Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K.

Pinrang, Sulsel (Phinisinews.com) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah mengapresiasi positif perusahaan pengelola rumput laut di Kabupaten Pinrang, yang walaupun Pandemi Covid-19 tetap berproduksi dan membeli produk petani tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Usaha dan langkah PT Biota Laut Ganggang (BLG) di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulsel, di tengah pandemi Covid-19 masih berproduksi dan membeli hasil rumput laut petani serta tidak terjadi pemutusan hubungan kerja bagi karyawan.

“Tentu kita berterima kasih kepada BLG ini yang di masa pandemi bisa mempertahankan produksi. Bahkan tidak melakukan PHK, gaji karyawan juga tetap. Tentu pemerintah mengapresiasi positif,” kata Gubernur Nurdin Abdullah, di Pinrang, Sulsel, Selasa.

Dia berharap bahwa kapasitas produksi terus ditingkatkan sehingga penciptaan lapangan kerja semakin besar di sektor ini. Hal lain yang menjadi perhatian adalah dukungan penyediaan bahan baku yang saat ini belum tercukupi.

“Dalam satu bulan pabrik ini membutuhkan 3.500 ton rumput laut, sementara sekarang ini belum mampu kita penuhi semua, padahal perairan kita sepanjang pesisir pantai keliling Sulsel, harusnya lebih dari itu bisa kita produksi,” ujar Gubernur.

Tugas pemerintah adalah menghasilkan benih-benih unggul yang mempunyai produksi tinggi. Rumput laut juga memiliki waktu panen yang singkat. Jenis katoni misalnya dapat dipanen dalam waktu 40 hari.

Adapun jumlah total karyawan di perusahaan ini sebanyak 500 orang, tenaga teknis 15 orang dari China. Selebihnya adalah warga lokal.

“Jadi saya kira itu satu model perusahaan yang patut kita contoh. Tentu kami sebagai pemerintah wajib menjaga perusahaan ini supaya tetap eksis. Kita bisa lihat betapa besar nilai tambah dari hadirnya perusahaan ini,” sebutnya.

Perusahaan ini bisa menstabilkan harga rumput laut. Sehingg pedagang yang membeli langsung tidak dapat mempermainkan harga, sebab sudah ada harga standar dari perusahaan.

Pemerintah juga terus mendorong bagaimana produksi rumput laut Sulsel, supaya bisa memenuhi kebutuhan industri, ujarnya.

Saat kunjungan tersebut, pihak perusahaan melaporkan bahwa perusahaan selama Pandemi Covid-19 mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan bagi semua karyawannya saat bekerja, begitupun saat pembelian produk petani semuanya wajib menggunakan masker, menjaga jarak serta rutin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir yang sudah disediakan. (FK/R-HMS/MK).

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Kuen

Makassar (Phinisinews.com) – Jurnalisme Investigasi sekarang ini juga mengikuti kecenderungan perkembangan teknologi kekinian dalam menghimpun data pendukung kebenaran atau data pendukung kesalahan dalam pembuatan berita investigasi (investigasi news) sesuai kebutuhan.

Kalau dahulu lazim wartawan melakukan penyamaran atau memotret ala Paparazi (foto jarak jauh dengan zoom panjang), maka sekarang dikombinasikan dengan perkembangan teknologi, antara lain, melakukan pelacakan jejak digital, candid camera (kamera tersembunyi sangat kecil di kancing baju atau di tas gantung), membongkar rekaman arsip CCTV dan lainnya untuk mendukung fakta pembuktian investigasi.

Hal itu dikemukakan Trainer Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Fredrich Kuen, MSi saat menjadi pembicara utama pada Pelatihan Jurnalisme Investigasi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI) Provinsi Sulsel dan Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Lapmi) Cabang Makassar, di Makassar, Rabu.

Peserta Pelatihan terdiri dari puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Sulsel dan  calon pengacara (pengacara magang di PBHI Sulsel).

