Penulis : Redaktur

Medan (Phinisinews.com) - Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, Hence Mandagi mendatangi Markas Besar Polda Sumatera Utara, Kamis, untuk konfirmasi terkait proses hukum laporan polisi nomor : LP/B/0077/II/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI, yang sudah dilimpahkan ke Polda Sumut.

Sebelumnya, laporan polisi yang dilayangkan Mandagi terhadap oknum eks Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya di Badan Reserse dan Kriminal Polri Jakarta, terjadi pada Februari 2023.

Dia melaporkan oknum Plt DP itu karena pernyataannya di sejumlah media online bahwa tidak melegalkan terkait dengan maraknya UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang dilaksanakan LSP mengatasnamakan kerjasama dengan BNSP, dan pernyataannya itu dikutip media.

“Saya konfirmasi ke penyidik Polda Sumut terkait perkembangan laporan itu. Saya yakin laporan kami akan ditindaklanjuti. Sebelumnya saya selaku pelapor sudah diperiksa oleh penyidik. Dan semoga pihak terlapor juga ikut diperiksa,” ujar Mandagi saat memberikan keterangan pers di depan puluhan awak media usai bertemu pihak penyidik Polda Sumut, (23/11) di Mapolda Sumut, dalam siaran pers yang diterima di Makassar, Jumat.

Mandagi yang juga Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menegaskan, laporan polisi ini dilayangkan agar terlapor  yang saat ini menjabat Anggota Dewan Pers harus membuktikan bahwa sertifkasi kompetensi wartawan di LSP Pers Indonesia itu ilegal.

Turut mendampingi Mandagi di Mapolda Sumut, Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang dan jajaran pengurus SPRI yang baru saja dilantik.

Ketua DPD SPRI Sumut Burju Simatupang, ST, SH mendukung penuh pihak penyidik mengusut tuntas penyelesaian kasus oknum anggota Dewan Pers yang dilaporkan Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi.

"Saya pemegang sertifikat Wartawan Utama dari BNSP melalu LSP Pers Indonesia. Kalau ini dikatakan ilegal, saya akan kawal penyidikan di Polda apakah benar sertifikat BNSP itu ilegal," ujar Burju.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Ir Soegiharto Santoso, SH mengaku sudah pernah diperiksa penyidik terkait kasus dengan terlapor oknum anggota DP tersebut.   

"Saya turut mendesak penyidik Polda Sumut untuk segera memeriksa terlapor untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum," ujar Soegiharto. (Press Release LSP PI/Redaktur).

Penulis : Ahmad Imron  /  Redaktur : Fred Daeng Narang

Makassar (Phinisinews.com) - Seniman kampung berperan penting dalam kelangsungan dan pelestaran bunga rampai kehidupan budaya nusantara.

“Mereka adalah ujung tombak kelestarian kesenian rakyat tradisional nusantara. Keberadaan mereka sebagai benang merah kesinambungan tradisi masa lampau, yang merupakan salah satu kekayaan keberagaman budaya nusantara,” kata Budayawan Dr Andi Halilintar Latief yang juga Ketua Panitia  “Revitalisasi Seni Tradisional 2023”, kepada wartawan di Makassar, Selasa.

Pada puncak acara revitalisasi seni tradisional, ditampilkan beberapa kesenian tradisional seperti atraksi padendang, tari Pepe-pepeka ri Makka, Pajogek Angkong, Gandrang Bulo “Pabuntingang”, Sere Lalosu, Tari Si’ruk, Pammasari, Sere Bissu dan Pemberian Penghargaan Kepada Seniman yang  akan dilakukan di “Baruga Anging Mammiri Makassar“ Rujab Walikota Makassar, 27 November 2023. 

Menurut Halilintar, tanpa Seniman Kampung, kesenian tradisi dan kesenian rakyat nusantara dapat dikatakan tidak berarti, sebab komponen-komponen yang dibangun oleh mereka memperlihatkan betapa masing-masing komunitas seniman pedesaan itu memiliki keunikan tersendiri yang bernilai melebihi dari sekedar perlambang.

