Editor : Fred K.

 

Jakarta (Phinisinews.com) - Ketua Dewan Pers Indonesia (DPI), Hence Mandagi mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. 

 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi yang juga Ketua DPI dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu. 

 

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers melalui berbagai statement pemberitaan bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. 

 

“Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” ucap Mandagi yang menjabat Ketua DPI hasil Kongres Pers Indonesia 2019. 

 

Dia juga menjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.

 

 "Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.

 

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. 

 

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

 

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut dia, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

 

Selain itu DPP SPRI dalam surat nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah. 

 

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tanggal 25 November 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.  

x

 

Dalam suratnya kepada Ketua Umum DPP SPRI, BPK menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 

 

“Berkenan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK,” kata Wahyudi, Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam isi surat yang ditanda-tanganinya.

 

Wahyudi juga berjanji akan segera menginformasikan kepada DPP SPRI apabila pihak internal sudah mendapatkan hasil telaahnya. 

 

Dengan adanya keterangan ini (surat klarifikasi BPK RI), Ketua DPI Hence Mandagi menegaskan, program sertifikasi perusahaan pers yang sedang aktif dilakukan organisasi-organisasi pers konstituen DPI adalah sah dan dapat digunakan menjadi dokumen perusahaan pers untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah tanpa harus terpengaruh dengan propaganda negatif Dewan Pers. 

 

Berdasarkan kenyataan itu, lanjutnya, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah menolak atau memutus kontrak kerja sama dengan media yang berbadan hukum meskipun belum terverifikasi Dewan Pers. (PR/FK).

 

Editor : Fred K

 

Bantaeng (Phinisinews) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah mengharapkan agar tatakelola pemerintahan desa di Sulsel  dilakukan secara transparan (terbuka) dengan melibatkan partipasi publik sejak  perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

 

Kepala desa yang berkarya baik pasti akan dicintai rakyatnya dan tidak terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban karena telah mengelola dana desanya secara akuntabel.

 

Gubernur Nurdin Abdullah mengemukakan itu saat Bimbingan Teknis Ketebukaan Informasi melalui penguatan PPID desa dengan standarisasi layanan keterbukaan informasi publik desa di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Rabu.

 

Hadir  unsur Forkopinda, para bupati, sejumlah OPD, para camat, kepala desa, sekretaris desa se Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto yang  berjumlah  650 orang.

 

"Saya ingin para kepala desa dijaga agar mereka tetap tenang dan fokus untuk melakukan inovasi-inovasi dalam upaya memajukan desanya," ujarnya.

 

Menurut Gubernur,  salah satu strategi pendekatan percepatan pembangunan di Sulsel adalah pendekatan pencepatan pembangunan yang berbasis pedesaan. 

 

Jika desa dikelola dengan berbagai inovasi maka akan menghadirkan tatakelola yang maju dan dipastikan percepatan pembangunan akan dapat dipacu untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahtraan rakyat.

 

Terkait dengan lomba desa, ucap Gubernur, akan dinilai secara objektif. Tim penilai tidak perlu dilayani agar faktor pelayanan kepada tim bukan menjadi penyebab desa tersebut juara. Kita tidak mau keberhasilah kamuflase, tetapi  kita ingin benar ada prestasi sehingga desa itu memenangkan lomba desa.

 

"Saya akan memberikan reward kepada desa yang juara dana Rp.1 M (juara pertama),  juara dua Rp.750  juta dan juara tiga Rp.500 juta sebagai upaya memotivasi desa untuk berpacu," ujarnya.

 

Bahkan para kades diminta untuk penyusun perencanaan menyesuaikan dengan potensi desa dengan progran unggulan Provinsi Sulsel yaitu pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan pariwisata dan merawat lingkungan. 

 

Kalau desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi maka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana bukan hanya dana desa (ADD) tetapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke pemerintahan desa. Artinya kita melakukan kolaborasi bukan hanya dengan kabupaten tetapi juga langsung dengan pemerintahan desa, ucap Gubernur.

