Monday, 13 December 2021 11:19
 

Penulis : Fred K   /  Ahmad I

Bilikumba, Sulsel (Phinisinews.com) – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN serta jajaran gabungan lainnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan,  mengikuti apel bersama sekaligus percepatan vaksinasi covid-19

Apel gabungan baru pertama kali diwajibkan kepada tenaga non ASN masing masing OPD sehingga jumlah peserta apel mencapai ribuan orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yakni semua memakai masker, menjaga jarak serta sebelum dan sesudah upacara mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tampak juga beberapa personil TNI Polri melakukan penjagaan di sekitar lapangan upacara.

Bupati Kabuapeten Bulukumba H.A. Muchtar Ali Yusuf di Bulukumba, sekitar 165 kilometer dari Makassar (ibukota Provinsi Sulsel), Senin, mengakui memerintahkan seluruh ASN dan tenaga non ASN untuk hadir mengikuti apel gabungan kali ini dalam rangka percepatan vaksinasi covid-19 yang saat ini masih rendah pada angka 43 persen.

Usai Apel Gabungan, para pimpinan perangkat daerah diminta untuk mengecek seluruh pegawaianya yang belum divaksin. Yang belum vaksin, maka pegawai yang bersangkutan langsung diminta melakukan vaksinasi di tribun lapangan Pemuda oleh tim vaksinasi yang sudah siap melakukan vaksinasi.

Kapolres Bulukumba dan Dandim 1411 bersama jajarannya membantu proses pengamanan pelaksanaan vaksin. Kapolres AKBP Suryono R Murtedjo meminta seluruh peserta apel tidak ada yang meninggalkan lapangan upacara dan  memerintahkan personilnya untuk berjaga di luar lapangan jika ada pegawai yang kabur dari lokasi.

Jalan keluar untuk meninggalkan lapangan Pemuda satu pintu melewati tribun lapangan. Bagi pegawai yang sudah vaksin, harus memperlihatkan kartu sertifikat vaksinnya kepada petugas untuk keluar meninggalkan lapangan Pemuda. Tampak Wakil Bupati Edy Manaf ikut melakukan pemeriksaan kartu vaksin kepada para pegawainya yang antri.

Bupati Muchtar Ali Yusuf mengaku angka capaian vaksin masih jauh dari harapan untuk terwujudnya Herd Immunity (kekebalan kelompok) di daerahnya yakni minimal 70 persen. Sedangkan di Kabupaten Bulukumba baru 45 persen.

Untuk itu, Apel Gabungan tersebut dimaksudkan menjadi wadah konsolidasi jajaran Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memaksimalkan pemenuhan capaian vaksinasi yang ditargetkan sebanyak 346 ribu sasaran

“Saya minta kepada seluruh ASN dan tenaga non ASN untuk terlibat secara aktif mendukung dan membantu pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik di lingkungan kerja, lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal masing-masing,” ujarnya.

Dia berharap kepada jajaran pemerintahannya untuk mengajak mereka yang belum vaksin dengan memberikan edukasi dan penyadaran bahwa vaksinasi sangat penting untuk meningkatkan imun dan kesehatan komunal dalam rangka mengurangi dampak resiko besar akibat covid-19.

Selain akan berdampak pada pembatasan aktifitas masyarakat, rendahnya tingkat capaian vaksinasi bisa jadi akan mempengaruhi kebijakan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Bulukumba yang dinilai tidak mampu melakukan penanggulangan covid-19.

Sesungguhnya kondisi ini, tambah Andi Utta sapaan akrabnya sudah menjadi pertaruhan harga diri terhadap kepedulian akan penanganan wabah pandemi covid-19.

“Kita semua harus memiliki Siri’ atau rasa malu jika kita tidak mampu mencapai target vaksinasi,” katanya memotivasi.

Untuk memaksimalkan capaian vaksinasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya telah memberikan bantuan tenaga medis sebanyak 50 orang untuk membantu percepatan vaksinasi covid-19 di Kabupaten Bulukumba. pihaknya optimistis dengan dukungan, kerjasama dan semangat gotong royong antara semua pihak, Bulukumba dapat mencapai vaksinasi 70 persen pada akhir tahun 2021. (FK/Q/AI).