Umumnya kesenian-kesenian mereka amat integral dengan ritus-ritus kehidupan pedesaan, baik dari sisi spiritual, pertanian, kelautan, pegunungan, belantara, pesta-pesta atau hiburan.

Seni, kerja dan upacara menyatu secara total dalam kehidupan mereka. Karena keeratannya dengan kehidupan pedesaan tersebut, setiap “lokal” memiliki gaya seninya sendiri-sendiri, ujarnya.

Kini sebagian masyarakat perkotaan berpendapat bahwa seni tradisi saat ini ibarat hanya  sebagai parfum pewangi saja, dalam arti keberadaannya kini masih dirasakan kehadirannya, namun dianggap tidak ada lagi. Hidup tidak, mati pun tak rela.

Menurut dia, Kedudukan, fungsi dan kualitas seni pertunjukan tradisi makin menyusut dari hari ke hari. Komunitas seni tradisi yang makin berkurang ini berada dalam ambang antara ada dan tiada. Dikatakan ada karena sesekali komunitasnya masih menghendaki dan memandang perlu untuk mengedepakannya bagi kepentingan yang bertalian dengan hajatan atau upacara di kampung-kampung.

Namun, lanjutnya, dapat menjadi tiada ketika masyarakat yang semula menopang keberadaannya kemudian meninggalkannya karena berbagai sebab.  Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kelompok seni tradisional adalah persaingannya dengan kelompok kesenian moderen yang sudah kian menjamur di kampung-kampung sekitar mereka. Akibatnya masyarakat mungkin sudah tidak membutuhkan pertunjukan mereka lagi.

“Kini sebagian masyarakat lebih senang mengundang kesenian-kesenian populer seperti orkes dangdut, musik elekton, band, atau tari moderen. Itulah antara lain tantangan yang mereka hadapi, yakni menggairahkan kecintaan komunitas sekitarnya, terutama generasi mudanya terhadap kesenian mereka yang kadang dianggap remeh dan mengoloknya sebagai kesenian kampungan, ucapnya.

Sebagian angkatan tua menganggap dan menilai umumnya angkatan muda  memandang rendah kesenian ini. Hanya ada segelintir saja yang menunjukkan kecintaannya. Ada juga sebagian dari anggota keluarga yang datang berlatih hanya sekedar untuk mencoba-coba saja dan pada akhirnya mereka mundur satu persatu.

Memang harapan mereka tentunya tertuju pada generasi mudanya dan kepada pihak-pihak yang memiliki rasa tanggung jawab kepada kesenian daerah, agar lebih memberi perhatian kepada nasib kesenian mereka. Terlebih-lebih kepada senimannya yang penghidupannya berada pada kelas ekonomi lemah.

Perjalanan sebuah tradisi menuju kegemilangan di masa mendatang atau perjalanannya menuju kematian, menurut Halilintar, selalu merupakan masalah menarik yang diketengahkan dalam berbagai kajian.

Peristiwa kematian memang tidak harus selalu diratapi, tetapi kematian yang dipaksakan harus dapat ditolak. Tanpa bermaksud meratapi kelangsungan salah satu wujud tradisi yang mungkin tidak lagi dikehendaki oleh masyarakat perkotaan Indonesia, barangkali tidaklah terlalu berlebihan apabila mengetengahkan potensi seniman dan kesenian kampung yang tersebar di segala pelosok dan segala jenis keadaan geografis.

Tercatat sejak tahun 1973 hingga sekarang, cukup banyak seni tradisional Sulawesi Selatan telah direvitalisasi secara mandiri. (AI/FDN).

Penulis : Ahmad Imron   /  Editor : Mitha MK

Makassar (Phinisinews.com) – Pelatihan jurnalistik untuk Pimpinan Redaksi (Pimred) yang dilakukan oleh Lembaga pelatihan jurnalistik dan humas, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC) Makassar, makin diminati peserta dari Kawasan Timur Indonesia.

