunga, Makassar, Minggu.

Dia menguraikan, Dewan Pers terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 40/1999 tentang Pers pada pasal 15 dengan fungsi melindungi kemerdekaan pers, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian terhadap delik pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah.

Selain itu,  memfasilitasi organisasi organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan serta mendata perusahaan pers.

Kompetensi wartawan versi Dewan Pers adalah sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan dan menurut data, DP sudah mencatat sekitar 18.000 wartawan kompeten tingkat Muda, Madya dan Utama setelah melakukan uji kompetensi wartawan selama 11 tahun dari 17 lembaga penguji kompetensi.

Pelaksanaan Uji Kompetensi, DP menggunakan metode Observasi dan wawancara untuk pembuktian unjuk kerja. Selain status wartawan kompeten, DP juga memberikan perlindungan hukum melalui Rekomendasinya bila terjadi sengketa hukum karena pemberitaan (Delik Pers) yakni merekomendasikan penyelesaian melalui UU No.40 tahun 1999 tentang pers dengan segala mekanismenya atau penyelesaian menggunakan hukum umum, setelah terlebih dahulu melakukan telaah berita/kasus.

Di sisi lain, lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, maka BNSP merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang (Negara) untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Uji kompetensi versi BNSP menggunakan Metode Observasi dan Metode Portofolio disertai wawancara untuk pembuktian unjuk kerja dengan prinsip utama bila kompeten, maka tidak terjadi kesalahan dalam mekanisme kerja di lapangan.

Dalam hal ini BNSP tidak mentolerir kesalahan saat pelaksanaan profesi. Bila salah (terjadi delik pers) maka harus melakukan uji kompetensi ulang, artinya asesi belum kompeten sehingga sertifikat kompetensi versi BNSP tetap dapat menjadi alat bukti hukum.

Selama ini, menurut pihak BNSP, ada dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni BNSP dan Perguruan Tinggi.

Sedangkan Dewan Pers bersifat khusus, sehingga timbul pertanyaan, sampai kapan kekhususan itu berlaku, mengingat sejak April 2021 sudah ada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dari BNSP yang sudah meluluskan 18 Asesor (penguji Kompetensi wartawan). Artinya, Lembaga Penguji Kompetensi untuk wartawan saat ini sudah ada dua yakni versi Dewan Pers dan versi BNSP.

Selain itu, sertifikasi kompetensi dari BNSP bersifat general bagi wartawan dan tidak dibatasi sekat konstituen serta lembar sertifikat dicetak di Perum Peruri menggunakan lambang Garuda serta bermeterai menyatu dengan kertas sertifikat.

Dia memprediksi, bila dua lembaga ini, DP dan BNSP adu kuat dan tidak tercapai harmonisasi karena adanya penilaian bahwa BNSP dibentuk dengan UU Ketenagakerjaan sebagai Lex generalis. Profesi wartawan, seperti halnya advokat, dokter, notaris, atau hakim dibentuk dengan Undang Undang khusus (Lex specialis). Adagiumnya Lex specialis derogat legi Generali. Hukum khusus meniadakan hukum umum.

Maka, lanjutnya, DP harus mengupayakan perubahan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan menjadi Peraturan Pemerintah dan masuk dalam lembaran negara dan bila itu tidak dapat dilakukan, maka negara yang akan menyelesaikannya dan semua pihak harus menerima.

Sedangkan bila terjadi harmonisasi atau kompromi dua lembaga ini, maka idealnya pertama, bahan uji harus diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dimiliki oleh BNSP dan bahan masukan seluruhnya dari kalangan pers itu sendiri, kedua, semua lembaga penguji di DP menjadi LSP dan harus ada masa berlaku sertifikat  kompetensi, ketiga BNSP harus mengakui 18.000 sertifikat kompeten yang dikeluarkan DP, ke empat, DP harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua wartawan bersertifikat kompeten bila terjadi delik pers, sekaligus menghilangkan sekat konstituen.

