Penulis : Ahmad Imron

Sungguminasa, Sulsel, (Phinisinews.com) – Idealnya kontrol sosial dan kontrol media berjalan seiring saat pers mengungkap atau memberitakan kasus korupsi agar peran media menjadi maksimal dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

Sebab peran media bukan hanya sangat penting dalam pemberantasan korups di era keterbukaan saat ini, melainkan juga sifatnya wajib, sebab kontrol sosial tersebut adalah perintah undang undang, kata wartawan senior Fredrich Kuen, M.Si ketika menjadi salah satu pembicara pada talkshow “Peran media dalam pemberantasan korupsi” yang diselenggarakan oleh Grup Wartawan Media Online (Gowa-Mo) di Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat.

Organisasi wartawan Gowa-Mo baru terbentuk empat bulan lalu dan menjadi tempat berhimpun 40 lebih portal berita onlinel, sedangkan pembicara lainnya adalah Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdulah yang diwakili Karo Humas Devo Khadafi serta dari Pihak Polda Sulsel. Dia menguraikan, kontrol sosial untuk kasus korupsi dapat diungkap melalui investigasi, temuan fakta lapangan atau keterangan dari pihak berkompeten seperti Polisi, Jaksa, KPK, temuan BPK dan pihak lainnya, setelah itu kontrol media akan memantau jalannya proses hukum tersebut dari awal hingga vonis Hakim.

Kontrol media juga memiliki peran strategis, sebab melalui pemberitaan tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi tentang perkembangan penanganan kasus tersebut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berjalan cepat, normal atau lambat.

Kontrol sosial menurut Fredrich yang juga Penguji Kompetensi Wartawan, adalah perintah UU, itu terlihat pada Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 3 ayat 1 dan 2, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial serta juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Selain itu, pasal 6 point a dan d, Pers nasional melaksanakan peranannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Karena pers melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum atas perintah UU, ujarnya yang juga pemegang kartu wartawan utama ini, maka seharusnya wartawan tidak dipidana sesuai pasal 50 KUHP (barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana).

Tentu ada syaratnya, lanjut Penasehat Gowa-Mo ini, yakni kontrol sosial dilakukan secara profesional sesuai dengan UU no.40/1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik antara lain, investigasi berdasarkan fakta, melaksanakan praduga tidak bersalah, berita harus berimbang (cover both side), melakukan konfirmasi, check and recheck, double check and recheck serta menghindari trial by the press. Ingat, ucap mantan General Manager Perum LKBN ANTARA ini, berita kontrol sosial merupakan kerja intelektual prestisius bagi wartawan dengan resiko tinggi, sehingga rambu rambu kerja profesional harus ketat dilakukan.

Kalaupun sudah bekerja cermat dan profesional tetap berdampak hukum, maka diharapkan penyelesaian delik pers dilakukan mengutamakan menggunakan Undang Undang No.40/1999 tentang Pers dan tidak mempidana wartawan, sebab sudah ada MoU antara Kapolri dengan Dewan Pers dalam penyelesaian delik pers mengutamakan penggunakan undang undang tentang pers, sehingga jika kenyataannya pers kalan dalam delik tersebut maka sanksinya adalah melayani hak koreksi, hak jawab atau denda, ujarnya yang juga Ketua Dewan Kehormatan Perjosi (Perserikatan Jurnalis Online) ini.

Talk show tersebut dihadiri ratusan orang yang terdiri wartawan, LSM, institusi pemerintah dan swasta. (FK/MMK).

Penulis : Mitha K.

Makassar, 15/2 (Phinisinews.com) - Pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan portal berita online yang dilakukan Dewan Pers (DP) dengan melibatkan pihak lain mengindikasikan bahwa DP sudah menyerah dan tidak mampu lagi melakukan pembinaan kepada pers dan jurnalis di tanah air  sesuai perkembangan zaman.

"Idealnya yang dibentuk oleh Dewan Pers adalah Satgas Edukasi dan bukan Satgas Pengawasan dan penindakan terhadap portal online yang belum terverifikasi atau jurnalis yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang mereka sebut portal dan jurnalis "Abal Abal"," demikian penilaian Ketua Dewan Kehormatan organisasi wartawan Perserikatan Jurnalis Siber Indonesia (Perjosi), Fredrich Kuen MSi pada diskusi lepas tentang pers di salah satu warung kopi yang menyatu dengan outlet Martabak di Makassar, Jumat.

