Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah memulai (me-launching) program PCR (Polymerase Chain Reaktion)  Swab Test Covid-19 (tes usap) secara massif  di Sulsel, dimulai dari kalangan guru.

“Ini untuk memastikan, sekaligus pembuktian bahwa seluruh guru yang mengajar di Sulsel dalam keadaan sehat dan aman bagi anak didik saat sekolah tatap muka dimulai,” kata Gubernur Nurdin Abdullah di Makassar, Selasa.

Swab test massif di kalangan Dinas Pendidikan Sulsel ini merupakan program Pemerintah Sulsel untuk memastikan guru sehat saat mulai mengajar tatap muka dan pelaksanaan swab test secara massif ini yang pertama di Indonesia dan akan dilanjutkan secara massal untuk masyarakat Sulsel.

Persiapan PCR Swab Test tersebut merupakan sinergi antara Dinas Pendidikan Sulsel dengan Dinas Kesehatan Sulsel, Kabupaten Kota se-Sulsel, dan seluruh Forkopimda yang ada.

“Kami bersama seluruh Forkopimda yang ada mempersiapkan guru-guru kita dengan melakukan PCR swab test, untuk memastikan bahwa guru-guru kita sehat, karena ini akan menghadapi anak didik di sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, tes swab ini juga merupakan salah satu persiapan berdasarkan intruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.

“Menteri Pendidikan meminta untuk menyiapkan sekolah tatap muka di Bulan Januari 2021,” ujar Gubernur.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Prof Muhammad Jufri menambahkan, launching tes swab masif ini merupakan langkah Dinas Pendidikan Sulsel untuk memastikan seluruh anak didik aman memasuki sekolah tatap muka.

“Kita melakukan tes swab massif untuk guru-guru di sekolah dan untuk memastikan anak-anak kita sehat di saat masuk sekolah tatap muka,” ucapnya.

Selain itu, juga tetap diingatkan agar dalam kegiatan apapun protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat terutama saat belajar tatap muka dengan memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan memakai sabun di air mengalir, untuk mencegah agar virus Covid tidak menyebar dan Sulsel segera terbebas dari Pandemi Covid-19.

Hadir pada acara tersebut, KA SPN Batua, Pangdam Hasanuddin, Perwakilan Kejati Sulsel, Dirut Perseroda Sulsel, Kadis Pendidikan Sulsel, Rektor UNM, Rektor UIN Alauddin, dan seluruh stakeholder terkait. (FK/R-HMS/MK)

 

Penulis : Fred Kuen  /  Editor  : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengharapkan agar dalam upaya mencegah penyebaran dan upaya normalisasi dampak Pandemi Covid-19 di Sulsel, maka jalur distribusi vaksin harus di atur sejak dini sebelum diedarkan.

“Saya minta para bupati dan walikota se-Sulsel, mari kita tata dengan baik cara pengelolaan serta distribusi vaksin Covid-19 di Sulsel,” kata Gubernur Nurdin Abdullah saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Pemprov Sulsel (APBN/PHLN, dan APBD Pemprov Sulsel Triwulan III 2020) dan Penyerahan DIPA Tahun 2021, di Makassar, Selasa.

Secara nasional,  anggaran tahun 2021 ini banyak fokus di bidang kesehatan, terutama mengenai pengadaan vaksin, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Gubernur yakin, realisasi anggaran tahun 2021 di kabupaten/kota di Sulsel dapat terealisasi, karena masing-masing bupati dan walikota memiliki konsep yang baik.

“Saya yakin bupati dan walikota punya konsep yang sangat matang untuk penerapan anggaran tahun 2021, sebab hampir semua kabupaten mengalami kenaikan dana DAK, ada yang kenaikannya kecil dan ada juga yang besar,” ujarnya.

Percepatan akselerasi pembangunan di Sulsel akan semakin cepat. Apalagi didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sekalipun Pandemi Covid-19 masih ada.