Bila harmonisasi itu terjadi, maka wartawan di Indonesia akan diuntungkan, sebab tidak ada lagi sekat konstituen, lalu siapapun yang mengaku wartawan profesional dan kompeten dapat mensertifikatkan kompetensinya di semua LSP Pers yang ada, ucap Fredrich yang juga pemegang sertifikat Penguji dari DP dan sudah lulus (dinyatakan kompeten) sebagai asesor (penguji) BNSP melalui LSP Pers Indonesia. (AI/FK).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong tumbuhnya kelompok usaha produktif, sekalipun Pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kelompok ini disebut KUIS, singkatan Kelompok Usaha Inovasi Sejahtera dan Pemprov Sulsel berharap Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB) juga bisa memunculkan kelompok KUIS tersebut.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani pada Musyawarah Besar VII Kerukunan Keluarga Daerah Barru se-Indonesia, di salah satu hotel berbintang di Makassar, Sabtu.

Mubes kali ini bertema Sinergi KKDB Pusat dengan Daerah dalam Pengembangan Usaha Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Barru.

Menurut dia, sinergitas KKDB pusat dan daerah dalam pengembangan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting. Demikian juga, salah satu kesuksesan kabupaten jika dapat mengawal program provinsi dalam hal visi-misi yakni Sulsel inovatif, produktif, kompetitif, daya saing dan berkarakter.

“Begitu juga provinsi, salah satu kesuksesannya kalau mampu mengawal, mengasistensi program prioritas nasional. Tujuannya adalah visi-misi negara, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah harus melihat potret daerah yang ada. Kemudian membuat pemetaan yang kuat sehingga memastikan kondisi yang terjadi. Selanjutnya ditarik permasalahan yang ada untuk dicari solusinya. Diantara berbagai masalah yang bisa ditemukan, seperti daya saing kurang, kemiskinan masih tinggi, angkatan kerja yang masih banyak, bonus demografi masih jadi ancaman, usia produktif belum terarah.

“Kita memotret saat ini dan memastikan kondisi yang kita inginkan. Maka ini akan muncul transformasi di tengahnya, inovasi, gagasan, ide dan sebagainya. Kemudian dapat muncul kelompok produktif, kelompok usaha produktif,” ucapnya.

Menurut dia, kesejahteraan dapat diperoleh melalui sinergitas bersama. Pemprov adalah dukungan bagi daerah bawahan, yakni kabupaten kota. Karena jika kabupaten kota maju, maka provinsi akan maju, sehingga menghasilkan Indonesia yang hebat.

Musyawarah Besar dihadiri Bupati Kabupaten Barru, Sulsel, Suardi Saleh, tokoh masyarakat Barru se Indonesia serta pengurus KKDB se Indonesia sekaligus melakukan halal bi halal dan seluruhnya dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan masker menjaga jarak dan tidak bersentuhan serta sebelum masuk ke ruang acara mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. (FK/AI).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Meski Pandemi Covid-19 masih berlansung, namun Provinsi Sulawesi Selatan tetap mampu meningkatkan ekspornya ke mancanegara secara signifikan selama triwulan pertama 2021.

Kegiatan kerja ekspor untuk berbagai komoditi beragam dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, memakai masker saat beraktivitas, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sejak dari daerah produsen, industri hingga proses ekspor.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan di Makassar, Sabtu, melalui release Humas Pemprov Sulsel, Peningkatan ekspor sebesar 19,15 persen menjadi bukti upaya pemulihan ekonomi di daerah ini dengan    capaian nilai ekspor triwulan pertama 2021 sebesar 296,51 juta dolar AS atau Rp 4,21 triliun (kurs 14.200), sedangkan periode yang sama 2020 nilainya hanya 248,85 juta dolar AS.