Wednesday, 08 December 2021 08:13
 

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad I

Barru, Sulsel (Phinisinews.com) – Pemerintah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) melakukan vaksinasi massal di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru.

Vaksinasi Covid-19 ini menyasar semua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat pelosok desa di wilayah tersebut. 

Pemantauan lapangan di Barru, sekitar 62 kilometer dari Makassar (ibukota Provinsi Sulsel), Rabu, tujuh kecamatan tersebut  adalah Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Vaksinasi bagi masyarakat umum untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok) agar masyarakat tidak lama menunggu giliran vaksinasi dan selama kegiatan vaksinasi protokol kesehatan dilakukan secara ketat yakni semua peserta maupun petugas menggunakan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sebelum dan sesudah kegiatan atau menggunakan hand sanitizer.

Hal ini dilakukan, agar semuanya bisa melalui pandemi Covid-19 dengan keadaan sudah divaksinasi, sehingga angka resiko penularan dan penyebaran semakin turun, ujar salah seorang petugas kesehatan di lokasi vaksinasi..

Minggu ke-3 dan ke-4 November 2021 digunakan 4.500 dosis vaksin dan Minggu pertama Desember sebanyak 4.700 dosis jenis sinovac yang digunakan untuk vaksinasi masyarakat. (FK/Q/AI).

Wednesday, 08 December 2021 07:03
 

Penulis : Fred K   /  Editor : Ahmad I

Makassar (Phinisinews.com) - Pemerintah Kota Makassar melaksanakan vaksinasi “on the road”  untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 menjelang perayaan tahun baru 2022 di Kota Makassar.

Pelaksanaan vaksinasi on the road tersebut, perlu dilakukan karena posisi Kota Makassar akan menjadi pusat kunjungan masyarakat saat momentum perayaan tahun baru, kata Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto di Makassar, awal pekan ini.

Untuk itu, perlu segera dilakukan pengamanan dengan cara melakukan pemeriksaan di sejumlah ruas jalan terkait vaksinasi serta tetap terus melakukan protokol kesehatan secara ketat yakni semua masyarakat kota wajib menggunakan masker untuk semua aktifitas, menjaga jarak pada semua kegiatan serta membudayakan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk awal dan akhir berkegiatan dimanapun itu..

"Makassar kan sering dikunjungi orang-orang dari semua penjuru. Olehnya itu untuk memastikan imunitas tubuhnya aman, akan dilakukan pemeriksaan vaksinasi yang akan terhubung dengan sistem untuk lebih mengetahui informasi dari pengunjung tersebut," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, bagi pengunjung yang vaksinasinya belum lengkap maupun yang sama sekali belum melakukan vaksinasi. Maka akan ditindaki oleh petugas dengan cara didata dan divaksin di tempat.

Dia berharap dengan adanya antisipasi ini dapat menjaga kota dan seluruh masyarakat dari penyebaran virus corona. Sehingga, situasi dapat segera kembali kondusif.

"Vaksinasi yang belum lengkap maupun yang belum vaksin akan terdata jelas di sistem. Karenanya titik lokasi untuk vaksinasi on the road ini akan menyasar ke sejumlah ruas jalan besar di Makassar," ucapnya. (FK/Q/AI).

Wednesday, 08 December 2021 06:10
 

Penulis : Fred K  /  Editor : Ahmad I

Makassar (Phinisinews.com) - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani mengusulkan dilakukan tes PCR atau antigen sebelum dimulai acara atau kegiatan pemerintahan di Sulsel.

Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini yakni melaksanakan vaksinasi bagi yang belum vaksin, terus memakai masker untuk semua aktifitas, tetap menjaga jarak dimanapun berkegiatan serta membudayakan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir di awal dan akhir kegiatan di semua tempat.

“Kalau bisa kita memberikan contoh dulu, sebelum memulai acara, dilakukan dulu tes PCR atau antigen. Itu bagian dari edukasi, kita dulu baru orang lain, itu keren,” ungkap Abdul Hayat, saat menerima Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sulsel, di Ruang Kerja Sekda, di Makassar, awal pekan ini.