“Saya percaya akselerasi pembangunan di Sulsel semakin cepat. Patut kita syukuri di Triwulan III, kita mengalami kenaikan, dan ini kenaikan tertinggi di Indonesia,” ucapnya tanpa merinci angka.

Selain itu, juga diingatkan agar dalam kegiatan apapun protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan memakai sabun di air mengalir, untuk mencegah agar virus Covid tidak menyebar dan Sulsel segera terbebas dari Pandemi Covid-19. (FK/R-HMS/MK).

 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, membutuhkan sentuhan “tangan dingin” sejak perencanaan, pengelolaan, penyiapan sumber daya manusia dan penataan obyek wisata serta sarana penunjangnya.

Sekalipun sentuhan sektor ini belum maksimal, namun melalui cara-cara kreatif diharapkan mampu meningkatkan pengembangan sektor pariwisata Jeneponto yang memiliki potensi besar dengan panjang garis pantai 114 kilometer dan obyek wisatanya beragam serta menyebar di 11 kecamatan.

Hal itu dikemukakan Bupati Kabupaten Jeneponto, Sulsel, H Iksan Iskandar, MSi saat membuka pelatihan manajemen home stay, Pondok Wisata, Rumah Wisata, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Jeneponto dan diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur masyarakat Jeneponto di salah satu hotel bertaraf internasional di Makassar, Kamis malam, dengan tetap menerapka protokol kesehatan.

Menurut Bupati, destinasi wisata bukan hanya pantai, melainkan beragam obyek wisata lainnya seperti obyek wisata budaya, agro wisata, obyek wisata alam, wisata buatan, atraksi wisata, kuliner serta lainnya dan semua potensi itu ada di Jeneponto.

Namun, lanjut Bupati, yang tidak kalah penting dari pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata itu adalah perubahan perilaku masyarakat dalam menyambut wisatawan, baik wisatawan dalam dan luar negeri secara ramah agar betah mengunjungi potensi wisata yang ada di daerah ini dan itu sudah dilakukan melalui program Gammara (gerakan bersama menuju masyarakat ramah).

Sehinga, kata Bupati Iksan, pada fasilitas sarana penunjang akomodasi rumah sehat (home stay) juga ada Gammara Pikiran, Gammara Hati dan Gammara Perilaku saat menjadi tuan rumah yang baik di sektor pariwisata.

Sekretaris daerah Kabupaten Jeneponto, Dr H Syafruddin Nurdin mengatakan, Pemkab Jeneponto sangat mendukung pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata untuk menjadi sektor ekonomi potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat sejak dari perencanaan, pengembangan, hingga penyiapan SDM yang memadai.

“Kami menempatkan Perempuan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dengan harapan sentuhan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerah ini makin baik dan semua potensi bisa tergali secara maksimal untuk dipromosikan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi mengatakan, promosi pariwisata tidak perlu menunggu siapapun sebab dalam era digital sekarang ini, pelaku pariwisata dapat melakukan “citizen tourism journalism” atau pelaku pariwisata dapat menuliskan dengan baik, memfoto dengan sudut pengambilan gambar yang tepat dan memvideokan dengan gambar yang tidak bergetar obyek wisata, atraksi wisata dan kuliner maupun sarana pendukungnya lalu mempublis di media sosial twitter, instgram, flog, youtube dan lainnya sebagai upaya memperkenalkan (mempromosikan).

Kalaupun ada upaya mempromosikan secara terpadu oleh stake holder, maka dapat dilakukan melalui penulis pariwisata, travel writer, pers atau melalui pelatihan cara menulis, memfoto dan memvideokan, lalu masyarakat sendiri melakukan promosi seperti youtuber mempublikasikan kontennya dan hal itu akan sangat efektif.