 

Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah sebagai penyelenggara Bintek  menambahkan, keterbukaan informasi publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tatakelola pemerintahan desa dengan baik karena terjadi interaksi dan partisipasi publik desa dalam membangun desa, rakyat di desa merasa memiliki, akan bangga dan rakyat akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya. Sehingga akan lahir apa yang disebut pemberdayaan masyarakat.

 

Acara ini akan dilanjutkan gelombang berikut untuk menyasar 20.225  desa di Sulsel untuk kita kawal bersama dalam menghadirkan desa yang terbuka transparan, melahirkan desa maju dan mandiri di Sulsel, ujar Hasdullah. (PR/FK).

 

Penulis : Fred K.

 

Editor : Mitha M

 

Makassar (Phinisinews) - Pengamat Budaya Dr Muhammad Ali A, MPd mengatakan, pendidikan berbasis kearifan lokal di era revolusi industri 4.0, orang tua dan guru harus bersinergi membentuk karakter anak agar hasilnya sesuai yang diharapkan.

 

Sebab, perkembangan teknologi yang semakin pesat berdampak sangat besar terhadap perkembangan karakter dan kepribadian anak. 

 

Hal itu dikemukakan pengamat Muhammad Ali yang juga salah seorang Dosen Bahasa dan Sastra di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi Selatan menanggapi pendidikan di era perkembangan teknologi yang sangat pesat dikaitkan dengan kearifan lokal, di Makassar, Rabu.

 

Menurut dia, teknologi yang semakin maju telah membawa dampak positif dan negatif terhadap perkembangan karakter dan kepribadian anak. 

 

Dampak positifnya sangat banyak, misalnya anak-anak dengan mudah mengakses materi-materi bahan ajar melalui internet, menyetor tugas melalui email, WA dan lainnya. 

 

Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga dampak negatifnya banyak, di antaranya dengan mudah mengakses bahan tontonan  yang sebenarnya kurang mengandung unsur pendidikan.

 

Cara mengatasinya, menurut dia,  tentunya tidak lepas dari peran orang  tua dan guru di sekolah. Orang tua dan guru harus bersinergi dalam membentuk karakter anak didik. 

 

Orang tua harus melakukan berbagai cara untuk meminimalisasi agar anak-anak tidak larut dalam hal-hal yang negatif, misalnya dengan menanamkan pendidikan agama sejak dini serta menerapkan kearifan lokal sesuai adat istiadat yang berlaku. 

 

Kalau bagi guru-guru di sekolah, ujarnya,  berusaha mengintegrasikan pendidikan nilai dengan bidang studi yang diajarkan. Dengan demikian, lanjutnya, lambat laun anak-anak akan tertanam dimemorinya (ingatannya) betapa pentingnya nilai-nilai agama dan kearifan lokal dijunjung tinggi sebagai orang timur. 

 

Menurut Muhammad Ali, kurikulum 2013 yang biasa disebut K.13, telah mengubah pola perilaku anak, etika dan sopan santunnya. Kurikulum itu menekankan pada domain afektif atau sikap, kemudian pengetahuan, dan selanjutnya keterampilan. 

 

Berbeda dengan Kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan domain pengetahuan, kemudian sikap, selanjutnya domain keterampilan. Namun masing-masing memiliki kelebihan, tinggal bagaimana peran guru dan orang tua dalam menyikapi.

 

 perubahan yang terjadi pada diri anak dengan diberlakukan K.13 tersebut adalah menonjol  etika sopan santunnya.

 

"Saya kira semua ini adalah hasil dari upaya kita melestarikan kearifan lokal melalui K.13," ucapnya.

 

Dia mencontohkan, salah satu daerah di Sulsel yakni Kabupaten Maros  sangat kental dengan budaya kearifan lokalnya dengan istilah "Butta Turikale".

 

Ungkapan atau kearifan lokal ini  memiliki  makna yang dalam.  Butta Turikale  berasal dari bahasa Makassar,  yang artinya "tanah orang di badan atau tanah keluarga".

