Monday, 06 February 2023 09:13

 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Daeng Narang

Makassar (Phinisinews.com) - Kepala Balai Pelestari Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, Drs La Ode Muhammad Aksa, M.Hum mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan berbagai komunitas budaya seperti Yayasan  La'lang Sipue Foundation untuk kolaborasi melestarikan nilai budaya dinamis di daerah ini.

Sebab, budaya milik semua orang (publik) dan bukan hanya milik sekelompok tertentu serta masyarakat bukan tidak paham budaya, tetapj perlu diingatkan dengan cara menggelar berbagai event (kegiatan) karena budaya itu dinamis.

Hal itu dikemukakan Kepala BPK Sulsel, La Ode Muhammad Aksa yang didampingi unsur pimpinan BPK, Andriany di Benteng Fort Rotterdam Makassar, Senin, saat menerima Tim 9  (sembilan) La'lang Sipue Award yang akan menilai dan memberi penghargaan budaya kepada pemerintahan di Sulsel yang tetap memakai / menggunakan simbol budaya dan paham terhadap makna simbol serta melestarikannya sekaligus memberi pemahaman kepada jajarannya dan kegiatan itu  diselenggarakan oleh Yayasan La'lang Sipue Foundation dan award akan diberikan di Benteng Somba Opu, 5 Maret 2023.

Tim sembilan dipimpin Ir Hamin Daeng Nyanrang, Dipl Eng yang juga Ketua Yayasan La'lang Sipue Foundation, Fred Kuen Daeng Narang (wartawan senior) serta kalangan budayawan dan pemerhati budaya, Usman Basry Karaeng Naro, Muh Haris Karaeng Lewa, Bachtiar Daeng Serre, dan Astiani Karaeng Gaga.

Kegiatan budaya dinamis non fisik akan diurus dan difasilitasi BPK sesuai kemampuan finansial yang dialokasikan negara. Selain itu  BPK akan terus bergaul dengan komunitas budaya dengan sasaran untuk kolaborasi melestarikan nilai budaya dinamis serta budaya itu sendiri, walau sisa sedikit agar tidak punah, ujar La Ode Muhammad Aksa.

Hamin mengatakan, penilaian pemberian award fokus terhadap pemakaian Tongkosila di gedung pemerintahan, lalu apa fungsinya serta adakah ediktif terhadap budaya.

Dia juga menyebutkan, Yayasan La’lang Sipue menyambut positif kebijaksanaan BPK koloborasi melestarikan nilai budaya dinamis di Sulsel dan diharapkan ke depan para pimpinan pemerintahan lebih banyak yang peduli terhadap kebudayaan untuk ikut melestarikan budaya dan nilai budaya. (AI/FDN).

Sunday, 22 January 2023 10:54
 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Daeng Narang

Makassar (Phinisinews.com) – General Manager (GM) Journalist Training Development (JTD) Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC), Mitha Mayestika Kuen, S.IP, M.I.Kom mengatakan, idealnya wartawan harus kompeten secara personal dan professional.

Sebab, kompeten secara personal adalah kemampuan (skill) dan penguasaan (knowledge) terhadap mekanisme kerja kewartawanan dengan zero error (tanpa kesalahan) dan sikap (attitude) untuk pertanggungjawaban kepada industri media.

Sedangkan Kompeten Profesional harus dimiliki oleh wartawan sebab unjuk kerja berada di ranah publik yang harus ada rasa (self censoring), kepekaan terhadap publik, ada kepercayaan (trusht) dengan berita yang benar serta bertanggungjawab terhadap publik secara langsung.

Hal itu dikemukakan Mitha usai Pelatihan untuk Pimpinan Redaksi “Share Media Management Knowledge for Pimred” selama 16 jam serta Bimbingan Teknis enam jam menuju pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan P2MTC, 17-19 Januari 2023,  di Kampus P2MTC Jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, pekan ini.