Bila itu home stay, lanjutnya, maka yang penting diperhatikan adalah kebersihan rumah, kesehatan lingkungan serta keramahtamahan melalui pendekatan budaya lokal sebagai daya tarik untuk pemanfaatan pondok wisata tersebut di destinasi yang ada dan khusus hasil bisnis home stay ini seluruhnya dari rakyat untuk rakyat.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, Elly Isriani Arief, MSi, melaporkan, pendataan terakhir yang dilakukan, di Kabupaten Jeneponto terdapat 52 destinasi obyek wisata yang beragam, dari obyek wisata budaya, pantai, alam, buatan, atraksi wisata, kuliner dan lainnya.

Pelatihan manajemen home stay ini dilakukan sebagai upaya menyediakan sumber daya manusia yang tepat untuk mendukung pengembangan sarana pendukung akomodasi secara khusus dan sektor pariwisata secara umum di daerah ini. (AI/MK)

 

Penulis :  Mitha K  /  Editor :  Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Masa Pandemi Covid-19 dapat menjadi langkah awal bagi negara untuk secara tetap ada bagi kehidupan finasial wartawan profesional melalui sertifikasi jurnalis (Serjul) sebagaimana Dosen memperoleh tunjangan sertifikasi (Serdos) di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di tanah air.

Dananya antara lain bersumber dari Public Service Obligation (PSO) atau dari sumber lain di APBN serta sepenuhnya untuk kebutuhan informasi benar dan mendidik untuk rakyat seperti negara memberikan PSO kepada kantor berita dan alurnya (nomenklatur) dapat melalui Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan atau Sekretariat Negara.

Pendapat itu dikemukakan Trainer Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi, menjawab pers usai menjadi instruktur utama pelatihan 16 jam “Cara cepat menjadi wartawan profesional di era milenial” di kampus P2MTC Ruko Mall GTC Tanjung Bunga Makassar, Rabu.

Dewan Pers dan Satgas Covid-19  melalui program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) sudah memulai sentuhan finansial bagi wartawan bersertifikat kompeten yang dilakukan secara selektif dengan pemberian dana Rp2.175.000,- per-bulan per-wartawan atau setara dengan tunjangan Serdos tingkat pertama.

Pemberian tunjangan itu melalui misi perubahan perilaku masa pandemi covid-19  dengan melakukan sosialisasi melalui berita agar secepatnya Indonesia terbebas dari Pandemi melalui pemberitaan membudayakan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir), memberitakan kisah kisah inspiratif mengenai pasien sembuh covid-19 dan kearifan lokal dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 serta berita covid secara umum.

Bantuan finansial itu tidak gratis, tiap peserta FJPP wajib membuat dan menyiarkan di medianya 15 berita ditambah satu feature (tulisan ringan) atau indepth reporting (laporan mendalam) sebagai ukuran kinerja atau Key Personal Indikator (KPI).

Dari data Website Ubahlaku.id, tercatat 4.963 wartawan yang mendaftar FJPP dan yang lulus seleksi dalam dua gelombang sebanyak 4.327 wartawan. Sedangkan data Dewan Pers yang dikutip melalui webside-nya tercatat sebanyak 16.543 wartawan telah mengikuti uji kompetensi dan kompeten melalui 27 lembaga penguji yakni organisasi Pers, media mainstream (media arus utama) dan lima Perguruan Tinggi.

Pada akhir tahun 2016, mengutip Jurnal Dewan Pers edisi 14, diperkirakan pasca reformasi pertumbuhan media online mencapai 43.400 media. Yang terdaftar di Dewan Pers kisaran 2.000 Perusahaan Pers (terverifikasi) yang meliputi media cetak, online, televisi dan radio serta diperkirakan 100.000 orang bekerja sebagai wartawan di tanah air.

Selama ini, sertifikasi wartawan mendapatkan penghargaan yang layak di media mainstream yang mapan secara finansial dan manajemen yakni tingkatan sertifikasi (Muda, Madya, Utama) menentukan ruang dan jabatan serta penggajian, sedangkan di media yang belum mapan secara finansial tidak terdapat perbedaan.

