Tuesday, 17 March 2020 04:02

 

Phinisinews.com. Kejuaraan Eropa, yang akan dimainkan pada Juni dan Juli tahun ini, telah ditunda hingga 2021 karena pandemi coronavirus, kata badan pengatur sepak bola Eropa UEFA, Selasa (17 Maret).

UEFA mengatakan tanggal yang diusulkan baru untuk turnamen adalah 11 Juni hingga 11 Juli tahun depan, karena Euro 2020 menjadi Euro 2021.

Dikatakan penundaan itu akan "akan membantu semua kompetisi domestik, saat ini ditahan karena darurat COVID-19, akan selesai".

Pengumuman itu muncul setelah UEFA mengadakan pembicaraan krisis dengan asosiasi nasionalnya serta klub dan badan pemain melalui konferensi video, ketika benua itu berjuang untuk menangani krisis kesehatan.

"Kesehatan semua orang yang terlibat dalam permainan adalah prioritas, serta untuk menghindari tekanan yang tidak perlu pada layanan publik nasional yang terlibat dalam pertandingan pementasan," kata UEFA dalam sebuah pernyataan.

Sebagian besar liga domestik Eropa terhenti selama sepekan terakhir karena sepakbola menghadapi masalah terbesarnya di zaman modern.

Eropa telah menjadi pusat pandemi coronavirus, dengan Perancis pada hari Selasa bergabung dengan Italia dan Spanyol dalam menerapkan tindakan penguncian yang ketat dan para pemimpin Eropa juga berencana untuk melarang semua perjalanan yang tidak penting ke benua itu.

Lebih dari 2.100 orang tewas di Italia, yang seharusnya menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Euro 2020 di Roma.

Liga Champions UEFA dan kompetisi Liga Eropa untuk klub telah ditangguhkan, dengan keduanya masih dalam babak 16 besar, tetapi menunda Kejuaraan Eropa berarti mereka, bersama dengan liga nasional, akan memiliki kesempatan untuk diselesaikan, dengan asumsi pembatasan perjalanan dicabut. pada waktunya.

'DUKUNGAN LENGKAP' UNTUK PERUBAHAN

UEFA telah membentuk kelompok kerja yang melibatkan liga dan klub yang akan mencoba membuat kalender pertandingan baru agar musim dapat diselesaikan.

Dua puluh dari 24 negara yang ditetapkan untuk mengambil bagian dalam Euro telah lolos, tetapi play-off untuk menentukan empat peserta terakhir, yang akan dimainkan bulan ini, telah ditunda.

UEFA mengatakan pertandingan-pertandingan itu, dan pertandingan persahabatan terjadwal lainnya, sekarang akan dimainkan pada bulan Juni "tergantung dari tinjauan situasi."

Setara dengan Amerika Selatan dari Euro, Copa America, juga dijadwalkan untuk Juni dan Juli ini, juga telah ditunda satu tahun, memastikan pemain yang berbasis di Eropa akan bebas untuk menyelesaikan musim dengan klub mereka.

Langkah itu disambut oleh asosiasi nasional di negara-negara yang saat ini memerangi pandemi.

"Kesehatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi perhatian utama bagi kita semua, jadi kami sepenuhnya mendukung keputusan UEFA untuk menunda EURO 2020," kata CEO FA Inggris, Mark Bullingham.

Sementara itu, Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF) Noel Le Graet memberi penundaan itu "dukungan penuh", menyebutnya sebagai "keputusan yang bijaksana dan pragmatis".

EFEK KNOCK-ON

Euro 2020 dijadwalkan akan diadakan di 12 negara. Tidak ada saran format atau jumlah venue akan berubah.

Semifinal dan final seharusnya dimainkan di London dan akan ada efek knock-on yang cukup besar dari penundaan tersebut - Kejuaraan Eropa wanita dijadwalkan berlangsung mulai 7 Juli hingga 1 Agustus tahun depan di Inggris, dengan final di Wembley .

UEFA juga berencana menggelar Euro U-21 di Hongaria dan Slovenia pada Juni tahun depan.

Memindahkan Euro satu tahun juga menempatkan UEFA pada jalur tabrakan dengan badan sepak bola dunia FIFA, yang presidennya Gianni Infantino telah merencanakan untuk menggelar edisi perdana Piala Dunia Klub yang sangat menguntungkan pada Juni dan Juli tahun depan di Cina.

Namun, Infantino mengindikasikan dalam sebuah surat terbuka pada hari Senin bahwa FIFA akan "mencari solusi tepat waktu dalam semangat kerja sama, dengan mempertimbangkan kepentingan sepak bola di semua tingkatan".

Presiden UEFA Aleksander Ceferin berterima kasih kepada Infantino atas intervensinya dan karena mengatakan FIFA akan melakukan "apa pun yang diperlukan untuk membuat kalender baru ini bekerja".

"Dalam menghadapi krisis ini, sepakbola telah menunjukkan sisi terbaiknya dengan keterbukaan, solidaritas dan toleransi," kata Ceferin.

Sedangkan untuk kompetisi klubnya, UEFA masih bisa mengambil keputusan untuk mencoba menyelesaikan Liga Champions dan Liga Eropa dengan membatasi kompetisi, yang berarti hubungan hingga semi-final dapat diputuskan dalam pertandingan satu kali.

Laporan pada hari Selasa mengindikasikan kedua turnamen dapat berakhir dengan pertemuan 'Final Four' di kota tuan rumah yang dijadwalkan - Istanbul untuk Liga Champions dan Gdansk di Polandia untuk Liga Eropa.