 

 Artinya,  semua orang yang tinggal atau berdomisili dan atau mencari kehidupan di Maros, maka Maros itu adalah kepunyaannya. Mereka harus memelihara dan membangun daerah tersebut sebagai miliknya. 

 

Sehingga melalui kearifan lokal semacam itu, kita berharap mampu memberikan kontribusi yang  positif  dan masukan dalam mendidik anak-anak bangsa agar tetap dalam koridor menjunjung adat istiadat sebagai bangsa yang berbudaya, mampu bersaing di era revolusi industri tanpa menggeser nilai-nilai kearifan lokal, ujarnya. (FK/MM).

 

Editor : Fred K.

 

Makassar (Phinisinews.com) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah (NA) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bersinergi untuk percepatan pembangunan di Sulsel.

 

"Mari kita memperkuat sinergi pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga  pemerintahan desa," kata Gubernur Nurdin Abdullah saat membuka pameran pembangunan Sulsel yang berlangsung 30 oktober sampai 2 November 2019, di Celebes Convention Center Makassar, Rabu malam.

 

Kegiatan ini juga sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT Sulsel ke-350 tahun dan dihadiri para pejabat Forkopinda, Bupati dan Walikota, para pejabat provinsi dan kabupaten kota se Sulsel.

 

"Sulsel terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang makin baik di atas nasional dan kemiskinan semakin menurun," ujar Gubernur NA tanpa menyebut angka.

 

Gubernur berjanji  ekspo ke depannya akan makin semarak dan yang terbaik akan diberi apresiasi dalam bentuk bantuan dana ke daerah untuk memberikan penguatan terhadap pengembangan pembangunan dalam berbagai sektor di Sulsel.

 

Gubernur juga berpesan ke pemda untuk serius mencegah  stanting jangan sampai terjadi di daerah Sulsel, apalagi daerah ini sebagai lumbung dan penyangga pangan nasional.

 

Kepala Bappeda Provinsi Sulsel, Prof Rudi Jamaluddin melaporkan bahwa ajang pameran ini bertujuan untuk menyampaikan capaian hasil kinerja pembangunan dan mengundang partisipasi publik untuk ikut dalam mendorong percepatan pembangunan Sulsel ke depan. 

 

Tema Pameran "Kembalikan Kejayaan Sutra" diikuti sejumlah instansi vertikal dan organisasi pemerintah daerah (dinas)) provinsi, kota dan kabupaten serta unsur swasta.

 

Kadis Kominfo Provinsi Sulsel, Andi Hasdullah menambahkan, pameran pembangunan ini adalah satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah di Sulsel yang memberikan energi baru bagi  semua stake holder untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas dalam percepatan pembangunan  saat ini dan ke depan.

 

Dia menambahkan bahwa tantangan pembangunan saat ini makin kompleks,  seiring era digital dan perubahan lingkungan strategik yang dinamis yang menuntut hadirnya peningkatan daya saing kita yang kuat tentu untuk memenangkan kompetisi baik skala regional, nasional dan global.

 

Capaian satu  tahun Sulsel di bawah Nurdin Abdullah, menurut Hasdullah adalah sangat progresif,  baik itu dalam bidang percepatan  reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik,  penertiban aset, akselarasi infrastruktur yang masif, penguatan hilirisasi pertanian, layanan pendidikan dan kesehatan, pariwisata terintegrasi dan pelestarian lingkungan. (PR/FK).

 

Foto : Mitha K.

 

Makassar (Phinisinews.com) - Promosi Pariwisata Toraja di Atrium Trans Studio Makassar (TSM) berlangsung 28-29 September 2019 dengan tagline "Ayo ke Toraja" dengan menggelar berbagai atraksi wisata seperti kegiatan seni dan pameran kerajinan yang bisa langsung transaksi. (Mitha MK)

 

• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
• Click to open image! Click to open image!
•  

 

Tangerang (Phinisinews.com) - Ketua Dewan Pembina Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM), Jenderal Polisi (Purn) Drs Badrodin Haiti menekankan pentingnya upaya merangkul guru-guru agama dalam upaya menyuburkan toleransi di Indonesia. 