Menurut Fredrich yang juga pemegang sertifikat wartawan utama serta penguji kompetensi wartawan, kerja kewartawanan dan kerja Dosen pendidikan memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaannya, Dosen mendidik di kampus dan kuliah umum, sedangkan wartawan mendidik melalui media (berita) untuk publik secara umum sesuai salah satu fungsi pers dalam Undang Undang No.40/1999 tentang Pers yakni sebagai media informasi (to inform), pendidikan (to educated), menghibur (to entertaint), kontrol sosial (to controle), serta media bisnis (to business) dan produk berita sangat dibutuhkan publik. Sehari saja tanpa informasi berita bagai berada dikesunyian.

Secara finansial, dunia pendidikan (dosen) dan jurnalistik (wartawan) juga mirip yakni bagi dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta yang mapan maka penggajian dosennya sudah bisa mensejahterakan. Sedangkan dosen yang bekerja di Perguruan tinggi kecil, manajemen kurang bagus dan berada di daerah, gaji setara upah minimum regional saja disyukuri, malah ada yang terkadang dibayar dan terkadang tidak dibayar tetapi tetap mengajar sebagai panggilan hati nurani.

Begitupun wartawan yang bekerja di media mainstream mapan dan kantor berita maka penggajiannya juga mampu mensejahterakan, sedangkan yang bekerja di media kecil, manajemen kurang bagus dan berada di daerah, digaji setara UMR pun sudah disyukuri, malah cukup banyak yang tidak bergaji dan bertahan dalam profesinya hanya bermodalkan kartu pers.

Sedangkan perbedaannya, menurut Fredrich yang juga penulis buku “Jurnalisme dan Humanisme”, terletak pada sentuhan negara secara finansial. Dosen melalui Serdos sudah tersentuh dengan mendapat tunjangan Serdos secara selektif melalui ujian dan KPI, baik dosen pemula hingga Guru Besar, sedangkan profesi wartawan profesional jika diukur dari sertifikasi kompetensi, belum tersentuh secara finansial oleh negara.

Untuk itu, lanjutnya, saatnya sekarang negara secara finansial ada untuk wartawan (Pers) sebagai salah satu pilar demokrasi, apakah menggunakan standar kompetensi (sertifikasi jurnalistik) seperti serdos atau ada standar lain yang digunakan dengan format yang berbeda atau lebih variatif dibandingkan program FJPP.

Menurut dia, dana serjul tidak mempengaruhi kerja profesional wartawam sebab bila mengacu program FJPP melalui KPI, maka hanya sekitar 30 persen kinerja itu untuk misi negara, selebihnya sekitar 70 persen adalah kerja bebas, terutama bila mengacu pada rata-rata produktivitas berita wartawan tiap bulan.

Selain itu, Serjul harus dibarengi peningkatan pelatihan wartawan agar semakin banyak wartawan dapat mengikuti uji kompetensi dan memperoleh Serjul. Dampaknya secara masif akan menghentikan hoax atau minimal hoax turun drastis dan publik nantinya lebih banyak memperoleh informasi benar sesuai fakta dari kerja profesional wartawan. (MK/AI).

 

Oleh : Fredrich Kuen *

Makassar (Phinisinews.com) – Tidak dapat dipungkiri bahwa Partisipasi Publik, Relawan dan Inovasi akan sangat berperan penting dalam percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19 serta pemulihan (recover) dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan virus corona di tanah air.

Artinya, penanganan Pandemi Covid-19 secara nasional maupun per wilayah provinsi merupakan tanggungjawab semua pihak, sehingga dalam menghadapi dan menanggulanginya yang terpenting adalah  bagaimana bisa tetap bertahan, tidak terpapar dan terkapar, baik dari sisi kesehatan fisik, psikologis, ekonomi maupun kehidupan sosial.

Perubahan perilaku dan adaptasi norma dan kebiasaan baru di tengah masyarakat bisa menjadi kunci dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Kehidupan bisa tetap berjalan tanpa harus terpenjara dengan ketakutan dan kekhawatiran.

