Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengatakan, dalam menghadapi Pandemi Covid-19 (corona virus disease 2019) di Sulsel, Pemerintah tidak sendiri, peran stake holder, masyarakat dan sukarelawan sangat penting dan dibutuhkan.

“Tenaga kesehatan, stakeholder, relawan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, PKK, Dekranasda dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak kalah penting adalah kesiapan TNI dan Polri, menjadi salah satu garda terdepan menjadikan semua pihak menjadi kuat untuk bersama-sama melewati krisis Pandemi Covid-19 ini,” kata Gubernur di Makassar, Senin.

Pihaknya, lanjutnya, selalu menekankan pelibatan multipihak atau pentaheliks dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam penanganan Covid-19. Pentaheliks diantaranya adalah pemerintah, akademisi/pakar, masyarakat, lembaga usaha dan media massa.

Relawan memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan virus corona. Unsur ini dapat membantu tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Mereka dapat bergerak cepat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Kasus pertama di Sulsel tercatat pada 19 Maret 2020.

Di Sulsel, peranan relawan juga dilibatkan, termasuk mereka yang berasal dari unsur mahasiswa sebagai relawan pendamping di Program Duta Wisata Covid-19, juga penyintas yang kemudian aktif berperan di tengah masyarakat.

Hal ini juga yang menjadi perbincangan Nurdin Abdullah dengan Koordinator Program Psikologi Sub Bidang Medis, Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Covid-19, Dr. Endang Mariani, M.Psi. pekan ini di Makassar, di hotel lokasi penanganan masyarakat positif covid tanpa gejala dalam Program Wisata Duta Covid-19.

Sebagai salah satu anggota Bidang Koordinator Relawan Satgas Penanganan Covid-19 bersama BNPB, Endang juga terlibat dalam memberikan pelatihan kepada liaison officer (LO), fasilitator dan relawan yang ada di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros yang rencananya akan dibuka Gubernur Sulsel, 20 November 2020.

Pelatihan berlangsung 18-25  November mendatang dengan materi di antaranya adalah prinsip-prinsip kerelawanan, perubahan perilaku, komunikasi efektif, isu lokal dan protokol kesehatan.

“Jadi nanti para relawan yang akan dilatih mulai dari LO dan para fasilitatornya. Para fasilitator yang berasal dari relawan di daerah terkait, akan melatih relawan dan calon relawan lainnya dari tiga kabupaten/kota, yakni Makassar, Gowa dan Maros. Setelah dilatih, nanti mereka akan menyebar ke masyarakat untuk membantu mengedukasi dan melakukan sosialisasi secara masif tentang perubahan perilaku sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru,” ucap Endang.

Dalam menghadapi covid-19, penting bagaimana bisa tetap bertahan, tidak terpapar dan terkapar baik dari sisi kesehatan fisik dan psikologis, ekonomi maupun kehidupan sosial.

Perubahan perilaku dan adaptasi norma dan kebiasaan baru di tengah masyarakat bisa menjadi kunci dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Kehidupan bisa tetap berjalan tanpa harus terpenjara dengan ketakutan dan kekhawatiran.

Tidak ada cara lain. Paling utama adalah, bagaimana perilaku dalam menerapkan protokol kesehatan yang tepat diterapkan di masyarakat untuk mencegah dan menekan penularan virus. Seperti penerapan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak saat berkegiatan..

Di Sulsel, lanjutnya, telah diterapkan 3T dalam hal ini testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) dengan baik. Demikian juga dengan kampanye aman, iman, dan imun dalam menghadapi pandemi. Bukan sekedar slogan. (FK/R-HMS/MK).

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) -  Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, masa belajar di rumah masih diberlakukan di Sulsel selama Pandemi Covid-19, namun dua Kabupaten Zona hijau sudah membuka ruang kelas belajar secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Baru dua kabupaten di Sulsel yang berstatus zona hijau, dan sudah mengizinkan siswa dan guru membuka ruang kelas, yakni Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Beberapa sekolah pun sudah membuka sekolah tatap muka langsung di daerah itu.

Jika nanti sekolah tatap muka langsung diberlakukan, Wagub Sudirman di Makassar, akhir pekan lalu, meminta agar protokol kesehatan harus diperketat.

“Alhamdulillah, sejak ditetapkannya Sulawesi Selatan keluar dari zona merah Covid-19, beberapa wilayah positif rate-nya sudah rendah (melandai),” ujarnya.