Dia mencontohkan daerah tetangga yakni Pemerintah Gorontalo yang melakukan tes PCR kembali kepada setiap penumpang yang turun di Bandara Gorontalo.

Padahal para penumpang itu sudah memegang hasil PCR atau antigen di bandara keberangkatan, tetapi mereka memperlakukan tes ulang lagi untuk memastikan tidak ada penumpang yang terjangkit virus covid-19, ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT Dharma Wanita Sulsel, Santi Imran Jausi mengaku, kegiatan yang ingin digelar akhir tahun ini selain talk show juga dirangkaikan dengan HUT Dharma Wanita Persatuan Sulsel.

“Jadi kebetulan kita dari pemberdayaan perempuan mau bikin talk show. Jadi kami juga lanjutkan dengan peringatan HUT, sekalian biar satu paket,” katanya.

Pihaknya berharap, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat turut hadir dalam acara yang dimaksud. “Kami berharap Bapak berkenan bisa hadir dalam acara yang dimaksud,” ucapnya. (FK/Q/AI).

Wednesday, 08 December 2021 03:06
 

Penulis : Kresna Sugiarto  /  Editor : Fyan AK

Yogyakarta (Phinisinews.com) – Untuk menghindari pencemaran lingkungan akibat limbah minyak goreng bekas (minyak jalantah), mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan membantu kaum ibu rumah tangga merubahnya menjadi sabun cuci piring sehingga bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Kegiatan ini merupakan salah satu program dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan di wilayah Dusun Demakan RW 07 Tegalrejo, Yogyakarta, kata Ketua Tim KKN, Rizfal di lokasi KKN, awal pekan ini.

Dalam kegiatan itu, Ibu-Ibu PKK dilibatkan untuk diberikan penyuluhan tentang bahayanya pencemaran lingkungan dan kemudian diajarkan cara membuat miyak jelantah menjadi sabun sebagai antisipasi untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Dia menguraikan, minyak jelantah, merupakan limbah rumah tangga berupa sisa minyak penggorengan yang biasanya berwarna agak kehitaman. Sebagian besar orang pasti akan membuangnya padahal itu dapat mencemari lingkungan. Tetapi ada cara untuk mencegah hal ini yaitu dengan memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun cuci piring.

Proses pembuatannya juga sangat sederhana dan mudah. Dengan menyiapkan alat alat dan bahan seperti, wadah berupa baskom plastik, timbangan digital, sendok, cetakan, gelas ukur atau gelas takar lalu ada pengaduk atau wisk.

Bahan yang diperlukan yaitu minyak jelantah 250 mili liter (ml), NaOH (soda api) 40 gram (gr), Air 150 ml,  dan terakhir pewangi secukupnya sesui kebutuhan dan bisa menggunakan pewangi laundry ataupun bibit murni minyak wangi.

Cara pengolahannya, pertama siapkan alat-alat dan bahan yang sudah ditakar tersebut lalu tuangkan soda api  kedalam wadah, kemudian campur dengan air 150 ml sambil diaduk perlahan, tunggu hingga suhu air dingin kembali, tuangkan minyak jelantah sedikit demi sedikit sambil diaduk, proses tersebut kurang lebih 10 sampai 15 menit hingga rata atau mengental.

Setelah adonan rata (mengental) tambahkan pewangi sesuai dengan kebutuhan, lalu tuang adonan tersebut ke dalam cetakan, lalu simpan di tempat terbuka yang aman dan jauhkan dari jangkauan anak anak, tunggu selama dua minggu, dan sabun siap untuk digunakan.

Dengan takaran tersebut dapat menghasilkan dua item sabun dengan ukuran satu cup air mineral gelas.

Tercetusnya kegiatan ini, lanjutnya, karena melihat potensi akan adanya warga yang secara sembarangan membuang minyak jelantah di sekitaran rumah mereka. Padahal hal tersebut akan berdampak pada kualitas tanah dan air.