“Tiap bulan, minimal dua kali kami gelar pelatihan jurnalistik untuk Pimred, sesuai permintaan peserta,” ujar Founder (Pendiri) Yayasan Pers Multimedia Phinisi Kuensyam (YPMPK), Fred Kuen Daeng Narang, M.Si, menjawab wartawan, usai pelatihan untuk Pimred, di Kampus P2MTC di Ruko Mall GTC Makassar, Selasa.

YPMPK merupakan induk dari Lembaga pelatihan P2MTC yang dikelola oleh dua General Manager (GM) yakni  GM Pelatihan Jurnalistik dan GM Pelatihan Kehumasan. Selain itu, juga ada Tempat Uji Kompetensi (TUK) diperuntukkan bagi peserta pelatihan yang mau melanjutkan untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) serta ada juga media online phinisinews yang menjadi tempat praktek penulisan semua produk jurnalistik selama pelatihan.

Menurut Fred, tiap pelatihan untuk Pimred “Share media management knowledge for editor in chief” pesertanya 5-10 orang (khusus untuk Pimred, Wapimred dan Redpel) selama 16 jam, terdiri dari teori dan bedah kasus, serta praktek dan simulasi.

Khusus untuk simulasi, antara lain penyelesaian delik pers, pembentukan opini publik dengan semua sistem dan perangkat ilmu jurnalis pendukungnya, optimalisasi gate keepers dan fack checker serta simulasi firewall. Selain itu, penguasaan kompetensi personal dan kompetensi professional.

Banyaknya peminat pelatihan untuk Pimred ini, menurut testimoni para peserta yang dikutip Fred, terutama karena terbatasnya lembaga pelatihan jurnalistik dan organisasi pers yang khusus melatih Pimred atau calon Pimred. Yang selama ini banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pelatihan maupun organisasi pers adalah pelatihan dasar.

Menurut mereka, secara nasional, bisa dihitung jari wartawan professional yang sudah berkarya lebih 30 tahun dan dia juga Pimred serta berpengalaman dalam dan luar negeri yang mau menularkan ilmu Pimrednya kepada calon pimred dan pimred muda untuk memangkas waktu menjadi Pimred professional.

Kelangkaan tenaga pengajar yang menguasai ilmu, praktek lapangan yang mumpuni, pengalaman dalam dan luar negeri, trust di bidang kepemimpinan jurnalistik dan  kompeten di jabatannya serta memiliki ketrampilan mengajar menjadi faktor utama sulitnya lembaga pelatihan melatih Pimred, ujar peserta latih.

Pihaknya, lanjut Fred, sangat berhati hati dalam melakukan pelatihan jurnaistik untuk Pimred, sebab pesertanya adalah wartawan senior yang telah memiliki ilmu jurnalistik hebat. Mereka datang hanya ingin menambah pengetahuannya dan bukan memulai dari nol.

Untuk itu, semua materi latih menggunakan kata “share knowledge” (berbagi pengetahuan) dan berbasis kompetensi sesuai kinerja (Tupoksi) jabatan Pimred (Pimred, Wapimred dan Redpel).

Berdasarkan hal itu, sehingga teman teman dan sahabat wartawan yang ingin menambah ilmu kepemimpinan jurnalistik melalui pelatihan jurnalistik untuk Pimred dari provinsi maupun kabupaten di Papua, Kalimantan dan seluruh Sulawesi datang ke Makassar atau mengundang trainer P2MTC ke tempat mereka.

Pelatihan dijadwalkan sesuai kesepakatan peserta atau kelompok peserta dan yang datang ke Makassar, langsung ke Kampus P2MTC Jalan Metro Tanjung Bunga, Ruko Mall GTC Blok.GA.9 No.7 Makassar atau melakukan komunikasi pendahuluan ke Admin WA 0888 5009 812 dan 0815 3332 2118, ujarnya. (AI/MMK).

Penulis : Uci YS   /  Editor : Mitha MK

Malino, Gowa, Sulsel (Phinisinews.com) -  Pengurus Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) Pendidikan Agama Islam  Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Periode 2023 - 2026 dilantik, di Pusat Kegiatan Guru, di SD Negeri No. 2 Malino, Rabu.