Kompeten Personal ada sertifikatnya dalam berbagai tingkatan (level). Jadi jika wartawan sudah menganggap diri kompeten diprofesinya, silahkan sertifikatkan kompetensi Anda. Sedangkan Kompetensi professional itu melekat pada diri dan jiwa serta kerja professional wartawan.

Dia mencontohkan, jika satu berita diperkirakan bila terpublis akan berdampak pertikaian SARA dan lebih banyak dampak negatifnya, maka walau tidak ada lagi Lembaga Sensor, tetapi wartawan professional masih memiliki Hati Nurani yang berfungsi sebagai self censoring untuk tidak menyiarkan berita yang akan berdampak buruk bagi public tersebut.

Banyak cara untuk kompeten di dunia kerja industri media, lanjut Mitha yakni secara otodidak (trial error) namun membutuhkan waktu lama, dari kampus yang sangat teoritas serta dari Pelatihan yang merupakan kombinasi teori dan unjuk kerja yang bersifat praktis dan siap kerja kompeten di profesinya.

Pelatihan di Lembaga pelatihan professional dapat menjembatani proses kompetensi kerja (kompetensi personal) secara cepat dan dapat juga dilakukan oleh organisasi pers serta industry media besar, asal pelatihan dilakukan focus per-level, sebab jika sifatnya general (umum) maka capaian target menjadi lama. Padahal level kompetensi wartawan berjenjang yakni wartawan muda, madya dan utama.

Menurut Mitha yang berlatar Praktisi-akademisi sebab sebelum menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Sulsel adalah video journalist professional di Jakarta, Undang Undang tentang Pers yakni UU No.40/1999 membolehkan siapa saja warganegara membuat perusahaan media asal berbadan hukum legal.

Reformasi yang hebat itu membuat pertumbuhan media dan jumlah wartawan melonjak tajam dan ini harus diimbangi munculnya Lembaga pelatihan jurnalistik professional, minimal di tiap provinsi, untuk mendukung kerja terbatas Dewan Pers maupun Organisasi Pers yang selama ini sangat kurang melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang jurnalistik dibandingkan pertumbuhan media dan wartawan.

P2MTC memiliki master-master trainer terbaik dengan pengalaman puluhan tahun sebagai jurnalis professional dan akademisi yang telah mendapat kepercayaan besar di Sulsel maupun nasional dalam penyelenggaraan pelatihan Jurnalistik dan Kehumasan hingga penyelenggaraan Bimbingan Teknis menuju Uji Kompetensi,

“Bimbingan Teknis jurnalistik dapat kami lakukan untuk semua level karena trainer kami juga pemegang sertifikat Penguji dari LPDS Dewan Pers serta Sertifikat Asesor Pers dari LSP Pers Indonesia lisensi BNSP”, ucap Mitha berpromosi. (AI/FDN).

Monday, 09 January 2023 10:50
 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Mitha K.

Makassar (Phinisinews.com) - Ikatan Keluarga Pangeran Diponegoro (IKAPADI) Makassar mengadakan Haul ke-168 Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro di Kompleks Makam pahlawan tersebut di Makassar, Minggu.

Ketua IKAPADI Makassar, RM Saiful Achmad Diponegoro mengatakan, pentingnya menjaga semangat persatuan diantara keluarga Diponegoro yang tergabung dalam organisasi IKAPADI.

Haul di isi lantunan ayat-ayat suci Suci Alquran,  kalimah tahlil, takbir, tasbih, keluarga besar IKAPADI Makassar serta audiens mengirimkan doa dengan khidmat untuk Pangeran Diponegoro dan keluarga Trah Diponegoro yang telah meninggal dunia.

Syaiful mengajak peserta haul mengenang dan mengingat kembali jejak sejarah Pangeran Diponegoro selama berkecamuknya Perang Jawa (1825 sampai 1830), Pangeran Diponegoro tidak henti-hentinya didera tantangan hidup yang berat.