“Alhamdulillah, ekspor kita naik diantaranya dari hasil pertanian berupa rempah-rempah. Jika dahulu Indonesia dijajah karena rempah-rempah. Kini kita harus dominasi pasar rempah-rempah dengan ekspor keluar negeri. Untuk tahun 2021 ini, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang kita ekspor,” jelasnya.

Sedangkan komoditas ekspor utama Sulsel Maret 2021, diantaranya nikel, rumput laut, udang segar, carragenan, mete kupas, kakao liquor, clinker, daging kepiting, biji kakao, dan ikan olahan.

Sedangkan lima negara besar tujuan ekspor komoditas Sulsel adalah Jepang, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan Bangladesh.

“Kami terus memotivasi masyarakat agar Pandemi tidak menjadi halangan untuk pemulihan ekonomi serta peningkatan ekspor,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari F Radjamilo menambahkan, dalam memacu pertumbuhan ekonomi baru, Pemprov Sulsel berencana membangun lokasi pergudangan untuk Pelabuhan Daratan atau Dry Port.

“Bapak Plt Gubernur telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) bersama PT. Pelindo IV dan Kabupaten untuk pembangunan Dry Port di Kabupaten Jeneponto untuk wilayah selatan, dan direncanakan di kabupaten lainnya untuk wilayah utara,” ucapnya.

Sekaligus mempersiapkan rencana Sulsel menjadi hub alias tempat yang di dalamnya terjadi aktivitas transit barang atau persinggahan barang di wilayah Indonesia Timur.

“Kita sudah memiliki pelabuhan Makassar New Port (MNP) serta bandara besar yang saat ini tengah dalam pengembangan, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kita harap, bisa memicu lahirnya pertumbuhan ekonomi baru dan akan memunculkan eksportir baru, sehingga akan menambah taraf kesejahteraan masyarakat, sekalipun pandemi covid-19 masih ada,” ujarnya. (FK/AI).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Mendukung kebijaksanaan strategis nasional  dalam penanganan Pandemi Covid-19 merupakan salah satu cara memaknai Hari Kebangkitan Nasional.

Seluruh masyarakat harus mengambil bagian dan berperan dalam kebijaksanaan strategis mengatasi Covid-19, ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani berkaitan dengan Hari Kebangkitan nasional melalui release Humas Pemprov Sulsel yang diterima di Makassar, Jumat.

“Semangat Budi Utomo adalah bagaimana bisa menambah kapasitas layanan yang profesional, kapasitas integritas dalam memberikan pelayanan optimal pada masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Sulsel, Amson Padolo mengatakan, Kebangkitan Nasional menjadi momentum bangkitnya Indonesia di masa pandemi, termasuk dengan memanfaatkan era digital.

“Indonesia harus mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dengan lebih memaksimalkan pengembangan dalam digitalisasi. Artinya, kita bangkit kembali walaupun itu di tengah keterpurukan karena pandemi. Kita jarus mampu eksis dengan pengembangan ekonomi melalui media digital,” ucapnya.

Menurutnya, ke depan dunia akan diperhadapkan pada peran keterbukaan informasi, dimana dunia seakan tanpa batas. Indonesia harus siap menghadapi itu dan bangkit.

Sehari sebelumnya, upacara Hari Kebangkitan Nasional dilakukan secara virtual nasional dipimpin Menteri Kominfo dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Di Kantor Gubernur Sulsel, upacara virtual itu diikuti melalui salah satu ruangan dengan jumlah peserta upacara dibatasi, menjaga jarak dan semua peserta memakai masker. (FK/ AI).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Luwu Utara, Sulsel (Phinisinews.com) – Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terus mengingatkan agar Protokol Kesehatan (Prokes) selama Pandemi Covid-19 terus dilaksanakan dengan ketat, sekalipun saat penanganan bencana alam dan penyaluran bantuan.