Dia mengakui, selama belajar daring, beberapa kendala dirasakan oleh orang tua siswa. Mulai dari akses internet, serta gadget atau komputer. Bahkan tidak jarang pula orang tua siswa sulit untuk mendampingi anaknya dalam belajar dari rumah.

“Perlu pertimbangan basis zona wilayah. Sulsel tidak bisa disama ratakan dengan daerah lainnya, karena kita memiliki geografis yang beragam, seperti wilayah terpencil,” ujarnya.

Indikator saat sekolah sudah layak menerapkan belajar secara langsung, lanjutnya, perlu melihat dengan sistem bottom up. Dalam sekolah secara tatap muka langsung, harus melakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pengusulan dari bawah. Ketika sekolah, orang tua siswa atau wali siswa setuju dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten. Serta harus turun ke bawah untuk melakukan verifikasi, termasuk melihat fasilitas protokol kesehatannya seperti tempat cuci tangannya, penggunaan masker serta pengaturan jarak.

Jika sekolah memenuhi syarat secara kondisi dan situasi di lapangan dan selama pandemi positif rate-nya rendah, bisa menjadi pertimbangan sekolah dibuka dan belajar tatap muka langsung serta kita akan buat SOP-nya, kata Wagub.

Beberapa sekolah pun sudah mulai menerapkan tatap muka langsung. Seperti di Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja, melihat positif ratenya sudah mulai melandai. Beberapa sekolah vokasi pun sudah menerapkan belajar dengan tetap langsung.

“Sudah ada beberapa sekolah yang sudah buka. Seperti sekolah vokasi misalnya Kehutanan/Peternakan. Tidak mungkin kita mengharapkan mereka belajar di rumah ketika vokasi mengharuskan belajar praktek lapangan lebih banyak. Jadi mereka harus turun ke lapangan, tetapi tentu harus dengan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir,” ujarnya.

Wagub setuju jika ada pembukaan sekolah terbatas dengan tatap muka langsung. Dengan mempertimbangkan bagi pelajar yang mulai paham pentingnya mengikuti protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19 ini, seperti pelajar SMP/sederajat dan SMA/sederajat.

“Saya pikir ini sesuatu hal yang tidak ada persoalan, ketika kita sudah membolehkan shalat berjamaah di masjid dengan protokol kesehatan, kenapa kita tidak boleh menerapkan sekolah di wilayah yang positif rate-nya rendah. Tentu harus ada verifikasi ketat dan pengawasan yang ketat serta ada fasilitas pelayanan kesehatan. Kita berharap adanya semi homeschooling dengan melakukan sistem hari ini masuk, besok tidak. Komitmen orang tua untuk memastikan selama transit sekolah, rumah ketat penjagaan, serta SOP memenuhi matrix persyaratan,” ucapnya. (FK/R-HMS/AI).

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah bersama TNI-Polri dan Basarnas di tengah Pandemi Covid-19, melakukan pengecekan kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel menghadapi cuaca ekstrem jelang tahun baru.

“TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dalam rangka pengecekan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem. Saya kira ini penting sekali untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ujar Gubernur di Makassar, Minggu.

Dia menjelaskan, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan BMKG terus mengkaji hasil analisa atas titik-titik berisiko yang patut diwaspadai, terutama di Kabupaten Wajo (Danau Tempe) yang menjadi langganan banjir setiap tahun.

Meski masyarakat di Kabupaten Wajo khususnya yang bermukim di sekitar Danau Tempe telah terbisa dengan banjir musiman ini, Nurdin Abdullah memastikan masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Danau Tempe ini memiliki lima sumber sungai sementara pembuangan hanya satu, masyarakat Wajo sudah menganggap itu menjadi musiman tetapi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” urainya.

Yang juga menjadi perhatian Gubernur saat ini adalah mengenai daerah sekitar Sungai Jeneberang, termasuk pengendalian di Bendungan Bili-Bili Kabupaten Gowa.

Selain itu, beberapa daerah yang super kritis, termasuk daerah sungai Jeneberang, apa yang harus kita perhatikan di sana adalah pengendalian dari Dam Bili-bili kemudian dari Jenelata,” ucapnya.

Secara umum, Gubernur mengharapkan seluruh masyarakat Sulsel meningkatkan kewaspadaan dengan cuaca ekstrem saat Pandemi Covid-19 masih ada jelang tahun baru.