Hal itu karena faktor kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak saat berkegiatan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir sebagai adaptasi kebiasaan baru dan perubahan perilaku, sangat penting dalam mengendalikan sebaran Covid-19, sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Kolaborasi dari semua pihak menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran Covid-19. Silahkan berkegiatan, silahkan produktif. Bikin acara, tetapi dengan menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Jangan produktif, tetapi masih pakai pola kebiasaan lama. Intinya kita semua boleh produktif, asalkan dengan kebiasaan baru, perubahan perilaku dan protokol kesehatan.

Uraian itu sangat sering didengungkan lima Gubernur di tanah air yang daerahnya “ramai” Cavid-19 dengan “gaya dan pendekatan” mereka masing masing yaitu Gubernur DKI Jakarta, Prof Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah.

Gubernur Nurdin Abdullah mengakui, penanganan Covid-19 (corona virus disease 2019) di Sulsel, pemerintah tidak sendiri, peran relawan, stake holder, masyarakat, pers, tenaga kesehatan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, PKK, Dekranasda dan seluruh elemen masyarakat, TNI dan Polri, menjadi garda terdepan menjadikan semua pihak t untuk bersama-sama melewati masa Pandemi Covid-19 ini.

Artinya, Sulsel melakukan pelibatan multipihak atau pentaheliks dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam penanganan Covid-19. Pentaheliks diantaranya adalah pemerintah, akademisi/pakar, masyarakat, lembaga usaha dan media massa.

Relawan

Relawan memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan Covid-19. Unsur ini dapat membantu tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Mereka dapat bergerak cepat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Kasus pertama di Sulsel tercatat pada 19 Maret 2020, ujar Gubernur Nurdin Abdullah.

Relawan terdiri dari banyak pihak dan profesi, termasuk mereka yang berasal dari unsur mahasiswa sebagai relawan pendamping di Program Duta Wisata Covid-19, juga penyintas yang kemudian aktif berperan di tengah masyarakat.

Koordinator Program Psikologi Sub Bidang Medis, Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Covid-19, Dr Endang Mariani, M.Psi mengatakan, pihaknya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  juga terlibat dalam memberikan pelatihan kepada liaison officer (LO), fasilitator dan relawan yang ada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros di Sulsel.

Materi pelatihan di antaranya adalah prinsip-prinsip kerelawanan, perubahan perilaku, komunikasi efektif, isu lokal dan protokol kesehatan. Setelah pelatihan, para fasilitator yang berasal dari relawan di daerah terkait,  melatih relawan dan calon relawan lainnya dari tiga kabupaten/kota, yakni Makassar, Gowa dan Maros.

Selain itu,  mereka menyebar ke masyarakat untuk membantu mengedukasi dan melakukan sosialisasi secara masif tentang perubahan perilaku sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru, ucap Endang.

Di samping itu, pelibatan penyintas menjadi relawan dan duta di tengah masyarakat adalah hal yang menarik di Sulsel. Pendekatan ini mungkin belum menjadi fokus perhatian di daerah lain. Para duta ini, dapat menjadi agen-agen perubahan di tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan akan lebih dalam karena pernah terpapar dan mengalami sendiri terserang virus corona.

“Kalau yang belum kena, mungkin apa yang disampaikan cuma teori berdasarkan pengetahuan. Berbeda kalau sudah pernah kena dan mengalami langsung. Pengalamannya itu akan bisa lebih dalam. Bagaimana agar tidak terpapar, apa yang dirasakan, bagaimana bisa survive (bertahan). Mereka pun bisa meminta orang lain untuk tidak memberikan stigma. Termasuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya perubahan perilaku, serta bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada orang lain,” sebutnya.

Pemprov Sulsel sendiri dalam Program Duta Covid-19 sangat menekankan dukungan psikososial kepada para peserta sebagai komponen penting dalam melawan covid. Para praktisi kesehatan jiwa, seperti psikolog, ikut dilibatkan. Organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) juga mengapresiasi program ini.