Semua petugas penanganan bencana diharapkan terus gunakan masker, atur sedemikian rupa agar jarak tetap renggang, hindari kerumunan dan terus cuci tangan dengan sabun setelah terjadi sentuhan pertolongan maupun sentuhan penyaluran bantuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman kembali  mengerahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel untuk menyalurkan bantuan ke Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang sejak 16 Mei 2021 dilanda bencana banjir di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Baebunta Selatan, demikian release Humas dari Kabupaten Luwu Utara yang diterima di Makassar, Jumat.

Ada empat dusun yang terdampak, yakni Kaluku Bulawan, Dadeko, Bala Kajang, dan Suka Makmur. Data dari BPBD Lutra, banjir tersebut menggenangi 322 rumah warga atau 322 KK yang terdiri dari 1.064 jiwa. Ketinggian air sekitar 40 cm sampai 100 cm. Tidak hanya rumah, lahan perkebunan, sawah, rumah ibadah, kantor desa, dan bangunan sekolah juga turut tergenang air.

Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan dalam dua hari terakhir ini menyebabkan  debit air Sungai Rongkong meningkat, serta terjadinya pendangkalan sungai pasca banjir bandang.

BPBD Sulsel (19/5) menyalurkan bantuan berupa beras beserta paket sembako siaga darurat yang berisi bahan makanan beserta sarung, selimut dan popok bayi.

Untuk membantu penanganan banjir di daerah tersebut, Plt Gubernur terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan BPBD Kabupaten Lutra.

“Alhamdulillah, Tim BPBD Provinsi hari ini menyalurkan bantuan untuk saudara kita terdampak banjir di Desa Lembang-lembang, Kecamatan Baebunta Selatan,” ucapnya.

Ia berharap agar banjir dapat segera surut. Serta mengimbau masyarakat untuk waspada cuaca saat ini yang memasuki musim penghujan di beberapa wilayah dan berharap agar masyarakat menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari paparan Covid-19. (FK/AI).

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Protokol Kesehatan (Prokes) Pandemi Covid-19 tetap diberlakukan ketat di Provinsi Sulawesi Selatan, sekalipun itu pertemuan bersifat internasional, dengan wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pertemuan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerapkan prokes tersebut saat menerima audiensi dari lembaga usaha asal Swiss, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), di Kantor Gubernur Sulsel, seperti release Humas Pemprov Sulsel, di Makassar, Jumat.

Dari pihak GIZ dihadiri Lead Climate Advisor, Gerd Fleischer dan perwakilan Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs yang diwakili Andrea Zbinden dan Banu Sjadzali.

Andi Sudirman menjelaskan, pertemuan tersebut membahas proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesia-Nationally Appropriate Mitigation Actions (SUTRI NAMA) dan Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).

“Pertemuan membahas master plan system transportasi Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa Gowa, dan Takalar) dalam rangka proyek SUTRI NAMA dan INDOBUS,” ujarnya.

Menurut Gubernur, proyek ini nanti bisa mendukung kemudahan aksesibilitas masyarakat di empat daerah di Kawasan Mamminasata.

Sementara itu, Lead Climate Advisor GIZ, Gerd Fleischer mengapresiasi atas sikap pemerintah Provinsi Sulsel melalui Andi Sudirman yang telah menerima dengan baik kedatangan GIZ bersama rombongan di Sulsel.

“Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman beserta jajaran Dinas Perhubungan untuk dapat bertemu dan berdiskusi mengenai pengembangan sistem angkutan umum massal yang berkelanjutan di wilayah metropolitan Mamminasata,” katanya.

Gerd mengungkapkan, proyek SUTRI NAMA dan INDOBUS serta Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility (FELICITY) ini didanai oleh German Federal Ministry the Enviroment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU), NAMA Facility, dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) yang dimplementasikan oleh GIZ.

Gerd berharap agar lembaga ini dapat melanjutkan memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Sulsel dalam pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dengan jalur khusus, sesuai dengan standar internasional serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sistem transportasi di wilayah Mamminasata. (FK/AI).