 

“Guru-guru agama yang bersentuhan langsung dan intensif dengan para siswa, punya peran besar dalam menentukan masa depan toleransi dan kedamaian bangsa ini,” ujar Kapolri periode 2014-2015 tersebut.

 

 Hal itu dikemukakan Badrodin Haiti di Yayasan Pendidikan Madania Indonesia yang menggelar pelatihan kreatif guna menumbuhkan toleransi di lembaga pendidikan. 

 

Forum Peace Initiative yang berlangsung sejak Rabu hingga Sabtu (25-28/9) di Wisma 3 Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan ini melibatkan 30 orang guru agama asal sejumlah sekolah di wilayah Tangerang Selatan, mewakili enam agama resmi Indonesia.

 

Dalam acara yang mendapat dukungan Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) ini, mereka berkumpul, berbagi pengalaman, pemahaman serta ide dalam keyakinan agamanya masing-masing, yang kemudian dikemas menjadi action plan pendidikan yang mengedepankan penghormatan terhadap sesama, toleransi, kerja sama, melalui cara yang menggembirakan para siswa, sekaligus juga pendidiknya.

 

Forum berupaya merespons temuan mengkhawatirkan dari survei berskala nasional yang digelar Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM). 

 

Dari survei tersebut diketahui bahwa 56,9 % guru di Indonesia punya opini intoleran terhadap kelompok agama lain. Dalam forum ini, Prof Dr Jamhari Makruf yang mewakili PPIM mempresentasikan ulang hasil penelitian tersebut.

 

Senada dengan Badrodin, Pembina YMSM, H Darmono berpesan agar para peserta menjadikan forum ini sebagai titik awal mengembangkan kultur toleransi di lingkungan sekolahnya masing-masing.

 

Sementara itu, pendiri Yayasan Madania Prof Dr Komaruddin Hidayat mengilustrasikan tentang perbedaan seluk-beluk berbagai agama. Ia mengatakan, “Ada agama yang kaya dengan simbolisasi, tapi agama lain kaya dengan ikon-ikon. Masing-masing punya keunikannya sendiri.” 

 

Tetapi secara esensial setiap agama memiliki tujuan dan perintah mulia yang tidak berbeda jauh satu sama lain.

 

“Intervensi sosial kepada para guru agama yang dilakukan Yayasan Pendidikan Madania Indonesia ini, sejalan dengan visi kami dimana keberagaman yang disikapi dengan keterbukaan, kesetaraan, toleransi serta kepedulian adalah energi yang sangat bernilai,” ujar Ketua YMSM, Dhony Rahajoe atas dukungan pihaknya terhadap Peace Initiative.

 

Forum ini juga menghadirkan aktivis toleransi beragama dari komunitas Gusdurian, Dewi Praswida yang beberapa waktu lalu menyedot perhatian masyarakat ketika diundang oleh Paus Fransiscus di Vatikan, Roma, karena kiprahnya dalam upaya menumbuhkan toleransi beragama.

 

Dewi mencontohkan acara buka puasa bersama pemeluk agama lain yang rutin diselenggarakan Ibu Sinta Nuriyah Wahid saat bulan Puasa. Beberapa kelompok intoleran sering menentang dan menghalangi acara yang digagas istri Presiden RI ke-4 (alm.) Abdurrahman Wahid, tapi hal itu mesti terus diupayakan untuk mentradisikan dialog antarumat beragama.

 

Hari kedua, acara dibuka oleh paparan Staf Khusus Presiden bidang Keagamaan Internasional, Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin. Akademisi dan aktivis HAM ini membagikan pengalamannya berinteraksi dengan keunikan komunitas berbagai agama di seluruh dunia. 

 

Ia mengatakan pentingnya pengalaman keberagaman dan toleransi dibawa ke keluarga masing-masing, terutama dalam proses mendidik anak. 