Sumber: AFP/CNA

Tuesday, 17 March 2020 03:20

 

Phinisinews.com.  Penelitian di Wuhan dan Shenzhen menunjukkan pasien dengan golongan darah memiliki tingkat infeksi yang lebih tinggi dan cenderung mendapatkan gejala yang lebih parah Mereka dengan tipe O 'memiliki risiko yang jauh lebih rendah untuk penyakit menular' dibandingkan dengan yang lain Orang dengan golongan darah A mungkin lebih rentan terhadap infeksi oleh coronavirus baru, sementara mereka dengan tipe O tampaknya lebih resisten, menurut sebuah studi pendahuluan pasien di China yang tertular penyakit yang dikenal sebagai Covid-19.

Peneliti medis di China mengambil pola golongan darah lebih dari 2.000 pasien yang terinfeksi virus di Wuhan dan Shenzhen dan membandingkannya dengan populasi sehat setempat.

Mereka menemukan bahwa pasien golongan darah A menunjukkan tingkat infeksi yang lebih tinggi dan mereka cenderung mengalami gejala yang lebih parah.

Sementara para peneliti mengatakan studi ini adalah awal dan lebih banyak pekerjaan diperlukan, mereka mendesak pemerintah dan fasilitas medis untuk mempertimbangkan perbedaan golongan darah ketika merencanakan langkah-langkah mitigasi atau merawat pasien dengan virus, yang dikenal sebagai Sars-CoV-2.

"Orang-orang dari golongan darah A mungkin perlu secara khusus memperkuat perlindungan pribadi untuk mengurangi kemungkinan infeksi," tulis para peneliti yang dipimpin oleh Wang Xinghuan dengan Pusat Pengobatan Berbasis Bukti dan Terjemahan di Rumah Sakit Zhongnan, Universitas Wuhan.

“Pasien yang terinfeksi Sars-CoV-2 dengan golongan darah A mungkin perlu menerima pengawasan yang lebih waspada dan perawatan yang agresif,” tulis Wang.

Sebaliknya, "golongan darah O memiliki risiko yang secara signifikan lebih rendah untuk penyakit menular dibandingkan dengan golongan darah non-O", menurut sebuah makalah yang mereka terbitkan di Medrxiv.org pada 11 Maret.

Dari 206 pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Wuhan, 85 memiliki darah tipe A, yang 63 persen lebih banyak daripada 52 dengan tipe O. Pola ini ada pada kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda.

Dari 206 pasien yang meninggal akibat Covid-19 di Wuhan, 85 memiliki darah tipe A, yang 63 persen lebih banyak daripada 52 dengan tipe O.

Pola ini ada pada kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda. “Mungkin bermanfaat untuk memperkenalkan golongan darah ABO pada pasien dan tenaga medis sebagai bagian rutin dari manajemen Sars-CoV-2 dan infeksi coronavirus lainnya, untuk membantu menentukan opsi manajemen dan menilai tingkat paparan risiko orang,” Wang tulis di koran.(MK)

Dilansir dari South Cina Morning Post

Tuesday, 17 March 2020 01:52
 
 
Penulis : Ahmad Imron
Editor : Mitha K
 
Makassar (Phinisinews.com) - Lembaga Pelatihan Pers, Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC) hingga saat ini tetap menggelar pelatihan jurnalistik skala kecil dengan menyesuaikan situasi dan kondisi (sikon) daerah di Makassar, Sulawesi Selatan.
 
Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengistirahatkan pelatihan jika Virus Corona  (Covid 19) positif masuk di Sulsel secara umum dan Makassar secara khusus.
 
Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif P2MTC, Fredrich Kuen MSi menjawab wartawan di Makassar, Rabu, sehubungan rencana pelatihan Citizen Journalism (jurnalisme warga) "Cara cerdas memanfaatkan media dan medsos di era millenial" yang akan diselenggarakan 22 Maret 2020 di kampus P2MTC di kawasan Ruko Mall GTC Tanjung Bunga Makassar.
 
Menurut dia, rencananya pelatihan tetap dilakukan dengan pertimbangan Sulsel, khususnya Makassar hingga saat ini masih dalam status negatif Corona.
 
Selain itu, tempat penyelenggaraan pelatihan berada dalam kawasan Mall GTC yang merupakan Mall grup Lippo yang sudah melaksanakan "Tanggap Corona" sehingga seluruh peserta pelatihan terlebih dahulu akan melalui deteksi suhu (termal scanner) dan tersedia cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 
 
Di samping itu, pelatihan hanya dilakukan dalam skala kecil, maksimal 30 orang pada tempat yang agak luas memperhitungkan social distance (jarak sosial) sehingga seluruh unsur kewaspadaan dan kehati-hatian dalam komunikasi publik dan sentuhan fisik tetap terjaga untuk antisipasi penyebaran virus Corona.
 
Menurut Fredrich yang juga penguji kompetensi wartawan, kalau kondisi daerah masih negatif Corona, sebaiknya semua pihak, termasuk pers jangan membuat masyarakat paranoid atau membuat suasana cemas berlebihan. 
 
"Waspada dan hati hati menghadapi penyebaran virus Corona itu wajib tetapi jangan ketakutan berlebihan, terutama karena Sulsel masih negatif Corona," ujarnya.
 
Antusiasme peserta pelatihan, lanjutnya, cukup besar, namun kami batasi untuk jumlah skala kecil.
 