“Yang pasti, kita sepakat bahwa bukan hanya ditangani dari sisi kesehatan fisik secara medis saja, tetapi juga dari sisi psikologis, spiritual, budaya dan yang tidak kalah penting adalah dari sisi ekonomi yang punya dampak luar biasa. Jadi penanganannya harus holistik,” tegasnya.

Di Sulsel, lanjutnya, selain 3M, juga telah diterapkan 3T yakni testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) dengan baik. Demikian juga dengan kampanye aman, iman, dan imun dalam menghadapi pandemi. Bukan sekedar slogan.

Inovasi

Dari sisi Inovasi pergerakan ekonomi, berbagai program dan proyek dilakukan secara menyebar untuk membangkitkan ekonomi makro, begitu juga sebagai daerah berbasis pangan, terus dikembangkan berbagai komoditi unggulan sebab selama ini Sulsel tetap tangguh menghadapi berbagai krisis karena berbasis pertanian.

Ekspor udang windu kualitas premium dilakukan dari pusat budidaya tambak udang di Kabupaten Pinrang pekan lalu, begitupun pengolahan rumput laut serta berbagai pendekatan berbasis pertanian lainnya, baik orientasi ekspor maupun nasional.

Yang menarik, Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Ketua Dekranasda Sulsel, Lies F Nurdin yang adalah istri Gubernur Nurdin Abdullah terus melakukan inovasi ekonomi melalui pendekatan rumah tangga/keluarga dan pendekatan peran perempuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“PKK selalu berada di garda terdepan untuk membantu menggerakkan ekonomi rakyat, melalui peluang usaha, kemudahan dengan melakukan beberapa kesepakatan dengan pelaku makro bisnis untuk mendukung dan bermitra dengan industri kecil dan menengah (IKM), mengajak perbankan memberi bantuan pinjaman modal dengan skema dan bunga yang sangat ringan, memberi pelatihan keterampilan dan bantuan alat usaha adalah sedikit dari kerja PKK dalam memberi dukungan pada pelaku IKM,” ujar Lies.

Selain itu, PKK menggandeng Lembaga Rumah Indonesia untuk menggerakkan masyarakat memulai usaha dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat di Sulsel. Langkah awal yang dilakukan, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di pemukiman-pemukiman seperti usaha kuliner sistem waralaba yang menyediakan gerai, peralatan, hingga sistem penjualan yang membantu mengembangkan usaha.

PKK sendiri sebelumnya telah membangun kerja sama bersama Gojek Indonesia memberikan pelatihan kepada 1.000 UMKM yang khusus dikelola oleh perempuan mengenai bisnis produk yang sesuai dengan platform digital. 

Vice President of Public Policy and Government Relation Gojek Indonesia, Tricia Istiara Iskandar memaparkan usaha kecil yang dikelola oleh perempuan dan memanfaatkan platform digital telah memberi dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan.

Melalui berbagai langkah penanganan dan penanggulangan Covid-19 oleh semua komponen, maka kegiatan produktif dapat dilakukan secara terukur dengan melakukan pembatasan kehadiran. Sisanya, bisa mengikuti secara daring. Artinya, pesannya tetap sampai,  adaptasi dan perubahan perilaku serta protokol kesehatannya juga dilakukan secara ketat, sehingga optimisme badai pandemi covid-19 segera berlalu. (Editor : Mitha K).

(* Wartawan Utama, Trainer Phinisi Pers Multimedia Training Center – P2MTC, Penulis Buku “Jurnalisme dan Humanisme”).

 

Penulis :  Fred Kuen  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Lies F Nurdin memaparkan bahwa peran perempuan sangat besar dalam mendukung dan menjaga perekonomian keluarga di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

“Melalui Tim Penggerak PKK, peran perempuan harus dapat mencerminkan kinerja yang jelas dan terstruktur yang hasilnya dapat dirasakan oleh keluarga serta langsung menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi keluarga, utamanya di masa pandemi covid-19 ini,” kata Lies saat menjadi pembicara utama pada forum diskusi virtual, di Makassar, Selasa.