Namun beliau tetap istiqomah, tetap kuat dan tegak berdiri dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Sang Penggengam alam semesta, Allah SWT. Nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW, Sultan Agung Hanyakrakusumo (Raja Mataram Islam Ke-3), dan Sri Sultan Hamengku Buwono I (Raja Kasultanan Yogyakarta Ke-1) telah menjadi inspirasi keteguhan jiwa Pangeran Diponegoro, untuk mengumandangkan perang sabil melawan Penjajah Belanda dan londo ireng (pribumi pengkhianat yang memihak Belanda).

Melalui haul ini, diharapkan dapat menjadi titik tolak IKAPADI dan masyarakat Makassar untuk meraih sinergi positif, mewujudkan cita-cita dan tujuan mulia perjuangan para leluhur dan pahlawan bangsa, ujarnya..

Hadir dalam acara tersebut   anggota dewan pengurus IKAPADI, dan.Raden Hamzah Diponegoro selaku pengelola Makam Pangeran Diponegoro serta komunitas Masyarakat Jawa yang ada di Makassar dan masyarakat umum serta keluarga besar Pangeran Diponegoro.

Tujuan dari diadakannya Acara Tahlil & Doa Bersama ini adalah  untuk mendoakan Pangeran Diponegoro sekaligus mengenang dan meneladani perjuangannya. (AI/MK).

Saturday, 31 December 2022 10:30
 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Hasfrin Piping

Tonasa, Takalar, Sulsel (Phinisinews.com) – Wartawan Senior Fredrich Kuen, M.Si menilai sangat minim literatur pendukung fakta sejarah tentang Perjanjian Sanrobone 31 Juli 1780 dibandingkan Perjanjian Bungaya 18 November 1667 pada masa perlawanan terhadap Kompeni Belanda yang terpublikasi secara umum maupun di mesin pencari Google.

Padahal, walau jumlah item dari isi perjanjian Sanrobone tersebut lebih sedikit (16 item) di banding perjanjian Bungaya (lebih 20 item), namun isi perjanjian Sanrobone lebih kejam karena mengisolasi total  wilayah dan masyarakat  Kerajaan Sanrobone tersebut.

Hal itu dikemukakan Fredrich sebagai penanggap pada Pesta Adat “Attamu Taung KareLoe Tonasa dirangkaikan Dialog Budaya Refleksi Perjanjian Sanrobone tahun 1780 dan digitalisasi kebudayaan, strategi unggul pemaju kebudayaan di Takalar” di Baruga Karaeng Pepeya Tonasa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 29-31 Desember 2022, Sabtu, sekitar 67 kilometer arah selatan dari Makassar.

Acara adat yang berlangsung tiga hari  itu dihadiri tokoh serta masyarakat adat dan diakhiri dengan dialog budaya  serta pemberian pin kekerabatan Gallarang Tonasa Sanrobone  kepada tokoh adat Wanita, Hj Andi Willi Petta Lenna serta tokoh pers Sulsel Fredrich Kuen Daeng Narang, M.Si yang dinilai pemerhati dan pelestari adat melalui profesi masing masing yang penyematannya dilakukan oleh Gallarang Tonasa, Ir Hamin Mustafa Daeng Nyanrang, Dipl Ing, melalui ritual adat penuh, diiringi tabuhan gendang bertalu talu (Tunrung Pakanjara).

Hamin Mustafa Daeng Nyanrang sebagai pembicara utama menguraikan secara rinci isi perjanjian Sanrobone yang diterjemahkan dari Lontara gundul (aksara tanpa tanda baca) yang minim literatur dan publikasi dibandingkan dengan Perjanjian Bungaya yang mudah diketahui melalui mesin pencari Google karena sudah terpublikasi secara mendunia.

Fredrich menyambut sangat positif acara budaya serta refleksi perjanjian Sanrobone yang diterjemahkan dari Lontara Gundul sebagai bukti otentitk dari pelestarian sejarah adat Kerajaan Sanrobone, sekaligus sebagai tonggak masuknya arsip ini pada mesin pencari Google setelah diberitakan.