Harusnya DP melakukan otokritik (introspeksi diri) secara ksatria dan mengakui  gagal mengemban tugas pembinaan terhadap pers Indonesia karena berbagai keterbatasan dan mau menerima kritik positif sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja serta menjadikan pengeritik itu kawan dan bukan lawan yang harus dimusnahkan.

Data yang beredar, Indonesia diketahui negara dengan jumlah paling banyak di dunia pengguna media/cyber yakni 43.300 media online. Sementara, memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sebanyak 2.200, dan hanya 7 persen yang memenuhi standar profesional.

Data Dewan Pers Juni 2018 tercatat hingga kini wartawan yang telah lulus mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) di Dewan Pers berjumlah lebih dari 12.000 wartawan. Ujian dilakukan oleh 27 lembaga penguji yang terdiri dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi pers PWI, AJI dan IJTI. Jumlah wartawan di Indonesia mencapai angka kisaran puluhan ribu lainnya yang belum mengikuti UKW.

Mengacu data yang dikeluarkan DP maka wajar bila terhitung sejak era reformasi saat keluarnya UU Nomor.40/1999  tentang Pers, DP memiliki kinerja minimalis sehingga wajar bila saat ini mulai menyerah dan menerapkan kebijakan keras untuk menekan pers yang seharusnya dibina.

Idealnya menurut Fredrich yang juga  Penguji Kompetensi Wartawan, DP harus mencontohkan melakukan UKW massal berbiaya murah hingga gratis kepada 27 lembaga penguji yang diakui, walau diketahui lembaga itu sendiri bukan lembaga sertifikasi sesuai aturan yang ada. Ini juga sebenarnya pelanggaran aturan yang harus dibenahi agar tidak menjadi lembaga penguji "Abal Abal".

Kalau itu dilakukan, lanjutnya, maka angka wartawan ikut UKW akan cepat meningkat, sekaligus semakin sedikit angka wartawan Abal Abal yang disebutkan Dewan Pers tanpa definisi yang jelas itu.

"Toh negara mengucurkan dana untuk DP. Harusnya itu digunakan untuk UKW massal gratis. Begitu juga kegiatan verifikasi harus dilakukan dengan biaya murah dan mudah. Bukanya semua serba sulit dengan biaya tinggi," ujarnya.

Saat ini kalangan pers non UKW yang menjalankan fungsi kontrol sosial resah karena DP telah menjelma menjadi "mahluk menyeramkan" rekomendasinya bisa mengubah delik pers menjadi pidana umum sehingga jurnalis terkriminalisasi (kriminalisasi pers) hanya karena portal berita belum terverifikasi dan wartawan belum ikut UKW. Ujung ujungnya terpenjara atau mati dalam penjara. Padahal harusnya UU No.40/1999 adalah Lex Specialist dengan hukuman bila terbukti melanggar adalah dengan  hak jawab, hak koreksi atau bayar denda dan bukan pidana penjara.

Fungsi pembinaan harus jelas, peningkatan ketrampilan jurnalis dilakukan oleh perusahaan pers dan organisasi pers, sedangkan kompetensi dilakukan DP tanpa komersialisasi agar dapat dilakukan secara massal.

Program pembinaan pers tidak sulit, terutama bagi jurnalis yang menjalankan salah satu fungsi pers yakni kontrol sosial. Media dan jurnalisnya harus patuh terhadap UU Nomor 40/1999 tentang pers serta patuh terhadap kode etik jurnalistik. Memberitakan sesuai fakta fisik atau fakta intelektual (statement), melakukan pemberitaan berimbang, melakukan check and recheck, patuh terhadap azas praduga tidak bersalah, tidak melakukan trial by the press dan bila diperlukan maka melakukan double check and recheck terhadap kebenaran suatu informasi/fakta, memberi kesempatan hak koreksi bila berita kurang benar serta hak jawab terhadap sumber yang keberatan sehingga sekeras apapun kontrol sosial yang dilakukan dapat terhindar dari delik pers (masalah hukum yang timbul akibat pemberitaan), ujarnya.