Diskusi digelar PKK Kota Makassar dengan tema Peningkatan Peran Ibu dalam Keluarga.

Menurut dia, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan sehat serta memiliki keterampilan di berbagai bidang.

“Perempuan memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki cara pikir dan pandang jauh ke depan, serta memiliki jiwa kewirausahaan,” ucapnya.

Dengan kemampuan ini, lanjutnya, ke depan perempuan diharapkan dapat lebih kreatif, inovatif, produktif dan adaptif dalam menghadapi perubahan serta mampu mandiri dan mapan secara finansial.

“Gerakan PKK adalah gerakan yang bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan, untuk itu kita perlu bersinergi dengan seluruh stakeholder baik dengan pemerintah maupun swasta,” katanya.

Vice President of Public Policy and Government Relation Gojek Indonesia yang turut hadir sebagai pembicara dalam forum ini, Tricia Istiara Iskandar memaparkan, di masa pandemi peran perempuan khususnya dalam medukung perekonomian keluarga cukup besar.

Selama pandemi, peran perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga tidak bisa dielakkan, bahkan sangat besar, utamanya melalui bisnis yang memanfaatkan platform digital.

Dia menjelaskan, bagi usaha kecil khususnya yang dikelola oleh perempuan dan memanfaatkan platform digital memberi dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan.

Mulai dari usaha kecil bisa berkembang selama pandemi dengan berbisnis memanfaatkan sarana digital tanpa melupakan tanggung jawab kita kepada keluarga karena adanya fleksibilitas dalam menyesuaikan waktu.

PKK sendiri sebelumnya telah membangun kerja sama bersama Gojek Indonesia memberikan pelatihan kepada 1.000 UMKM yang khusus dikelola oleh perempuan. Hingga saat ini, telah lebih dari 400 UMKM yang memperoleh pelatihan mengenai bisnis produk yang sesuai dengan platform digital. 

Ratusan peserta diskusi virtual saat berkegiatan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak (satu PC untuk satu orang) serta menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. (FK/R-HMS/MK).

 

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Gerakan masyarakat mencegah stunting (Gammara’Na) dengan menghadirkan pendamping gizi di wilayah lokus, merupakan program inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sekalipun saat Pandemi Cavid-19, tetap mampu menekan angka stunting di Sulsel.

Data persentase stunting di Kabupaten Bone pada 40 desa lokus yaitu 13,30 persen turun menjadi 10,77 persen pada Oktober 2020. Begitupula dengan progres intervensi di Kabupaten Enrekang yaitu dari 22,67 persen stunting pada 30 desa lokus menurun menjadi 21,70 persen,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel, Husni Thamrin, di Makassr, Selasa.

Program unggulan Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah dalam mempercepat penurunan angka stunting (Gammara’Na) dengan menyediakan 70 tenaga pendamping gizi dan konselor stunting yang ditempatkan di desa lokus di Kabupaten Enrekang dan Bone dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hadirnya pendamping gizi dan konselor sangat berpengaruh dalam menekan stunting dengan pendekatan berbagai program spesifik untuk ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta).

Program spesifik menekan stunting dengan pemberian kapsul daun kelor, suplemen multivitamin bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) Balita, PMT Ibu hamil dan multivitamin Taburia untuk 1000 HPK.

Selama Pandemi Covid-19 ini, pendampingan juga dilakukan dengan penerapan ketat protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan memakai sabun di air mengalir.

Menurut dia, hasil yang cukup signifikan dalam hal perubahan perilaku ibu hamil dan baduta serta dukungan keluarga menunjukkan hasil membaik.