“Saat ini kita harus hati-hati. Berdasarkan informasi dari BMKG bahwa diprediksi akan terjadi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Hampir semua bencana alam sulit untuk diprediksi kapan datangnya. Tetapi dengan melakukan kesiap-siagaan dari BPBD Sulsel dan daerah-daerah lain, kita harapkan hal itu dapat mengurangi kerugian maupun korban jiwa.

“Datangnya bencana tidak bisa diprediksi kapan dan dari mana datangnya. Tetapi dengan penanganan bencana yang sistematis kerugian dapat kita minimalisir. Dalam menghadapi bencana alam diperlukan peran aktif semua pihak,” jelasnya.

Pada apel kesiagaan Bencana, Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Forkompinda Sulsel dan seluruh pihak lain yang telah berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini.

“Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi pada apel kesiapan yang kita laksanakan ini,” ujarnya.

Gerakan seperti apel siaga tanggap bencana sangat penting baik untuk lapisan masyarakat hingga anggota TNI dan Polri.

Hadir pada apel itu, Pangdam XIV Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Pangkoopsau, Lantamal, Kabinda Sulsel, Kepala BNN Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sulsel dan Kepala Basarnas.

Dalam kegiatan tersebut tetap diingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat, pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. (FK/R-HMS/AI)

Penulis : Fred Kuen  /  Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Lies F Nurdin di tengah Pandemi Covid-19, menggandeng Lembaga Rumah Indonesia untuk menggerakkan masyarakat memulai usaha dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat di Sulsel.

“Rumah Indonesia datang ke Sulsel dan bergabung dengan PKK. Langkah pertama yang akan kita lakukan, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di pemukiman-pemukiman,” kata Lies di Kantor PKK Sulsel, di Makassar, akhir pekan lalu.

Rumah Indonesia adalah salah satu lembaga yang fokus membangun kemandirian masyarakat dan saat itu di kantor PKK, Lies meresmikan Elbek, usaha kuliner sistem waralaba yang menyediakan gerai, peralatan, hingga sistem penjualan yang membantu mengembangkan usaha.

Di masa pandemi Covid-19 ini, PKK Sulsel terus membangun jalan bagi usaha yang bisa dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

Dia percaya, masyarakat mampu mandiri secara ekonomi melalui usaha jika para pemangku kebijakan berperan aktif untuk memberikan peluang dan mengajak seluruh pihak terkait memudahkan jalan bagi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

“PKK selalu berada di garda terdepan untuk membantu menggerakkan ekonomi rakyat, melalui peluang usaha, kemudahan dengan melakukan beberapa kesepakatan dengan pelaku makro bisnis untuk mendukung dan bermitra dengan IKM kita, mengajak perbankan memberi bantuan pinjaman modal dengan skema dan bunga yang sangat ringan, memberi pelatihan keterampilan dan bantuan alat usaha adalah sedikit dari kerja PKK dalam memberi dukungan pada pelaku IKM,” ujar Lies.

Melalui Rumah Indonesia, lanjutnya, saya berharap masyarakat bisa memulai usaha untuk meningkatkan perekonomian, minimal ekonomi keluarga.

“Saya berharap masyarakat bisa memulai usaha, kami bermitra dengan Rumah Indonesia yang Insya Allah memberi banyak kemudahan bagi masyarakat yang berminat,” ucapnya.

Sementara, Founder Rumah Indonesia, Irmawati Muhtar mengatakan, dirinya antusias memilih Sulsel menjadi daerah mitra berdasarkan rekam jejak Lies F Nurdin yang sangat tanggap pada usaha membangun kemandirian masyarakat melalui IKM.

“Saya melihat visi Gubernur dan Ibu Ketua PKK sangat mendukung IKM sehingga sangat senang kami bisa bergabung di sini,” ujarnya. 

Selama kegiatan, protokol kesehatan dilakukan secara ketat dengan menggunakan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. (FK/R-HMS/MK)

Penulis : Fred Kuen / Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – BPJS Kesehatan perlu terobosan yang bersifat “out of the box” (terobosan tidak lazim) untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat miskin hingga ke daerah terpencil di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mewujudkan itu. “Kami paham bahwa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh teman-teman BPJS Kesehatan, tetapi harus bersinergi bersama pemerintah provinsi dan daerah di Sulsel. Semua akan mudah ketika ada kemauan keras dan duduk bersama serta selalu dalam koordinasi yang baik,” demikian kesimpulan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat menerima kunjungan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Makassar, Kamis, melalui release Humas Pemprov Sulsel.