 

“Kita biasakan untuk diskusi secara terbuka untuk menghadapi berbagai pertanyaan yang disampaikan anak-anak kita sendiri," ujarnya.

 

“Forum ini mungkin terlihat kecil. Tapi upaya permulaan ini sangat penting. Kita tidak bisa menunggu orang lain dan mesti melakukannya sendiri,” kata Sadrah Prihatini, inisiator forum Peace Intiative. 

 

Harapannya, acara semacam ini bisa diselenggarakan juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Pemuncak forum Peace Initiative adalah sesi Bagaimana Seni Berperan dalam Inisiatif Perdamaian yang menampilkan musisi sekaligus penggagas gerakan Suara Damai dari Timur Untuk Indonesia, Glenn Fredly.

 

YMSM terbentuk guna mewadahi praktik ke-Islam-an yang terbuka, toleran, setara, dan penuh kasih di lingkup Sinar Mas, memanfaatkan potensi yang dimiliki segenap karyawan di lingkup internal guna  bersama-sama tidak sekadar meningkatkan produktivitas kerja, namun juga ketakwaan pribadi.

 

Sementara di luar, yayasan mendorong silaturahim sekaligus sinergi bersama sosok maupun lembaga keagamaan, melalui beragam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. (Release/MMK)

 

Penulis : Ahmad Imron 

Editor : Mitha MK

 

Makassar (Phinisinews.com) - Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Selatan, Drs Sifak MSi mengatakan, dalam era konvergensi saat ini, TVRI Stasiun Sulsel terbuka untuk melakukan kerjasama kemitraan, baik program maupun konten.

 

TVRI Sulsel menyambut positif penawaran kerjasama dengan Lembaga Komunitas Media Siber Indonesia (LKSMI) dan Lembaga Forum Pimpinan Redaksi (LFPR) Sulsel, baik itu program talkshow, berita dan lainnya.

 

Hal itu dikemukakan Sifak yang didampingi Kepala Bidang Program Nurdiah, Kepala Bidang Pemberitaan Lucky Sapacua dan Kepala Bidang Teknik, saat menerima audensi empat 

Pimpinan LKMSI dan LFPR Sulsel,  Jabal Noor SE, Fredrich Kuen MSi, Drs  Syarifuddin Lakku MM dan Ihsan  Djirong SE, MM, di Makassar, Selasa.

 

"Mari kita duduk bersama untuk membicarakan kerjasama ini agar nyambung antara kebijaksanaan program dan pemberitaan TVRI dengan program kreatif LKMSI dan LFPR untuk kemajuan Sulsel dan kondusifitas daerah," ujar Sifak. 

 

Ketua LKMSI, Jabal Noor mengatakan lembaga yang kami dirikan adalah wadah bagi perusahaan media pers online untuk saling bersinergi, termasuk dengan TVRI terutama untuk diskusi topik menarik yang sedang terjadi di Sulsel maupun tingkat nasional.

 

"LKMSI dan LFPR akan bersinergi dengan cara menjalin kerjasama program maupun konten," ujarnya.

 

Ketua LFPR Sulsel, Fredrich Kuen menjelaskan, saat ini informasi yang beredar ibarat tsunami yang begitu deras, jumlah wartawan dan perusahaan online bertambah jadi puluhan ribu, sistem kerja praktis, banyak berita langsung diteruskan tanpa melakukan selektifitas pilah dan pilih secara ketat, situasi ini harus cepat dikendalikan oleh banyak pihak.

 

"Kami tidak ingin pers tanpa sadar ikut meneruskan berita hoaks karena faktor ketidaktahuan, kurang cermat, alasan kecepatan dan lainnya yang beresiko hukum sehingga berbagai cara pembinaan tidak langsung akan dilakukan mengingat keterbatasan Dewan Pers untuk menjangkau pers di tingkat akar rumput," ujarnya.

 

Sebagai wadah yang menghimpun para pimpinan redaksi maka secara tetap dilakukan saling sharing, berbagi ilmu dan pengetahuan, melakukan coaching clinic berita, manajerial, pemasaran, etika maupun tentang UU Pers.