Media dan Medsos saat ini sangat dominan dalam pembentukan opini, sehingga dalam pelatihan ini kami harap netizen bijaksana menggunakan media dan medsos untuk hal hal positif dan tidak menjadi penerus informasi berita hoax agar tercipta ketenangan dan kestabilan informasi sesuai fakta agar tidak berdampak kecemasan yang berlebihan di masyarakat, terutama dalam kasus Corona, ucapnya.
 
Untuk pelatihan jurnalistik dan pers secara umum, P2MTC ikut mendukung visi Presiden RI, Joko Widodo   yaitu sumber daya manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju. 
 
Menurut dia, P2MTC tetap fleksibel dalam penyelenggaraan pelatihan. Bila hingga tanggal 21 Maret nanti ada kasus terpapar Corona, artinya Makassar atau Sulsel sudah positif Corona, maka kami akan menunda pelatihan hingga waktu yang kondusif dan hal ini kami sudah sampaikan kepada calon peserta pelatihan. (AI/MK).
Thursday, 12 March 2020 12:59

 

Penulis : Fred K.
Editor : Mitha MK

Makassar (Phinisinews.com) - Mall GTC Tanjung Bunga Makassar, merupakan mal pertama di Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan Tanggap Corona, antisipasi mencegah dan menangani bila ada pengunjung mal yang diduga menunjukkan gejala atau diduga terpapar virus Corona.

Di pintu masuk mall GTC Tanjung Bunga, terpasang pengumuman Tanggap Corona, deteksi pencegahan Corona yakni semua karyawan dan pengunjung yang akan masuk mal dideteksi suhunya menggunakan alat termal scanner serta disiapkan cairan pembersih tangan hand sanitizer, kata Marketing Communication (Marcom) Mall GTC, Fauzan Arsyad di Makassar, Kamis.

Selain peralatan tersebut, pihaknya sudah menyediakan fasilitas ruang isolasi bila suatu ketika ditemukan pengunjung yang terpapar Corona berkunjung ke Mall GTC.

Pihak GTC yang juga jaringan Lippo Mall sudah menjalin koordinasi dengan Rumah Sakit Siloam Makassar yang jaraknya sekitar 500 meter dari mal yang akan segera menangani bila suatu ketika terdeteksi ada pengunjung mall GTC terpapar Corona.

Bila ada pengunjung yang terdeteksi oleh termal scanner suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius, maka langsung dilakukan penanganan pertama sambil mengontak RS Siloam yang segera mengirim tim medisnya melakukan penanganan profesional.

Petugas termal scanner cukup cermat melakukan deteksi. Bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan motor roda dua saat terik matahari, maka dibiarkan dulu melakukan penyesuaian suhu di tempat teduh dan setelah beberapa saat barulah dideteksi suhunya melalui termal scanner.

Cara itu dilakukan agar suhu lingkungan tidak mempengaruhi suhu tubuh pengunjung agar diperoleh suhu tubuh yang akurat saat dilakukan deteksi termal scanner.

Selain itu, kata Fauzan, pihaknya juga secara berkala melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat yang banyak tersentuh umum seperti eskalator, westafel, tangga dan lainnya.

Sejak kebijaksanaan antisipasi Tanggap Corona dilakukan di Mall GTC Tanjung Bunga Makassar, 11 Maret 2020, belum ada pengunjung yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat celcius, katanya. (FK/MMK).

Monday, 17 February 2020 13:21
 
Penulis : Heintje G. Mandagie
Ketum DPP SPRI / Ketua Dewan Pers Indonesia
 
Editor : Fred Kuen.
 
Jakarta (Phinisinews.com) - Judul tulisan ini sesungguhnya tidaklah seekstrim tudingan media abal-abal yang terus dihembuskan Dewan Pers dan para pelayannya terhadap media lokal yang belum terverifikasi. 
 
Potret buruk media lokal yang menjadi corong informasi publik adalah menu utama propaganda  sekelompok elit politik yang ingin terus menguasai Dewan Pers demi mengontrol kekuasaan.
 
Pelaku pers nasional begitu rela diseret ke ruang gelap kemerdekaan pers.  Kelihatannya bangga sekali berada di kelompok elit media atau lebih dikenal dengan sebutan media mainstream. 
 
Bahkan saat ini, menjadi konstituen Dewan Pers -bagi sebagian organisasi pers- adalah ibarat barang langka dan mahal di pasaran. Tak heran ada kelompok organisasi pers yang ikut berjuang menggelar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 rela menjual idealisme dengan menjilat Dewan Pers hanya untuk memburu status menjadi konstituen Dewan Pers. 
 
Sudah menjadi rahasia umum "Pengemis Sakti" (baca wartawan media mainstream) bertahun-tahun sadar dijadikan "sapi perahan" para konglomerat media, namun tetap saja angkat kepala menjalankan profesi mulia ini. 
 
Amplop putih berisi lembaran rupiah masih saja menjadi teman setia di lapangan. Idealisme hanyalah label kamuflase wartawan yang punya merek UKW (Uji Kompetensi Wartawan).
 
Selama bertahun-tahun pasal 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak berlaku di Republik ini. Bahwa Pasal 10 UU Pers ini mengatur kesejahteraan wartawan wajib diberikan perusahaan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya, namun tidak pernah terimplementasi.
 
Faktanya, wartawan digaji rendah namun dituntut tetap idealis. Sementara antara gaji dan kebutuhan bulanan wartawan tidak imbang, bahkan cenderung minus.
 