Menurut dia, dua hal yang signifikan yang mendasari reportase investigasi yaitu jurnalisme harus membawa muatan pencerahan publik dan seringkali juga kegiatan perlawanan.

Selain itu, ada empat ciri jurnalisme investigasi yaitu melakukan reportase yang mendalam dan berjangka waktu panjang untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari fakta yang akan diungkap, melakukan pelacakan jejak digital atau paper trail untuk mencari kebenaran atau kesalahan dalam mendukung fakta yang akan diungkap serta wawancara mendalam dengan pihak pihak yang terkait atau diduga terkait dengan investigasi.

Selain itu, menerapkan metode penyelidikan seperti penyamaran, menggunakan candid camera (kamera tersembunyi), dan lainnya sesuai perkembangan teknologi kekinian serta yang tidak kalah penting melakukan riset terhadap obyek berita investigasi.

Yang harus diperhatikan, lanjut Fredrich yang juga mantan GM Perum LKBN ANTARA di Jakarta, teknik penulisan pemberitaan tetap mengacu pada teknik dasar penulisan berita menjawab 5W+H (what, where, when, who, why dan how) dengan pendalaman pada unsur why dan how seperti yang dilakukan pada penulisan indepht news (berita mendalam), namun perbedaannya terletak pada cara pembuktian serta cara menemukan fakta pendukung atau fakta tidak mendukung dari obyek investigasi.

Namun yang utama, lanjut Fredrich yang juga pemegang kartu utama kompetensi wartawan, kekuatan investigasi news bila diterapkan secara konsisten untuk pencerahan adalah double check and recheck, berimbang (cover both side) sekalipun kenyataannya nanti adalah berimbang dari sisi narasumber tetapi tidak berimbang dari sisi fakta investigasi, sebab yang ditemukan adalah dominan fakta pendukung kebenaran atau dominan fakta pendukung kesalahan.

Selain itu, praduga tidak  bersalah dilakukan secara konsisten serta menghindari trail by the press (pemberitaan sudah menghukum sebelum palu hakim diketuk).

Dalam teori jurnalistik, tiga hal menarik dari jurnalisme lanjutan yaitu berita mendalam (indepth news) yang merupakan pengembangan dari berita lurus (straight news) yang sifatnya realistis, lalu feature yang teknik penulisannya dalam bentuk penggambaran yang bersifat humanis serta investigasi news yang merupakan berita hasil investigasi.

Ketua PBHI Sulsel, Abdul Azis Saleh mengatakan, secara nasional dilingkup PBHI,  Sulsel yang pertama membuat pelatihan jurnalistik investigasi di tanah air.

Tujuannya, untuk merangsang para pengurus dan anggota untuk sering menulis di media menggunakan teknik penulisan jurnalistik yang benar. (AI/FK)

Penulis : Fred Kuen  /  Edirtor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar  menggelar edukasi di tempat tempat umum dalam rangka memberi pemahaman kepada warga  masyarakat pentingnya protokol kesehatan.

Selain memberikan pemahaman dengan  edukasi, BPBD juga membagi bagikan masker kepada pengendara di jalan dan di tempat keramaian yang ditemukan tidak menggunakan masker.

“Kita sasar pengendara atau warga yang ditemukan tidak memakai masker di jalan dan tempat keramaian, lalu kita beri pemahaman bahaya penularan covid-19. Jika  ada pengendara atau masyarakat di jalan ditemukan tidak memakai masker, maka kita bagikan kepada mereka dan langsung dipakai,” ucap Komandan Regu Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Makassar, Sofyan melalui rilis yang diterima di Makassar, Senin.

Kepala bidang logistik dan kedaruratan BPBD Makassar, Winardi menjelaskan, kegiatan edukasi protokol kesehatan dan bagi bagi masker dilaksanakan tim TRC dari BPBD Kota Makassar.