Pelantikan dilakukan oleh Kasi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Hj Triyana Tiri Nurdin, S.Sos. M.Si yang di sambut dengan Angngaru dari siswa SD Inpres Pallangga, Salawat dari Siswa SD Negeri Centre Malino serta Kasida dari siswa SD Negeri Lombasang.

Triyana berharap pengurus periode ini melanjutkan program kerja yang tertunda pada periode sebelumnya serta tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam mengembangkan pendidikan khususnya pendidikan Agama Islam serta lebih meningkatkan lagi kompetensi guru PAI dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakn. Ini merupakan program kerja kepengurusan yang baru.

pengurus baru dalam pertemuan berikutnya harus rapat bekerja dalam penyusunan program untuk tiga tahun ke depan.

Triyana saat itu menyerahkan sejumlah Al Qur'an untuk disalurkan ke beberapa Masjid  dan kelompok Majelis Taqlim

Ketua yang baru dilantik Yusri Syamsuddin. S.Pd. I berterima Kasih kepada semua rekan Guru PAI yang memberikan Kepercayaan dan tanggungjawab dalam memimpin KKGA Ini serta siap mengembangkan program kerja demi peningkatan para guru PAI yang ada di Tinggimoncong. (UYS/MMK).

Penulis : Redaksi  /  Editor :  Fred K  

Jakarta (Phinisinews.com) - Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN di Sulawesi Selatan agar menuntut kompensasi melalui gugatan kolektif (class action).

Ketua Umum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding melalui siaran persnya dari Jakarta yang diterima di Makassar, Minggu, meminta pelaku usaha yang dirugikan menuntut kompensasi terkait kebijakan pemadaman bergilir PT PLN yang telah merugikan masyarakat secara finansial.

"Pasal 29 Ayat (1) A huruf d dan e disebutkan bahwa konsumen berhak mendapat kompensasi apabila ada gangguan tenaga listrik dan memberikan ganti rugi ke pengusaha jika pemadaman terjadi akibat kelalaian penyedia listrik, " ucap Annar Sampetoding.

Annar yang dikenal sebagai keturunan Tomanurung tokoh para raja-raja adat di Sulawesi ini mengajak warga Sulsel melakukan gugatan secara kolektif (class action) akibat penyedia tenaga listrik ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya para pelaku usaha.

"Saya mengajak seluruh rakyat dan pelaku usaha di Sulsel, khususnya Makassar untuk bersatu menuntut dan menggugat PT PLN yang sangat merugikan rakyat dan mengakibatkan  kerterpurukan ekonomi yang bisa berdampak gejolak sosial dan keamanan," kata dewan penggerak masyarakat ekonomi di timur Indonesia ini.

Annar Sampetoding yang dikenal dengansebutan  ASSA ini meminta segenap unsur muspida dan perangkat pimpinan daerah lainnya untuk melakukan langkah preventif menghindari terjadinya gejolak sosial yang terjadi di masyarakat akibat dampak kerugian yang dirasakan masyarakat terkait pemadaman bergilir yang terjadi di Sulsel beberapa bulan terakhir ini.

"Muspida harus hadir saat ekonomi daerah sedang lemah akibat keterbatasan keuangan daerah yang sulit menggerakkan sektor riil. Kondisi ini jelas semakin merugikan kita sebagai pengusaha karena sistem pelayanan publik, khususnya sarana kelistrikan telah merusak iklim usaha di daerah kita," ujarnya.

Sementara itu, gelombang unjuk rasa dan protes warga masyarakat di Kota Makassar terus berlangsung terkait dampak pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulsel. 

Sejumlah ormas yang turun ke jalan itu diantaranya ormas kepemudaan SPTI GMBI, Pemuda Pancasila dan sejumlah aktifis kemahasiswaan. (Red/FK).

Penulis : Redaksi  /  Editor : Ahmad Imron

Jakarta (Phinisinews.com) – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) secara nasional membuka pendaftaran bagi peminat uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia.