Dewan Pers  dan konstituennya yang memiliki kewenangan pengawasan hanya diam membisu. Wartawan dibiarkan "melacur" dan menjadi "pengemis sakti" selama bertahun-tahun. Sementara perusahaan pers meraup untung besar dibiarkan saja tidak memenuhi kewajibannya.
 
Sebagai wartawan yang pernah memimpin beberapa media mainstream lokal, penulis sudah paham betul dengan situasi pasrah dijadikan "sapi perahan" pemilik media.
 
Pada akhirnya "melacurkan diri" atau menjadi "pengemis sakti" menjadi pilihan untuk mengais rejeki dari menjalankan profesi sebagai wartawan. Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan wartawan dan masih berlanjut hingga saat ini, bahkan terjadi di seluruh Indonesia.
 
Alih-alih kondisi ini diatasi, Dewan Pers malah pura-pura sibuk mengurus verifikasi perusahaan pers dan Uji Kompetensi Wartawan. 
 
Bagaimana mungkin wartawan bisa kompeten jika praktek terima amplop masih jadi pilihan utama untuk menutupi biaya bulanan. Buntutnya idealisme pers harus tergadaikan. Ini bukti pers di Indonesia belum merdeka. Artinya kita insan pers terpaksa harus berlumur "dosa" akibat menjual idealisme pers.
 
Padahal faktanya setiap tahun ada angka lebih dari 100 triliun rupiah perusahaan pers meraup pemasukan dari belanja iklan nasional. Tapi wartawan tidak pernah menerima hak kesejahteraannya yang dijamin pasal 10 UU Pers. 
 
Wartawan justeru terseret konflik kepentingan akibat label konstituen dan non konstituen, lalu tanpa sadar saling menyerang lewat media. Maka jadilah jeruk makan jeruk.
 
Lantas upaya apa yang sudah dilakukan Dewan Pers untuk menjamin kemerdekaan pers?. Justeru sangat ironis. Bukannya memperjuangkan kesejahteraan wartawan, Dewan Pers malah asik menebar isu media abal-abal. 
 
UU Pers menugaskan Dewan Pers mendata perusahaan pers, tetapi yang dilakukan adalah memverifikasi perusahaan pers. Perusahaan pers yang lahir di era kemerdekaan pers pasca disahkannya UU Pers tahun 1999, kini  terus bermunculan. 
 
Bahkan Dewan Pers sendiri mengklaim ada 43 ribu media yang belum terverifikasi. Itu artinya, Dewan Pers dengan kondisi personil yang hanya sembilan orang, membuat kebijakan melakukan sendiri verifikasi perusahaan pers di seluruh Indonesia. 
 
Logikanya, apakah Dewan Pers mampu melakukan verifikasi faktual ke 40 ribuan media lokal di seluruh Indonesia?.
 
Jawabannya sederhana. Kita coba ikuti permainan Dewan Pers. Katakanlah 10 tahun proses verifikasi media ini dilakukan Dewan Pers bersama kroni-kroni konstituennya.
 
Dari data yang diakses di situs Dewan Pers per 17 Februari 2020, tercatat baru 1.216 yang terdata. Itupun belum semua dinyatakan terverifikasi faktual. Artinya, masih ada seribu lebih perusahaan pers yang sudah terverifikasi administrasi tapi belum terverifikasi faktual. 
 
Fakta data membuktikan bahwa sudah selama 10 tahun Dewan Pers bekerja tapi kenyataannya hanya mampu memverifikasi faktual 200-an media saja . Bagaimana mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu media bisa diverifikasi faktual jika kinerja 10 tahun saja fakta datanya seperti itu. Butuh berapa puluh tahun lagi bagi media yang belum terverifikasi mendapat gilirannya?
 
Sekarang perusahaan pers yang belum terverifikasi, pada kenyataannya malah dipotret buruk dengan sebutan abal-abal. Dan bahkan, sengaja dimunculkan propaganda negatif bahwa kerja sama pemerintah dengan media yang belum terverifikasi akan berdampak pidana atau temuan. 
 
Meski BPK RI sudah membuat klarifikasi ke DPP Serikat Pers Republik Indonesia bahwa BPK belum menggunakan peraturan verifikasi Dewan Pers sebagai dasar audit keuangan pemerintah, namun berita hoax itu tetap saja dihembuskan. 
 
Sekarang kita coba mulai berpikir positif dan melihat peluang besar terhadap munculnya puluhan ribu media lokal berbasis online. 
 
Sebelum itu, kita runut dulu ke belakang tentang fakta bahwa ada ribuan media dan belasan organisasi pers yang merasa gerah dengan sikap Dewan Pers tersebut, kemudian memilih membentuk Dewan Pers Indonesia melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019. Dewan Pers Indonesia dibentuk sebagai solusi menggantikan peran Dewan Pers yang dianggap tidak mampu menjalankan amanah sesuai UU Pers.
 
Lalu apa saja yang menjadi peluang besar dari keberadaan puluhan ribu media lokal tersebut?
 
Peluang besar itu adalah ketersediaan lapangan kerja makin besar untuk menyerap puluhan ribu tenaga kerja profesional di bidang pers. Selain itu, potensi belanja iklan nasional bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia secara merata dan tidak hanya terpusat di Jakarta. 
 
Dengan begitu maka puluhan triliun anggaran belanja iklan nasional bisa kembali ke daerah lewat kerja sama perusahaan pengguna jasa periklanan dengan media-media lokal. 
 