Bagi Wagub Sulsel, pertemuan ini sangat penting bagi masyarakat Sulsel dan saya mewakili masyarakat akan selalu hadir dan duduk untuk menyelesaikan masalah, termasuk sinergitas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

“Kami menyisir data, bersama BPJS Kesehatan kami koordinasikan untuk menyisir data kependudukan dan untuk terus meminimalisir data miskin desil III kami tidak masuk dalam data,” ucapnya.

Wagub menegaskan, bertanggung jawab di setiap pelayanan yang terjadi kepada masyarakat miskin di Sulsel dan memastikan catatan di lapangan bahwa penerima BPJS Kesehatan betul-betul terverikasi.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan menemui Wakil Gubernur Sulsel untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan perihal BPJS Kesehatan.

“Kami telah  berkunjung ke Kota Parepare, ada diskusi mengenai izin rumah sakit dan banyak hal sehingga kami bersama-sama mencari solusi yang terbaik,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Chairul Radjab Nasution.

Dalam proses kerjanya, Dewan Pengawas masuk ke wilayah terpencil. Salah satu tugas yang diberikan ialah menilai kebijakan BPJS Kesehatan.

“Sulsel sangat strategis, kami menganggap Sulsel barometer Indonesia timur. Kami harus memberikan terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik di Indonesia timur hingga wilayah terpencil,” jelasnya.

Dalam kunjungannya di Sulsel, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga bertemu dengan lapisan pengelola kesehatan di Makassar.

Beberapa hal telah dilaporkan kepada mereka. Awal pertemuan berputar di persoalan pendataan, dimana dalam solusinya dibutuhkan korelasi pendataan, turun menyisir ke masyarakat hingga persoalan nomor induk kependudukan (NIK).

“Kami sudah bicarakan di Dukcapil dan berharap seluruh proses kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap seluruh stake holder dapat bersinergi dengan baik. Kami dengar di Sulsel sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah perihal kebijakan BPJS,” ujarnya.

Selama berkegiatan di daerah ini, protokol kesehatan covid-19 terus dilakukan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. (FK/R-HMS/AI).

Penulis : Fred Kuen / Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Sosialisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Sulawesi Selatan bernilai sangat strategis dan perlu pendampingan secara terus menerus.

Sebab, setelah sosialisasi ini harus ada tindak lanjut, kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat di Makassar, Kamis, saat membuka sosialisasi pengelolaan DAS di Sulsel, yang diikuti berbagai stake holder dan pihak terkait lainnya.

“Butuh komitmen leaders untuk mengoptimalkan apa yang ada. Kalau kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita. Kalau semua bupati dan wali kota melakukan pendampingan, Insya Allah akan jauh lebih bagus,” ujarnya.

Kondisi alam saat ini, kata Sekprov, sulit diprediksi. Bencana alam seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan lain-lain, banyak terjadi.

“Parahnya lagi, stake holder terkait memiliki data yang berbeda-beda. Prinsip kebencanaan itu, satu saja meninggal itu sudah gagal,” ucapnya.

Menurut Abdul Hayat, sebelum terjadi bencana, maka ada hal-hal yang harus dioptimalkan untuk pencegahan. Salah satunya, pengelolaan DAS.

Dia mencontohkan, saat terjadi bencana banjir di Luwu Utara. Penyebabnya, area hutan mengalami kerusakan hingga ke DAS.

“Apa yang kita lakukan hari ini, pada sosialisasi ini, inventarisasi masalah-masalah yang ada. Diskusikan, lalu rekomendasikan. Masalah pengelolaan DAS adalah masalah kita bersama,” ujarnya.

Seorang pemerhati lingkungan yang mengikuti acara tersebut mengatakan, pasca Covid-19, kita juga harus melakukan antisipasi semua potensi bencana, sehingga sosialisasi pengelolaan DAS sudah seharusnya dilakukan dengan disiplin ketat, terutama tetap mempertahankan hutan dan daerah hijau di daerah tangkapan air di daerah DAS, terutama wilayah Hulu DAS.

Selama kegiatan, protokol kesehatan Covid-19 tetap dijalankan, yaitu semua peserta memakai masker, menjaga jarak dan tersedia tempat cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. (FK/R-HMS/AI)

Penulis : Fred Kuen / Editor : Mitha K

Makassar (Phinisinews.com) -  Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, berharap stabilitas keamanan dan stabilitas politik terjaga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 di provinsi ini.