Saat melakukan flash back Perjanjian Bungaya sebagai pembanding , Fredrich menguraikan fakta sejarah bahwa perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya / Het Bongaais Verdrag) terjadi antara lain karena perlawanan Raja Gowa XVI Sultan Hasanuddin I Malombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape sangat frontal serta memprakarsai kerajaan lain dan kerajaan pengikut melakukan perlawanan bersama, Pasukan Maritim Gowa sangat tangguh, Gowa sebagai pusat Kekuatan Parekonomkian dan perdagangan domestic serta internasional.

Selain itu alur rempah dari Maluku yang lebih dahulu dikuasai VOC Belanda selalu harus melalui kekuatan maritim Kerajaan Gowa dan sekutunya di perairan kekuasaan Kerajaan Gowa. Serta wilayah daratnya juga adalah produsen rempah yang diinginkan VOC Belanda.

Berdasarkan fakta itu, Kerajaan Gowa Harus dikalahkan dan dikuasai melalui strategi politik pecah belah serta menggunakan persenjataan modern (bedil dan meriam) dan kekalahan itu ditandai Perjanjian Bungaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin dan Admiral Cornelis Speelman. Di samping itu, Belanda juga mengakui Sultan Hasanuddin dengan gelar “Ayam Jantan dari Timur” (De Haantjes van Het Osten).

Karena isi perjanjian yang sangat sepihak maka empat bulan kemudian, 9 Maret 1668, Sultan Hasanuddin Kembali memimpin penyerangan kepada Belanda, walaupun akhirnya kalah terhormat ditandai hancurnya Benteng Somba Opu.

113 tahun kemudian yakni 31 Juli 1780 dilakukan Perjanjian Sanrobone antara Raja Sanrobone dan pihak Belanda di Benteng Rotterdam (Benteng Pannyua) yang terdiri dari 16 item dan menurut Fredrich, perjanjian itu sifatnya mengisolasi Kerajaan Sanrobone, sebab Sanrobone hanya harus patuh kepada Belanda, tidak ada hubungan keluar dan ke dalam, tidak ada persuratan keluar dan ke dalam, kalau melakukan perlawanan dan kalah maka seluruh wilayah Sanrobone menjadi wilayah Company Belanda dan Sanrobone harus membayar denda perang 20 ribu Gulden.

Belum ditemukan referensi dan literatur yang mengurai factor penyebab Kerajaan kecil Sanrobone (kerajaan Palili dari Kerajaan Gowa ini) harus diisolasi. Apakah karena perlawanannya ataukah karena pengaruhnya.

Menurut pemikiran subyektif Fredrich yang juga pelatih wartawan dan Asesor Pers serta Penguji Kompetensi Wartawan, Perjanjian Sanrobone terjadi akibat rasa takut Company Belanda terhadap pengaruh Kerajaan Sanrobone yang besar terhadap Kerajaan Gowa dan kerajaan pengikut Gowa (Palili) lainnya.

Sebab Agama Islam pertama masuk ke Sulsel adalah di Sanrobone tahun 1510 dan di Sanrobone tempat para mahaguru spiritual (Anrong Guru) Raja raja Gowa dan kerajaan palili lainnya, sehingga bila tidak diisolasi, maka Sanrobone dapat mempengaruhi para raja untuk melakukan perlawanan Kembali.

Kerajaan Sanrobone tetap Tangguh sebab, sekalipun diisolasi tetap bertahan  ada hingga kini karena potensi sumber daya alam wilayahnya mendukung untuk rakyatnya tetap hidup kuat dalam adat yang tidak lekang oleh waktu, sekalipun sudah berubah menjadi kerajaan adat seperti kerajaan kerajaan lainnya di Indonesia.

Diakhir tanggapannya, Fredrich menyatakan prosesi adat yang dilakukan Gallarang Tonasa Sanrobone ini sangat bagus sebagai upaya pelestarian budaya, memperkuat jadi diri, menjadi kebanggaan terhadap kebijakan budaya local dan yang paling penting sekaligus sebagai upaya membangun monumen ingatan.