Jika peluang besar ini bisa terwujud maka ke depan nanti tidak akan ada lagi media lokal "mengemis" kerja sama dengan pemerintah daerah. Dan pada gilirannya wartawan bisa sejahtera dan media makin independen. 
 
Untuk mewujudkan peluang besar ini, Dewan Pers Indonesia telah membangun jaringan media melalui program sertifikasi media.  Media yang sudah disertifikasi otomatis telah menjadi bagian dari jaringan Media DPI. 
 
Dari langkah ini maka DPI memiliki keyakinan akan kekuatan jaringan media ini mampu mengontrol dan menciptakan opini publik dalam satu irama pemberitaan. Inilah bargaining yang harus kita ciptakan bersama. Beberapa kali berita yang direlease melalui jaringan media DPI mampu menciptakan opini publik di seluruh penjuru tanah air. 
 
Kekuatan jaringan media DPI pada gilirannya akan setara atau bahkan lebih dahsyat dari media mainstream berskala nasional sekalipun. Ini patut dibanggakan atas kerja sama semua pihak. 
 
Bahkan, ada salah satu jaringan media DPI yang digawangi Hendri Kampai, telah menciptakan aplikasi media dan mampu menyatukan media-media lokal di seluruh Indonesia dalam satu sistem. Saat ini tercatat sudah ada kurang lebih 3000 media masuk dalam sistem ini dan akan terus bertambah setiap hari.
 
Pemerintah Daerah dan jajaran Pemerintah Pusat seharusnya tidak mengindahkan propaganda negatif tentang media-media lokal. Sebab perusahaan pers yang bernaung di DPI sedang disertifikasi secara sah sesuai peraturan perundang-undangan melalui organisasi-organisasi pers (berbadan hukum) yang menjadi konstituen Dewan Pers Indonesia, termasuk SPRI.
 
Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan media-media yang sudah tersertifikasi DPI. Tidak perlu terpengaruh atau takut dengan ancaman Dewan Pers. Karena, DPI memiliki jaringan media sendiri yang sebagian sudah tersertifikasi dan layak mendapat hak atau akses ekonomi yang sama dengan media terverifikasi Dewan Pers. 
 
SPRI yang menerbitkan Sertifikasi Media adalah organisasi pers yang berbadan hukum resmi dari KemenkumHAM RI. Jadi produk sertifikasi media SPRI yang turut disahkan DPI adalah sah sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang mengatakan tidak sah maka itu akan berhadapan dengan hukum. 
 
Yang pasti negara sudah menjamin setiap orang berhak berusaha dan mendirikan perusahaan yang badan hukumnya disahkan pemerintah melalui Dirjen AHU KemenkumHAM RI. UU Pers hanya mengatur syarat mendirikan perusahaan pers adalah berbadan hukum Indonesia dan bukan verifikasi Dewan Pers atau bahkan Sertifikasi Media DPI sekalipun.
 
Sertifikasi Media hanyalah alat untuk mendata perusahaan pers bukan sebagai bukti keabsahan media. 
 
DPI sendiri menjadikan program sertifikasi media untuk membangun jaringan media. 
 
Saat ini kita diajak bermain oleh Dewan Pers dan kroni-kroninya untuk melawan pemerintah yang kabarnya sedang menyusun draft revisi Undang-Undang tentang Pers. Beberapa pasal yang dianggap pemerintah ikut campur dalam ruang lingkup kehidupan pers ditentang. Salah satunya soal pemberian sanksi jika melanggar. 
 
Pada kondisi ini kita abaikan dulu substansi permasalahan yang diprotes oleh organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers. Toh investasi media asing yang sepertinya mau dikontrol pemerintah tidaklah berpengaruh langsung bagi kehidupan pers lokal. 
 
Saat ini, ada dan tidak adanya revisi UU Pers, faktanya media-media lokal yang disebut abal-abal sudah terbiasa ditutup akses ekonominya oleh Dewan Pers lewat propaganda negatifnya. 
 
Wartawan media yang disebut abal-abal pun sadar betul bahwa keberadaannya tidak se "sexy" wartawan media mainstream. Makanya untuk "melacurkan diri" tidak mungkin dilirik. Wartawan media-media yang belum terverifikasi sudah terbiasa pula dihina dengan sebutan abal-abal tapi masih lebih terhormat dari pada menjadi "pelacur". 
 
Kehidupan Pers nasional sebetulnya sudah berada pada titik nadir. Sejumlah media nasional yang menguasai ruang publik sudah dikuasai orang parpol. Sangat sulit mendapatkan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Pers nyaris tidak bisa bebas menjalankan fungsi sosial kontrolnya. 
 
Saat ini konstituen DPI sebaiknya fokus pada program memperkuat jaringan media. Semakin besar jaringan media DPI maka akan semakin kuat bargaining posisi perusahaan-perusahaan pers lokal. Bersatu akan lebih baik dari pada diam saja. 
 
Perjuangan bersama harus dimulai dari sekarang. Jangan biarkan perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional. Perputaran uang di daerah dalam bentuk belanja barang produk nasional harusnya balik ke daerah dalam bentuk belanja iklan.
 
Sehingga perusahaan-perusahaan pers lokal bisa ikut menikmati belanja iklan nasional. Pemerinah Daerah haruslah dibukakan mata bahwa ada ketidak-adilan dalam distribusi belanja iklan nasional. 
 