“Yang saya butuhkan adalah stabilitas politik di Sulsel ini harus bagus, stabilitas keamanan Makassar ini harus bagus, karena ada pekerjaan besar di hadapan kita yaitu pemulihan ekonomi. Kedua, melindungi masyarakat dari Covid-19,” ujar Nurdin Abdullah saat Rapat Koordinasi di Makassar, Kamis.

Menurut Gubernur, kunci stabilitas politik ada pada masing-masing pasangan calon yang harus merawat keamanan selama kontestasi politik berlangsung. Sebab, apabila masing-masing pasangan calon ingin menang dengan cara terhormat, harus saling menghargai proses Pilkada ini.

“Saya kira kuncinya ada pada para pasangan calon. Mau menang terhormat, saya kira patuhilah rambu-rambu yang ada, jangan memprovokasi masyarakat untuk membuat anarkis, hargai para pasangan calon yang lain,” ujarnya.

Selain itu, dia berpesan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar betul-betul bersikap netral dalam proses Pilkada ini. Karena, apabila ASN ikut serta dalam kontestasi politik, ini akan memperkeruh suasana.

“ASN saya minta untuk netral, jangan ikut memperkeruh suasana,” ujar Gubernur.

Khusus untuk pasangan calon agar mengedepankan penyampaian gagasan untuk masyarakat, agar masyarakat bisa memilih berdasarkan gagasan dari masing-masing pasangan calon. Sebab, Pilkada ini merupakan ajang untuk memperlihatkan gagasan.

“Kita menyampaikan gagasan supaya masyarakat itu punya mimpi-mimpi. Kalau saya pilih si A, akan begini. Kota akan begini. Kalau saya pilih si B akan begini, saya kira itu. Bukan justru kita saling melemahkan. Jadi, ini adalah festival gagasan. Tinggal bagaimana, siapa yang bisa meyakinkan rakyat itulah yang akan terpilih,” ucapnya.

Selama kegiatan, protokol kesehatan tetap dijalankan, semua peserta menggunakan masker, jaga jarak dan tersedia sarana mencuci tangan dengan sabun dengan kran air mengalir di tempat rapat koordinasi. (FK/ R-HMS/MK).

Penulis : Fred Kuen / Editor : Ahmad Imron

Makassar (Phinisinews.com) – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah menyatakan, pihaknya masih menunggu usulan dari para kepala sekolah (Kepsek) untuk segera memulai sekolah tatap muka di berbagai kabupaten kota di provinsi ini.

“Sulsel memiliki sistem yang cukup berbeda dengan daerah lainnya di tanah air, yakni mulai dari bawah keputusan memulai sekolah tatap muka dan hal ini saya sudah laporkan ke Presiden RI,” kata Gubernur di Makassar, Selasa.

Menurut Gubernur, pihaknya sudah melaporkan kepada Presiden, bahwa langkah kita di Sulsel tidak lagi dari atas ke bawah, tetapi kita menunggu usulan dari sekolah atas persetujuan orang tua. Kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas, nanti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan turun melihat Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka pembelajaran tatap muka tersebut.

Bila pihak Dinas Kesehatan dan Disdik yakin dengan keadaan protokol kesehatan, maka Pemprov Sulsel juga akan yakin untuk memulai sekolah tatap muka.

“Kalau ini semua kita yakinkan bahwa protokol kesehatan covid-19 dijalankan dengan baik, tentu saya akan setuju, tetapi jangan tunggu dari saya untuk meminta sekolah untuk dibuka, melainkan kesiapan sekolah masing-masing, termasuk persetujuan orang tua. Artinya orang tua juga ikut mengawasi anaknya pergi sekolah dan pulang serta dia (anak) tidak kemana-mana,” jelasnya.

Di Sulsel, beberapa kabupaten sudah mulai melakukan sekolah tatap muka, terutama pada daerah yang dianggap masuk zona hijau, seperti Toraja Utara dan Tana Toraja.

Untuk itu, lanjutnya, bagi daerah yang sudah dianggap aman dari penyebaran Covid-19, diharapkan agar tidak mempersulit apalagi jika sudah memenuhi syarat untuk segera memulai sekolah tatap muka.

“Sudah ada yang membuka sekolah tatap muka, termasuk di Toraja. Jadi jangan dibuat menjadi sulit. Yang tahu persis kondisi lapangan adalah kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan baik, wajib cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, wajib pakai masker di sekolah, terus di sekolah juga diatur jarak, mungkin kapasitas 50 persen dulu terus yang kedua 50 persen, kan bisa di atur seperti itu,” ucap Gubernur Nurdin Abdullah. (FK/R-HMS/AI).