“Dalam kegiatan ini kami menerjunkan  30 orang personil TRC dari BPBD Makassar, mereka memberi edukasi kepada warga masyarakat baik itu pengendara roda dua maupun roda empat di jalanan serta masyarakat umum di keramaian,” ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, 10 – 15 November 2020 di beberapa ruas jalan dan tempat keramaian di Kota Makassar.

“Kegiatan ini kami pusatkan di tempat-tempat keramaian, salah satunya seperti di Centre Point of Indonesia di Kawasan Tanjung Bunga Makassar, Pantai Losari serta tempat lainnya,” katanya.

Edukasi protokol kesehatan melalui penerapan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak saat berkegiatan. (FK/R-HMS/AI).

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, dalam menghadapi Pandemi Covid-19 (corona virus disease 2019) di Sulsel, Pemerintah tidak sendiri, peran stake holder, masyarakat dan sukarelawan sangat penting dan dibutuhkan.

“Tenaga kesehatan, stakeholder, relawan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, PKK, Dekranasda dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak kalah penting adalah kesiapan TNI dan Polri, menjadi salah satu garda terdepan menjadikan semua pihak menjadi kuat untuk bersama-sama melewati krisis Pandemi Covid-19 ini,” kata Gubernur di Makassar, Senin.

Pihaknya, lanjutnya, selalu menekankan pelibatan multipihak atau pentaheliks dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam penanganan Covid-19. Pentaheliks diantaranya adalah pemerintah, akademisi/pakar, masyarakat, lembaga usaha dan media massa.

Relawan memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan virus corona. Unsur ini dapat membantu tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Mereka dapat bergerak cepat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Kasus pertama di Sulsel tercatat pada 19 Maret 2020.

Di Sulsel, peranan relawan juga dilibatkan, termasuk mereka yang berasal dari unsur mahasiswa sebagai relawan pendamping di Program Duta Wisata Covid-19, juga penyintas yang kemudian aktif berperan di tengah masyarakat.

Hal ini juga yang menjadi perbincangan Nurdin Abdullah dengan Koordinator Program Psikologi Sub Bidang Medis, Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Covid-19, Dr. Endang Mariani, M.Psi. pekan ini di Makassar, di hotel lokasi penanganan masyarakat positif covid tanpa gejala dalam Program Wisata Duta Covid-19.

Sebagai salah satu anggota Bidang Koordinator Relawan Satgas Penanganan Covid-19 bersama BNPB, Endang juga terlibat dalam memberikan pelatihan kepada liaison officer (LO), fasilitator dan relawan yang ada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros yang rencananya akan dibuka Gubernur Sulsel, 20 November 2020.

Pelatihan berlangsung 18-25  November mendatang dengan materi di antaranya adalah prinsip-prinsip kerelawanan, perubahan perilaku, komunikasi efektif, isu lokal dan protokol kesehatan.

“Jadi nanti para relawan yang akan dilatih mulai dari LO dan para fasilitatornya. Para fasilitator yang berasal dari relawan di daerah terkait, akan melatih relawan dan calon relawan lainnya dari tiga kabupaten/kota, yakni Makassar, Gowa dan Maros. Setelah dilatih, nanti mereka akan menyebar ke masyarakat untuk membantu mengedukasi dan melakukan sosialisasi secara masif tentang perubahan perilaku sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru,” ucap Endang.

Dalam menghadapi covid-19, penting bagaimana bisa tetap bertahan, tidak terpapar dan terkapar baik dari sisi kesehatan fisik dan psikologis, ekonomi maupun kehidupan sosial.

Perubahan perilaku dan adaptasi norma dan kebiasaan baru di tengah masyarakat bisa menjadi kunci dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Kehidupan bisa tetap berjalan tanpa harus terpenjara dengan ketakutan dan kekhawatiran.

Tidak ada cara lain. Paling utama adalah, bagaimana perilaku dalam menerapkan protokol kesehatan yang tepat diterapkan di masyarakat untuk mencegah dan menekan penularan virus. Seperti penerapan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak saat berkegiatan..