Kegiatan dilakukan di Gedung Serbaguna Masjid Rk Sudagaran, Demakan Baru RT 28 RW 07 Tegalrejo, Yogyakarta, diawali memberikan penyuluhan tentang bahaya pencemaran lingkungan lalu dilanjutkan dengan pengenalan peserta dengan alat-alat dan bahan, kemudian diakhiri dengan proses pembuatan sabun minyak jelantah.

Puluhan ibu-ibu PKK sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian dalam proses pembuatan sabun Ibu-Ibu PKK dibagi per RT kemudian didampingi oleh panitia untuk membantu proses pembuatannya dan pada akhir acara sabun yang telah dibuat diberikan kepada peserta.

“Kami berharap agar KKN di Dusun Demakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan menambah pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan,” ucapnya.

Salah seorang peserta, Sundiani (60) mengatakan, acara ini sangat bermanfaat bagi kami (Ibu-Ibu) karena kami kalau masak itu bingung juga untuk buang minyak (jelantah) itu dimana. Dan melalui kegiatan ini, maka limbah tersebut kini bermanfaat dan bernilai ekonomi. (KS/FAK).

Monday, 06 December 2021 13:36
 

Penulis : Mitha MK  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) – Guru Besar Ilmu Komunikasi  Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Hafied Cangara mengatakan, jurnalis perlu diajak menyebarluaskan hasil-hasil riset sehingga hasil penelitian lebih memasyarakat.

Sebab, selama ini dosen dan peneliti menulis untuk memenuhi tuntutan publikasi, karena itu metodologi dan bahasanya, serta terget sasarannya memang bukan untuk pasar pengguna, melainkan untuk masyarakat ilmiah.

Hal itu dikatakan Prof Hafied, ketika bersama Rektor IPB, Dirjen  Distiristek dan beberapa narasumber lain menjadi pembicara pada Webinar “Kolaborasi MBKM Dalam Pengembangan Riset, Inovasi dan Teknologi di era Disrupsi “ melalui zoom, Senin.

Menurut dia, para dosen dan peneliti sudah terbiasa dengan format laporan yang sudah terstandar secara ilmiah menggunakan bahasa sains. Para industriawan kehilangan komunikasi dengan peneliti (missing link) serta para pengguna tidak memahami hasil riset.

Sedangkan masyarakat pengguna memerlukan bahasa dan petunjuk praktis yang lebih sederhana, mudah dimengerti serta mudah diaplikasi, sehingga jurnalis perlu diajak menyebarluaskan hasil riset tersebut dengan bahasa wartawan yang lugas.

Di sisi lain, sebagian besar jurnalis lebih berorientasi pada informasi terkini, aktual, cepat dan menarik serta mungkin kurang tertarik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan riset karena faktor kurang memahami, tidak diajak dan lainnya.

“Sangat langka jurnalis tertarik menulis tentang hasil-hasil riset,” ujar Prof Hafied. Padahal, lanjutnya, hasil riset berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang notebene meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menguraikan, saat ini ada ribuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi dan Puslitbang Kementerian dan Badan Pemerintah yang tidak bisa dipasarkan.

Padahal, hasil-hasil riset tersebut harusnya bisa diaplikasikan, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh dunia usaha, dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya dari hulu sampai hilir.

Berarti selama ini ada kesenjangan antara peneliti, industri, jurnalis dan pengguna, ucapnya, sehingga kesenjangan ini harus dijembatani atau dikomunikasikan melalui peran jurnalis.

Prof Hafied mencontohkan saat dirinya menjabat Ketua LPPM Unhas, dan meminta kepada seorang teman jurnalis mewawancarai peneliti untuk mengenalkan bibit jagung unggul dan lampu energi sinar matahari.

Hasilnya, beberapa petani datang dari pedalaman dan minta difasilitasi untuk bertemu dengan para penelitinya agar hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan.

Untuk itu, menurut dia, diperlukan unit-unit atau direktorat difusi inovasi di setiap lembaga riset yang tidak hanya terampil mengkomunikasikan, tetapi juga mampu memahami apa yang dikomunikasikan.

Para peneliti tidak boleh hanya fokus pada publikasi ilmiah, tetapi juga mengenalkan hasil risetnya kepada publik melalui digital media yang sudah tersedia dan lebih mudah, bahkan gratis.