Hal itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Temu Silahturahmi Pewarta Warga, 14 Oktober 2023, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPWI dalam rangka mengisi bulan November sebagai Bulan Bakti Pewarta Warga adalah Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) bagi jurnalis dan pewarta warga.

Program SKW ini merupakan tindak-lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PPWI dengan LSP Pers Indonesia beberapa waktu lalu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melalui press releasenya, Selasa.

Kegiatan ini, lanjutnya, merespon keinginan ribuan wartawan dan pewarta warga untuk mengikuti SKW melalui PPWI. Tokoh pers nasional itu juga menjelaskan bahwa sertifikat yang akan diterima oleh para peserta yang lulus SKW tersebut adalah sertifikat yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Sertifikat Kompetensi Wartawan yang akan didapatkan peserta sertifikasi ini diterbitkan secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat dari BNSP tersebut berlogo Garuda Pancasila dan berhologram khusus BNSP yang dicetak di kertas tertentu di Perusahaan Negara, Perum Peruri Jakarta, berlaku di tingkat nasional dan internasional,” ujar Wilson yang juga alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Untuk itu, Sekretariat Nasional PPWI mengeluarkan pengumuman penerimaan pendaftaran calon peserta SKW yakni,  1. Sekretariat PPWI Nasional membuka pendaftaran bagi wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun kalangan di luar PPWI, untuk mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang akan diselenggarakan PPWI bersama LSP Pers Indonesia, mulai saat pengumuman ini dikeluarkan. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 20 November 2023.

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan nama calon peserta melalui pesan WhatsApp dengan format: NAMA – NOMOR KONTAK/WA – KOTA/KABUPATEN – NAMA MEDIA – SKEMA KOMPETENSI PILIHAN, ke nomor kontak Panitia: 081286365336 (Eva Susanti) dan/atau 085772004248 (Mbak Wina).

3. Skema kompetensi wartawan yang tersedia untuk dipilih atau diikuti dalam program SKW kali ini adalah Skema Wartawan Muda Reporter, Skema Wartawan Muda Kameramen,  Skema Wartawan Madya dan Skema Wartawan Utama

4. Setiap peserta SKW yang merupakan anggota dan memiliki KTA PPWI yang masih aktif, diberikan potongan biaya sebesar 5 persen dari biaya yang harus dibayar. Bagi yang ingin mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi anggota PPWI sebelum mengikuti SKW, silahkan menghubungi Sekretariat Nasional PPWI di nomor kontak/WA: 085772004248 (Mbak Wina).

5. Kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan di Bulan Bakti Pewarta Warga akan dilaksanakan pada 27 November 2023, Pukul: 08.00 – 17.00 wib atau sampai selesai, tempat: Hotel Sunlake Sunter Waterfront Resort & Convention, Jl. Danau Permai Raya Blok C1, Kecamatan Sunter, Jakarta Utara – 14350, DKI Jakarta, Indonesia

6. Setiap peserta menanggung secara mandiri biaya sertifikat dan pelaksanaan kegiatan SKW, serta transportasi dari daerah ke Jakarta dan akomodasi selama pelaksanaan kegiatan ini. Informasi terkait biaya sertifikat dan pelaksanaan kegiatan SKW dapat ditanyakan langsung kepada panitia saat pendaftaran.

7. Selain Sertifikat Kompentensi Wartawan, setiap peserta juga akan mendapatkan kaos spesial dan tas unik dari PPWI serta konsumsi pada hari pelaksanaan SKW. Juga disediakan berbagai voucher dari mitra PPWI. 8. Dalam rangka persiapan pelaksanaan SKW, PPWI Nasional memberikan program khusus diklat jurnalistik secara online bagi para peserta secara gratis. Jadwal pelaksanaan diklat dapat ditanyakan kepada Panitia.

9. Pembayaran biaya SKW ditransfer ke Rekening PPWI, yang nomor rekeningnya akan dikirimkan kepada pendaftar yang sudah masuk ke Panitia. 10. Hal-hal lain yang belum jelas terkait pelaksanaan SKW ini, agar dapat ditanyakan langsung kepada Panitia pada nomor-nomor di atas dan/atau menghubungi Sekretariat Nasional PPWI di 021-53668243, WA: 081371549165, ujarnya. (PR DPN PPWI).