Tampak penurunan persentase stunting di Kabupaten Bone dan Enrekang sebelum intervensi dan setelah intervensi berjalan sampai Oktober. Dia menyebutkan program inovasi Gubernur Sulsel memberikan dampak yang sangat signifikan kepada daerah lokus untuk mencegah stunting.

“Berdasarkan capaian selama tiga bulan pendampingan pada ibu hamil dan baduta menunjukkan bahwa program Gammara’Na memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama pada sasaran,” ucapnya. (FK/R-HMS/AI).

 

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K.

Pinrang, Sulsel, 17/11 (Phinisinews.com) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah melakukan panen udang windu (udang sitto) di tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang, Sulsel, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Panen udang windu ramah lingkungan kualitas premium untuk ekspor ini dilakukan di kawasan budidaya udang ramah lingkungan di Desa Waetuoe, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, Selasa.

“Saya kira kewajiban kita untuk terus menjaga keunggulan komoditi ekspor ini, Pinrang adalah salah satu kabupaten yang sejak dahulu sampai sekarang sebagai penghasil udang windu. Satu hal yang kita jaga, jangan sampai petani  meninggalkan budidaya udang sitto dan beralih ke jenis vaname. Kita tahu vaname ini sumbernya dari mana, sementara itu sitto dari nenek moyang kita sudah mengembangkannya,” ujar Gubernur.

Nurdin menyebutkan Sulsel memiliki pengelaman dalam pengembangan udang windu ini terhadap peningkatan kesejateraan masyarakat.

“Kadang petambak di Sulsel dalam setahun bisa 2-3 kali umroh. Satu kali panen bisa menaikkan satu keluarga umroh, haji dan sebagainya,” ucapnya.

Masuknya udang jenis vaname memiliki dampak yang besar, tetapi tidak signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani tambak.

“Kita agak ragu karena begitu besar pengaruh vaname, tetapi tidak signifikan pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu vaname tetap jalan dengan skala bisnis besar, jenis udang windu harus tetap kita dorong sebagai pertambakan tradisional,” jelasnya.

Yang menjadi perhatian, lanjut Gubernur Nurdin adalah dukungan pada investasi prosesing udang windu yang dari hari ke hari cenderung terus turun.

“Bahan baku yang masuk ke prosesing banyak berasal dari luar Sulsel,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov bersama Pemda terus berupaya mendorong minat petambak untuk mengembalikan budidaya udang windu. Gubernur Nurdin meyakini udang windu adalah komoditi unggul Sulsel, dan kejayaannya seperti puluhan tahun lalu bisa kembali dengan cara menghadirkan benur yang berkualitas, menjaga kualitas air serta menghadirkan teknologi budidaya tambak.

Bupati Kabupaten Pinrang, Irwan Hamid menyebutkan bahwa udang windu adalah komoditas unggulan, di samping komoditi rumput laut. Sedangkan beras adalah komoditas penyangga ketahanan pangan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan dan upaya pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 serta disaat keadaan sedang stabil..

“Bapak Gubernur sekarang berada di salah satu sentra pengembangan udang windu di Kabupaten Pinrang yang disebut Kawasan Budidaya Udang Windu Ramah Lingkungan,” jelasnya.

Di Pinrang terdapat luas areal tambak 15.026,20 hektare, khusus di Kecamatan Lanrisang luasnya 1.588,33 hektare yang meliputi dua blok pengembangan, yakni blok Lanrisang 523,23 hektare dan blok Waetuoe seluas 1.065,15 hektare.

“Kawasan ini memproduksi udang windu jenis echo-shrimp atau ramah lingkungan dengan kualitas premium yang diekspor ke Jepang,” ujarnya, serta melanjutkan bahwa saat ini juga sedang dalam proses sertifikasi untuk diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.

Selama kegiatan panen udang windu tersebut Gubernur, Bupati serta pejabat lainnya maupun petambak, semuanya secara ketat menjalankan protokol kesehatan yakni mengunakan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. (FK/R-HMS/MK).