Jaman Now,  Jaman online

Fredrich yang juga pemegang kartu Wartawan Utama ini menguraikan jaman now (sekarang) saat ini tidak bisa lagi dibendung portal berita online sesuai perkembangan IT, portal berita akan banyak muncul, vlog, video amatir dan lainnya. Akan banyak jurnalis warga (citizen journalism), jurnalis otodidak dan jurnalis independen.

Khusus jurnalis independen, mereka berfungsi seperti Video jurnalis (VJ) dengan kemampuan jurnalis yang bagus, terampil menulis, terampil membuat gambar Video, menyunting narasi dan gambar serta cenderung memiliki link ke newsroom media mainstream tetapi mereka bukan bagian dari media tersebut, namun berita dan gambarnya sering disiarkan. Begitu juga hasil vlog yang banyak disiarkan stasiun tv dan jurnalisme warga serta video amatir yang disiarkan oleh media tulis dan TV pada kejadian kejadian luar biasa seperti bila terjadi bencana alam yang mereka jadi saksi atau korban selamat dan tidak ada wartawan di tempat itu.

Ini semua harus mendapat sentuhan pembinaan ke depannya dan dari sekarang sudah harus dipikirkan caranya. Sebab mereka potensial menginformasikan kejadian yang terjadi untuk diketahui masyarakat luas. Semua pihak tidak bisa tutup mata terhadap perkembangan ini. Padahal wartawan yang ada sekarang saja belum mampu dibina secara maksimal.

Untuk itu, DP dan Kementerian Kominfo harus buka diri, akomodir lembaga yang muncul dan kritis untuk menunjang pers yang merdeka dengan kebebasan pers yang beretika. Jangan menganggap semua pengkritik adalah lawan. Rangkul mereka dan sama sama melakukan pembinaan agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers, katanya. (AI/MM).

Traveler Writer : Atrasina Adlin

Belanda, Phinisinews. Museum yang masuk dalam scene film si Doel di Belanda ini menggelitik saya. Museum yang dibangun pada tahun 1864 ini menyimpan sejarah manusia di masa kolonialisme. Troppen Museum ini difungsikan sebagai museum etnografi daerah-daerah jajahan Belanda. 

Penulis : Ahmad Imron

Makassar, 8/1 (Phinisinews) – Beberapa produk Media Sosial (Medsos) dari konten tertentu seperti pendapat (statement) dan gambar video serta foto dapat mempermudah kerja wartawan yang mengutamakan kecepatan dalam penyiaran berita atau peristiwa terkini.

Syaratnya terlebih dahulu melakukan verifikasi akun dan recheck terhadap statement atau peristiwa yang sudah terpublis di Medsos untuk disiarkan sebagai berita di Media Mainstream maupun media online berita dengan menyebutkan sumber kutipannya.

Hal itu dikemukakan Wartawan Utama yang juga Penguji Kompetensi Wartawan, Fredrich MSi pada Forum Grup Diskusi (FGD) Medsos Dan Journalism Kekinian yang dipandu Pimred Phinisinews yang juga Dosen Komunikasi UIT, Mitha Mayestika M.IKom di Makassar, Selasa.

Pemain Medsos berbeda dengan wartawan walaupun sebagian produk Medsos bisa menjadi berita. Produk Medsos sifatnya insidentil menjadi berita, sedangkan kerja wartawan adalah berkesinambungan menyiarkan berita atau peristiwa yang terjadi hingga tuntas, seperti peristiwa bencana alam, silang pendapat di ranah politik dan lainnya.

Walau tidak dapat dipungkiri, banyak wartawan senior juga adalah pemain Medsos yang pendapatnya laris dikutip di media mainstream, ujarnya.

Dia mengutip pendapat wartawan senior Ilham Bintang pada diskusi di Grup WA mengatakan, banyak wartawan sekarang menulis di Media Sosial. Tulisan Mereka adalah karya jurnalistik, meski medianya Medsos, bukan Media Pers seperti yang dipersyaratkan oleh Undang Undang tentang Pers. Tetapi ini pertanda baik, bisa cepat menularkan prinsip kerja jurnalistik kepada pengguna internet / Medsos yang mayoritas masih awam. Menurut Fredrich, dalam era keterbukaan sekarang ini serta perkembangan terknologi informasi komunikasi yang begitu pesat menjadikan “Dunia seakan tanpa sekat”.