Di Sulsel, lanjutnya, telah diterapkan 3T dalam hal ini testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) dengan baik. Demikian juga dengan kampanye aman, iman, dan imun dalam menghadapi pandemi. Bukan sekedar slogan. (FK/R-HMS/MK).

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) -  Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, masa belajar di rumah masih diberlakukan di Sulsel selama Pandemi Covid-19, namun dua Kabupaten Zona hijau sudah membuka ruang kelas belajar secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baru dua kabupaten di Sulsel yang berstatus zona hijau, dan sudah mengizinkan siswa dan guru membuka ruang kelas, yakni Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Beberapa sekolah pun sudah membuka sekolah tatap muka langsung di daerah itu.

Jika nanti sekolah tatap muka langsung diberlakukan, Wagub Sudirman di Makassar, akhir pekan lalu, meminta agar protokol kesehatan harus diperketat.

“Alhamdulillah, sejak ditetapkannya Sulawesi Selatan keluar dari zona merah Covid-19, beberapa wilayah positif rate-nya sudah rendah (melandai),” ujarnya.

Dia mengakui, selama belajar daring, beberapa kendala dirasakan oleh orang tua siswa. Mulai dari akses internet, serta gadget atau komputer. Bahkan tidak jarang pula orang tua siswa sulit untuk mendampingi anaknya dalam belajar dari rumah.

“Perlu pertimbangan basis zona wilayah. Sulsel tidak bisa disama ratakan dengan daerah lainnya, karena kita memiliki geografis yang beragam, seperti wilayah terpencil,” ujarnya.

Indikator saat sekolah sudah layak menerapkan belajar secara langsung, lanjutnya, perlu melihat dengan sistem bottom up. Dalam sekolah secara tatap muka langsung, harus melakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pengusulan dari bawah. Ketika sekolah, orang tua siswa atau wali siswa setuju dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten. Serta harus turun ke bawah untuk melakukan verifikasi, termasuk melihat fasilitas protokol kesehatannya seperti tempat cuci tangannya, penggunaan masker serta pengaturan jarak.

Jika sekolah memenuhi syarat secara kondisi dan situasi di lapangan dan selama pandemi positif rate-nya rendah, bisa menjadi pertimbangan sekolah dibuka dan belajar tatap muka langsung serta kita akan buat SOP-nya, kata Wagub.

Beberapa sekolah pun sudah mulai menerapkan tatap muka langsung. Seperti di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, melihat positif ratenya sudah mulai melandai. Beberapa sekolah vokasi pun sudah menerapkan belajar dengan tetap langsung.

“Sudah ada beberapa sekolah yang sudah buka. Seperti sekolah vokasi misalnya Kehutanan/Peternakan. Tidak mungkin kita mengharapkan mereka belajar di rumah ketika vokasi mengharuskan belajar praktek lapangan lebih banyak. Jadi mereka harus turun ke lapangan, tetapi tentu harus dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir,” ujarnya.

Wagub setuju jika ada pembukaan sekolah terbatas dengan tatap muka langsung. Dengan mempertimbangkan bagi pelajar yang mulai paham pentingnya mengikuti protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19 ini, seperti pelajar SMP/sederajat dan SMA/sederajat.

“Saya pikir ini sesuatu hal yang tidak ada persoalan, ketika kita sudah membolehkan shalat berjamaah di masjid dengan protokol kesehatan, kenapa kita tidak boleh menerapkan sekolah di wilayah yang positif rate-nya rendah. Tentu harus ada verifikasi ketat dan pengawasan yang ketat serta ada fasilitas pelayanan kesehatan. Kita berharap adanya semi homeschooling dengan melakukan sistem hari ini masuk, besok tidak. Komitmen orang tua untuk memastikan selama transit sekolah, rumah ketat penjagaan, serta SOP memenuhi matrix persyaratan,” ucapnya. (FK/R-HMS/AI).