Untuk itu, menurut Prof Hafied, “Science Communication” sudah waktunya disosialisasikan dan diaplikasikan pada semua sektor riset untuk mendorong Indonesia masuk 10 negara besar tahun 2035. (MMK/FK).

Thursday, 02 December 2021 15:28
 

Penulis : Mitha MK  /  Editor : Fred K 

Makassar (Phinisinews.com) – Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Dr Dadang Rahmat Hidayat  menyatakan, media diperlukan sebagai jurnalisme solutif  dalam konteks pemberitaan kebencanaan. 

Sebab, selama ini media sangat kecil atau cenderung tidak berani menawarkan rekomendasi sebagai jurnalisme solutif terhadap pemberitaan bencana yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi. 

Hal itu dikemukakan Dadang Rahmat yang juga Dekan Unpad pada Pelantikan Pengurus ISKI dan Pengurus Asosiasi Pengelola Pendidikan Tinggi Komunikasi (Aspikom) dirangkaikan dengan seminar nasional “Penguatan mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan ilmu komunikasi”, di Gedung IPTEK Universitas Hasanuddin (Unhas), di Makassar, Kamis. 

Padahal, lanjutnya, publik ingin mengetahui apa yang terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya serta bagaimana tanggungjawab moral dan sosial stake holder terhadap terjadinya bencana alam maupun bencana sosial yang teramu dalam suatu pemberitaan solutif. 

Menurut dia, riset informasi kebencanaan yang ada sangat dangkal, framing, bicara bencana media kita dangkal dalam memberikan informasi. Media lebih banyak menginformasikan tentang kejadian dan tidak banyak menguraikan tentang penyebab kebencanaan tersebut. 

Wakil Ketua III ISKI, Dr Iqbal Sultan mengatakan, peristiwa bencana yang terjadi bisa tambah diperparah dengan efek komunikasi, gagap komunikasi, krisis komunikasi karena komunikasi cenderung banyak yang menilai tidak dianggap penting.

Sehingga krisis komunikasi yang tidak dikelola dengan baik bahkan akan menimbulkan bencana komunikasi. Bagaimana orang luar cara pandangnya terhadap komunikasi.

Ketua Umum Aspikom, Dr Muhamad Sulham menambahkan jurnalis dengan keilmuan komunikasi secara sistem, konsep dididik secara benar dan tidak pernah jurnalis dididik untuk menyiarkan hoax.

Namun inti dari informasi kebencanaan itu adalah investigasi yang harus dilakukan jurnalis untuk menghasilkan jurnalisme solutif

Saat ini Aspikom mengusulkan kurikulum mitigasi bencana dalam bidang komunikasi, ujarnya.

Sebelumnya, untuk pertama kali, pengurus ISKI (ISKI) dan pengurus Aspikom dilantik bersamaan yakni Pengurus Daerah ISKI Sulsel diketuai Dr Syamsu Rizal dan Aspikom Korwil Sulselbar, Dr Muh Akbar.

Yang melantik, Ketua Umum ISKI, Dr Dadang Rahmat Hidayat serta Ketua Umum Aspikom, Dr Muhamad Sulham (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Hadir jajaran pengurus yang dilantik, diantaranya Dr Firdaus Muhammad, Dr Alem Febri Sonni, Dewan pakar ISKI dan lainnya.

Alem Febri Sonni selaku Ketua Panitia menyampaikan sejarah terjadi antara ISKI dan Aspikom berkolaborasi dalam pelantikan bersama di Makassar.

“Sejarah ini dilantik bersamaan,” kata Sonni sapaannya yang juga mantan Ketua KPID Sulsel ini melanjutkan bahwa alumni komunikasi memiliki misi, persepsi, pandangan yang sama. Dengan melegalitas asosiasi lembaga sebagai tempat mengacu dalam konteks ilmu komunikasi.

Pelantikan dilakukan bergilir yang dimulai dari pengurus Aspikom Korwil Sulselbar, lalu ISKI Sulsel secara luring dan ISKI Sulawesi Tenggara (Sultra) secara daring. (MMK/FK).