Jika Monumen Fisik sulit dibangun, maka monument ingatan harus senantiasa dilakukan untuk pelestarian budaya bagi anak cucu, di samping upaya digitalisasi arsip budaya dalam bentuk rekaman kegiatan, foto dan lainnya serta dilakukan publikasi agar jejak digitalnya tetap dapat ditemukan pada mesin pencari sehingga bersifat universal yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui, ujarnya.

Kutipan Perjanjian Sanrobone oleh Gallarang Tonasa Sanrobone, Hamin Mustafa Daeng Nyanrang yang dikutip dari terjemahan Lontara Gundul.

Perjanjian Sanrobone (Senin, 31 Juli 1780)  

1. Kerajaan Sanrobone tidak di bawah perintah Kerajaan Gowa. 2. Kerajaan harus tunduk di bawah Company Belanda dan wajib membantu dalam urusan perang. 3. Kerajaan Sanrobone dan segenap Bangsawan serta Rakyatnya tidak bisa mengadakan hubungan dengan kerajaan di seberang, termasuk saling menikah. 4. Kerajaan Sanrobone tidak bisa lagi mengadakan hubungan dan ataupun saling berkirim surat menggunakan Lontara.

5. Barang siapa melanggar larangan menyeberang ke negeri seberang akan dihukum. 6. Jika ada pihak yang berada di wilayah Sanrobone berani menentang company, wajib ditangkap dan diserahkan ke company. 7. Semua kapal perahu yang menjadi lawan company tidak bisa merapat kesemua Pelabuhan, kalau terjadi pelanggaran tangkap dan serahkan ke Company Belanda.

8. Benteng Sanrobone harus dihancur rata dengan tanah dan tidak boleh membangun benteng lagi dimanapun berada. 9. Kerajaan Sanrobone tidak bisa lagi mengangkat Raja dan Pabbicara Butta tanpa ijin Compeny Belanda. 10. Kerajaan Sanrobon wajib membuka Kembali hubungan baik dengan Polombangkeng dan Galesong. 11. Orang Sanrobone dilarang tinggal di Bulukumba, Bantaeng dan Marusu.

12. Jika ada orang Sanrobone berada di wilayah larangan diwajibkan Kembali ke Sanrobone. 13. Jika terjadi perlawananan terhadap Company Belanda oleh Pasukan sanrobone, dan Kembali dikalahkan, maka seluruh wilayah akan disita. 14. Membayar denda perang sebesar 20.000 Gulden. 15. Menyerahkan budak. 16. Mengirim utusan untuk menemui Jenderal Belanda dan ratu Panikang untuk mengesahkan Perjanjian ini. (AI/HP).

Monday, 12 December 2022 07:34
 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.com) - Asesor Pers, Fredrich Kuen, M.Si atas nama LSP Pers Indonesia menyerahkan puluhan sertifikat Wartawan Utama, Wartawan Madya dan Wartawan Muda Reporter berlisensi BNSP kepada peserta Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang dinyatakan kompeten.

Sebanyak 10 orang Pimpinan Redaksi serta beberapa orang Redaktur dan Wartawan menjadi penerima sertifikat kompeten, sekaligus menjadi pemegang sertifikat berlisensi BNSP yang pertama di bidang pers untuk kawasan timur Indonesia, yang diserahkan di Kantor TUK (Tempat Uji Kompetensi) YPMPK (Yayasan Pers Multimedia Phinisi Kuensyam) jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, Senin.

Fredrich mengingatkan bahwa Sertifikat Kompetensi bukan hanya salah satu penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja seorang wartawan, melainkan juga tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan kerja jurnalistik tanpa kesalahan (zero error).

Menurut dia, kompetensi yang menjadi syarat kerja wartawan, idealnya dibarengi dengan reward (penghargaan) yang memadai baik oleh perusahaan media maupun negara.