Sebab fakta sesungguhnya adalah masyarakat lokal yang berbelanja tapi perusahaan di Jakarta saja yang menikmati belanja iklan nasional. (HGM/FK).
Sunday, 09 February 2020 19:52
 
Penulis : Fyan AK.
Editor : Mitha MK
 
Makassar, Phinisinews.com - Aktivis Pers, Sudarman Djoni mengatakan, pelatihan Jurnalistik, khususnya di Sulawesi Selatan, sebaiknya mencontoh pola yang dilakukan "Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC)" yang berada di bawah naungan Yayasan Pers Multimedia Phinisi Kuensyam.
 
Sebab, pola pelatihannya terstruktur, pemateri sangat profesional dan berpengalaman, paham benar tentang kebutuhan wartawan dari pengetahuan hingga teknik jurnalistik dalam praktek keseharian, disajikan secara dinamis dan peserta aktif yang diselingi ice breaker sehingga 10 jam pelatihan tanpa jedah dilalui tanpa mengantuk.
 
Hal itu dikemukakan Sudarman Djoni yang biasa disapa Ali Mitos, aktivis Pers yang juga Sekwil JOIN  (Jurnalis Online Indonesia) Sulawesi Selatan saat mengikuti pelatihan jurnalistik "Smart Journalism, menjadi wartawan cerdas di era Milenial" yang diselenggarakan Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC) bekerjasama dengan Radar Grup di Hotel Sultan and Convention di Makassar, Minggu.
 
Pelatihan tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai profesi seperti wartawan, pengacara, polisi, arsitek, humas, LSM, camat dan lainnya.
 
Dia menguraikan, instruktur sekaligus Direktur Eksekutif P2MTC, Fredrich Kuen MSi yang juga Penguji Kompetensi Wartawan dari LPDS, membuka pelatihan dengan hal yang tidak lazim dengan materi etika peliputan dan moralitas berita lalu mendeteksi serta menangkal hoax versi pers, lalu silent interview untuk memperoleh berita berbeda di liputan umum, kemudian teknik membuat berita Inverted Pyramid dengan angle menarik lalu ditutup dengan praktek menulis berita 15 menit selesai.
 
Seluruh peserta mampu menyelesaikan praktek latihan tersebut tepat waktu dengan hasil yang sangat baik karena dipandu instruktur melalui tahapan dengan disiplin waktu yang ketat, ujar Ali.
 
Dia melanjutkan, tanpa bermaksud membanding bandingkan, banyak pelatihan jurnalistik dilakukan dengan cara tidak fokus dan cenderung hanya menceritakan pengalaman pemateri tanpa praktek dan contoh yang kongkrit.
 
Sedangkan yang dilakukan P2MTC benar benar pengetahuan dan teknik yang dibutuhkan wartawan dalam meliput dan menulis berita yang menarik, terhindar dari masalah hukum dan kerja secara profesional, ucapnya.
 
Salah seorang peserta dari unsur Polisi Bhabinkamtibmas, Aiptu Indrawan mengungkapkan rasa syukur sekaligus merasa bangga.
 
“Terima kasih atas pelatihan yang telah digelar P2MTC, saya bersyukur dan bangga oleh karena tidak semua orang bisa merasakan pelatihan penulisan yang sempurna seperti yang berlangsung hari ini,” ucapnya.
 
 
Peserta lainnya dari Humas Lapas Narkotika, Zulfitra dan Rifai menyatakan selama ini lebih banyak hal negatif yang disorot pers terhadap Lapas, padahal banyak program positif yang telah dilakukan namun tidak terekspose, sehingga melalui pelatihan ini kami akan aktif membuat press release dan meminta bantuan link dari P2MTC agar release tersebut menyebar dibanyak media online.
 
Pimpinan Radar Grup, Herman Nompo ST MT mengatakan materi dalam pelatihan sangat berkualitas dan  dibawakan oleh instruktur profesional Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Training Center sekaligus, Penguji Kompetensi Wartawan (LPDS), mantan GM Perum LKBN Antara, Wartawan Utama dan penulis buku Jurnalisme dan Humanisme, Fredrich Kuen di Dampingi Dosen Komunikasi yang juga mantan VJ (Video Journalist) AntaraTV serta Penulis Buku "Panduan Praktis Kewartawanan di Era Milenial, Mitha Mayestika Kuen, S.I.P, M.I.Kom.
 
Materi yang dibawakan dalam pelatihan itu, Etika dan Moralitas Berita, Cara cerdas menghindari jebakan berita palsu, cara cerdas melakukan silent interview, cara cerdas menulis berita Inverted Pyramid, cara cerdas menentukan angle menarik dan judul menjual lalu praktek penulisan berita.
(FAK/MMK).
Tuesday, 28 January 2020 01:27

 

Penulis : Fyan Andinasari Kuen, S.IP, M.I.Kom

              Ka.Prodi Komunikasi FISIP Universitas Indonesia Timur (UIT)

Editor : Mitha MK

Ilmu komunikasi adalah ilmu yang selalu mampu untuk masuk ke semua bidang ilmu apapun, baik Politik, Ekonomi, khususnya marketing (pemasaran), kesehatan, Kehumasan dan publik relation untuk semua institusi dan organisasi serta bidang lainnya.

Melalui fakta ilmiah tersebut, maka Ilmu Komunikasi memiliki peluang besar memanfaatkan kebijaksanaan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang “Kampus Merdeka”.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, tanggal 24 Januari 2020, di Jakarta, kembali meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar. Kali ini diberi nama “Kampus Merdeka” yang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar.

Menurut Menteri, Pelaksanaan Kampus Merdeka paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan Menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.