Thursday, 02 December 2021 14:58
 

Penulis : Mitha MK  /  Editor : Fred K 

Makassar (Phinisinews.com) – Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Dr Dadang Rahmat Hidayat  menyatakan, media diperlukan sebagai jurnalisme solutif  dalam konteks pemberitaan kebencanaan. 

Sebab, selama ini media sangat kecil atau cenderung tidak berani menawarkan rekomendasi sebagai jurnalisme solutif terhadap pemberitaan bencana yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi. 

Hal itu dikemukakan Dadang Rahmat yang juga Dekan Unpad pada Pelantikan Pengurus ISKI dan Pengurus Asosiasi Pengelola Pendidikan Tinggi Komunikasi (Aspikom) dirangkaikan dengan seminar nasional “Penguatan mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan ilmu komunikasi”, di Gedung IPTEK Universitas Hasanuddin (Unhas), di Makassar, Kamis. 

Padahal, lanjutnya, publik ingin mengetahui apa yang terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya serta bagaimana tanggungjawab moral dan sosial stake holder terhadap terjadinya bencana alam maupun bencana sosial yang teramu dalam suatu pemberitaan solutif. 

Menurut dia, riset informasi kebencanaan yang ada sangat dangkal, framing, bicara bencana media kita dangkal dalam memberikan informasi. Media lebih banyak menginformasikan tentang kejadian dan tidak banyak menguraikan tentang penyebab kebencanaan tersebut. 

Wakil Ketua III ISKI, Dr Iqbal Sultan mengatakan, peristiwa bencana yang terjadi bisa tambah diperparah dengan efek komunikasi, gagap komunikasi, krisis komunikasi karena komunikasi cenderung banyak yang menilai tidak dianggap penting.

Sehingga krisis komunikasi yang tidak dikelola dengan baik bahkan akan menimbulkan bencana komunikasi. Bagaimana orang luar cara pandangnya terhadap komunikasi.

Ketua Umum Aspikom, Dr Muhamad Sulham menambahkan jurnalis dengan keilmuan komunikasi secara sistem, konsep dididik secara benar dan tidak pernah jurnalis dididik untuk menyiarkan hoax.

Namun inti dari informasi kebencanaan itu adalah investigasi yang harus dilakukan jurnalis untuk menghasilkan jurnalisme solutif

Saat ini Aspikom mengusulkan kurikulum mitigasi bencana dalam bidang komunikasi, ujarnya.

Sebelumnya, untuk pertama kali, pengurus ISKI (ISKI) dan pengurus Aspikom dilantik bersamaan yakni Pengurus Daerah ISKI Sulsel diketuai Dr Syamsu Rizal dan Aspikom Korwil Sulselbar, Dr Muh Akbar.

Yang melantik, Ketua Umum ISKI, Dr Dadang Rahmat Hidayat serta Ketua Umum Aspikom, Dr Muhamad Sulham (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Hadir jajaran pengurus yang dilantik, diantaranya Dr Firdaus Muhammad, Dr Alem Febri Sonni, Dewan pakar ISKI dan lainnya.

Alem Febri Sonni selaku Ketua Panitia menyampaikan sejarah terjadi antara ISKI dan Aspikom berkolaborasi dalam pelantikan bersama di Makassar.

“Sejarah ini dilantik bersamaan,” kata Sonni sapaannya yang juga mantan Ketua KPID Sulsel ini melanjutkan bahwa alumni komunikasi memiliki misi, persepsi, pandangan yang sama. Dengan melegalitas asosiasi lembaga sebagai tempat mengacu dalam konteks ilmu komunikasi.

Pelantikan dilakukan bergilir yang dimulai dari pengurus Aspikom Korwil Sulselbar, lalu ISKI Sulsel secara luring dan ISKI Sulawesi Tenggara (Sultra) secara daring. (MMK/FK).

Galleries

 
  Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K. Makassar (Phinisinews.com) - Rumah bersejarah Istana Jongayya di...
  Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) - Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI...
  Penulis : Fred K  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) – Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI...
  Penulis : Ahmad I  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP)...

Get connected with Us