Sebab menjadi wartawan kompeten itu tidak mudah dan tidak instan, harus dibarengi kerja keras terlatih maupun otodidak.

Terlatih bila wartawan sambil kerja juga ikut pelatihan yang diselenggarakan perusahaan pers, organisasi pers atau perusahaan pers membiayai untuk mengikuti pelatihan jurnalistik pada lembaga pelatihan profesional agar memperoleh sumber daya manusia wartawan berkualitas sesuai yang diinginkan.

Sedangkan wartawan kompeten yang melalui jalur proses otodidak yakni "learning by doing" (belajar sambil menjalani rutinitas kerja). Ini memiliki resiko salah lebih besar karena belajar dari pengalaman (trial and error) dibanding bila belajar dari pengalaman orang atau mengikuti pelatihan.

Ada anekdot, wartawan profesional yang menjalankan tugas jurnalistik secara benar, bisa salah bila berhadapan dengan "kekuasaan" yang power full. Artinya, kerja benar saja bisa salah, sehingga wartawan harus membentengi diri dengan paham aturan kerja, menguasai standar operasional, memahami secara benar landasan kerja yang terurai pada Undang undang No.40 tahun 1999 tentang Pers serta melaksanakan dengan disiplin tinggi Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan keadaan itu, tidak mudah menjadi wartawan kompeten, profesional dan independen, sehingga menjadi wajar dan ideal wartawan kompeten memperoleh reward.

Sebab, lanjutnya, menjadi wartawan kompeten tidak mudah, mahal dan sulit mendapat kesempatan ikut uji kompetensi, sekalipun secara independen, maka banyak kalangan berharap kompetensi bagi wartawan bukan hanya syarat kerja profesional dan hasil kesepakatan organisasi pers, namun harus disertai reward.

Untuk media main stream (media arus utama) yang mapan secara finansial sudah banyak yang memberi reward kepada wartawannya seperti untuk jabatan tertentu hanya wartawan dengan kompetensi level tertentu yang bisa menduduki.

Media lainpun, yang sedang tumbuh dan berkembang, juga idealnya memberi penghargaan atas capaian Kompeten bagi pemegang sertifikat kompeten tersebut dengan jenjang karir yang jelas, ujar Fredrich. (AI/FK).

Sunday, 20 November 2022 12:18
 

Penulis : Rusdy Embas  /  Editor : Fred Kuen

Bulukumba, Sulsel (Phinisinews.com) -  Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Sulawesi Selatan, Dr Arman Agung, bersama tim melakukan monitoring pelaksanaan Lokakarya lima (5) Angkatan untuk lima (5) Program Pendidikan Guru Penggerak, di Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Lokakarya berlangsung di SMKN 3 di Lembang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, sekitar 175 kilometer dari Makassar ibukota Provinsi Sulsel, akhir pekan ini (19/11), diikuti 75 peserta.

Ke-75 calon guru penggerak tersebut dibagi lima kelas. Mereka berasal dari sejumlah sekolah se Kabupaten Bulukumba. Mulai dari guru PAUD, SD, SMP, hingga SMA.

Calon guru penggerak yang mengikuti lokakarya ini telah melewati seleksi, beberapa waktu lalu. Mereka akan dievaluasi setelah mengikuti lokakarya berkelanjutan yang diagendakan  berlangsung sembilan kali.

Arman Agung mengunjungi peserta lokakarya di lima ruang kelas berbeda, sekaligus memotivasi mereka agar tetap berkreasi dan memunculkan potensi dirinya sebagai calon guru penggerak.

Dalam pertemuan itu, dia mengingatkan salah satu filosofi hidup etnis  Bugis-Makassar yakni mampu beradaptasi di setiap tempat di manana pun berada.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," kata Arman merespons pernyataan salah seorang calon guru penggerak.