Penulis : Redaksi  /  Editor : Ahmad Imron

Jakarta (Phinisinews.com) – Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia,  resmi mengangkat Diah Warih Anjari (DWA) sebagai Anggota Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

“Beliau kami percayakan menjabat salah satu anggota Dewan Pengarah berdasarkan penilaian kapasitas dan performance beliau yang sangat mumpuni di bidang pers dan kontrol sosial. Track record dan networkingnya sangat tidak diragukan,” kata Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi di Kantornya, di  Jakarta, Senin (30/10) usai penyerahan SK Pengangkatan Diah sebagai Dewan Pengarah.

Saat itu, Diah Warih Anjari mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan LSP Pers Indonesia. “Saya merasa terhormat dipercayakan ikut bersama-sama kawan-kawan membangun kualitas pers Indonesia melalui program sertifikasi kompetensi wartawan (SKW) di LSP Pers Indonesia. Saya yakin pers di Indonesia akan semakin berkualitas jika kompetensi wartawan di Indonesia semuanya diukur dengan sistem yang tepat dan diakui pemerintah, serta menggunakan sistem yang berlaku di dunia internasional,” tutur Diwa sapaan akrabnya, seorang aktifis perempuan yang juga sukses mendirikan media online.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menyambut baik bergabungnya Diwa dalam upaya membangun sistem sertifikasi kompetensi wartawan yang dijamin negara dan diakui dunia internasional. 

“Saya pribadi meyakini kapasitas dan track record Mbak Diwa akan mampu menciptakan propaganda positif di masyarakat pers Indonesia bahwa SKW di LSP Pers Indonesia merupakan pilihan yang brilian dan bijaksana bagi wartawan. Sebab wartawan kompeten haruslah diasesmen melalui lembaga yang kredibel dan dilisensi pemerintah bukan oleh penguji yang abal-abal,” papar Hoky sapaan akrabnya.

LSP Pers Indonesia juga sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan Cybers Academy untuk peningkatan kualitas wartawan. Karena LSP Pers Indonesia tidak boleh melaksanakan pelatihan pers, dan hanya bisa mensertifikasi wartawan, maka Cybers Academi adalah lembaga yang dipilih untuk membuat pelatihan pers melalui sistem digital.

“Platformnya sudah ada di website resmi cybers Academy. Wartawan yang ingin mendapatkan bahan pelatihan reporter dan kameramen dapat mengakses melalui www.cybersacademy.id .” ujar Victor, Direktur Cybers Academy.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia terus berlanjut dan makin diminati. LSP Pers Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi profesi wartawan di Indonesia berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) makin tak terbendung.

Berbagai pihak yang menuding SKW di LSP Ilegal kini sedang diproses hukum karena menjadi terlapor. Salah satunya oknum Anggota Dewan Pers berinisial AD tidak lama lagi akan diperiksa sebagai terlapor. Laporan polisi sudah ditindaklanjuti dan pihak LSP Pers Indonesia sudah menjalani pemeriksaan terkait laporan terhadap AD.

Keberadaan LSP Pers Indonesia melakukan SKW di berbagai daerah di Indonesia hingga kini tetap berlanjut meski diterpa isu negatif.

Wartawan yang dinyatakan kompeten dan sudah menerima sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia, secara resmi langsung tercatat dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. Kondisi dan situasi yang membanggakan bagi para wartawan pemegang sertifikat berlogo Garuda Pancasila ini tentunya memberi jaminan bahwa negara melegitimasi kompetensi wartawan Indonesia melalui mekanisme yang tepat dan LSP yang kredibel bukan abal-abal dan ilegal. (Press Release LSP PI).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred K

Takalar, Sulsel (Phinisinews.com) – Lembaga Adat Gallarang Tonasa, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW secara tradisional di Baruga Karaeng Pepeya Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sekitar 38 kilometer dari Makassar, Kamis.