Terdapat empat (4) penyesuaian kebijaksanaan di lingkup perguruan tinggi untuk pelaksanaan Kampus Merdeka yaitu 1. Membuat Program Studi (Prodi) Baru dengan cara berkolaborasi dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba dan NGO internasional, BUMN atau dengan salah satu dari 100 universitas Top dunia. 2. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, 3. Perguruan Tinggi Negeri dengan sistem pengelolaan Satker, BLU dan PTN BH serta 4. Hak Belajar tiga (3) semester bagi mahasiswa S1 di luar Prodi dalam bentuk Opsi (pilihan).

Untuk Ilmu Komunikasi, dengan adanya Kampus Merdeka terutama pada point 4 Belajar 3 semester di luar prodi membuka gerbang baru bagi mahasiswa ilmu komunikasi lebih banyak lagi menguasai ilmu lainnya dan membuka peluang menjadi pribadi pribadi berdaya saing dengan kemampuan multitasking.

Sekarang ini saja, luaran (alumni) jurusan komunikasi yang bekerja sebagai jurnalis profesional, secara mandiri telah mengembangkan keilmuan dan ketrampilannya untuk menjadi multitasking dengan mempelajari ilmu lain untuk digabungkan sebab profesi wartawan harus mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi.

Contoh persaingan kerja di dunia pertelevisian yang sudah mengarah pada kapitalisasi ekonomi akan menerima dan mempekerjakan wartawan yang multitasking seperti profesi Video Journalist (VJ) harus mampu membuat berita, mengambil gambar, mengedit gambar, mengisi voice (suara) pada narasi berita dan menyiarkannya / melaporkannya sendiri dari lapangan yang sebelumnya pekerjaan itu harus dilakukan oleh 3-4 orang dan kini hanya satu orang.

Begitupun terhadap wartawan media online harus bisa meliput dan menulis berita, mengedit, mengambil gambar foto untuk kelengkapan berita dengan angle (sudut pengambilan gambar) yang tepat serta melengkapi dengan gambar Video singkap dan menyiarkannya sendiri atas izin admin atau editor penanggungjawab yang biasanya pekerjaan itu dilakukan 3-4 orang, namun saat ini hanya satu orang.

Selain itu, luaran Ilmu Komunikasi juga banyak yang bekerja sebagai Humas, PR, Pemasaran untuk organisasi politik, institusi pemerintah dan swasta yang selama ini penambahan keilmuawan untuk mendukung kinerja profesionalnya di bidang ilmu lain harus dilakukan secara mandiri agar tetap kompetitif di dunia kerja.

Sebab, dalam organisasi modern dan kompleks saat ini, multitasking telah menjadi fenomena yang semakin terjadi dan dianggap sebagai salah satu penentu utama dalam penilaian kinerja.

Dengan kemajuan teknologi, perubahan struktur organisasi dan menyusutnya waktu, multitasking dipandang sebagai persyaratan penting dalam lingkungan kerja modern, untuk melakukan lebih dari satu tugas pada satu waktu.

Sehingga multitasking tampil sebagai salah satu elemen kunci sekaligus memberikan kompetensi inti dan keterampilan yang diperlukan dalam kerja profesional.

Ke depan, multitasking secara mandiri tidak perlu lagi terjadi sebab kebijaksanaan Mendikbud sudah memungkinkan untuk memperoleh keahlian tambahan dalam mem-back up (mendukung) bidang kerja yang diinginkan melalui tiga semester pilihan belajar di luar prodi pada program Kampus Merdeka.

Kebijaksanaan Mendikbud tentang Kampus Merdeka ini merupakan inovasi yang bersifat progresif untuk menciptakan perubahan besar dalam waktu yang tidak lama dan dalam ilmu komunikasi ini selaras dengan perkembangan media baru dan perkembangan teknologi komunikasi kekinian yang membutuhkan perubahan cepat serta penguasaan banyak ilmu dalam bentuk kolaborasi sesuai Teori Difusi Inovasi dari Everett Rogers (1961) bahwa “Difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru (Inovasi) serta teori ini berkaitan dengan proses pembangunan masyarakat dan ada empat (4) elemen utama yang mempengaruhi berkembangnya  yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial.

Rogers mendefinisikan karakter inovasi yang dapat mempengaruhi keputusan seorang individu untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi.

Berdasarkan hal itu, dengan terbukanya 3 semester belajar di luar prodi atau universitas maka akan menambah pengetahuan dan keahlian serta memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk berinovasi melengkapi bidang keilmuannya dengan bidang kerja yang diinginkan setelah menyelesaikan S1.

Universitas umumnya dan prodi khususnya merupakan pencetak, pembentuk mahasiswa menjadi manusia berdayasaing bukan hanya standar nasional namun juga internasional.

Ilmu komunikasi adalah ilmu dasar namun sangat mempengaruhi hampir semua bidang kerja atau pun ke ilmuan yang menjadi dasar sekaligus penentu kecakapan seorang mahasiswa dalam bersosialisasi.

Kolaborasi keilmuan selama tiga semester akan berdampak multitasking bagi lulusan Ilmu Komunikasi untuk bidang kerja yang diinginkan melalui tiga pendekatan sesuai pengamatan Little John dalam buku Theories of Human Communications, yakni 1. Pendekatan Scientific (Ilmiah-Empiris), 2. Pendekatan Humanistic, 3. Pendekatan Khusus Ilmu pengetahuan sosial (Sosial Sciences).