Filosofi itu menurut dia, menunjukkan kemampuan masyarakat Sulsel melakukan banyak hal dengan sempurna dimanapun mereka beraktivitas. Mereka mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diriny.

Arman menjelaskan juga bagaimana sikap berterima kasih dengan cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat Sulsel mewujudkan rasa terima kasihnya dengan sikap dan perbuatan.

“Mereka berterima kasih dalam hati. Dia rela melakukan banyak hal untuk kebaikan orang yang telah berjasa kepadanya. Mereka itu ikhlas mempertaruhkan darah dan nyawanya untuk membela pihak yang telah berjasa kepadanya,” ucapnya.

Di ruang kelas berbeda, Arman berdialog dengan salah seorang calon guru penggerak dari SMPN 6 Bukit Harapan Kindang, Bulukumba.

Dialog itu berlangsung, seusai Ayu Triana, nama guru tersebut, menjelaskan inovasi siswanya mendaur ulang sampah menjadi baju bodo, busana khas perempuan Bugis - Makassar.

Dia memperlihatkan gambar baju bodo kreasi siswanya melalui ponsel kepada Arman seraya menjelaskan proses pembuatannya dari mulai mengumpulkan kantong kresek dan merangkainya menjadi baju bodo.

Kreasi itu dilakukan bersama murid-muridnya setelah mengikuti rangkaian lokakarya sebagai calon guru penggerak.

Di ruangan lain, seorang calon guru penggerak menyampaikan kiat memotivasi muridnya menjadi kreatif sebagai hasil pembelajarannya selama lokakarya. Guru itu mengajak siswanya menulis puisi. Hasilnya, banyak murid yang bisa langsung menulis puisi. Meski belum sesempurna yang diharapkan.

“Pengalaman saya itu, membuktikan bahwa siswa mampu melakukan banyak hal untuk mengeksplorasi potensi dirinya jika dimotivasi dan diberi kebebasan berkreasi,” ucapnya. (RE/FK).

Saturday, 19 November 2022 18:46
 

Penulis : Ahmad Imron  /  Editor : Fred Kuen

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Umum DPP Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Annar Salahuddin Sampetoding mengatakan, DEIT harus tampil sebagai pionir dan contoh bagi pengusaha lain serta DPD DEIT Sulsel harus tetap mempertahankan Provinsi ini sebagai barometer penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Beberapa langkah kongkrit dalam kerja Tim DEIT adalah mengimbau semua pengurus dan anggota DEIT di Provinsi Sulsel membuka rekening di Bank Sulselbar.

“Besarkan bank daerah dan bertransaksilah menggunakan bank tersebut. Baik untuk ekspor, berbagai produk maupun berbagai pekerjaan konstruksi,” kata Annar saat memimpin pertemuan dengan pengurus DEIT Provinsi Sulsel, akhir pekan ini, di Makassar.

Selain itu, jajaki secepatnya untuk secara bersama merintis pembangunan smelter serta Bursa Perikanan seperti di Busan Korea Selatan.

Beberapa pengusaha yang tergabung dalam DEIT harus bersama-sama segera membangun smelter, sebab potensi nikel Sulsel sangat besar.

Begitupun pendirian Bursa Perikanan, tentukan salah satu daerah yakni apakah di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng atau Bulukumba untuk dipersiapkan menjadi Bursa Perikanan Internasional, mengingat potensi perairan, tambak dan lainnya serta alur laut maupun udara sangat mendukung untuk ekspor perikanan secara langsung.

Keunggulan itu juga harus didukung (back up) dengan infrastruktur IT yang baik, agar transaksi dapat dilakukan secara online, begitupun transaksi barang maupun pembayaran, sekaligus berdayakan Bank lokal, Bank Sulselbar untuk semua transaksi tersebut.

DEIT harus menjadi pionir dan memberi contoh kebersamaan dalam Tim untuk membuat terobosan besar di sektor pertumbuhan ekonomi yang akan diikuti seluruh DPD DEIT di Kawasan Timur Indonesia, ujarnya.