Semua informasi bisa diakses secara online, semua informasi bisa di upload secara online dan semua informasi bisa dikomentari oleh siapa saja dan dimana saja juga secara online dan pemanfaatan yang populer saat ini adalah Media Sosial (Medsos).

Dunia tanpa batas ini harus disikapi secara bijaksana sebab di sana ada etika, ada rambu rambu hukum yang tidak boleh dilanggar, ada aturan yang harus ditaati dan keadaan ini menjadikan kerja wartawan bisa makin mudah bila dilakukan secara kreatif mengikuti trend (kecenderungan) teknologi maupun perkembangan peristiwa.

Mengkaji dari sisi positif, Mereka yang menulis di Media Sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Vlog (video Blog), grup Whats App dan lainnya dapat dikutip sebagai open diary (jika tidak melakukan kuncian atau seizin) sebagai fakta fisik maupun fakta intelektual (Statement) asal menyebutkan sumber kutipan dan langsung menjadi produk berita legal yang disiarkan oleh media mainstream.

Begitu juga berlaku bagi produk citizen journalism asal dibarengi pegecekan terhadap kebenaran peristiwa atau informasi yang disajikan.

Untuk produk Citizen journalism, biasanya yang dikutip adalah laporan tentang kejadian/peristiwa seperti bencana alam dan lainnya, baik dalam bentuk tulisan/narasi maupun gambar.

Ini sejalan dengan definisi berita menurut Laurence R Campbell, Roland E Wolseley, dalam bukunya “How to report and write the news” bahwa berita adalah laporan suatu kejadian baru, peristiwa, masalah, pendapat yang menarik perhatian banyak orang.

Jadi laporan suatu peristiwa atau pendapat yang disebut berita, Itu bisa dilakukan dengan cara melihat atau mendengar langsung suatu kejadian atau pendapat, atau karena keterbatasan jangkauan dan waktu lalu mengutipnya dari media sosial yang sudah mempublis, terutama dari medsos yang telah terverifikasi atau seizin akun medsos yang mempublis dan sebisa mungkin melakukan “speed cross check” bahwa kejadian atau pendapat itu benar.

Menjawab pertanyaan salah seorang peserta FGD mengapa wartawan harus mengutip informasi di Medsos, apakah wartawan sekarag malas atau pengguna Medsos lebih unggul ? Menurut Fredrich, keadaan ini harus dilihat secara bijak.

Pemilik akun akun tertentu di Medsos adalah nama nama yang populer yang meliputi pakar diberagam keilmuan, politisi, pengamat, mantan pejabat yang ahli di bidangnya, wartawan senior, aktor, aktris, selebritis dan lainnya yang sering menulis tentang pendapatnya, kegiatannya yang terkait dengan peristiwa kekinian dan layak untuk komsumsi publik melalui media mainstream. Di sisi lain, wartawan juga memiliki keterbatasan waktu (dikejar dead line), ketersediaan jaringan, daya jangkau dan lainnya.

Melalui upaya kreatif maka pemilik akun tertentu yang sering bermain Medsos dipantau, begitupun pelaku citizen journalism yang tiba tiba melaporkan suatu peristiwa penting yang jauh dari jangkauan wartawan juga akan dipantau, lalu wartawan atau redaktur mengkonfirmasi (akun terverifikasi) atau mengecek kebenaran laporan citizen journalism secara cepat. Lalu menyiarkannya dengan menyebut sumber kutipan.

Apakah wartawan sudah terganti oleh pemain Medsos ?. Hal ini tidak betul, ujarnya, sebab pola kerja wartawan berbeda dengan pemain Medsos maupun citizen journalism.

Pemain medsos menulis atau mengupload gambar sesuai keinginan atau keahliannya terhadap suatu obyek tanggapan yang harus dikomentari.

Citizen journalism melaporkan suatu peristiwa seperti bencana alam karena saat itu dia mengalami atau dia melihat langsung.

Jadi pemain Medsos tersebut bermain secara insidentil untuk tiap topik. Sedangkan Wartawan, menjalankan profesinya secara terus menerus untuk menginformasikan berita kebenaran sesuai fakta.

Wartawan mengutip Medsos maupun laporan Citizen Journalism hanya untuk awal berita, setelah itu akan ditindak lanjuti dengan liputan terus menerus hingga tuntas.