 

Tujuannya agar mempercepat pembinaan ke wartawan sebab pembinaan akan dilakukan oleh Pemrednya langsung untuk peningkatan kualitas SDM jurnalisnya. 

 

"Ini kami nilai sebagai salah satu cara pembinaan efektif bagi teman jurnalis di lapangan yang masih minim pemahaman mekanisme kerja jurnalistik," ucapnya.

 

TVRI akan menjadi salah satu saluran dalam pembahasan topik kekinian bagi perkembangan daerah serta turut membantu kondusifitas daerah melalui topik dan pemberitaan yang sejuk, ujarnya.  (AI/MMK).

 

Penulis : Ahmad Imron 

Editor : Mitha MK

 

Makassar (Phinisinews.com) - Dua Pimpinan Perserikatan Jurnalis Online Indonesia (Perjosi) meminta Kapolri untuk mencari formula baru agar tidak terjadi kriminalisasi dalam bentuk penganiayaan kepada Pers saat  meliput unjuk rasa di lapangan yang dilakukan oknum polisi.

 

Polisi dan wartawan merupakan dua profesi yang selalu seiring dalam tugas saat terjadi unjuk rasa yakni wartawan meliput dan dilindungi Undang Undang Nomor.40 tahun 1999 tentang Pers dan Polisi mengamankan demo sesuai protap, tetapi sering terjadi wartawan dipukuli oknum polisi saat meliput demo tersebut, seperti yang terjadi di Makassar (24/9).

 

Hal itu dikemukakan dua pimpinan Perjosi yakni Ketua Umum DPP Perjosi, Salim Djati Mamma dan Ketua Dewan Kehormatan Perjosi, Fredrich Kuen, MSi menanggapi insiden pemukulan sejumlah Jurnalis yang melakukan peliputan aksi unjuk rasa mahasiswa di sekitar kantor DPRD Sulsel, di Makassar, Selasa (24/9). 

 

Perjosi sangat menyayangkan tindakan oknum Polri yang diduga sudah mengetahui bahwa korban tersebut adalah seorang jurnalis dari Kartu Identitas (ID Card) yang setiap saat terpampang depan dada, namun tetap dianiaya (dipukul).

 

Parahnya lagi bahkan teman teman jurnalis sudah berteriak bahwa orang itu adalah Jurnalis namun tetap dipukul hingga babak belur. Salah satu korban itu adalah wartawan Perum LKBN Antara, Muh Darwin Fatir bahkan harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat jahitan di kepala.

 

Tidak cukup hanya mengusut dan memberi sanksi tegas kepada beberapa oknum polisi yang terbukti melanggar protap dan melakukan penganiayaan, tetapi harus ada formula baru agar dalam pengamanan unjuk rasa oleh polisi dan peliputan demo oleh wartawan, jurnalis tidak selalu jadi korban penganiayaan.

 

"Ini situasi ironis karena sering jurnalis jadi korban kekerasan pada beberapa unjuk rasa, padahal pada situasi tenang hubungan polisi dan wartawan harmonis," ujar dua wartawan senior tersebut.

 

Jurnalis (Pers) adalah profesi mulia dan intelektual serta pilar ke empat demokrasi di Republik Indonesia yang dalam melakukan tugasnya di lindungi undang undang. Seharusnya Pihak Kepolisian adalah Mitra dan bukan sebaliknya.

 

Insiden kekerasan terhadap jurnalis seperti ini tidak bisa dibiarkan sebab dapat menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan hubungan harmonis Jurnalis dan Kepolisian yang selama ini sudah sangat baik kemitraannya.

 

Sedangkan bagi wartawan, Perjosi juga mengimbau bahwa tidak ada berita besar melebihi keselamatan diri wartawan saat meliput. Artinya utamakan keselamatan saat meliput agar bukan jurnalis yang jadi bahan berita karena menjadi korban. Beradalah pada posisi aman saat meliput demo yang berpotensi rusuh. 

(AI/MMK).