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah bersama TNI-Polri dan Basarnas di tengah Pandemi Covid-19, melakukan pengecekan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel menghadapi cuaca ekstrem jelang tahun baru.

“TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dalam rangka pengecekan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem. Saya kira ini penting sekali untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ujar Gubernur di Makassar, Minggu.

Dia menjelaskan, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan BMKG terus mengkaji hasil analisa atas titik-titik berisiko yang patut diwaspadai, terutama di Kabupaten Wajo (Danau Tempe) yang menjadi langganan banjir setiap tahun.

Meski masyarakat di Kabupaten Wajo khususnya yang bermukim di sekitar Danau Tempe telah terbisa dengan banjir musiman ini, Nurdin Abdullah memastikan masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Danau Tempe ini memiliki lima sumber sungai sementara pembuangan hanya satu, masyarakat Wajo sudah menganggap itu menjadi musiman tetapi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” urainya.

Yang juga menjadi perhatian Gubernur saat ini adalah mengenai daerah sekitar Sungai Jeneberang, termasuk pengendalian di Bendungan Bili-Bili Kabupaten Gowa.

Selain itu, beberapa daerah yang super kritis, termasuk daerah sungai Jeneberang, apa yang harus kita perhatikan di sana adalah pengendalian dari Dam Bili-bili kemudian dari Jenelata,” ucapnya.

Secara umum, Gubernur mengharapkan seluruh masyarakat Sulsel meningkatkan kewaspadaan dengan cuaca ekstrem saat Pandemi Covid-19 masih ada jelang tahun baru.

“Saat ini kita harus hati-hati. Berdasarkan informasi dari BMKG bahwa diprediksi akan terjadi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Hampir semua bencana alam sulit untuk diprediksi kapan datangnya. Tetapi dengan melakukan kesiap-siagaan dari BPBD Sulsel dan daerah-daerah lain, kita harapkan hal itu dapat mengurangi kerugian maupun korban jiwa.

“Datangnya bencana tidak bisa diprediksi kapan dan dari mana datangnya. Tetapi dengan penanganan bencana yang sistematis kerugian dapat kita minimalisir. Dalam menghadapi bencana alam diperlukan peran aktif semua pihak,” jelasnya.

Pada apel kesiagaan Bencana, Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Forkompinda Sulsel dan seluruh pihak lain yang telah berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini.

“Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi pada apel kesiapan yang kita laksanakan ini,” ujarnya.

Gerakan seperti apel siaga tanggap bencana sangat penting baik untuk lapisan masyarakat hingga anggota TNI dan Polri.

Hadir pada apel itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Pangkoopsau, Lantamal, Kabinda Sulsel, Kepala BNN Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Kepala Basarnas.

Dalam kegiatan tersebut tetap diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. (FK/R-HMS/AI)

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Lies F Nurdin di tengah Pandemi Covid-19, menggandeng Lembaga Rumah Indonesia untuk menggerakkan masyarakat memulai usaha dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat di Sulsel.

“Rumah Indonesia datang ke Sulsel dan bergabung dengan PKK. Langkah pertama yang akan kita lakukan, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di pemukiman-pemukiman,” kata Lies di Kantor PKK Sulsel, di Makassar, akhir pekan lalu.

Rumah Indonesia adalah salah satu lembaga yang fokus membangun kemandirian masyarakat dan saat itu di kantor PKK, Lies meresmikan Elbek, usaha kuliner sistem waralaba yang menyediakan gerai, peralatan, hingga sistem penjualan yang membantu mengembangkan usaha.

Di masa pandemi Covid-19 ini, PKK Sulsel terus membangun jalan bagi usaha yang bisa dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

Dia percaya, masyarakat mampu mandiri secara ekonomi melalui usaha jika para pemangku kebijakan berperan aktif untuk memberikan peluang dan mengajak seluruh pihak terkait memudahkan jalan bagi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

“PKK selalu berada di garda terdepan untuk membantu menggerakkan ekonomi rakyat, melalui peluang usaha, kemudahan dengan melakukan beberapa kesepakatan dengan pelaku makro bisnis untuk mendukung dan bermitra dengan IKM kita, mengajak perbankan memberi bantuan pinjaman modal dengan skema dan bunga yang sangat ringan, memberi pelatihan keterampilan dan bantuan alat usaha adalah sedikit dari kerja PKK dalam memberi dukungan pada pelaku IKM,” ujar Lies.