Manfaatkan semua potensi, sumber daya alam serta keunggulan lainnya untuk mengembangkan perekonomian di tiap daerah dan besarkan bank lokal di daerah masing masing. Dorong bank lokal seperti Bank Sulselbar untuk membuka cabang di semua Provinsi agar mampu memdukung gerak dan pertumbuhan ekonomi dari Kawasan Timur Indonesia.

Selain itu, DEIT juga sedang mempersiapkan “road show” ke mancanegara untuk promosi potensi sumberdaya alam serta investasi, untuk mendorong terjalinnya kerjasama internasional dan penanaman modal asing untuk berbagai potensi dan produk di Sulsel serta seluruh Kawasan Timur Indonesia, ucapnya.

Ketua terpilih DPD DEIT Sulsel, Nasran Mone mengatakan, keunggulan DEIT karena organisasi ekonomi ini Independen tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Untuk itu, saat ini dan ke depan, DEIT harus berkontribusi juga terhadap kebijaksanaan pemerintah secara politis ekonomi, baik lokal mapun nasional untuk ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro yang dilakukan melalui berbagai pemikiran dan masukan kepada pemerintah atau memberi contoh langsung terhadap pengembangan beberapa sektor ekonomi potensial yang melibatkan banyak masyarakat serta berbagai hal positif lainnya.

“Kami mendukung sepenuhnya sikap tegas Ketua Umum, Annar Sampetoding bahwa DEIT tidak meminta proyek, melainkan akan menciptakan proyek di berbagai sektor ekonomi untuk membantu mempercepat pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Sulsel,” ujarnya. (AI/FK).

Saturday, 05 November 2022 08:29
 

Penulis : Ahmad I  /  Editor : Fred K

Makassar (Phinisinews.con) - Sebanyak 803 ekor ikan koi dari 25 kota di Indonesia mengikuti kontes di Makassar yang dinilai oleh delapan juri nasional dari berbagsi daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pencinta Koi  Indonesia (APKI).

Ratusan ikan koi terbaik itu milik 110 orang pencinta koi yang dipamerkan keindahan warna,  proporsional tubuh, Panjang, berat dan besar tubuh dalam acara “Makassar Koi Show 2022” di ruang utama (main hall) Mall GTC (grup Lippomall) Tanjung Bunga Makassar, Sabtu.

Ketua Panitia kontes, Rudi Yuwono mengatakan, variasi jenis koi yang ikut kontes adalah Kohaku, Taisho Sanshoku, Showa Sanshoko, Asagi, Bakko, Sushui, Hi-ki Utsuri, Hikariu Utsuri, shiro Utsuri, Koromu, Goshiki, Ginrin A, Kujaku, Hikarimuji, Ginrin C, Kowarimuji, Tancho, Ginrin B, Doitsu, Hikarimoyo dan Kawari Momo.

Ukuran ikan yang dilombakan adalah 12 – 30 centimeter, 31 -60 centimeter dan 61 – 70 centimeter, ujarnya.

Pelaksanaan kontes selama 4-6 November, terdiri dari hari pertama memasukkan ikan ke lokasi kontes, hari kedua penjurian, hari ketiga pameran, pengumuman pemenang.

Pemantauan melihat ramainya antusiesme masyarakat pencinta Koi maupun masyarakat umum menyaksikan pameran ikan tersebut dan memuji keindahan dari berbagai jenis ikan Koi tersebut. (AI/FK).

Galleries

 
  Penulis : Mitha MK / Editor : Fyan AK     Pulau Kodingareng, Makassar (Phinisinews.com) - Rektor Universitas...
  Penulis : Fred Daeng Narang  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) – Sebanyak 120 kantong darah...
  Penulis : Redaksi  /  Editor : Fred Daeng Narang Bulukumba, Sulsel (Phinisinews.com) – Masyarakat adat...
  Penulis : Fred Daeng Narang  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) – Kawasan Wisata Terpadu Gowa...

Get connected with Us