Kalau itu bencana alam, lanjutnya, maka kutipan dari Medsos hanya awal kejadian karena saat itu wartawan tidak ada di lokasi, sedangkan kelanjutan seperti perkembangan jumlah korban bencana, rehabilitasi, evakuasi dan penanganan lainnya menjadi liputan wartawan secara langsung dan berkelanjutan hingga tuntas.

Pola verifikasi akun dan recheck terhadap peristiwa yang terpublis di Medsos sebelum disiarkan sebagai berita di media mainstream serta on line berita, sekaligus menghindarkan wartawan untuk tidak ikut menyiarkan berita bohong (hoaks). (AI/08012019/MM).

Phinisinews, Kian tergerusnya nilai dan tradisi lokal dalam gaya berbusana masyarakat agaknya menimbulkan kegelisahan para seniman, pemerhati budaya serta penggiat mode di Kabupaten Jepara.

“Kita dibanjiri luapan budaya dari manca negara, termasuk dalam gaya dan tatacara berbusana. Perlu mengupayakan untuk menggali potensi-potensi lokal, termasuk tradisi yang dihidupkan oleh masyarakat sampai ke tingkatan desa, untuk digunakan sebagai gagasan utama ragam busana kita,”Indria Mustika, salah seorang guru di SMK Negeri 2 Jepara, dalam diskusi 'Pribumisasi Fashion Carnival dan Penguatan Kearifan Lokal' di Kedai Kebun Kita, Desa Bondo, Bangsri, Jepara.

Menurut perempuan yang membidani lahirnya Jepara Carnival 2015 ini, banyak di antara kita yang abai dengan tradisi dan budaya lokal, dan seringnya meniru budaya-budaya dari luar. Pada acara Jepara Carnival 2015, Indria bersama kalangan seniman Jepara telah mempromosikan rancangan-rancangan dengan bahan dasar tenun Troso khas Jepara dan batik.

Diskusi yang didahului dengan kegiatan bimbingan menulis bagi remaja ini diselenggarakan tadi malam (30/7/2017) oleh Yayasan Kartini Indoesia(YKI) sebagai bagian dari rangkaian acara Festival Mata Air Jepara 2017 dengan dukungan dari Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)

“Kami ingin menekankan pentingnya proses pribumisasi budaya. Pribumisasi kami maknai sebagai proses eksplorasi nilai-nilai kelokalan, atau pribumi, sebagai pijakan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan masyarakat,” Hadi Priyanto, Ketua YKI Jepara menyampaikan. Untuk mewujudkan proses pribumisasi pengetahuan dan karya, YKI berkomitmen untuk turut mendampingi sekolah dan komunitas-komunitas di Jepara untuk mengembangkan motif dan rancangan yang bertumpu pada kekuatan potensi lokal Jepara.  

Diskusi dan peragaan busana ini banyak dihadiri oleh remaja, pelajar dan anak-anak di Jepara. “Keterlibatan remaja dan pelajar SMA dalam kegiatan diskusi sekaligus peragaan busana ini sangat penting.

Remaja sangat peka terhadap trend, termasuk trend busana. Kami berharap dapat menumbuhkan kecintaan mereka pada potensi lokal,” Didin Ardiansyah, seorang seniman muda Jepara, yang malam tadi juga menyajikan beberapa rancangan busananya. Busana berbahan dasar limbah karya Didin diperagakan oleh para pelajar SMK Al-Hamidiyah Batealit, Jepara.

Baginya, mempribumikan produk busana dan industri kreatif dengan bertumpu pada potensi dan kearifan lokal akan membuat Indonesia kaya karya.   “Kegiatan bimbingan menulis gratis sebelum pelaksanaan diskusi juga menjadi pendekatan yang menarik untuk merangkul kalangan remaja.

Masih sangat jarang kami temui rangkaian kegiatan semacam ini yang meyentuh sampai tingkat desa. Ini perlu dilakukan lebih sering tidak hanya di Jepara,”ujar Udik Agus, Ketua Dewan Kesenian Daerah, yang turut hadir di antara pengunjung diskusi.  

Narahubung:

Iskak Wijaya 0812-8815-2670 ;

Hadi Priyanto 0857-2616-6548