Melalui Rumah Indonesia, lanjutnya, saya berharap masyarakat bisa memulai usaha untuk meningkatkan perekonomian, minimal ekonomi keluarga.

“Saya berharap masyarakat bisa memulai usaha, kami bermitra dengan Rumah Indonesia yang Insya Allah memberi banyak kemudahan bagi masyarakat yang berminat,” ucapnya.

Sementara, Founder Rumah Indonesia, Irmawati Muhtar mengatakan, dirinya antusias memilih Sulsel menjadi daerah mitra berdasarkan rekam jejak Lies F Nurdin yang sangat tanggap pada usaha membangun kemandirian masyarakat melalui IKM.

“Saya melihat visi Gubernur dan Ibu Ketua PKK sangat mendukung IKM sehingga sangat senang kami bisa bergabung di sini,” ujarnya. 

Selama kegiatan, protokol kesehatan dilakukan secara ketat dengan menggunakan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. (FK/R-HMS/MK)

Penulis : Fred Kuen / Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – BPJS Kesehatan perlu terobosan yang bersifat “out of the box” (terobosan tidak lazim) untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat miskin hingga ke daerah terpencil di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan itu. “Kami paham bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman BPJS Kesehatan, tetapi harus bersinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah di Sulsel. Semua akan mudah ketika ada kemauan keras dan duduk bersama serta selalu dalam koordinasi yang baik,” demikian kesimpulan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat menerima kunjungan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Makassar, Kamis, melalui release Humas Pemprov Sulsel.

Bagi Wagub Sulsel, pertemuan ini sangat penting bagi masyarakat Sulsel dan saya mewakili masyarakat akan selalu hadir dan duduk untuk menyelesaikan masalah, termasuk sinergitas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kami menyisir data, bersama BPJS Kesehatan kami koordinasikan untuk menyisir data kependudukan dan untuk terus meminimalisir data miskin desil III kami tidak masuk dalam data,” ucapnya.

Wagub menegaskan, bertanggung jawab di setiap pelayanan yang terjadi kepada masyarakat miskin di Sulsel dan memastikan catatan di lapangan bahwa penerima BPJS Kesehatan betul-betul terverikasi.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menemui Wakil Gubernur Sulsel untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan perihal BPJS Kesehatan.

“Kami telah  berkunjung ke Kota Parepare, ada diskusi mengenai izin rumah sakit dan banyak hal sehingga kami bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution.

Dalam proses kerjanya, Dewan Pengawas masuk ke wilayah terpencil. Salah satu tugas yang diberikan ialah menilai kebijakan BPJS Kesehatan.

“Sulsel sangat strategis, kami menganggap Sulsel barometer Indonesia timur. Kami harus memberikan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik di Indonesia timur hingga wilayah terpencil,” jelasnya.

Dalam kunjungannya di Sulsel, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga bertemu dengan lapisan pengelola kesehatan di Makassar.

Beberapa hal telah dilaporkan kepada mereka. Awal pertemuan berputar di persoalan pendataan, dimana dalam solusinya dibutuhkan korelasi pendataan, turun menyisir ke masyarakat hingga persoalan nomor induk kependudukan (NIK).

“Kami sudah bicarakan di Dukcapil dan berharap seluruh proses kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap seluruh stake holder dapat bersinergi dengan baik. Kami dengar di Sulsel sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah perihal kebijakan BPJS,” ujarnya.

Selama berkegiatan di daerah ini, protokol kesehatan covid-19 terus dilakukan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. (FK/R-HMS/AI).