Sehingga komunikasi tidak hanya pelengkap kemampuan seorang mahasiswa namun saat ini menjadi kebutuhan dalam menghadapi dunia kerja, komunikasi saat ini bukan hanya alat bersosialisasi tetapi sebagai kemampuan  atau skill di segala bidang, sehingga ilmu ini bisa melengkapi ataupun menjadi utama berperan sebab semua bidang ilmu membutuhkan komunikasi yang baik dalam aktualisasi keilmuannya di dunia kerja maupun research (penelitian).

Sebagai Dosen, kami menyambut positif Kebijaksanaan “Kampus Merdeka” Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sebagai terobosan baru di dunia pendidikan nasional yang sekaligus mendekatkan luaran perguruan tinggi dengan dunia kerja secara profesional.(MMK)

Thursday, 16 January 2020 13:20

 

Penulis : Fred K

Editor : Mitha MK

Makassar (Phinisinews.com) - Unit Tim Tagana (tanggap bencana) Mako Brimob Polda Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan siap membimbing serta melakukan simulasi dan latihan bersama dengan Tim SAR (pencarian dan penyelamatan) Yayasan Aksi Peduli Kemanusiaan (Y-APK).

"Silahkan kontak dan datang ke Tegana Mako Brimob Pabaeng Baeng Makassar untuk simulasi dan latihan penggunaan peralatan pencarian, penyelamatan, evakuasi serta simulasi lapangan, kita bersinergi untuk aksi kemanusiaan," kata unsur Pimpinan Tegana Mako Brimob Makassar AKP Abdul Azis Bani, S.Sos dan IPTU Alimuddin Sau, S.Kom, di Makassar, Kamis.

Sambutan hangat tersebut diberikan Tim Tegana Mako Brimob saat menerima audiensi pengurus Y-APK yang terdiri Ketua Umum, Jufri Tutu, Ketua Dewan Pembina, Herman Nompo, ST, MT, Ketua Dewan Pengawas, Fredrich Kuen, S.Sos, M.Si serta pengurus Y-APK lainnya.

Tim Tagana Mako Brimob menyambut positif teman teman Y-APK yang memiliki Tim SAR dan puluhan relawan kemanusiaan yang diinisiatori beberapa wartawan senior yang terpanggil bukan hanya meliput dan memberitakan bencana dan berbagai masalah kemanusiaan, melainkan sekarang terjun langsung dalam aksi kemanusiaan, ujar mereka.

Fredrich Kuen mengatakan, sinergitas Tegana dan Y-APK akan unik serta sangat manusiawi dan semangat membantu aksi kemanusiaan ini kami sadari harus melalui pembekalan pengetahuan pencarian dan penyelamatan sehingga kami menjalin kerjasama dengan beberapa pihak terkait yang selama ini profesional dalam aksi kemanusiaan.

Tim SAR Y-APK tidak ingin saat melakukan kegiatan kemanusiaan seperti penyelamatan korban bencana, malah kami yang dievakuasi karena fisik dan ketrampilan SAR tidak memadai, ujarnya.

Tim SAR Y-APK yang beberapa orang diantaranya adalah wartawan pasti memiliki keistimewaan yakni saat musibah atau bencana akan langsung terlibat dalam proses penyelamatan, setelah itu membuat dan menyiarkan berita, sehingga informasi itu akan menggerakkan donatur ikut membantu kelanjutan penanganan korban pasca bencana, kata Fredrich yang juga Direktur Eksekutif Phinisi Pers Multimedia Training Center (P2MTC).

Filosofi tim penyelamatan yang pantang dievakuasi karena dirinya ikut jadi korban, lanjutnya itu mirip dengan sistem kerja wartawan bahwa tidak ada berita yang lebih besar dibanding keselamatan wartawan tersebut saat meliput sebab pantang wartawan jadi korban, karena bila itu terjadi maka dialah yang menjadi berita besar dan bukan dia yang membuat berita besar.

"Kami juga selalu mengingatkan teman wartawan yang menjadi Tim SAR Y-APK agar mendahulukan memberi pertolongan saat penyelamatan korban bencana dibandingkan memotret untuk foto berita," ucapnya.

Herman Nompo berharap agar sesegera mungkin untuk mengimplementasikan program-program kerja bersama Tim Tagana Korps Brimob dan Y-APK dalam kegiatan pelatihan cara penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Selain itu, dalam waktu dekat Y-APK akan bekerjasama dengan P2MTC untuk melakukan pelatihan jurnalistik dan menyertakan peminat dari Tagana dan Tim Penyelamat lain dengan tujuan agar mampu menulis berita singkat dan membuat foto berita.

Sasarannya, ujar Herman, agar berita dan foto berita yang tidak terjangkau wartawan bisa dibagikan ke Pers untuk pemberitaan agar rasa kemanusiaan calon donatur atau lembaga donatur tergerak untuk membantu pasca bencana atau pasca penyelamatan korban. (FK/MMK).

Galleries

 
  Penulis : Fred Daeng Narang  /  Editor : Mitha MK Bekasi, Jawa Barat (Phinisinews.com) – Master Asesor BNSP,...
  Penulis : Mitha MK / Editor : Fyan AK     Pulau Kodingareng, Makassar (Phinisinews.com) - Rektor Universitas...
  Penulis : Fred Daeng Narang  /  Editor : Mitha K Makassar (Phinisinews.com) – Sebanyak 120 kantong darah...
  Penulis : Redaksi  /  Editor : Fred Daeng Narang Bulukumba, Sulsel (Phinisinews.com) – Masyarakat adat...

Get connected with Us