Seluruh undangan yang terdiri dari berbagai pemangku adat, menggunakan pakaian adat Makassar, sarung sutera, jas tutup, songko guru serta badik atau keris terselip di pinggang.

Saat menapaki baruga, tamu disambut dengan tabuhan gendang dan irama suling (papui-pui), makanan yang tersaji juga sangat khas yakni kado minya (ketan kuning berminyak), ayam kampung goreng dan makanan lainnya.

Selain itu, setiap undangan peserta perayaan maulid membawa pulang bingkisan berupa satu bakul penganan kado minya dan ayam kampung goreng serta beras panenan lokal yang ditutup daun pisang dan di atasnya tertancap tujuh rautan bambu yang menusuk tujuh telur ayam kampung yang telah direbus dan diberi pewarna merah dengan beberapa hiasan.

Bakul tempat penganan juga produk tradisional dari ayaman daun pandan kering atau daun lontar. Sedangkan puncak acara adalah ceramah agama dan bersanji yang dilafalkan oleh puluhan pria berpakaian khas sarung sutera, baju koko dan jas serta kopiah songko guru. Bersanji isinya adalah melafalkan isi shalawat menggunakan bahasa Arab bercampur bahasa Makassar dengan irama yang khas dan semua peserta perayaan maulid berdiri.

Menurut Penyelenggara, Ketua Lembaga Adat Gallarrang Tonasa, Hamin Daeng Nyanrang, Dipl Eng, ST, pihaknya merayakan maulid secara adat, maulid tradisi sebagai upaya melestarikan budaya yang terkait dengan agama.

Kepala Balai  Pelestarian kebudayaan Wilayah XIX yang diwakili Kasubag Umum, Andriany mengatakan, negara hadir pada perayaan Maulid adat kebudayaan, sekaligus untuk upaya pelestarian budaya, termasuk budaya yang terkait dengan agama yang disebut ritus.

Kami mendukung melalui alokasi pendanaan untuk upaya pelestarian budaya (ritus) ini agar tetap lestari. Tercatat 10 item obyek ritus budaya dan negara ada untuk pelestariannya. Jadi ada kontribusi negara melalui Balai Pelestarian Kebudayaan untuk penyelenggaraan Perayaan Maulid tradisi ini, ujarnya.

Ritus menurut wikipedia adalah suatu tindakan, biasanya dalam bidang keagamaan yang bersifat seremonial dan tertata. Ritus merupakan obyek pemajuan kebudayaan, yang berupa tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok mayarakat secara terus menerus serta diwariskan pada generasi penerusnya seperti berbagai perayaan, peringatan kelahiran dan lainnya.

Pemangku adat Tinggi Kerajaan Gowa yang juga Raja Adat Borisallo ke-39, Drs Hatta Hamzah Karaeng Gajang, MM (75 tahun), menyambut sangat positif negara ada untuk pelestarian budaya.

Di tempat itu, Andriany menyatakan siap mendukung pameran tunggal benda pusaka milik Hatta Hamzah Karaeng Gajang yang memiliki koleksi hampir 200 item benda pusaka, keris, badik, senjata tajam lainnya, batu mulia, tongkat raja dan lainnya.

“Balai Pelestarian Budaya Wilayah XIX siap mendukung pendanaan dan lainnya untuk pameran benda pusaka dengan kepemilikan tunggal benda pusaka Raja Borisallo ke-39,” ucapnya.

Daerah Sanrobone (Kerajaan adat) di Kabupaten Takalar ini, dahulu adalah tempat para raja berguru ilmu spiritual, sehingga Ustadz Hasan Daeng Limpo dalam ceramah perayaan Maulid itu mengharapkan agar terus mengikuti ketauladanan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sebagai manusia paling mulia.

Selain itu,  dia juga mengingatkan, untuk sesuatu yang baik, dengarkan suara hati nurani, kalau hati nurani mengatakan berzikir, maka berzikirlah, bila hati mengatakan berdoa, maka berdoalah, bila hati mengatakan jangan pergi maka turutilah, sebab suara hati nurani memandu ke hal hal kebaikan. (AI/FK).